Monwnews.com, Gedung Kura-Kura di kompleks Senayan itu seharusnya menjadi altar tempat konstitusi dijaga, arah negara dirumuskan, dan etika bernegara dirawat tanpa cela. Namun kabar yang merembes dari lorong-lorong Sekretariat Jenderal MPR RI pada pertengahan 2025 membawa aroma yang sudah terlalu akrab di telinga republik ini: rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus dugaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa senilai Rp17 miliar. Bagi para oligarki, angka itu mungkin hanya receh untuk memanaskan mesin partai. Bagi rakyat yang tengah dihimpit krisis ekonomi, ia adalah pengkhianatan paling vulgar. Di tengah dengung narasi Empat Pilar yang selalu dikhotbahkan para pimpinan MPR, terselip ironi yang mengoyak nalar: sang penjaga konstitusi gagal mengawal integritas di pekarangan rumahnya sendiri.

Skandal ini tidak bisa dibaca dengan kacamata kuda hukum pidana positif. Ia menuntut pisau bedah yuridis-politis yang lebih tajam, yang menolak dibodohi oleh sekat-sekat administratif tempat para aktor intelektual kerap bersembunyi.
Anatomi Yuridis: Ketika Tanda Tangan Menjadi Tameng
Konstruksi perkara yang dibangun KPK sesungguhnya bukan perkara rumit. Tersangkanya adalah Ma’ruf Cahyono, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI periode 2016 hingga 2023. Dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran, ia diduga menunjuk dirinya sendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Inilah titik krusialnya: tiga jabatan yang seharusnya dipegang oleh pejabat berbeda demi menciptakan saling kontrol, justru dirangkap oleh satu orang. Ketiadaan pemisahan fungsi itu bukan kelalaian administratif biasa. Ia adalah arsitektur yang sengaja dirancang untuk melumpuhkan pengawasan internal dari dalam.
Modusnya pun bukan lagi soal teknis tender yang canggih. KPK menduga Ma’ruf meminta fee sekitar sepuluh persen dari nilai paket pekerjaan kepada calon rekanan. Dalam bahasa yang dipakai para pelaku, fee itu disebut “uang hangus” atau “uang assalamualaikum”. Istilah yang terdengar santun, bahkan religius, namun menyimpan pesan yang sangat duniawi: setor dulu, baru proyek mengalir. Total penerimaan yang diduga mengalir mencapai Rp30 miliar, sebagian melalui akun trading di perusahaan pialang senilai Rp14,4 miliar, sebagian lagi melalui rekening nominee senilai Rp16,4 miliar. KPK menyita Harley Davidson, Rubicon, sepeda Brompton, hingga uang Rp1,9 miliar yang dipakai merenovasi rumah pribadi dan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka.
Secara yuridis, KPK menyangkakan Pasal 12B UU Tipikor junto Pasal 55 KUHP. Namun di sinilah persoalannya. Pasal 12B adalah delik gratifikasi. Ia menargetkan penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji karena jabatannya. Yang dijerat adalah si penerima. Pertanyaannya kemudian menggantung: apakah Ma’ruf bertindak murni atas syahwat serakahnya sendiri, atau ia hanyalah operator yang mengumpulkan pundi-pundi untuk kepentingan di atasnya?
Hukum pidana kita bersandar pada asas individual liability. Dokumen lelang, kontrak, dan Surat Perintah Membayar tidak akan pernah memuat tanda tangan Ketua MPR. Birokrat di level Setjen-lah yang membubuhkan tinta. Inilah celah yang paling sering dieksploitasi dalam arsitektur korupsi birokrasi Indonesia. Hukum kita terlampau positivistik, kerap gagap saat harus menjerat intellectual dader yang tangannya tetap bersih secara dokumen, namun titahnya mampu membelokkan arus miliaran rupiah. Selama konstruksi dakwaan berhenti pada “siapa yang menandatangani”, maka selama itu pula elite politik bisa duduk tenang di kursi empuknya sambil menyaksikan bawahannya berbaris ke penjara.
Absennya Senjata Yuridis: Trading in Influence dan Kegagapan Hukum Kita
KPK sendiri telah lama menyadari keterbatasan ini. Dalam berbagai forum pembaruan UU Tipikor, KPK menyoroti bahwa Indonesia belum mengkriminalisasi trading in influence atau memperdagangkan pengaruh, sebagaimana diamanatkan Pasal 18 Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia sejak 2006. Selama hampir dua dekade, kerangka antikorupsi kita tidak mengalami pembaruan substantif, seolah persoalan korupsi bisa diselesaikan dengan perangkat hukum yang usang.
Apa implikasi absennya pasal ini? Seorang politisi tidak perlu menerima uang secara fisik, tidak perlu menandatangani kontrak, dan tidak perlu muncul dalam rekaman transaksi. Ia cukup “menitipkan pesan”, “mengarahkan”, atau “mempertemukan” pihak-pihak. Perbuatan semacam itu, dalam hukum positif kita saat ini, sulit dikualifikasikan sebagai suap karena unsur “menerima sesuatu” tidak terpenuhi secara formal. Padahal, justru di ranah itulah korupsi elite paling sering beroperasi. Pengaruh diperdagangkan, akses dijual, dan kebijakan dibelokkan, tanpa ada amplop yang berpindah tangan secara langsung.
Tanpa instrumen trading in influence, KPK dipaksa bekerja ekstra keras mencari bukti meeting of minds antara birokrat pelaksana dan elite politik. Rantai pembuktian itu kerap putus karena adanya operator perantara, buffer administratif, yang sengaja dipasang untuk memutus jejak. Jika KPK gagal menembus tirai ini, proses peradilan hanya akan menjadi panggung penghukuman bagi kambing hitam administratif, sementara sang dalang tetap tersenyum di kursi kekuasaannya.
Relasi Simbiosis: Ketika Birokrasi Menjadi Sapi Perah Politik
Analisis politis memberikan lanskap yang lebih terang. Di Senayan, tidak ada peristiwa hukum yang berdiri di ruang hampa politik. Kasus Setjen MPR tidak bisa dilepaskan dari posisi Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR sekaligus petinggi Partai Gerindra, partai utama pemegang mandat kekuasaan eksekutif. Sangat naif jika kita menganggap seorang Sekjen MPR berani mengotak-atik anggaran belasan hingga puluhan miliar tanpa restu, atau setidaknya sepengetahuan, pimpinan politiknya. Dalam ekologi politik Indonesia, birokrasi di lembaga legislatif kerap mengalami politisasi. Posisi-posisi strategis di Setjen acap kali tidak lepas dari endorsement faksi politik tertentu. Sebagai kompensasinya, birokrasi dijadikan sapi perah untuk menyokong logistik tak resmi para politisi. Fee sepuluh persen dalam pengadaan barang dan jasa bisa jadi bukanlah uang yang ditelan sendirian oleh sang penyelenggara negara, melainkan dana taktis yang dipersiapkan untuk melayani berbagai permintaan yang tidak teranggarkan dari pimpinan lembaga atau faksi partai.
Respons Ahmad Muzani ketika kasus ini meledak sangatlah khas. Ia menyatakan “menghormati langkah KPK” dan meminta semua pihak menunggu proses hukum. Pernyataan itu benar secara prosedural, tetapi kosong secara politis. Tidak ada dorongan untuk membongkar tuntas, tidak ada inisiatif pembersihan internal, dan tidak ada pengakuan bahwa ada yang salah dalam sistem pengawasan di lembaga yang ia pimpin. Sikap itu bukan sekadar defensif. Ia adalah bentuk pembiaran yang terbungkus dalam bahasa birokratis.
Bahkan jika secara hukum Muzani berhasil membuktikan tangannya bersih, secara politis ia menanggung beban pertanggungjawaban mutlak. Teori kepemimpinan politik menegaskan bahwa korupsi masif yang terjadi di bawah hidung seorang pemimpin adalah manifestasi dari dua kemungkinan yang sama buruknya: ia turut serta, atau ia tidak kompeten melakukan pengawasan. Argumen “saya tidak tahu menahu urusan tender” adalah retorika murahan yang menghina kecerdasan publik. Seorang Ketua MPR dibekali instrumen pengawasan, evaluasi, dan kewenangan internal. Kebocoran puluhan miliar menelanjangi kegagalan sistemik pengawasan di lembaga yang ia pimpin. Kredibilitasnya sebagai penjaga moralitas konstitusi hancur berkeping-keping karena standar ganda yang dipertontonkan.
Politik Sandera dan Bayang-Bayang Lokalisasi Kasus
Dalam panggung politik pragmatis, kasus hukum adalah mata uang paling bernilai untuk transaksi kekuasaan. Kasus Setjen MPR berpotensi menjadi instrumen politik sandera. Faksi-faksi politik, termasuk mitra koalisi yang merasa kurang mendapat jatah, dapat menggunakan isu ini untuk menekan posisi tawar Gerindra dan Muzani. KPK, secara sengaja atau tidak, memegang kartu truf. Dinamika ini memunculkan kecurigaan publik: apakah pengusutan kasus ini murni penegakan hukum, atau merupakan shock therapy dari faksi penguasa tertentu untuk mendisiplinkan barisan? Di republik ini, hukum sering kali menjadi panglima hanya jika ia sejalan dengan kepentingan elit oligarki. Jika kompromi politik tercapai, kasus bisa tiba-tiba mengkristal dan terlupakan di laci penyidik. Inilah bahaya lokalisasi kasus: ketika konstruksi dakwaan diamputasi secara sistematis agar berhenti pada aktor menengah ke bawah, sementara elite politik dibiarkan melenggang tanpa pertanggungjawaban.
Pelajaran dari Dunia: Bagaimana Negara Lain Menjerat Elitenya
Membuktikan keterlibatan elite politik di balik skandal yang dieksekusi birokrat adalah tantangan yurisprudensi universal. Namun di yurisdiksi yang lebih maju, hukum positif yang kaku tidak dibiarkan menjadi tameng elite.
Di Parlemen Eropa, skandal Qatargate 2022 membuktikan hal itu. Polisi Belgia tidak berhenti ketika menangkap Francesco Giorgi, seorang asisten parlemen. Mereka menggunakan plea bargain dan status whistleblower untuk memecah loyalitas sang bawahan, lalu melacak aliran uang tunai hingga ke apartemen Wakil Presiden Parlemen Eropa, Eva Kaili. Imunitas diterobos melalui skema tangkap tangan. Di Amerika Serikat, jaksa federal menggunakan doktrin wilful blindness: jika seorang politisi sengaja menutup mata terhadap praktik koruptif stafnya, “kesengajaan untuk tidak tahu” itu dikualifikasikan sebagai niat jahat. Staf diancam dakwaan berlapis agar “pecah” dan menjadi saksi mahkota. Di Jepang, skandal dana gelap faksi LDP 2023-2024 memaksa perluasan interpretasi hukum kontrol dana politik. Politisi yang stafnya terbukti memanipulasi dana secara sistematis dilucuti jabatannya, meski jerat pidana penjara sering kali sulit dibuktikan. Di Prancis, jaksa tidak perlu membuktikan penerimaan uang secara fisik. Cukup dengan pasal trading in influence, intervensi verbal atau pertemuan rahasia antara politisi dan vendor sudah menjadi dasar pemidanaan.
Kontras dengan Indonesia sangat menyolok. Di sini, jaksa terlalu bergantung pada bukti formal, ragu melangkah tanpa tanda tangan elite, tidak memiliki pasal trading in influence, dan insentif bagi justice collaborator begitu lemah sehingga birokrat lebih memilih bungkam dan pasang badan. Mereka mengkalkulasi bahwa melindungi elite akan mendatangkan kompensasi finansial dan politik setelah keluar dari penjara. Loyalitas yang dibeli dengan masa depan itulah yang membuat rantai korupsi elite nyaris mustahil diputus.
Kebangkrutan Moral Rumah Suci
Dampak paling destruktif dari skandal ini bukanlah kerugian finansial negara. Angka puluhan miliar bisa dikembalikan melalui asset recovery. Yang paling tragis adalah kebangkrutan moral institusi. MPR secara historis dan konstitusional adalah representasi kedaulatan rakyat. Lembaga ini memegang mandat sakral mengubah UUD dan melantik Presiden. Ketika lembaga dengan otoritas moral setinggi itu justru menjadi sarang tikus berdasi yang berebut remah tender, terjadi delegitimasi institusional yang akut. Rakyat dipaksa menelan realitas pahit bahwa lembaga negara tidak lebih dari kartel politik yang membajak instrumen demokrasi untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Narasi Sosialisasi Empat Pilar yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah setiap tahun kini terdengar seperti banyolan sarkastis dari para pesulap anggaran. Bagaimana mungkin MPR berkhotbah tentang keadilan sosial, jika di dalam gedungnya sendiri keadilan dibajak melalui mark-up tender? Bagaimana mungkin mereka bicara tentang ketuhanan yang berkebudayaan, jika praktik yang dipertontonkan adalah pemujaan terhadap berhala bernama fee sepuluh persen?
Skandal Setjen MPR adalah monumen kemunafikan yang berdiri tegak di jantung Senayan. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada drama pengorbanan pion birokrasi. Publik mendesak agar tabir tebal yang memisahkan tanggung jawab administratif dari tanggung jawab moral-politis para pimpinan MPR segera dirobek. Jika KPK hanya berani menggigit ekor birokrasi dan melepaskan kepala naga kekuasaan, dan jika pimpinan MPR tetap duduk nyaman seolah tak terjadi apa-apa, maka lengkaplah sudah lakon dagelan demokrasi kita. Hukum di republik ini akan tetap seperti jaring laba-laba: cukup kuat menjerat serangga kecil yang rakus, namun langsung robek saat diterjang burung gagak raksasa yang lapar kekuasaan.












