Ketika Malaikat Turun Membawa Pedang
Kita hidup di zaman ketika kekuasaan tidak lagi berwajah serdadu dan meriam. Ia menjelma dalam rupa yang jauh lebih halus: cek senilai miliaran dolar, laporan penelitian yang diterbitkan jurnal bereputasi, kampanye media yang menyentuh emosi, dan retorika penyelamatan umat manusia. Ia datang bukan dengan todongan senjata, melainkan dengan senyuman filantropis yang berkata, “Saya di sini untuk membantu Anda.”
Michael Bloomberg adalah wajah dari kekuasaan semacam itu. Mantan Wali Kota New York, pendiri imperium data keuangan Bloomberg L.P., dan salah satu manusia terkaya di planet ini dengan kekayaan lebih dari 90 miliar dolar AS, Bloomberg telah menghabiskan lebih dari satu miliar dolar sejak 2007 untuk memerangi konsumsi tembakau di seluruh dunia. Angka ini terus bertambah setiap tahun. Ia mendanai organisasi advokasi, riset kesehatan, kampanye media massa, dan lobi kebijakan di lebih dari 110 negara. Ia dipuji sebagai penyelamat jutaan nyawa, sebagai dermawan sejati yang menggunakan kekayaannya untuk kebaikan umat manusia. Di Indonesia, jangkauannya terasa: jaringan organisasi yang didanainya giat mendorong kenaikan cukai rokok, memperjuangkan pelarangan iklan, dan mengkampanyekan standar produk yang sedemikian ketat sehingga—entah disengaja atau tidak—akan menghantam kretek sebagai warisan budaya dan ekonomi kerakyatan.
Namun, kita perlu berhenti sejenak dari puja-puji itu. Kita perlu mengajukan pertanyaan yang mungkin terasa tidak nyaman: apa sejatinya yang menggerakkan hati seorang kapitalis finansial untuk menjadi penyelamat kesehatan dunia? Mungkinkah altruisme semurni itu—altruisme yang tidak tercampur sedikit pun oleh kepentingan, oleh ambisi kuasa, oleh naluri untuk mengendalikan dunia sesuai dengan bayangannya sendiri? Tidakkah kita perlu mencurigai setiap kekuasaan yang datang membawa panji-panji moralitas, karena sejarah mengajarkan bahwa di balik setiap misi penyelamatan, selalu tersembunyi hasrat untuk menaklukkan?
Tulisan ini adalah undangan untuk berpikir secara ideologis dan filosofis tentang fenomena Bloomberg dan gerakan anti-rokok global yang dipimpinnya. Bukan untuk membela rokok—karena merokok memang membunuh, dan melindungi kesehatan adalah kewajiban setiap masyarakat beradab—melainkan untuk membongkar lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di balik narasi heroik penyelamatan jiwa. Kita akan menyelami kontradiksi seorang kapitalis yang membangun kekayaan dari jantung sistem keuangan global, namun mendanai perang melawan tembakau yang sebagian besar korbannya justru berada di negara-negara berkembang yang menjadi korban sistem yang sama. Kita akan menelusuri bagaimana filantropi menjelma menjadi instrumen kuasa yang lebih halus daripada kolonialisme klasik, karena ia beroperasi bukan dengan senapan, melainkan dengan standar, dengan pengetahuan, dengan definisi tentang apa yang baik dan buruk. Dan pada akhirnya, kita akan bertanya: dalam pertarungan wacana kesehatan global ini, di manakah kedaulatan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki sejarah, budaya, dan struktur sosial-ekonominya sendiri?
Potret Seorang Kapitalis: Kontradiksi antara Uang dan Moralitas
Untuk memahami motivasi ideologis Bloomberg, kita harus mulai dari sumber kekayaannya. Bloomberg L.P. bukanlah perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan hidup. Ia adalah penyedia terminal data keuangan, perangkat lunak analisis, dan informasi pasar yang menjadi urat nadi kapitalisme finansial global. Terminal Bloomberg ada di meja para trader saham, manajer hedge fund, bankir investasi, dan spekulan valuta asing di seluruh dunia. Kekayaan Bloomberg dibangun di atas fondasi sistem keuangan global yang oleh para kritikus—dari Joseph Stiglitz hingga Thomas Piketty—dituduh sebagai mesin ketimpangan, spekulasi, dan ekstraksi kekayaan dari negara-negara berkembang ke pusat-pusat kapital di New York dan London.
Di sinilah letak kontradiksi eksistensial yang pertama. Bloomberg menjadi miliarder bukan karena menyembuhkan orang sakit atau memberi makan yang lapar. Ia menjadi miliarder dengan melayani para pemain di arena kapitalisme finansial—arena yang kerap kali justru menghisap kehidupan ekonomi negara-negara berkembang melalui mekanisme utang, pelarian modal, dan spekulasi mata uang. Ketika krisis finansial 2008 meletus akibat keserakahan Wall Street, Bloomberg L.P. tetap berdiri kokoh—karena krisis justru meningkatkan kebutuhan akan data dan analisis keuangan. Sistem yang menghancurkan kehidupan jutaan orang itulah yang menjadi sumber kekayaannya. Dan kemudian, dengan sebagian dari kekayaan itu, ia mendanai kampanye anti-rokok global. Ia menjadi pahlawan kesehatan.
Apakah ini berarti Bloomberg hipokrit? Tidak sesederhana itu. Manusia adalah makhluk yang kompleks, dan motivasi selalu berlapis-lapis. Namun yang ingin saya soroti adalah bagaimana filantropi berfungsi sebagai mekanisme legitimasi bagi akumulasi kekayaan yang luar biasa. Dengan mendanai kampanye kesehatan, Bloomberg membangun narasi tentang dirinya sebagai kekuatan untuk kebaikan. Narasi ini meredam pertanyaan-pertanyaan kritis tentang sumber kekayaannya. Ia tidak lagi harus berdebat tentang apakah terminal Bloomberg yang melayani para spekulan berkontribusi pada instabilitas ekonomi global. Ia cukup menunjuk pada angka-angka: jutaan nyawa terselamatkan, ratusan negara mengadopsi kebijakan anti-rokok, miliaran orang terlindungi. Angka-angka ini menjadi perisai moral yang melindunginya dari pengawasan kritis.
Inilah yang oleh filsuf Slovenia, Slavoj Žižek, sebut sebagai “kekerasan sistemik”—kekerasan yang tidak dilakukan oleh individu jahat, melainkan oleh sistem ekonomi yang berfungsi normal. Bloomberg tidak perlu merasa bersalah atas kemiskinan yang diakibatkan oleh volatilitas pasar keuangan karena ia telah “menebusnya” dengan menyelamatkan para perokok dari kanker paru-paru. Filantropi, dalam logika ini, menjadi semacam indulgensi modern: surat pengampunan dosa yang memungkinkan kapitalisme terus berjalan tanpa harus menghadapi kontradiksi-kontradiksi internalnya.
Hegemoni Bernama Filantropi: Ketika Kedermawanan Menjadi Instrumen Kuasa
Antonio Gramsci, pemikir Marxis Italia yang menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di penjara Mussolini, memperkenalkan konsep hegemoni untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dalam masyarakat modern. Hegemoni, menurut Gramsci, bukanlah dominasi yang dipaksakan dengan kekerasan fisik semata. Ia adalah kemampuan kelompok dominan untuk membuat cara pandangnya diterima sebagai “akal sehat” oleh seluruh masyarakat—termasuk oleh mereka yang sebenarnya dirugikan oleh sistem tersebut. Hegemoni bekerja melalui budaya, pendidikan, media, dan pengetahuan. Ia membuat yang dikuasai menerima kekuasaan sebagai sesuatu yang wajar, alamiah, dan bahkan baik.
Gerakan anti-rokok global yang didanai Bloomberg adalah mesin hegemoni yang sangat canggih. Ia tidak bekerja dengan memaksa pemerintah negara berkembang untuk tunduk. Ia bekerja dengan menawarkan bantuan teknis, pendanaan, dan keahlian. Ia membantu kementerian kesehatan merumuskan kebijakan. Ia mendanai organisasi masyarakat sipil lokal untuk melakukan advokasi. Ia membiayai riset yang menunjukkan efektivitas pendekatan tertentu. Ia memproduksi laporan dan data yang menjadi rujukan para pembuat kebijakan. Dengan cara ini, Bloomberg tidak memerintah; ia “membantu.” Namun “bantuan” ini datang dengan kerangka konseptual, prioritas, dan asumsi-asumsi yang sudah ditentukan sebelumnya.
Organisasi-organisasi masyarakat sipil di negara berkembang yang menerima dana Bloomberg menjadi bagian dari ekosistem ini. Mereka tidak dipaksa untuk mengikuti garis tertentu, tetapi mereka tahu bahwa untuk terus menerima pendanaan, agenda mereka harus selaras dengan prioritas donor. Ini bukan konspirasi gelap—ini adalah dinamika kekuasaan yang beroperasi secara halus melalui mekanisme pendanaan. Lambat laun, suara-suara yang berbeda, yang mempertanyakan pendekatan arus utama, akan tersingkir—bukan karena dilarang, tetapi karena tidak memiliki sumber daya untuk bersaing.
Yang lebih fundamental, hegemoni Bloomberg terletak pada kemampuannya mendefinisikan masalah. Mengapa tembakau menjadi fokus utama, sementara industri gula, industri makanan ultra-proses, atau industri bahan bakar fosil tidak mendapatkan perhatian sebesar itu? Mengapa perang terhadap rokok menjadi prioritas moral global, sementara perang terhadap kemiskinan struktural, terhadap sistem perdagangan global yang tidak adil, atau terhadap penghindaran pajak oleh korporasi multinasional tidak mendapatkan mobilisasi serupa? Jawabannya, dalam perspektif Gramscian, adalah bahwa tembakau—terutama di negara berkembang—adalah target yang aman. Melawannya tidak mengancam fondasi kapitalisme global. Bahkan, sebagaimana akan kita lihat, ia bisa membuka pasar baru bagi produk-produk nikotin alternatif yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar.
Imperialisme Epistemik: Ilmu Pengetahuan sebagai Alat Takluk
Jika kolonialisme abad ke-19 beroperasi melalui kapal perang dan senapan mesin, kolonialisme abad ke-21 beroperasi melalui standar, indeks, dan pengetahuan yang diakui secara ilmiah. Ini adalah apa yang oleh sosiolog Boaventura de Sousa Santos disebut sebagai “epistemicide”—pembunuhan pengetahuan. Pengetahuan lokal, pengetahuan tradisional, pengetahuan yang lahir dari pengalaman hidup masyarakat non-Barat—semua ini dihapuskan dan digantikan oleh pengetahuan universal yang diklaim netral, padahal lahir dari konteks dan kepentingan tertentu.
Dalam isu tembakau, imperialisme epistemik ini sangat terlihat. Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) WHO, yang implementasinya sangat didorong oleh dana Bloomberg, adalah produk dari sejarah dan realitas tertentu: sejarah negara-negara Barat dengan sistem kesehatan publik yang mapan, dengan industri rokok yang didominasi perusahaan multinasional, dengan petani yang telah memiliki jaring pengaman sosial, dan dengan konsumen yang memiliki akses terhadap produk alternatif. Ketika kerangka ini diekspor ke Indonesia, ia bertabrakan dengan realitas yang sama sekali berbeda: kretek yang memiliki sejarah budaya panjang, petani tembakau dan cengkeh yang hidup di ambang subsisten, industri kecil-menengah yang menyerap jutaan tenaga kerja, dan konsumen yang sebagian besar tidak memiliki akses terhadap terapi pengganti nikotin.
Para teknokrat kesehatan global yang didanai Bloomberg sering kali tidak melihat kompleksitas ini. Mereka melihat Indonesia dan berkata: “Prevalensi merokok kalian tinggi, cukai kalian terlalu rendah, iklan rokok kalian terlalu bebas, maka kalian harus melakukan X, Y, Z.” Mereka membawa template kebijakan yang sudah jadi, berdasarkan “bukti ilmiah” dari negara-negara Barat, dan menerapkannya seolah-olah Indonesia adalah laboratorium raksasa di mana eksperimen kebijakan bisa dijalankan. Mereka tidak bertanya kepada petani tembakau di Temanggung tentang apa yang akan terjadi jika varietas tembakau mereka tiba-tiba dinyatakan tidak memenuhi standar. Mereka tidak berdialog dengan buruh linting di pabrik-pabrik kecil tentang alternatif pekerjaan apa yang tersedia bagi mereka. Mereka tidak mempertimbangkan bahwa kenaikan cukai yang drastis, tanpa pengawasan yang memadai, hanya akan memindahkan konsumsi dari rokok legal yang membayar pajak ke rokok ilegal yang sama sekali tidak terkontrol.
Inilah kekerasan epistemik: ketika pengalaman hidup, pengetahuan, dan realitas suatu masyarakat disingkirkan atas nama “sains” dan “bukti.” Masyarakat negara berkembang tidak lagi menjadi subyek yang memiliki pengetahuan dan hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Mereka menjadi obyek intervensi yang harus diselamatkan, entah mereka menginginkannya atau tidak. Para filantropis seperti Bloomberg menjadi subyek yang tahu, sementara rakyat di negara berkembang menjadi obyek yang tidak tahu dan perlu diajari. Ini adalah reproduksi hubungan kolonial dalam bentuk yang paling halus.
Paradoks Moralitas: Menyelamatkan Jiwa atau Menghancurkan Penghidupan?
Mari kita hadapi paradoks paling menyakitkan dari gerakan anti-rokok global: kebijakan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan jiwa, dalam praktiknya, dapat menghancurkan penghidupan. Ini bukan argumen untuk mengatakan bahwa kita tidak perlu mengendalikan tembakau. Ini adalah argumen bahwa cara kita mengendalikannya haruslah berkeadilan—dan keadilan tidak bisa dicapai melalui kebijakan yang dirumuskan di ruang rapat ber-AC di New York atau Jenewa, tanpa melibatkan mereka yang akan menanggung dampaknya.
Di Indonesia, dampak dari kebijakan pengendalian tembakau yang agresif tanpa transisi yang direncanakan dengan baik sudah mulai terasa. Petani tembakau di berbagai daerah menghadapi ketidakpastian yang semakin besar. Industri rokok kecil dan menengah—yang merupakan tulang punggung ekonomi di banyak daerah—merosot. Sementara itu, perusahaan-perusahaan besar, yang memiliki modal untuk beradaptasi dengan regulasi ketat, justru semakin mengonsolidasikan posisinya. Regulasi yang tampak netral ternyata tidak netral dalam dampaknya: ia menyeleksi siapa yang bisa bertahan dan siapa yang harus tumbang.
Di sinilah kita perlu mempertanyakan moralitas dari gerakan yang didanai Bloomberg. Apakah moral untuk menyelamatkan seorang perokok dari kanker paru-paru di masa depan, dengan cara menghancurkan mata pencaharian petani tembakau di masa sekarang? Apakah moral untuk melindungi kesehatan publik, dengan cara menciptakan pengangguran massal yang juga memiliki dampak kesehatan—stres, depresi, malnutrisi, kematian dini akibat kemiskinan? Tentu saja ini bukan pilihan biner yang sederhana. Tetapi justru karena tidak sederhana, kebijakan harus disusun dengan kehati-hatian, dengan nuansa, dengan pemahaman mendalam tentang kompleksitas sosial-ekonomi—bukan dengan pendekatan satu-ukuran-untuk-semua yang khas dari teknokrasi global.
Seorang filsuf utilitarian mungkin akan menghitung: berapa jiwa yang terselamatkan dari pengurangan merokok, berbanding berapa jiwa yang dirugikan oleh hilangnya penghidupan? Tetapi perhitungan semacam ini tidak pernah netral. Ia selalu mengandung asumsi tentang nilai kehidupan yang mana yang lebih penting. Dan dalam perhitungan yang dilakukan oleh para teknokrat di pusat-pusat kekuasaan global, kehidupan petani tembakau di Temanggung hampir selalu kalah prioritas dibandingkan dengan “jiwa-jiwa yang terselamatkan” dalam model matematis kesehatan publik. Petani menjadi kerugian yang dapat diterima—collateral damage dalam perang melawan tembakau.
Dekolonialisasi Pikiran: Menolak Diselamatkan oleh Malaikat Asing
Perspektif dekolonial yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Walter Mignolo dan Anibal Quijano mengajarkan kita bahwa kemerdekaan politik tidak otomatis berarti kemerdekaan epistemik. Bangsa-bangsa bekas jajahan mungkin telah memiliki bendera, lagu kebangsaan, dan presiden sendiri. Tetapi cara berpikir mereka, kategori-kategori yang mereka gunakan untuk memahami dunia, dan definisi mereka tentang kemajuan dan kebaikan—semua ini mungkin masih terjajah. Inilah yang disebut sebagai “kolonialitas” (coloniality): kelanjutan struktur kekuasaan kolonial dalam bentuk yang lebih abstrak dan sulit dikenali.
Ketika Indonesia menerima begitu saja standar-standar yang ditetapkan oleh WHO FCTC, ketika kementerian kesehatan mengadopsi rekomendasi kebijakan yang dirumuskan oleh organisasi yang didanai Bloomberg, ketika universitas-universitas kita mengajarkan “praktik terbaik” pengendalian tembakau yang berasal dari studi-studi di negara maju—di sinilah kolonialitas bekerja. Kita tidak menyadari bahwa kita sedang berpikir dengan kepala orang lain. Kita menginternalisasi asumsi-asumsi, prioritas-prioritas, dan kerangka moral yang tidak lahir dari realitas kita sendiri.
Dekolonialisasi pikiran dimulai dengan pertanyaan sederhana: siapa yang mendefinisikan masalah? Siapa yang menetapkan apa yang dianggap sebagai solusi yang baik? Apakah petani kita, buruh kita, komunitas kita memiliki suara dalam definisi ini? Ataukah kita hanya menjadi pelaksana dari cetak biru yang dirancang oleh orang-orang yang tidak pernah tinggal di desa-desa kita, tidak pernah menghirup udara di ladang-ladang tembakau kita, tidak pernah menyaksikan bagaimana ekonomi rakyat kecil bergerak?
Ini bukan berarti kita menolak semua pengetahuan dari luar. Itu akan menjadi kebodohan. Tetapi menerima pengetahuan dari luar haruslah dilakukan secara kritis, dengan kesadaran bahwa pengetahuan selalu bersituasi—ia lahir dari konteks, kepentingan, dan perspektif tertentu. Tugas bangsa berdaulat adalah memproduksi pengetahuannya sendiri, merumuskan definisi masalahnya sendiri, dan menemukan solusi yang sesuai dengan kondisi dan nilai-nilainya sendiri. Kedaulatan kesehatan tidak kalah pentingnya dengan kedaulatan politik.
Jalan Ketiga Indonesia: Keadaban Publik di Atas Kepentingan Global
Lalu, ke mana Indonesia harus melangkah? Apakah kita harus menolak semua bentuk pengendalian tembakau karena curiga terhadap agenda Bloomberg? Sama sekali tidak. Melindungi kesehatan warga negara adalah kewajiban konstitusional negara. Mengurangi prevalensi merokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, adalah tujuan yang sah dan mendesak. Tetapi cara mencapai tujuan itu haruslah berkeadaban dan berkeadilan—haruslah mencerminkan kepribadian bangsa kita sendiri, bukan mengikuti cetak biru yang didikte oleh aktor-aktor global dengan agenda yang tidak sepenuhnya kita pahami.
Indonesia harus menemukan “jalan ketiga”-nya sendiri dalam kebijakan tembakau. Sebuah jalan yang mengakui bahaya rokok tanpa membenci petani. Yang mengendalikan konsumsi tanpa menghancurkan industri padat karya secara mendadak. Yang melindungi anak-anak tanpa menciptakan pasar gelap yang lebih berbahaya. Yang memungut cukai secara optimal tanpa menjadi munafik—mengaku ingin menurunkan konsumsi, tetapi terus menggantungkan APBN pada penerimaan dari produk yang sama. Jalan ini tidak mudah. Ia menuntut pemikiran yang mendalam, riset yang serius, dan proses demokratis yang tulus melibatkan semua pemangku kepentingan—termasuk petani, buruh, dan industri kecil yang selama ini sering menjadi korban bisu dalam perdebatan kebijakan.
Jalan ini juga menuntut keberanian untuk mengatakan “tidak” kepada tekanan dari luar. Keberanian untuk berkata: “Kami menghargai bantuan Anda, Tuan Bloomberg, tetapi masa depan kesehatan rakyat Indonesia akan kami tentukan sendiri. Kami akan belajar dari pengalaman Anda, tetapi kami tidak akan menjadi kepanjangan tangan agenda Anda.” Keberanian untuk membangun kapasitas riset nasional yang kuat, sehingga kita tidak bergantung pada data dan argumen yang diproduksi oleh organisasi yang didanai oleh kepentingan asing. Keberanian untuk menyelenggarakan debat publik yang sesungguhnya, di mana suara petani tembakau di Madura memiliki bobot yang sama dengan laporan WHO yang dikutip oleh para teknokrat kementerian.
Pada akhirnya, ini adalah pertanyaan tentang kedaulatan. Bukan kedaulatan dalam arti sempit nasionalisme xenofobia yang menolak semua yang asing. Melainkan kedaulatan dalam arti yang paling fundamental: kemampuan suatu bangsa untuk berpikir sendiri, memutuskan sendiri, dan menentukan nasibnya sendiri—berdasarkan pengetahuan, nilai-nilai, dan kepentingannya sendiri.
Membuka Mata di Tengah Badai Narasi
Kita hidup di zaman ketika narasi berseliweran dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap hari, kita dibombardir dengan klaim-klaim kebenaran, dengan statistik, dengan kisah-kisah heroik penyelamatan dan kisah-kisah tragis kehancuran. Dalam banjir informasi ini, sulit untuk memilah mana yang benar-benar lahir dari kepedulian tulus dan mana yang membawa agenda tersembunyi. Sulit untuk membedakan antara malaikat yang membawa obat dan malaikat yang membawa pedang—karena keduanya sama-sama mengenakan jubah putih dan berbicara dengan bahasa yang indah.
Michael Bloomberg mungkin tulus dalam keyakinannya bahwa ia menyelamatkan jiwa manusia. Saya tidak sedang menuduhnya sebagai penjahat yang sinis. Tetapi ketulusan niat tidak menghapuskan fakta bahwa tindakannya beroperasi dalam struktur kekuasaan global yang timpang. Ketulusan tidak membuat kebijakan yang ia danai kebal dari kritik. Ketulusan tidak menghapuskan tanggung jawab kita—sebagai bangsa, sebagai warga negara, sebagai manusia yang berpikir—untuk memeriksa secara kritis setiap narasi yang datang kepada kita, terutama narasi yang dibungkus dengan kemasan moralitas yang gemerlapan.
Indonesia tidak kekurangan orang-orang cerdas yang mampu merumuskan kebijakan kesehatannya sendiri. Kita tidak membutuhkan filantropis asing untuk mendefinisikan apa yang baik bagi rakyat kita. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk berpikir merdeka, kemauan untuk mendengarkan suara-suara yang selama ini dipinggirkan, dan kebijaksanaan untuk menemukan jalan yang mempertemukan kesehatan publik dengan keadilan sosial—bukan jalan yang mengorbankan yang satu demi yang lain.
Kapal republik ini masih berlayar di lautan yang penuh badai. Kita masih bisa memilih arah. Tetapi untuk itu, kita harus berhenti membiarkan orang asing memegang kemudi, sementara kita sendiri sibuk bertengkar tentang lubang-lubang di lambung kapal. Kedaulatan bukanlah hadiah dari langit. Ia adalah hasil dari perjuangan terus-menerus untuk berpikir sendiri, memutuskan sendiri, dan berjalan di atas kaki sendiri.
Dan perjuangan itu dimulai dengan membuka mata—melihat dengan jernih apa yang tersembunyi di balik jubah-jubah filantropi yang berkibar-kibar ditiup angin globalisasi. Karena tidak semua yang bersinar itu emas. Dan tidak semua yang datang membawa obat benar-benar ingin menyembuhkan. Kadang-kadang, di dalam botol obat itu, tersembunyi racun yang bekerja perlahan-lahan: bukan membunuh tubuh, melainkan membunuh kedaulatan, membunuh kemampuan untuk berpikir merdeka, membunuh martabat sebagai bangsa yang berdaulat.
Maka, pada Hari Anti-Tembakau Sedunia ini, marilah kita merenung lebih dalam dari sekadar slogan-slogan kesehatan. Mari kita bertanya lebih kritis dari sekadar menerima narasi yang disodorkan. Kesehatan adalah hak setiap warga negara. Tetapi menentukan sendiri jalan menuju kesehatan itu juga adalah hak—hak yang tidak boleh kita serahkan begitu saja kepada siapa pun, seberapa pun besarnya cek yang mereka bawa.
