Monwnews.com, Bondowoso – Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, Rumah Aspirasi Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sonny T Danaparamita “Se-Tretanan Dhibik (STD) Bondowoso” , menggelar diskusi publik bertajuk “Refleksi Nilai Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Public Policy Dewasa Ini” pada Senin (01/06/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Rumah Asprasi STD Bondowoso mengundang berbagai elemen masyarakat untuk dapat saling berdiskusi seputar Pancasila dan implementasinya khususnya dalam penerapan kebijakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Koordinator Rumah Aspirasi STD, Dedy Faizal Ali, dalam sambutannya mengatakan bahwa melalui kegiatan diskusi ini pihaknya ingin membangkitkan semangat Pancasila melalui budaya literasi, budaya diskusi, sehingga diharapkan melalui forum ini berbagai lapisan masyarakat dapat menyampaikan gagasan, saran serta kritik dan otokritik terhadap bagaimana nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam melahirkan serta menjalankan kebijakan negara
“Diskusi memperingati hari lahir Pancasila, adalah agenda rutin yang setiap tahun kita laksanakan. Khusus pada tahun ini kami mengangkat tema tentang bagaimana Pancasila harus menjadi pedoman dan pandu bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara, karena kami memiliki komitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai penyaring utama dalam setiap perumusan kebijakan publik,” kata Dedy
Kegiatan Diskusi ini diisi oleh tiga orang pemantik dari berbagai latar belakang disiplin ke ilmuan, yaitu Yudha Dwi Prasetyo Aktivis Pemuda, Wahyu Prasetya Peneliti dan Aktivis Sosial, serta Andryzha caprio penulis serta pemerhati kebijakan publik.
Menurut Yudha Dwi Prasetyo pemantik pertama dalam diskusi ini, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang harus dibumikan dalam tindakan bersama masyarakat sehari-hari. Baik tindakan keseharian maupun tindakan politik melalui kebijakan yang sesuai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
“Pancasila, adalah Dasar Negara, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa atau way of life. Dan oleh karenanya kebijakan negara yang dilahirkan pemerintah harus memiliki orientasi penuh dan tidak melenceng dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” ujarnya.
Senada dengan Yudha, Wahyu Prasetya yang menjadi pemantik kedua dalam diskusi Pancasila tersebut, mengatakan bahwa Pancasila adalah kompas moral sekaligus fondasi hukum yang mendesak untuk terus di implementasikan di tengah tantangan global saat ini, Pancasila harus menjadi rujukan dan menjadi dasar pada setiap kebijakan yang dilahirkan pemerintah.
“Kebijakan yang baik tidak boleh hanya sekedar mejaga citra pemerintah, namun harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat seperti cita-cita Pancasila. Jika sebuah regulasi kehilangan nilai Pancasila, risikonya adalah lahirnya kebijakan yang mengabaikan harkat manusia dan memicu ketimpangan sosial,” kata Wahyu.
Hal yang sama juga di sampaikan Andryzha caprio, pemantik ketiga dalam diskusi tersebut memaparkan bahwa Jika kebijakan negara diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka Pancasila adalah pondasi betonnya. Ketika sebuah kebijakan mulai keluar dari nilai-nilai Pancasila misalnya lebih berpihak pada pemilik modal besar ketimbang rakyat kecil maka bangunan negara tersebut akan mulai retak. Menjaga Pancasila dalam kebijakan adalah cara kita memastikan bahwa Indonesia tetap berjalan di rel yang benar menuju kesejahteraan bersama.
“Pancasila adalah pondasi beton negara ini. Ketika sebuah kebijakan mulai keluar dari jalurnya maka kestabilan bangsa akan goyah. Memasukkan nilai Pancasila dalam kebijakan adalah cara kita memastikan Indonesia tetap berada di rel yang benar,” tegasnya
Terselengganya kegiatan diskusi ini pun, mendapat apresiasi dari Sonny T Danaparamita, Sonny menyebut, dengan adanya kegiatan diskusi pancasila ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga nilai-nilai Pancasila khususnya dalam penerapan kebijakan negara. Menurutnya pentingnya menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila agar kebijakan negara tidak hanya menjadi hitung-hitungan politik dan ekonomi kering, melainkan tetap memiliki “jiwa” kemanusiaan.
“Forum diskusi semacam ini menjadi ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan semua orang untuk mengawal setiap rancangan peraturan kebijakan, memastikan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar dirasakan di kehidupan sehari-hari. Sebab Pancasila jangan hanya dijadikan kosmetik politik di pembuka draf undang-undang. Dia harus menjadi living document (dokumen hidup) yang dirumuskan pemerintah dan dikawal oleh rakyat” pungkasnya. (ded)
