Monwnews.com – Ketika Kemerdekaan Berhadapan dengan Keserakahan Modal, Indonesia telah lebih dari delapan dekade memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, kemerdekaan sebuah bangsa tidak semata-mata diukur dari terbebasnya wilayah negara dari penjajahan kolonial. Kemerdekaan juga harus tercermin dalam kemampuan negara mengelola kekayaan nasional, melindungi kepentingan rakyat, menegakkan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya bangsa tidak dikuasai oleh kepentingan segelintir kelompok.
Trisakti yang terdiri atas tiga prinsip fundamental, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, merupakan arah ideologis pembangunan bangsa Indonesia. Trisakti mengandung pesan bahwa kemerdekaan harus melahirkan kemandirian, bukan ketergantungan; keadilan, bukan eksploitasi; serta kesejahteraan rakyat, bukan kemakmuran yang hanya dinikmati kelompok tertentu.
Akan tetapi, apabila kita melihat berbagai persoalan ekonomi dan hukum yang berkembang di Indonesia, muncul sebuah kegelisahan konstitusional: mengapa di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah, masih terdapat ketimpangan ekonomi, konflik agraria, kerusakan lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, manipulasi pasar, dan berbagai dugaan tindak pidana yang melibatkan kepentingan korporasi?
Persoalan tersebut harus dilihat secara lebih mendalam. Sebab, kejahatan korporasi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum oleh badan usaha, tetapi dapat menjadi persoalan serius mengenai arah kedaulatan negara.
Ketika keuntungan korporasi ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan masyarakat, ketika sumber daya alam dieksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan, dan ketika kekuatan modal diduga memengaruhi arah kebijakan publik, maka semangat Trisakti sedang menghadapi ujian yang sangat berat.
Negara tidak boleh hanya menjadi penonton ketika kepentingan ekonomi segelintir pihak mengorbankan hak-hak masyarakat luas.
Kejahatan Korporasi: Wajah Baru Eksploitasi dalam Negara Merdeka
Kejahatan korporasi atau corporate crime merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi, baik untuk kepentingan korporasi maupun melalui tindakan individu yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya sesuai ketentuan hukum.
Kejahatan korporasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:
1. Korupsi yang melibatkan kepentingan badan usaha.
2. Manipulasi harga dan informasi di pasar modal.
3. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
4. Pencemaran serta perusakan lingkungan hidup.
5. Penggelapan pajak dan manipulasi laporan keuangan.
6. Eksploitasi pekerja dan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan.
7. Penyalahgunaan izin dan penguasaan sumber daya alam secara melawan hukum.
8. Tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan korporasi.
Tidak semua persoalan tersebut otomatis merupakan tindak pidana. Setiap perkara harus dibuktikan berdasarkan unsur delik, alat bukti, dan proses peradilan yang sah.
Namun, satu hal yang harus dipahami adalah bahwa korporasi tidak boleh menjadikan badan hukum sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindak pidana.
Dalam konteks Trisakti, praktik kejahatan korporasi yang terbukti merugikan masyarakat merupakan antitesis terhadap cita-cita kemandirian ekonomi. Bangsa yang seharusnya mengelola kekayaan nasional untuk kepentingan bersama justru berisiko terjebak dalam sistem ekonomi yang menguntungkan kelompok pemilik modal.
Berdaulat dalam Politik: Jangan Sampai Negara Disandera Kepentingan Korporasi
Bung Karno menempatkan kedaulatan politik sebagai salah satu pilar utama kemerdekaan bangsa. Artinya, keputusan politik negara harus lahir dari kehendak rakyat dan diarahkan untuk kepentingan nasional.
Dalam praktik kehidupan bernegara, hubungan antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi merupakan persoalan yang tidak dapat diabaikan.
Korporasi memang memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usaha, memperoleh keuntungan, dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi, hak tersebut tidak boleh berubah menjadi kekuatan yang mendominasi kebijakan negara.
Kita harus kritis terhadap kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara pejabat publik dan pelaku usaha, praktik lobi yang tidak transparan, penyalahgunaan kewenangan, serta kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat.
Apabila kebijakan publik kehilangan orientasi pada kepentingan rakyat, demokrasi berisiko hanya menjadi prosedur formal, sedangkan substansi kedaulatan justru berpindah kepada kelompok yang memiliki kekuatan modal.
Berdikari dalam Ekonomi: Jangan Biarkan Kekayaan Indonesia Menjadi Ladang Keuntungan Segelintir Orang
Berdikari bukan berarti menolak investasi asing, menutup perdagangan internasional, atau mengisolasi Indonesia dari perkembangan ekonomi global. Berdikari berarti bangsa Indonesia mempunyai kemampuan menentukan arah ekonominya sendiri dan memastikan bahwa kerja sama ekonomi tidak menghilangkan kedaulatan nasional.
Di sinilah Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional yang sangat penting.
Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Sementara itu, Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ketentuan tersebut bukan sekadar norma deklaratif. Ia merupakan mandat konstitusional bagi penyelenggara negara.
Artinya, negara tidak cukup hanya memberikan izin usaha dan menarik pajak dari aktivitas ekonomi. Negara juga memiliki kewajiban memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat.
Ketika kegiatan korporasi justru menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat, ketimpangan penguasaan tanah, dan kerugian negara, maka negara wajib melakukan pengawasan serta penegakan hukum.
Kita tidak boleh membiarkan Indonesia menjadi negeri yang kaya sumber daya alam, tetapi masyarakat di sekitar sumber kekayaan tersebut justru hidup dalam keterbatasan.
Kekayaan alam bukan milik segelintir pemodal. Kekayaan alam adalah amanat konstitusi yang pengelolaannya harus diarahkan kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Supremasi Hukum: Hukum Tidak Boleh Tunduk kepada Kekuasaan Modal
Salah satu persoalan mendasar dalam pemberantasan kejahatan korporasi adalah bagaimana memastikan supremasi hukum berjalan secara adil dan tidak diskriminatif.
Dalam negara hukum, tidak boleh ada individu, kelompok, pejabat, maupun korporasi yang berada di atas hukum.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, seluruh aktivitas ekonomi, politik, dan penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk kepada hukum.
Persoalannya, dalam realitas penegakan hukum, masyarakat sering kali mempertanyakan apakah hukum benar-benar memiliki kekuatan yang sama ketika berhadapan dengan masyarakat kecil dan korporasi besar.
Apakah seseorang yang mencuri karena kemiskinan akan diperlakukan sama dengan pengurus korporasi yang melakukan kejahatan ekonomi bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah?
Apakah hukum akan memiliki keberanian yang sama ketika berhadapan dengan perusahaan yang memiliki kekuatan modal, jaringan politik, dan pengaruh ekonomi?
Pertanyaan tersebut bukan bermaksud membenarkan kejahatan dalam bentuk apa pun, melainkan mengingatkan bahwa keadilan harus diterapkan secara proporsional, objektif, dan tanpa diskriminasi.
Penegakan hukum tidak boleh hanya memperlihatkan ketegasan terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika menghadapi kejahatan ekonomi yang dilakukan melalui struktur korporasi.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan seluruh warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, pemberantasan kejahatan korporasi harus menjadi bagian penting dari agenda reformasi hukum Indonesia.
Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban. Pengurus, pemberi perintah, pengendali, maupun pihak lain yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana juga harus diproses berdasarkan hukum. Tidak boleh ada impunitas hanya karena pelaku memiliki kekayaan, jabatan, atau pengaruh.
Kejahatan Korporasi dan Ancaman terhadap Keadilan Sosial
Kejahatan korporasi memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar kerugian finansial suatu perusahaan atau negara. Dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.
Bayangkan ketika sebuah perusahaan melakukan pencemaran lingkungan. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha dapat kehilangan sumber air bersih, lahan pertanian, mata pencaharian, bahkan kesehatan dan kualitas hidup.
Ketika korporasi melakukan praktik monopoli, masyarakat berpotensi menghadapi harga yang tidak kompetitif dan terbatasnya pilihan barang maupun jasa. Ketika terjadi manipulasi pasar modal, investor dapat kehilangan kepercayaan dan mengalami kerugian akibat informasi yang tidak benar.
Ketika perusahaan melakukan eksploitasi tenaga kerja, pekerja dapat kehilangan hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi oleh negara.
Dengan demikian, kejahatan korporasi bukan sekadar pelanggaran terhadap kepentingan bisnis, melainkan dapat menjadi pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.
Di sinilah sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus menjadi pedoman. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diukur berdasarkan pertumbuhan investasi, peningkatan produksi, atau besarnya keuntungan perusahaan.
Pembangunan harus diukur dari kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai keadilan hanya akan memperbesar kesenjangan sosial.
Berkepribadian dalam Kebudayaan: Melawan Budaya Keserakahan
Prinsip ketiga Trisakti adalah berkepribadian dalam kebudayaan. Prinsip ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia harus memiliki karakter, identitas, dan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dalam konteks kejahatan korporasi, prinsip tersebut dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap budaya keserakahan, individualisme yang merugikan kepentingan umum, serta praktik ekonomi yang menghalalkan segala cara demi keuntungan. Indonesia memiliki nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan keadilan sebagai fondasi kehidupan berbangsa.
Namun, nilai tersebut akan kehilangan maknanya apabila kegiatan ekonomi hanya berorientasi pada akumulasi keuntungan tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial.
Korporasi harus memahami bahwa keuntungan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan usaha.
Ada tanggung jawab hukum, sosial, dan lingkungan yang harus dipenuhi.
Perusahaan tidak boleh menganggap masyarakat sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai bagian dari kehidupan ekonomi yang harus dihormati hak-haknya.
Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus memiliki dimensi kemanusiaan.
Negara Harus Memperkuat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Salah satu langkah penting untuk menghadapi kejahatan korporasi adalah memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha.
Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain melalui:
• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta perubahannya.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
KUHP Nasional melalui Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.
Hal ini menjadi perkembangan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana.
Namun, keberadaan peraturan perundang-undangan saja tidak cukup.
Penegakan hukum harus mampu menelusuri aliran dana, mengungkap struktur pengendalian perusahaan, mengidentifikasi pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana, serta memastikan pemulihan kerugian dan dampak yang ditimbulkan.
Penjatuhan sanksi juga harus memberikan efek jera dan tidak sekadar menjadi biaya operasional bagi perusahaan.
Negara harus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui kejahatan tidak boleh lebih besar daripada risiko hukuman yang dijatuhkan.
Reformasi Penegakan Hukum: Jangan Hanya Menghukum Pelaku, Pulihkan Kerugian Rakyat
Pemberantasan kejahatan korporasi tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka, penuntutan, dan pemidanaan.
Penegakan hukum harus memiliki orientasi yang lebih luas, yaitu mengembalikan kerugian negara, memulihkan hak masyarakat, memperbaiki kerusakan lingkungan, dan mencegah kejahatan serupa terulang.
Setidaknya terdapat beberapa agenda yang harus menjadi perhatian negara:
• Memperkuat independensi aparat penegak hukum.
Penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan korporasi harus bebas dari intervensi politik maupun tekanan ekonomi.
• memperkuat transparansi kepemilikan perusahaan.
Negara harus mampu mengidentifikasi pihak yang sesungguhnya mengendalikan dan memperoleh manfaat ekonomi dari suatu korporasi.
• memperketat pengawasan sektor strategis.
Sektor pertambangan, perkebunan, energi, perbankan, pasar modal, dan sumber daya alam harus diawasi secara efektif.
• mengoptimalkan pemulihan aset.
Aset yang berasal dari tindak pidana harus ditelusuri dan diproses berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
• melindungi masyarakat dan pelapor.
Masyarakat, pekerja, jurnalis, serta pihak yang mengungkap dugaan kejahatan korporasi harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• memastikan penegakan hukum tidak tebang pilih.
Tidak boleh ada perbedaan perlakuan hukum berdasarkan besar kecilnya modal, kedekatan dengan kekuasaan, maupun posisi sosial pelaku.
Dengan langkah tersebut, pemberantasan kejahatan korporasi tidak hanya menjadi agenda penindakan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum.
Trisakti Bung Karno Harus Menjadi Kritik terhadap Arah Pembangunan Indonesia
Sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi secara mendasar terhadap arah pembangunan ekonomi nasional.
Jangan sampai pembangunan hanya dinilai berdasarkan besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan keuntungan korporasi, sementara persoalan ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan hukum tidak mendapatkan perhatian yang seimbang.
Pembangunan tanpa keberpihakan kepada rakyat berpotensi kehilangan legitimasi moral dan konstitusionalnya.
Trisakti seharusnya menjadi alat ukur untuk menguji apakah kebijakan negara masih berada pada jalur cita-cita kemerdekaan atau justru semakin jauh dari semangat yang diperjuangkan para pendiri bangsa.
Ada tiga pertanyaan mendasar yang perlu dijawab oleh penyelenggara negara:
1. Apakah Indonesia benar-benar berdaulat apabila kebijakan strategisnya dapat dipengaruhi oleh kepentingan modal?
2. Apakah Indonesia benar-benar berdikari apabila kekayaan alamnya tidak memberikan kesejahteraan yang adil bagi rakyat?
3. Apakah Indonesia benar-benar berkepribadian apabila praktik ekonomi mengabaikan nilai kemanusiaan, gotong royong, dan keadilan sosial?
Pertanyaan tersebut harus menjadi refleksi bersama, terutama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, DPR, lembaga pengawas, dan seluruh elemen masyarakat sipil.
Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk memastikan bahwa hukum berdiri di atas kepentingan ekonomi, bukan sebaliknya.
Tanggung Jawab Advokat dalam Mengawal Keadilan Ekonomi
Dalam persoalan ini, advokat juga memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk mengawal penegakan hukum.
Advokat bukan sekadar profesi yang bertugas membela kepentingan klien dalam proses peradilan. Advokat juga merupakan bagian dari sistem penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan hukum, memperjuangkan hak masyarakat, dan mengawasi praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Ketika masyarakat menjadi korban dugaan kejahatan korporasi, advokat harus hadir untuk memastikan hak-hak mereka memperoleh perlindungan hukum.
Ketika terjadi ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, advokat dapat berperan dalam memperjuangkan hak masyarakat melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Ketika terdapat dugaan tindak pidana korporasi, advokat dapat mendorong proses hukum yang transparan, objektif, dan berdasarkan alat bukti.
Dengan demikian, perjuangan menegakkan Trisakti bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk profesi hukum.
PENUTUP: JANGAN SAMPAI TRISAKTI HANYA MENJADI MONUMEN SEJARAH
Kejahatan korporasi merupakan salah satu tantangan serius bagi masa depan Indonesia. Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan ekonomi semata, tetapi membutuhkan keberanian politik, ketegasan hukum, dan komitmen konstitusional.
Kita tidak sedang menolak korporasi, investasi, atau pertumbuhan ekonomi. Kita sedang mempertanyakan model pembangunan yang membiarkan kepentingan modal berpotensi mengalahkan kepentingan rakyat.
Kita tidak sedang memusuhi dunia usaha. Kita sedang menegaskan bahwa kegiatan usaha harus berjalan dalam koridor hukum, etika, dan tanggung jawab sosial.
Sebab, negara yang kuat bukan negara yang hanya mampu menarik investasi sebesar-besarnya, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa investasi memberikan manfaat bagi rakyat dan tidak merusak kepentingan nasional.
Bung Karno telah mewariskan Trisakti sebagai cita-cita besar bangsa Indonesia. Namun, cita-cita itu tidak akan memiliki arti apabila hanya diucapkan dalam pidato, sementara praktik penyelenggaraan negara justru menjauh dari nilai kedaulatan, kemandirian, dan keadilan.
Jangan sampai Indonesia merdeka secara politik, tetapi kehilangan kedaulatan ekonominya. Jangan sampai Indonesia kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya menjadi penonton atas kekayaan negerinya sendiri. Dan jangan sampai hukum hanya menjadi alat bagi mereka yang lemah, sementara mereka yang kuat secara ekonomi justru merasa kebal terhadap hukum.
Pada akhirnya, persoalan kejahatan korporasi bukan hanya tentang siapa yang melakukan pelanggaran, berapa besar keuntungan yang diperoleh, atau berapa besar kerugian negara yang ditimbulkan. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah negara masih memiliki keberanian untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan segelintir pemilik modal.
Trisakti adalah janji kemerdekaan. Supremasi hukum adalah instrumen untuk menjaganya. Keadilan sosial adalah tujuan yang harus diwujudkan.
Jika negara gagal menegakkan ketiganya, maka kemerdekaan berisiko hanya menjadi simbol, sementara rakyat terus berjuang menghadapi ketidakadilan di negerinya sendiri.
