Lamongan – Puluhan massa gabungan aktivis pergerakan Lamongan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Lamongan, Senin (15/7/2024).
Dalam orasinya sambil membentangkan poster, mereka menuntut agar DPRD memanggil Dinas Sosial Lamongan untuk merevisi pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Bantuan Sosial (Bansos) makanan lansia tunggal dan disabilitas.
Tak hanya itu, massa meminta agar bantuan tersebut memiliki kualitas gizi standar.
Korlap aksi, Sumantri menyampaikan tuntutan lainnya yakni agar pihak legislatif mempertanyakan adanya dugaan pemotongan anggaran dalam bantuan permakanan untuk lansia dan disabilitas yang disalurkan kepada ribuan KPM di Lamongan.
“Kami mendesak kepada DPRD untuk menanyakan pemotongan anggaran bansos lansia tunggal dan disabilitas senilai Rp 3 ribu rupiah per makanan, ” seru Sumantri di depan kantor DPRD Lamongan.
Pihaknya lanjut Sumantri juga menuntut agar Dinsos Lamongan memverifikasi ulang daftar penerima bantuan yang menurutnya tidak tepat sasaran.
“Sebetulnya kedatangan kami ini untuk dapat kembali audiensi bersama komisi A. Namun yang menemui kami kok justru pak Aqib dan tidak ada audiensi,” ungkapnya kecewa.
Sumantri mengatakan pihaknya akan melayangkan surat permintaan audiensi besok ke komisi C DPRD Lamongan.
Senada disampaikan oleh Syaiful, salah seorang peserta aksi lainnya. Dia mengatakan perihal bantuan permakanan untuk lansia dan disabilitas tunggal dari Kementerian Sosial RI di Lamongan ini perlu diangkat menjadi isu daerah kabupaten Lamongan.
Hal tersebut menurutnya kuat dugaan adanya penyimpangan mulai dari rekruitmen pokmas yang diduga di monopoli maupun dikendalikan oleh pendamping PKH Kabupaten, karena rata – rata pokmas istri atau keluarga dari pendamping PKH.
Komposisi menu makanannya paparnya juga diduga kurang memenuhi unsur kelayakan gizi.
“Kemarin ada temuan di Babat, soal menu makanannya diduga tidak layak konsumsi. Termasuk juga anggaran bantuan permakanan Rp. 30 ribu dan ongkir Rp. 2 ribu dibandingkan kurs nilai komposisi menu tersebut diduga di mark-up,” bebernya.
Syaiful tidak segan-segan untuk melaporkan dugaan penyimpangan-penyimpangan tersebut ke Kemensos yang akhirnya Satgasus turun ke Lamongan.
“DPRD Lamongan segera mereview atau menghapus data-data pokmas dan dilakukan pendataan ulang kembali agar betul-betul program permakanan ini sesuai dan tepat sasaran. Kami juga minta Kadinsos Lamongan dicopot dari jabatannya,” pungkasnya.
Puluhan massa tersebut akhirnya membubarkan diri setelah ditemui 2 anggota DPRD Lamongan, Husnul Aqib dan Darwoto.
Di depan pengunjuk rasa, Husnul Aqib menyampaikan sebagai wakil rakyat, ia memastikan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan memanggil dinas terkait.
“Nanti kita kabarkan hasilnya, karena tuntutan ini adalah prioritas untuk diperhatikan dan dilaksanakan, ” janji Husnul Aqib saat menemui pengunjuk rasa. (YW)
