Monwnews.com, Malang – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP. menegaskan komitmen penuh untuk terus mengawal isu perlindungan perempuan dan anak lewat legalitas peraturan daerah.
“Perda ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan ruang hidup yang aman, adil, dan bermartabat bagi seluruh warga, khususnya kelompok rentan,” kata Untari saat audiensi dengan warga masyarakat di ruang Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Kamis (28/08/2025).
Dia menyampaikan, bahwa Penyusunan Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat provinsi memerlukan penyelarasan dengan hasil kajian Kementerian Hukum, agar posisi perda provinsi tidak bersifat mutatis mutandis dengan regulasi kabupaten/kota.
Provinsi Jawa Timur berperan sebagai orkestra utama dalam mengoordinasikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak secara menyeluruh.
Proses ini melibatkan banyak institusi, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun komunitas yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadirkan regulasi yang responsif, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur,” tegas Untari selaku Ketua Komisi E. (galih)
