Monwnews.com, Kelompok Pengabdian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Darsono, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, menyelenggarakan sosialisasi mengenai bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal bertajuk “Kenali Risikonya, Bijak Meminjam: Ancaman Pinjaman Online bagi Masyarakat Desa Darsono”.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Darsono tersebut dilaksanakan Bersama masyarakat, khususnya kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader Posyandu, sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan diri dari jeratan pinjaman online ilegal.
Sosialisasi ini dipandu oleh Hefry Ferdian Cahyadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam pengantarnya, Hefry mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menyikapi berbagai penawaran pinjaman online yang beredar di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa kemudahan akses dan proses pencairan dana yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online tidak boleh membuat masyarakat semakin menderita karena pinjaman online illegal dengan jeratan bunga diluar aturan regulasi.
Melalui pengantar yang sederhana tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya membedakan layanan pinjaman online legal dan ilegal. Masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah tergiur oleh tawaran pinjaman dengan proses cepat tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas penyelenggara melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain pemaparan dari perwakilan mahasiswa, kegiatan ini turut menghadirkan Riswandha selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan penjelasan dari perspektif hukum. Ia menguraikan berbagai praktik yang kerap ditemukan dalam aktivitas pinjaman online ilegal, mulai dari pembebanan bunga dan biaya pinjaman yang tidak transparan hingga praktik penagihan dengan intimidasi dan teror terhadap peminjam. Praktik-praktik tersebut perlu dipahami masyarakat karena sejumlah tindakan dalam proses penagihan dapat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Riswandha juga menyoroti pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat desa agar tidak mudah menjadi korban praktik pinjaman online ilegal. Menurutnya, antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa sosialisasi semacam ini dibutuhkan oleh masyarakat. Ia turut mengungkapkan bahwa terdapat peserta yang pernah mengalami persoalan serupa terkait penggunaan layanan Shopee Pinjam.
“Secara umum, kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan antusias dari kader-kader PKK. Peserta dapat mengikuti kegiatan hingga selesai. Hal yang cukup menjadi perhatian adalah adanya salah satu kader yang ternyata pernah mengalami permasalahan serupa, khususnya berkaitan dengan Shopee Pinjam,” ungkap Riswandha.
Antusiasme peserta juga terlihat dari tanggapan salah satu kader PKK Desa Darsono yang mengaku memperoleh pengetahuan baru melalui kegiatan tersebut. Sebelumnya, keterbatasan informasi mengenai layanan pinjaman online membuat masyarakat belum sepenuhnya memahami perbedaan antara layanan yang legal dan ilegal.
“Sebagian dari kami sebelumnya memang belum banyak mengetahui tentang pinjaman online. Tinggal di desa dengan keterbatasan akses informasi membuat pengetahuan mengenai hal tersebut masih kurang. Namun, melalui materi yang disampaikan hari ini, alhamdulillah kami menjadi lebih waspada dan mulai memahami bagaimana membedakan pinjaman online yang resmi dengan yang ilegal,” tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Informasi seperti nomor identitas, kontak pribadi, hingga akses terhadap data dalam perangkat telepon seluler merupakan hal yang tidak boleh diberikan secara sembarangan kepada pihak yang tidak jelas kredibilitasnya. Pasalnya, penyalahgunaan data pribadi dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi praktik penipuan maupun penyalahgunaan informasi oleh penyedia pinjaman ilegal.
Dari sisi regulasi, masyarakat diingatkan bahwa penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi memiliki ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Salah satu landasan pengaturannya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Melalui regulasi tersebut, penyelenggara layanan wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam aspek perlindungan konsumen dan tata kelola penyelenggaraan layanan.
Pentingnya pemahaman mengenai bunga, biaya, serta kewajiban pembayaran juga menjadi salah satu perhatian dalam sosialisasi ini. Masyarakat perlu memahami bahwa pinjaman yang tampak mudah diakses belum tentu aman secara hukum maupun finansial. Terlebih, pinjaman online ilegal kerap menawarkan pencairan dana secara instan dengan ketentuan yang tidak transparan, sehingga berpotensi menimbulkan beban pembayaran yang semakin besar dan menjerat peminjam dalam kesulitan ekonomi.
Dukungan terhadap keberlanjutan edukasi ini turut disampaikan oleh Y. Yeni selaku salah satu perangkat Desa Darsono. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh peserta tidak berhenti pada forum sosialisasi, tetapi dapat diteruskan kepada masyarakat yang lebih luas, khususnya melalui kegiatan pengajian dan pertemuan warga.
“Sebagai perangkat desa, saya berharap ilmu yang diperoleh hari ini dapat diteruskan kepada ibu-ibu yang lain, termasuk melalui kegiatan pengajian. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat yang memahami bahaya dan risiko pinjaman online, serta mengetahui perbedaan antara layanan yang legal dan ilegal,” ujarnya.
Melalui kegiatan pengabdian ini, kelompok mahasiswa FH UNEJ bersama Pemerintah Desa Darsono berharap tumbuh kesadaran kolektif masyarakat dalam membangun perilaku keuangan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Masyarakat diharapkan tidak hanya mampu mengenali legalitas layanan pinjaman online, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum memutuskan untuk meminjam dan tidak mudah terjebak dalam praktik pinjaman online yang merugikan
Reporter: Adi Nugroho – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember












