Monwnews.com, Bondowoso – Sonny T. Danaparamita, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti secara langsung kinerja Perum Bulog Cabang Bondowoso dalam kunjungannya ke kabupaten tersebut pada Senin (26/5/2025).
Dalam kunjungan tersebut, ia mengkritisi lemahnya perencanaan Bulog dalam penyerapan gabah petani, yang menurutnya dapat menjadi ancaman serius bagi upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.
Sonny menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap program swasembada pangan yang telah dirancang secara komprehensif oleh Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu aspek krusial dalam program tersebut adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram, yang menurutnya merupakan angka final dan tidak dapat ditawar.
Namun, dalam kunjungannya ke Bondowoso, Sonny mengungkapkan kekecewaannya setelah menerima laporan dari petani setempat bahwa Bulog tidak melakukan penyerapan gabah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Rp 6.500 itu harga gabah kering panen, tapi kemudian dihitung ulang di Bulog setelah di-blower. Ini jelas menyalahi aturan. Kalau alasannya kekurangan personel, transportasi, atau gudang, itu menunjukkan lemahnya perencanaan kepala Bulog Bondowoso,” tegasnya.
Menurut Sonny, Kepala Bulog semestinya memiliki pemahaman yang jelas dan menyusun perencanaan kebutuhan gudang secara matang guna memastikan penyerapan gabah dari seluruh petani di Kabupaten Bondowoso dapat berjalan optimal.
“Kalau tidak tahu, ya gagal. Sekarang kepala Bulog pusat ini dari TNI, maka Bondowoso ini harus ditertibkan,” ujar Sonny.
Ia menegaskan, apabila kapasitas gudang terbatas, Kepala Bulog di daerah seharusnya tidak ragu untuk menyampaikan kondisi tersebut secara objektif, sekaligus mengusulkan penambahan anggaran guna membangun fasilitas penyimpanan yang memadai.
“Swasembada ini bukan hanya soal hari ini, tapi masa depan bangsa. Bung Karno sudah bilang, pangan adalah soal hidup mati bangsa,” katanya.
Mengenai efisiensi anggaran negara, Sonny menegaskan bahwa setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan tepat sasaran.
“Tapi jangan jadikan efisiensi sebagai alasan menekan harga gabah yang sudah ditetapkan pemerintah. Itu tidak bisa, itu mengada-ada,” katanya tegas.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Cabang Perum Bulog Bondowoso, Tirto Panji Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penambahan kapasitas penyimpanan.
Sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan volume stok beras, Bulog telah menyewa gudang tambahan dengan kapasitas 12.000 ton.
“Saat ini stok setara beras yang kami kuasai sudah mencapai 88 persen dari target pengadaan tahun berjalan, atau setara 33.563 ton. Ini menunjukkan komitmen kami menjaga ketahanan pangan,” jelas Tirto dikonfirmasi terpisah.
Ia memastikan bahwa seluruh proses pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi berjalan dengan baik. Penambahan gudang dilakukan sebagai langkah antisipatif agar operasional tetap lancar, khususnya di tengah lonjakan volume panen.
“Dengan tambahan gudang ini, kami semakin siap mendukung program swasembada pangan nasional,” tambahnya.
Menanggapi masukan dari DPR RI, Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam hal penyerapan hasil panen petani di wilayah kerjanya. (ded)
