Monwnews.com, Rencana pinjaman Kabupaten Jember sebesar Rp786,573 miliar perlu dibaca bersamaan dengan perkembangan Pendapatan Asli Daerah. Dalam KUA–PPAS 2027, target PAD berada pada kisaran Rp1,295 triliun, lebih rendah daripada target tahun 2026 yang dalam pembahasan publik disebut sekitar Rp1,367 triliun.
Penurunan target PAD tidak selalu buruk. Bisa jadi pemerintah sedang memperbaiki target yang sebelumnya terlalu optimistis. Target pendapatan yang realistis lebih sehat daripada angka tinggi yang tidak pernah tercapai.
Namun, ketika target PAD diturunkan sementara belanja dinaikkan dan kekurangannya ditutup dengan utang, pemerintah harus memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Jangan sampai pinjaman berubah menjadi pengganti bagi kerja keras memperbaiki pendapatan daerah.
Dalam rancangan KUA–PPAS 2027, belanja direncanakan sekitar Rp5,508 triliun, sedangkan pendapatan sekitar Rp4,521 triliun. Selisihnya mencapai Rp987,046 miliar. Sebagian besar defisit itu hendak ditutup melalui pinjaman.
Struktur ini menunjukkan bahwa ekspansi belanja tidak ditopang oleh pertumbuhan pendapatan yang sebanding. Daerah ingin membangun lebih banyak hari ini dengan menggunakan sebagian kemampuan fiskal masa depan.
Pilihan tersebut dapat dibenarkan apabila memenuhi dua syarat. Pertama, penurunan target PAD memang merupakan koreksi yang berbasis data. Kedua, proyek yang dibiayai pinjaman mampu memperkuat ekonomi dan kapasitas pendapatan daerah dalam jangka menengah.
Perbaikan jalan sepanjang 527,68 kilometer, misalnya, dapat menurunkan biaya distribusi, membuka akses sentra produksi, dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Penerangan jalan dapat meningkatkan keamanan dan mendukung aktivitas ekonomi malam hari. Penguatan rumah sakit dapat memperbaiki pelayanan sekaligus meningkatkan penerimaan badan layanan umum daerah.
Tetapi manfaat ekonomi tersebut tidak terjadi secara otomatis. Jalan yang dibangun tanpa prioritas berbasis lalu lintas dan sentra produksi mungkin hanya menghasilkan manfaat terbatas. PJU yang tidak disertai penghitungan biaya listrik dan pemeliharaan dapat menambah beban rutin. Gedung rumah sakit tanpa tenaga kesehatan, sistem pelayanan, dan peralatan yang berfungsi juga tidak langsung menghasilkan peningkatan layanan.
Karena itu, setiap proyek perlu mempunyai indikator hasil. Berapa penurunan waktu tempuh? Berapa desa dan sentra ekonomi yang terhubung? Berapa penghematan biaya transportasi? Berapa tambahan kapasitas pelayanan rumah sakit? Dan apakah terdapat pengaruh yang dapat diukur terhadap pendapatan daerah?
Pertanyaan lain adalah bagaimana strategi PAD Jember setelah targetnya diturunkan.
Peningkatan PAD tidak selalu berarti menaikkan tarif pajak dan retribusi. Cara seperti itu dapat membebani masyarakat apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi. Peningkatan PAD dapat ditempuh melalui perluasan basis pajak, pemutakhiran data, digitalisasi pembayaran, pengurangan kebocoran, peningkatan kepatuhan, optimalisasi aset, dan perbaikan tata kelola badan usaha serta BLUD.
Pemerintah perlu menunjukkan sektor mana yang belum optimal dan berapa potensi riil yang dapat dikembangkan. Tanpa peta jalan pendapatan, penurunan target PAD dapat terlihat seperti penyerahan diri terhadap kelemahan administrasi penerimaan.
DPRD juga harus membedakan antara target dan realisasi. Target PAD 2026 yang lebih tinggi belum tentu berarti kapasitas fiskal daerah lebih kuat apabila realisasinya jauh di bawah target. Sebaliknya, target 2027 yang lebih rendah mungkin lebih kredibel jika didukung basis data yang baik.
Karena itu, perbandingan yang benar tidak cukup hanya antara target 2026 dan target 2027. Publik perlu melihat target, realisasi, tingkat pertumbuhan, serta penyebab selisihnya selama beberapa tahun terakhir.
Rencana pembayaran pinjaman juga berkaitan langsung dengan PAD. Apabila cicilan dan bunga harus dibayar dari pendapatan umum APBD, ruang untuk program lain akan mengecil. Semakin lemah pertumbuhan PAD, semakin besar ketergantungan pembayaran utang kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Ketergantungan tersebut mengandung risiko. Kebijakan transfer dapat berubah, alokasi dapat mengalami penyesuaian, dan kondisi ekonomi nasional dapat memengaruhi pendapatan daerah. Pinjaman jangka menengah semestinya tidak dibangun di atas asumsi bahwa semua sumber pendapatan akan selalu tumbuh sesuai rencana.
Karena itu, persetujuan pinjaman idealnya disertai peta jalan penguatan PAD. Peta tersebut harus memuat proyeksi yang realistis, sumber pertumbuhan, reformasi administrasi, target tahunan, serta perlindungan agar peningkatan pendapatan tidak membebani kelompok masyarakat rentan.
Utang seharusnya menjadi jembatan menuju kapasitas fiskal yang lebih kuat, bukan pengganti reformasi pendapatan. Jika pinjaman hanya menutup jarak antara ambisi belanja dan lemahnya penerimaan, APBD masa depan akan menanggung cicilan tanpa memperoleh sumber pendapatan baru.
