Monwnews.com, Pagi itu di pertengahan tahun 1964, Kota Bandung diselimuti udara dingin yang menusuk tulang. Namun, di dalam kompleks militer setempat, suasananya terasa sangat berbeda. Ketegangan dan semangat membara berbaur menjadi satu. Di lapangan terbuka, berbaris ratusan wanita dengan pakaian sederhana. Langkah kaki mereka awalnya canggung, tidak serasi, jauh dari kesan tegap khas prajurit profesional. Sebagian besar dari mereka mengenakan kebaya sehari-hari, kain jarik, atau gaun sederhana yang biasa dipakai di sudut-sudut kota yang remang-remang.
Mereka bukanlah tentara elit, bukan pula mahasiswi terpelajar yang fasih meneriakkan yel-yel revolusi. Mereka adalah para Pekerja Seks Komersial (PSK) kelompok masyarakat yang di siang hari seringkali dipandang dengan sebelah mata, dicibir, bahkan dianggap sebagai sampah masyarakat yang mengotori moralitas publik. Namun, pada hari itu, di bawah tatapan mata para instruktur militer yang tegas, genggaman tangan mereka tidak lagi memegang bedak atau selendang, melainkan laras senjata otomatis yang dingin.
Ketika Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada Mei 1964 untuk menghadapi Malaysia, sebuah gelombang mobilisasi besar-besaran melanda seluruh negeri. Bung Karno, dengan suaranya yang menggelegar melalui pengeras suara, memanggil setiap jiwa yang mengaku sebagai anak bangsa untuk ambil bagian dalam mempertahankan kedaulatan tanah air. Panggilan itu bersifat universal, menjangkau melampaui sekat-sekat kelas sosial, tingkat ekonomi, bahkan latar belakang moralitas.
Bagi Bung Karno, konsep “Perjuangan Rakyat Semesta” bukanlah sekadar slogan politik yang kosong. Konsep tersebut lahir dari keyakinan mendalam bahwa kemerikaan dan martabat sebuah bangsa harus dibela oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Beliau memahami betul bahwa di dalam dada setiap manusia, tidak peduli seberapa rendah profesi atau status sosial yang mereka sandang di mata masyarakat, mengalir darah merah yang sama dan rasa cinta yang tulus kepada tanah airnya.
Fokus utama pasukan militer reguler saat itu dikonsentrasikan penuh untuk mempersiapkan operasi di garis depan, khususnya di sepanjang perbatasan Kalimantan yang rawan serta misi infiltrasi ke wilayah Malaya. Kebutuhan ini menyisakan kekosongan besar pada sektor keamanan di dalam negeri, khususnya di kota-kota besar. Dalam situasi krusial inilah pemerintah mulai melirik potensi dari kelompok-kelompok marginal, termasuk jaringan para pekerja seks di wilayah Bandung, Jawa Barat. Negara tidak sedang menghakimi masa lalu mereka, melainkan sedang membutuhkan uluran tangan mereka.
Target awal yang dicanangkan pemerintah pusat sebenarnya cukup ambisius, yaitu merekrut sekitar 1.500 sukarelawati dari kalangan ini. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, mengumpulkan kelompok yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan stigma sosial bukanlah perkara mudah. Pada akhirnya, sekitar 400 wanita dari wilayah Bandung berhasil dihimpun. Angka ini mungkin terlihat kecil dalam statistik militer, namun dari kacamata kemanusiaan, jumlah tersebut melambangkan sebuah keberanian yang luar biasa.
Proses pelatihan paramiliter ini dikoordinasikan secara ketat oleh Komando Resort Militer (Korem) setempat, aparat kepolisian daerah, dan dinas sosial. Para wanita yang biasanya hidup di bawah aturan malam yang cair, tiba-tiba harus tunduk pada disiplin militer yang kaku. Setiap hari mereka harus bangun sebelum matahari terbit, mengikuti latihan fisik yang menguras tenaga, serta belajar berbaris di bawah terik matahari yang membakar kulit.
Lebih dari sekedar latihan baris-berbaris, para wanita ini juga dibekali dengan keterampilan militer taktis. Mereka diajarkan cara membongkar dan memasang kembali senjata otomatis, mempelajari dasar-dasar taktik keamanan kota, serta cara membaca situasi lingkungan yang mencurigakan. Keterlibatan mereka tidak dirancang hanya sebagai pemanis logistik di dapur umum atau tenaga medis lapis belakang. Mereka dipersiapkan untuk menjadi bagian dari sistem pertahanan sipil resmi, selevel dengan unsur Rakyat Terlatih (Ratih), Pertahanan Sipil (Hansip), maupun Keamanan Rakyat (Kamrata).
Tugas utama yang diemban oleh kelompok sukarelawati unik ini difokuskan pada patroli jalanan kota, memantau stabilitas keamanan lingkungan, dan pengawasan terhadap potensi sabotase di dalam negeri. Kehadiran mereka di garis belakang membuat personel militer aktif dapat sepenuhnya dikerahkan ke medan tempur utama tanpa perlu khawatir akan keamanan domestik yang ditinggalkan.
Bagi para perempuan ini, tugas mengenakan seragam paramiliter dasar dan memegang senjata memberikan sebuah perasaan yang sudah sangat lama hilang dari hidup mereka: rasa memiliki harga diri. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka yang penuh dengan cemoohan, mereka dipandang bukan sebagai objek pemuas nafsu atau penyakit sosial, melainkan sebagai pembela tanah air yang sah. Seragam yang mereka kenakan, sekecil apa pun pangkatnya, adalah sebuah pengakuan dari negara bahwa mereka berharga.
Ketika berjalan melakukan patroli menyusuri sudut-sudut kota Bandung, mereka melangkah dengan kepala tegak. Sorot mata mereka tidak lagi layu atau bersembunyi dari pandangan publik. Ada kebanggaan yang membuncah di dalam dada mereka ketika menyadari bahwa kontribusi mereka memiliki arti penting bagi keselamatan negara. Pengalaman ini membuktikan sebuah kebenaran universal bahwa keinginan untuk berbakti dan melindungi tanah kelahiran adalah hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia, tidak peduli apa pun profesi sehari-harinya.
Pemanfaatan jaringan kelompok marginal untuk kepentingan perjuangan nasional sebenarnya bukan hal baru bagi Bung Karno. Jauh sebelum masa Dwikora, tepatnya pada era Revolusi Fisik mempertahankan kemerdekaan antara tahun 1945 hingga 1949, Bung Karno dan para tokoh pergerakan sudah sering memanfaatkan jaringan ini. Kelompok dengan mobilitas sosial yang tinggi dan memiliki kemampuan berbaur yang luwes di berbagai lapisan masyarakat terbukti sangat efektif untuk misi intelijen, pengumpulan informasi, maupun pengamatan operasi di lapangan.
Langkah kontroversial ini seringkali menuai kritik tajam dari kalangan moralis dan politisi yang mengutamakan citra formal. Namun, Bung Karno selalu konsisten dengan pandangan kemanusiaannya yang luas. Beliau melihat melampaui pakaian, profesi, dan status legal formal seseorang. Bagi Bung Karno, selama seseorang memiliki kesetiaan kepada bendera Merah Putih, mereka adalah bagian dari barisan revolusi Indonesia.
Pelibatan para PSK dalam Operasi Dwikora menjadi sebuah simbol politik dan kemanusiaan yang sangat kuat. Melalui kebijakan ini, pemerintah pada era tersebut ingin mengirimkan pesan yang tegas kepada seluruh dunia bahwa semangat “Ganyang Malaysia” tidak hanya digelorakan oleh para elite politik atau serdadu profesional saja, melainkan telah meresap hingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah dan paling terlupakan sekalipun.
Kisah keterlibatan kelompok marginal dalam Operasi Dwikora ini menyisakan sebuah refleksi humanis yang sangat dalam bagi kita yang hidup di masa kini. Topik ini memang masih menjadi bagian dari lembaran sejarah yang jarang dibuka secara jujur dalam buku-buku pelajaran sekolah, dan detail datanya terkadang masih menjadi perdebatan hangat di kalangan sejarawan. Namun, hakikat kemanusiaan yang ada di dalamnya tidak akan pernah bisa terbantahkan.
Pesan moral yang paling mendalam dari catatan sejarah ini adalah peringatan keras agar kita tidak pernah memandang rendah harkat, martabat, dan kadar kehormatan seseorang hanya berdasarkan profesi yang mereka jalani. Dunia seringkali bersikap kejam dengan memberikan label permanen berupa coretan hitam kepada mereka yang terpaksa terjebak dalam lingkaran hitam kehidupan karena himpitan ekonomi, kemiskinan struktural, atau garis nasib yang kurang beruntung.
Ratusan wanita di Bandung pada tahun 1964 telah menunjukkan kepada kita semua bahwa moralitas luar ruangan yang diagung-agungkan masyarakat seringkali kalah tulus dibandingkan dengan pengorbanan nyata di lapangan. Mereka yang sering dicap noda hitam oleh publik justru siap berdiri di barisan depan demi menjaga ketenteraman kota ketika negara memanggil. Mereka membuktikan bahwa kebanggaan untuk membela tanah air tidak pernah dimonopoli oleh satu golongan atau kelas sosial tertentu saja.
Hingga saat ini, foto-foto dokumenter tua dari tahun 1964 yang merekam jejak latihan mereka menjadi saksi bisu yang tak terbantahkan. Di balik senyum tipis mereka yang berbalut kebaya sederhana dan topi paramiliter, tersimpan sebuah pesan abadi bagi bangsa ini. Hargailah setiap manusia bukan dari tempat di mana mereka mencari nafkah, melainkan dari ketulusan hati mereka ketika bersedia menyerahkan jiwa dan raganya demi kehormatan ibu pertiwi. Mereka adalah bukti nyata bahwa di dalam lumpur yang paling dalam sekalipun, benih cinta tanah air tetap bisa tumbuh dan mekar dengan indahnya.
