Monwnews.com, Buku ini adalah salah satu telaah paling penting tentang satu dekade pemerintahan Joko Widodo. Marcus Mietzner tidak menulis biografi Jokowi dalam arti klasik, melainkan sebuah anatomi kekuasaan: bagaimana seorang politisi non-elite dari Solo naik menjadi presiden paling kuat dalam sejarah Indonesia pasca-Suharto, bagaimana ia mengelola oligarki, partai, birokrasi, infrastruktur, pandemi, demokrasi, hubungan China–Amerika, hingga suksesi 2024.
Kekuatan utama buku ini terletak pada akses risetnya. Mietzner mewawancarai Jokowi langsung dalam beberapa sesi antara Juli 2023 sampai Juli 2024, mengikuti perjalanan presiden ke Solo, Samarinda, dan Nusantara, serta mewawancarai 23 menteri atau pejabat setingkat kabinet, juga aktivis, ekonom, pengamat, dan pollster. Ia menegaskan bahwa proyek ini tidak dibiayai istana, tidak melalui persetujuan naskah oleh Jokowi, dan diterbitkan melalui proses akademik independen. Dengan demikian, buku ini bukan hagiografi, melainkan potret kritis yang tetap memberi ruang pada suara Jokowi sendiri.
Tesis utama Mietzner cukup tegas: Jokowi adalah pemimpin developmentalist yang menempatkan pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan stabilitas investasi di atas hampir semua agenda lain, termasuk penguatan institusi demokrasi. Ia bukan otokrat penuh, tetapi juga bukan demokrat institusional. Ia adalah pemimpin yang sangat fokus pada hasil konkret: jalan tol, bandara, bendungan, pelabuhan, kereta cepat, smelter, hilirisasi, dan IKN. Namun, karena obsesinya pada hasil fisik dan pertumbuhan ekonomi, ia cenderung mengabaikan aspek yang lebih abstrak tetapi fundamental: rule of law, kebebasan sipil, independensi lembaga, etika konstitusional, dan pelembagaan demokrasi.
Dalam kerangka itu, Jokowi tampil sebagai figur paradoksal. Di satu sisi, ia berhasil membangun legitimasi elektoral dan popularitas luar biasa. Ia dipandang rakyat sebagai pemimpin yang bekerja, sederhana, dekat dengan warga, dan tidak terjebak dalam retorika ideologis elite. Di sisi lain, popularitas itu digunakan untuk memperluas kendali politik melalui koalisi besar, kooptasi lawan, pelemahan oposisi, serta praktik politik yang makin personalistik. Mietzner menggambarkan Jokowi sebagai pemimpin yang sangat efektif dalam mengakumulasi kekuasaan, tetapi lemah dalam membangun institusi yang dapat bertahan melampaui dirinya.
Bagian ekonomi dan infrastruktur menjadi salah satu analisis paling seimbang dalam buku ini. Mietzner mengakui bahwa proyek infrastruktur Jokowi mengurangi biaya logistik dan memperbaiki iklim investasi. Kalangan bisnis melihat omnibus law dan deregulasi sebagai langkah besar untuk memperbaiki kepastian usaha. Namun buku ini juga mencatat kritik penting: agenda ekonomi Jokowi terlalu berat pada infrastruktur fisik, terlalu dekat dengan kepentingan oligarki, dan kurang serius membangun transformasi produktif berbasis kualitas manusia, inovasi, efisiensi kelembagaan, dan reformasi pasar tenaga kerja. Bahkan, angka pekerja informal tetap sangat tinggi selama satu dekade pemerintahannya.
Dalam politik luar negeri, buku ini menarik karena menempatkan Jokowi bukan sebagai ideolog geopolitik, melainkan sebagai pedagang strategis. Ia tidak terlalu tertarik pada diplomasi normatif atau jargon internasional, tetapi sangat peduli pada investasi, hilirisasi, infrastruktur, dan ruang manuver Indonesia di tengah kompetisi Amerika Serikat dan China. Mietzner menunjukkan bahwa Jokowi mempraktikkan ambiguitas strategis: menjaga kedekatan ekonomi dengan China, tetapi tetap merawat hubungan dengan Amerika Serikat agar Indonesia tidak dianggap masuk ke kantong Beijing. Kunjungan Jokowi ke Washington pada November 2023 dan peningkatan hubungan menjadi “comprehensive strategic partnership” dibaca sebagai cara menunjukkan kepada China, Barat, dan publik domestik bahwa Indonesia tetap tidak berpihak secara mutlak.
Bagian paling kritis buku ini terletak pada evaluasi demokrasi. Mietzner menilai bahwa demokrasi Indonesia tidak mati di bawah Jokowi, tetapi jelas melemah. Jokowi tidak menutup media seperti Duterte di Filipina, tidak sepenuhnya membongkar pemilu, dan tidak menghapus masyarakat sipil. Namun, ia mempersempit ruang kritik melalui tekanan hukum, penggunaan aparat, kriminalisasi lawan tertentu, kooptasi elite, dan pelemahan oposisi. Pada masa pandemi COVID-19, menurut Mietzner, pemerintahan Jokowi menggunakan alasan manajemen krisis untuk memperketat kontrol sosial-politik, membatasi ekspresi kritis, dan memperkuat narasi keberhasilan pemerintah.
Salah satu kalimat kunci buku ini adalah bahwa Jokowi adalah builder of infrastructure, but not an institution builder. Ia meninggalkan jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dan ibu kota baru. Tetapi dalam politik, warisannya lebih rapuh: koalisi besar, taktik kooptasi, pelemahan oposisi, dan politik dinasti. Mietzner menilai fondasi kekuasaan Jokowi bersifat sementara karena bertumpu pada popularitas pribadi, kewenangan konstitusional saat menjabat, dan kemampuan membagi sumber daya politik. Setelah kekuasaan formal itu hilang, warisan politiknya menjadi tidak pasti. Karena itu, upaya membangun dinasti keluarga dibaca sebagai cara Jokowi memperpanjang pengaruh setelah lengser.
Dalam bab suksesi, buku ini membaca Pemilu 2024 sebagai puncak manuver Jokowi. Awalnya, Jokowi disebut melihat Ganjar Pranowo sebagai opsi penerus yang dapat menjaga warisannya. Namun hubungan dengan Megawati dan PDI-P menjadi hambatan utama. Karena pencalonan presiden sangat bergantung pada partai dan ambang batas pencalonan, Jokowi tidak memiliki kendali langsung atas nominasi Ganjar. Ketika ruang itu tertutup, ia bergerak ke arah lain, termasuk melalui pembentukan dan pengelolaan koalisi alternatif. Bagian ini memperlihatkan Jokowi sebagai aktor yang sangat pragmatis: loyalitas ideologis terhadap partai kalah oleh kebutuhan menjaga legacy, keluarga, dan pengaruh pascakekuasaan.
Secara metodologis, buku ini kuat karena tidak hanya mengandalkan wawancara elite, tetapi juga menguji pernyataan narasumber dengan data, laporan media, riset akademik, dan konteks politik. Namun ada juga kelemahannya. Karena buku ini sangat bertumpu pada akses elite, pembacaan terhadap pengalaman rakyat bawah, gerakan sosial, buruh, petani, masyarakat adat, dan korban kebijakan pembangunan tidak selalu menjadi pusat analisis. Suara aktivis dan kritikus memang hadir, tetapi kerangka utama buku tetap bergerak dari istana, elite, kabinet, partai, dan arena geopolitik. Akibatnya, kritik ekonomi-politik terhadap pembangunan Jokowi masih bisa didorong lebih jauh: siapa yang paling diuntungkan, siapa yang menanggung biaya sosial-ekologis, dan bagaimana pembangunan infrastruktur mengubah relasi kuasa di daerah.
Dari sudut ideologis, buku ini penting karena membongkar watak dasar politik pembangunan Indonesia kontemporer: developmentalisme tanpa pendalaman demokrasi. Jokowi bukan sekadar individu, melainkan gejala zaman. Ia mencerminkan kecenderungan banyak negara Global South: ingin tumbuh cepat, menarik investasi, memanfaatkan rivalitas kekuatan besar, tetapi sering menganggap demokrasi prosedural, kritik sipil, dan etika kelembagaan sebagai gangguan terhadap efektivitas pembangunan. Dalam arti itu, buku ini bukan hanya tentang Jokowi, tetapi juga tentang dilema besar Indonesia: apakah pembangunan boleh dibayar dengan pelemahan demokrasi?
Kesimpulannya, Ruling Indonesia adalah buku yang wajib dibaca untuk memahami warisan Jokowi secara dingin, kritis, dan proporsional. Buku ini tidak jatuh pada pujian buta bahwa Jokowi adalah “jenius pembangunan”, tetapi juga tidak menyederhanakannya sebagai diktator sipil. Mietzner menampilkan Jokowi sebagai pemimpin yang efektif, populer, pragmatis, keras kepala, sangat fokus pada pembangunan fisik, tetapi miskin komitmen terhadap pelembagaan demokrasi.
Nilai terbesar buku ini adalah kemampuannya menunjukkan bahwa warisan Jokowi tidak bisa diukur hanya dari panjang jalan tol, jumlah bandara, atau megahnya IKN. Warisan seorang presiden juga harus diukur dari kualitas institusi yang ia tinggalkan, kebebasan yang ia rawat atau rusak, etika kekuasaan yang ia bangun atau abaikan, dan apakah demokrasi setelah dirinya menjadi lebih kuat atau justru lebih mudah dikendalikan oleh elite berikutnya. Dalam ukuran itulah, menurut pembacaan Mietzner, Jokowi meninggalkan Indonesia yang lebih maju secara fisik, tetapi lebih rentan secara demokratis.
