Monwnews.com, Malang – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sampai geleng-geleng kepala. Ia geram menyoroti ketidaksesuaian data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data yang seharusnya menjadi dasar penyaluran berbagai program pemerintah itu disebut masih banyak ditemukan melenceng. Makanya bansos banyak yang tidak tepat sasaran!
Pemerintah kemudian menggelontorkan hampir Rp7 triliun untuk anggaran operasional dan program BPS, termasuk mendukung pembenahan data.
Pernyataan terkait perbaikan DTSEN tersebut disampaikan Purbaya dalam konferensi pers minggu lalu, tepatnya pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Sorotan itu muncul ketika data desil dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, termasuk contoh pedagang kecil yang justru tercatat dalam desil tinggi.
Terkait hasil acak-acakan data penduduk untuk desil ini pun viral di medsos. Netizen tidak hanya menyoroti kerja buruk petugas sensus dan penginput data BPS, tetapi juga mempertanyakan besaran anggaran yang digelontorkan.
Beberapa suara netizen di medsos Facebook:
”Pedagang cilok yang rumahnya pun terbilang kecil, masa masuk desil 9, kategori disamakan dengan perekonomian anggota dewan,” ujar netizen.
”Kesalahan klasifikasi seperti ini berpotensi membuat bantuan dan program pemerintah tidak tepat sasaran,” ujar netizen.
”Anggaran saja sampai 7 triliun, tapi hasilnya nol… tetap saja datanya amburadul,” ujar netizen.
”Tetanggaku kerjanya pemulung di TPA, rumahnya beratap seng, masuk desil 9. DTSEN ngawur, pantas tetanggaku tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Padahal perekonomian keluarganya kembang kempis,” ujar netizen.
Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial saat ini sedang gencar memperbaiki data.
Kekacauan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belakangan ini memicu protes luas dari masyarakat.
Banyak warga kurang mampu, seperti tukang becak dan pedagang kecil, tiba-tiba melonjak statusnya ke Desil 9 atau Desil 10 (kelompok kaya), sehingga mereka terancam kehilangan bantuan sosial (bansos) dan bantuan pendidikan anak mereka.
Mengapa Hasil Data DTSEN Bisa “Acak-acakan”?
Penyatuan Data yang Berbeda: DTSEN dibentuk dari penggabungan tiga basis data lama (DTKS, Regsosek, dan P3KE) yang dulunya dikelola oleh lembaga berbeda dengan metode dan waktu pengumpulan yang berlainan. Proses sinkronisasi ini menimbulkan banyak anomali lapangan.
Kesalahan Klasifikasi (Inclusion & Exclusion Error): Banyak warga miskin tidak terdata sebagai penerima bantuan (exclusion error), sementara warga yang kondisinya relatif mampu justru terdata menerima bantuan (inclusion error).
Kondisi Masyarakat yang Dinamis: Status ekonomi warga terus berubah setiap hari (ada yang kehilangan pekerjaan, meninggal, atau pindah rumah), sementara pemutakhiran sistem terkadang terlambat merespons perubahan tersebut. (galih)
