Monwnews.com, Peristiwa Madiun pada September 1948 sering kali dicatat dalam narasi sejarah resmi sebagai sebuah upaya kudeta berdarah yang dilancarkan oleh golongan komunis untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang masih muda. Namun, sebuah kajian akademik karya Rudi Kreutzer yang diterbitkan oleh James Cook University pada tahun 1981 berjudul “The Madiun Affair Hatta’s Betrayal of Indonesia’s First Social Revolution” menawarkan sudut pandang yang sangat berbeda. Karya ini merupakan pengembangan dari tesis master Kreutzer di Universitas Amsterdam pada tahun 1979 yang menggali berbagai dokumen rahasia pemerintah kolonial Belanda yang baru dibuka untuk umum di Arsip Nasional Den Haag, serta wawancara langsung dengan sejumlah saksi sejarah seperti Siauw Giok Tjan, Moorianto, dan Parna.

Melalui pendekatan metodologi historis yang ketat, Kreutzer melakukan tahapan heuristik dengan mengumpulkan sumber-sumber primer yang belum pernah digunakan oleh penulis sejarah sebelumnya. Sumber-sumber tersebut mencakup laporan rahasia dinas intelijen militer Belanda, laporan rahasia kepolisian umum di Batavia, kawat diplomatik rahasia Kementerian Luar Negeri Belanda, hingga catatan pribadi pelaku sejarah yang ditulis di penjara seperti Suripno dan pernyataan Sumarsono. Dengan melakukan kritik sumber secara ekstern dan intern, Kreutzer membandingkan dokumen arsip kolonial tersebut dengan karya-karya standar seperti tulisan George Kahin dan buku memoar tokoh Masjumi Abu Hanifah. Hasil interpretasi dan historiografi Kreutzer memposisikan Peristiwa Madiun bukan sebagai makar kelompok kiri, melainkan sebagai puncak dari rekayasa politik dan tekanan geopolitik Perang Dingin yang sengaja memprovokasi perpecahan di tubuh revolusi Indonesia.
Rangkaian peristiwa menuju tragedi Madiun menurut analisis Kreutzer berawal pada Januari 1948 ketika Kabinet Amir Sjarifudin jatuh. Saat itu, Perdana Menteri Amir Sjarifudin memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan di atas kapal perang Amerika Serikat, USS Renville. Perjanjian Renville menghasilkan kesepakatan yang sangat merugikan wilayah dan kedaulatan Republik Indonesia. Berdasarkan laporan rahasia Kepolisian Umum Batavia tertanggal 1 April 1948 serta kesaksian mantan menteri Siauw Giok Tjan, Amir Sjarifudin sebenarnya terpaksa menandatangani perjanjian tersebut karena ancaman langsung dari Dr. Frank Graham, perwakilan Amerika Serikat dalam Komisi Tiga Negara (KTN). Graham menegaskan bahwa jika Indonesia menolak syarat Belanda, Amerika Serikat tidak akan menghalangi agresi militer Belanda berikutnya.
Di dalam negeri, partai-partai besar pendukung koalisi pemerintah seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masjumi justru menarik dukungan mereka dengan alasan menolak hasil Perjanjian Renville. Padahal, dalam analisis historiografi Kreutzer berdasarkan dokumen polisi rahasia tersebut, penolakan Masjumi dan PNI terhadap Renville bukanlah sikap yang tulus. Penolakan itu hanyalah taktik politik untuk menjatuhkan pemerintahan Amir Sjarifudin dan menyingkirkan kelompok Sayap Kiri dari kekuasaan. Laporan rahasia itu mengungkap adanya pertemuan tertutup antara Dr. Graham dengan Presiden Sukarno serta pemimpin Masjumi, Sukiman. Dalam pertemuan itu, Amerika Serikat menjanjikan bantuan ekonomi Marshall Plan bagi Indonesia apabila pemerintah bersedia menerima Renville dan memangkas pengaruh kelompok kiri dari kabinet.
Setelah Amir Sjarifudin mengembalikan mandatnya di tengah demonstrasi yang menuduhnya sebagai pengkhianat, Wakil Presiden Mohammad Hatta ditunjuk untuk membentuk kabinet presidensial yang baru. Hatta secara sistematis menyusun kabinet tanpa melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Buruh Indonesia (PBI). Tawaran kursi kementerian yang tidak strategis kepada Partai Sosialis sengaja dirancang oleh Hatta agar ditolak. Langkah ini memicu perpecahan di tubuh Partai Sosialis ketika Sutan Sjahrir memilih mendukung Hatta dan mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada Februari 1948. Sementara itu, kelompok Sayap Kiri yang terdepak dari pemerintahan kemudian mengonsolidasikan diri menjadi Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 26 Februari 1948 dan resmi mengambil posisi sebagai oposisi.
Setelah memegang kendali pemerintahan, prioritas utama Kabinet Hatta adalah melaksanakan Perjanjian Renville dan menjalankan program rasionalisasi angkatan perang. Secara resmi di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Hatta menjelaskan bahwa rasionalisasi bertujuan mengurangi beban anggaran negara dengan memindahkan tenaga kerja dari sektor militer yang dianggap tidak produktif ke sektor ekonomi produktif. Program ini menargetkan pengurangan jumlah pasukan Republik dari sekitar 400.000 personel menjadi hanya 57.000 tentara reguler yang terlatih secara profesional.
Namun, kritik historis yang dilakukan Kreutzer mengungkap motif politik di balik kebijakan efisiensi tersebut. Semasa menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Amir Sjarifudin telah membangun TNI-Masyarakat dengan merangkul berbagai laskar bersenjata rakyat yang berhaluan kiri dan menanamkan kesadaran politik di kalangan prajurit untuk menunjang perang gerilya. Hal ini ditentang oleh perwira-perwira profesional lulusan pendidikan militer kolonial Belanda (KNIL) seperti A.H. Nasution dan T.B. Simatupang. Para perwira elite ini menginginkan tentara yang ramping, patuh pada komando pusat, dan bebas dari pengaruh ideologi kiri.
Terbentuklah persekutuan antara pemerintahan Hatta, partai Masjumi, dan pimpinan tentara profesional untuk melucuti laskar-laskar rakyat yang berafiliasi dengan FDR. Dokumen rahasia intelijen militer Belanda mencatat rapat Dewan Siasat Militer pada 8 Mei 1948 yang dihadiri Hatta dan para panglima angkatan perang. Dalam rapat itu disepakati pembubaran segera TNI Masyarakat, bahkan Hatta menyatakan kesiapannya memberikan pangkalan militer kepada Amerika Serikat di wilayah Indonesia asalkan Washington bersedia memasok senjata bagi pemerintah. Kebijakan rasionalisasi ini segera memicu perlawanan keras di lapangan, terutama dari Divisi IV Panembahan Senopati di Solo yang dipimpin oleh Kolonel Sutarto. Ketika Sutarto diberhentikan secara sepihak oleh markas besar tentara, pasukannya menolak perintah tersebut dan menggelar demonstrasi besar pada Mei 1948. Ketegangan memuncak ketika Kolonel Sutarto tewas dibunuh oleh orang tak dikenal pada 2 Juli 1948, sebuah peristiwa yang oleh pihak kiri disebut sebagai pelaksanaan rasionalisasi dengan cara lain.
Di tengah tekanan militer dan politik, FDR awalnya tetap berupaya menempuh jalur konstitusional dan demokratis untuk kembali memengaruhi arah kebijakan negara. Sepanjang paruh pertama tahun 1948, FDR memperjuangkan lahirnya sebuah Program Nasional yang disepakati bersama oleh seluruh partai politik sebagai landasan kerja kabinet persatuan nasional. Pada akhir Juli 1948, konferensi partai-partai politik yang dipimpin oleh Dr. Tambunan dari Parkindo berhasil merumuskan Program Nasional tersebut. Isinya menuntut perluasan hubungan luar negeri, penguatan pertahanan rakyat, nasionalisasi industri vital, pelaksanaan reforma agraria, serta percepatan pemilihan umum.
Menghadapi desakan agar kabinet menerima program tersebut atau mengundurkan diri, Hatta menunjukkan kelihaian politiknya. Pada 27 Juli 1948, pemerintah menyatakan secara resmi menerima Program Nasional, tetapi dengan catatan bahwa sebagian isinya belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Hatta juga menawarkan perombakan kabinet kecil-kecilan pada awal Agustus dengan memberikan tiga kursi kementerian kecil kepada FDR. Tawaran itu kembali ditolak oleh FDR karena dianggap tidak seimbang dengan porsi kekuasaan yang diberikan kepada PNI dan Masjumi.
Ketika jalur diplomasi parlemen menemui jalan buntu, FDR dan organisasi buruh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) menggerakkan aksi massa untuk menuntut perbaikan ekonomi rakyat. Blokade ekonomi Belanda dan buruknya distribusi barang telah memicu inflasi serta kelaparan di kalangan pekerja. Puncak perlawanan buruh terjadi di perkebunan kapas dan goni di Delanggu, dekat Solo. Sekitar 20.000 buruh perkebunan yang tergabung dalam serikat buruh SABUPRI melakukan pemogokan selama 35 hari sejak pertengahan Mei hingga akhir Juni 1948. Berdasarkan keterangan saksi mata sekaligus pemimpin buruh Parna, para pekerja menuntut pembayaran upah sesuai standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah sendiri. Selama pemogokan berlangsung, para buruh mengalami intimidasi hingga serangan bersenjata dari laskar-laskar pro-pemerintah. Meski tuntutan buruh akhirnya dipenuhi, pemerintah menuduh FDR dan SOBSI telah membahayakan stabilitas negara di tengah ancaman Belanda.
Dimensi internasional memegang peranan krusial dalam analisis historiografi Kreutzer mengenai krisis 1948. Pada Desember 1947, Presiden Sukarno sebenarnya telah memberikan surat kuasa penuh kepada Suripno untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet. Pada Januari 1948, Suripno berhasil mencapai kesepakatan pertukaran konsul dengan Duta Besar Uni Soviet di Praha. Namun, Kabinet Hatta sengaja mengabaikan kesepakatan itu demi menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Belanda.
Sikap mendua Hatta terbongkar ketika pemerintah Uni Soviet secara sepihak mengumumkan telah meratifikasi perjanjian konsuler tersebut pada 22 Mei 1948. Hatta merasa sangat malu dan terjepit. Dalam catatan pertemuan rahasia dengan utusan Belanda L. Neher pada 30 Mei 1948, Hatta mengaku sangat menyesalkan berita dari Praha dan berjanji kepada Belanda bahwa Indonesia tidak akan memperluas hubungan diplomatiknya dengan blok Timur. Bagi kelompok kiri, tindakan Hatta yang mengingkari perjanjian resmi dengan Moskow adalah bukti nyata bahwa politik luar negeri bebas aktif hanyalah kedok untuk menyerahkan Indonesia ke dalam pelukan blok imperialis Barat.
Arsip diplomatik yang digali Kreutzer memperlihatkan adanya pertemuan rahasia sangat penting pada 21 Juli 1948 di Hotel Huize Hansje, Sarangan, dekat Madiun. Pertemuan itu dihadiri oleh utusan khusus Presiden AS Harry Truman bernama Gerald Hopkins, perwakilan AS di KTN Merle Cochran, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta, para pemimpin Masjumi, serta Kepala Kepolisian Sukanto. Dalam pertemuan Sarangan tersebut, Amerika Serikat berjanji akan memberikan bantuan keuangan dan dukungan diplomatik di PBB untuk mendesak Belanda keluar dari Indonesia. Sebagai imbalannya, Washington mengajukan syarat mutlak agar pemerintah Republik Indonesia membersihkan unsur-unsur komunis dari pemerintahan dan angkatan bersenjata.
Strategi Amerika Serikat ini didasarkan pada kepentingan ekonomi dan geopolitik Perang Dingin. Perusahaan-perusahaan raksasa Amerika seperti Standard Oil dan Goodrich memiliki investasi besar di sektor minyak, karet, timah, dan nikel di Sumatra dan Sulawesi. Bagi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, stabilitas Eropa Barat melalui dana Marshall Plan sangat bergantung pada aliran bahan mentah strategis dari Indonesia. Oleh karena itu, Washington mendukung pemerintahan moderat anti-komunis di bawah Hatta sebagai benteng untuk membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara, sekaligus menekan Belanda agar tidak melancarkan agresi militer yang justru dapat memicu revolusi sosial secara menyeluruh.
Situasi politik dalam negeri semakin memanas ketika tokoh komunis senior Musso tiba kembali di Yogyakarta pada 11 Agustus 1948 bersama Suripno setelah hidup dalam pengasingan di Uni Soviet selama sekitar dua puluh tahun. Musso segera melancarkan kritik keras terhadap kepemimpinan FDR yang dinilainya terlalu berkompromi dengan kaum borjuis dan imperialis. Melalui resolusi bertajuk Jalan Baru untuk Republik Indonesia yang disahkan dalam konferensi PKI pada akhir Agustus 1948, Musso menyerukan peleburan seluruh partai berhaluan Marxis menjadi satu partai tunggal di bawah bendera PKI. Para pemimpin FDR seperti Amir Sjarifudin menerima kritik tersebut dan melakukan pengakuan diri secara terbuka.
Langkah konsolidasi kaum kiri ini langsung disambut oleh operasi pembersihan yang lebih agresif dari kubu pemerintah dan kelompok oposisi anti komunis. Pada 17 Agustus 1948, Hatta membebaskan tokoh-tokoh kelompok Murba pengikut Tan Malaka dari penjara untuk mengimbangi kekuatan PKI. Kelompok Murba ini kemudian aktif menyebarkan pamflet palsu yang menuduh PKI berencana melakukan kudeta. Sementara itu, pada awal September 1948, Hatta mulai berpidato keras di hadapan BP-KNIP dengan mengancam akan menggunakan tangan besi terhadap kelompok yang dianggap menciptakan anarki.
Di lapangan, bentrokan fisik dan penculikan mulai terjadi secara beruntun di wilayah Solo sejak awal September 1948. Beberapa pengurus PKI Solo serta perwira-perwira Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) yang bersimpati pada FDR diculik dan ditahan oleh pasukan Divisi Siliwangi yang pro-Hatta. Ketika Komandan Divisi Senopati, Letnan Kolonel Suadi, mengutus Mayor Sutarno untuk berunding ke markas Siliwangi di Srambatan guna membebaskan rekan-rekannya yang diculik, utusan tersebut justru ditembak mati di tempat. Insiden itu memicu pertempuran terbuka antara pasukan Senopati melawan pasukan Siliwangi di jalanan kota Solo. Di bawah tekanan perwira-perwira Siliwangi dan Nasution, Panglima Besar Jenderal Sudirman akhirnya menunjuk Kolonel Gatot Subroto yang dikenal berdisiplin keras sebagai Gubernur Militer Solo untuk melucuti pasukan-pasukan yang membangkang terhadap program rasionalisasi.
Kekalahan pasukan Senopati di Solo pada 17 September 1948 membuat para komandan laskar dan pimpinan FDR di daerah terdesak. Madiun, kota terbesar ketiga yang masih dikuasai Republik setelah Yogyakarta dan Solo, menjadi benteng pertahanan terakhir bagi kekuatan kiri. Di wilayah ini, kader-kader FDR sedang giat melaksanakan pembagian tanah kepada petani sebagai wujud nyata dari Program Nasional. Namun, laporan intelijen internal FDR menunjukkan bahwa pasukan Polisi Militer dan Brigade Tengkorak dari Divisi Siliwangi telah bergerak mengepung Madiun untuk melucuti laskar-laskar kiri dan menangkap para pemimpinnya.
Dihadapkan pada pilihan antara menyerah tanpa perlawanan atau bertindak lebih dulu untuk mempertahankan diri, komandan militer setempat seperti Sumarsono bersama Setiadjit dan Wikana mengambil inisiatif. Pada dini hari tanggal 18 September 1948, pasukan pendukung FDR melancarkan operasi pelucutan senjata terhadap kesatuan Polisi Militer dan aparat negara di kota Madiun. Operasi tersebut berlangsung sangat cepat dan nyaris tanpa pertumpahan darah, hanya menewaskan satu orang perwira akibat peluru nyasar. Pemerintahan sipil setempat kemudian diambil alih dengan membentuk Pemerintahan Front Nasional Daerah Madiun.
Berdasarkan bukti-bukti historis yang dikumpulkan Kreutzer, pengambilalihan kota Madiun tersebut bukanlah sebuah rencana kudeta terpusat untuk menggulingkan pemerintah Republik Indonesia. Pada saat insiden terjadi, sebagian besar pimpinan tertinggi PKI dan FDR seperti Musso dan Amir Sjarifudin sedang berada di Purwodadi untuk melakukan tur propaganda, sementara perwakilan PKI lainnya masih duduk dengan tenang mengikuti sidang BP-KNIP di Yogyakarta. Kesaksian Residen Madiun saat itu, Moorianto, menegaskan bahwa situasi kota Madiun tetap aman, tidak ada pembunuhan massal, dan aktivitas warga berjalan normal. Bahkan setelah para pimpinan tertinggi tiba di Madiun dua puluh jam kemudian, mereka sepakat untuk tidak memperluas pendudukan dan menawarkan perundingan damai dengan Yogyakarta.
Namun, pemerintahan Hatta memanfaatkan insiden lokal di Madiun sebagai alasan yang tepat untuk melancarkan operasi militer berskala penuh guna menghancurkan kekuatan kiri di Indonesia. Pada malam 19 September 1948, tepat pada hari utusan Amerika Serikat Merle Cochran mengunjungi Yogyakarta, Presiden Sukarno berpidato melalui radio yang memaksa rakyat memilih antara Sukarno-Hatta atau Musso-PKI. Musso membalas pidato tersebut dengan serangan verbal yang sangat emosional, sebuah kesalahan fatal secara psikologi politik yang justru menjauhkan simpati rakyat dari PKI. Meskipun tokoh-tokoh FDR lainnya seperti Amir Sjarifudin, Suripno, dan Djokosujono segera mengklarifikasi melalui radio bahwa mereka tetap mengakui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bendera Merah Putih, dan lagu Indonesia Raya, pintu perdamaian telah ditutup rapat. Laporan Letnan Kolonel Suharto yang diutus Jenderal Sudirman ke Madiun untuk menjajaki kompromi pun diabaikan sepenuhnya oleh Hatta, Nasution, dan pimpinan Masjumi.
Pasukan pemerintah di bawah komando Divisi Siliwangi segera menyerbu dan merebut kembali kota Madiun dalam waktu sepuluh hari. Operasi militer itu diikuti dengan penangkapan massal terhadap ribuan aktivis buruh, wartawan, mahasiswa, dan politisi kiri di berbagai daerah. Musso tewas tertembak dalam sebuah kontak senjata di pedesaan. Sementara itu, Amir Sjarifudin, Suripno, Maruto Darusman, Djokosujono, dan puluhan tokoh lainnya ditangkap dan kemudian dieksekusi mati tanpa proses pengadilan pada Desember 1948 atas perintah langsung Hatta kepada Kolonel Gatot Subroto menjelang Agresi Militer Belanda Kedua.
Melalui karya historiografinya ini, Rudi Kreutzer menyimpulkan bahwa Tragedi Madiun 1948 adalah sebuah pengkhianatan politik yang memadamkan revolusi sosial pertama di Indonesia. Demi mendapatkan pengakuan dan bantuan finansial dari kekuatan imperialis Amerika Serikat serta kompromi dengan Belanda, pemerintahan Hatta bersekutu dengan perwira militer konservatif untuk menghancurkan gerakan kerakyatan yang memperjuangkan reforma agraria dan kedaulatan ekonomi penuh. Penumpasan berdarah di Madiun menjadi preseden sejarah yang memundurkan perjuangan sosialisme di Indonesia, sebuah pola kekerasan politik yang kelak terulang kembali dalam skala yang jauh lebih mengerikan pada tragedi tahun 1965.












