Monwnews.com, Gelar akademis tertinggi yang semestinya menjadi lambang paripurna dari dedikasi seumur hidup terhadap ilmu pengetahuan kini tengah mengalami degradasi makna yang luar biasa tragis. Mahkota intelektual itu tidak lagi secara eksklusif bersemayam di kepala para petapa ilmu yang menghabiskan puluhan tahun hidupnya di ruang sunyi laboratorium atau di antara tumpukan arsip perpustakaan yang berdebu. Saat ini mahkota tersebut justru bersanding manis di kepala para pemegang palu kekuasaan, para politikus, dan pejabat birokrasi yang tiba-tiba menjelma menjadi begawan akademik.

Fenomena penganugerahan gelar guru besar kepada elit politik bukan sekadar anomali prosedural biasa melainkan sebuah tragedi kematian kepakaran. Salah satu episentrum dari skandal akademik yang paling membetot perhatian publik baru-baru ini adalah pengukuhan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum di Universitas Pakuan Bogor. Kasus ini memicu letupan kemarahan dari komunitas akademik murni yang merasa bahwa jerih payah mereka selama berpuluh tahun dilecehkan oleh mekanisme jalan pintas yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki privilese kekuasaan.
Anatomi Kepalsuan di Balik Jubah Akademik
Untuk memahami betapa absurdnya orkestrasi akademik ini kita harus membedah anatomi dari proses pencapaian gelar profesor itu sendiri. Dalam tradisi perguruan tinggi yang sehat gelar guru besar adalah puncak dari piramida Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Seorang dosen murni harus mengumpulkan angka kredit kumulatif yang sangat mencekik leher. Mereka diwajibkan mengajar ribuan jam, membimbing ratusan mahasiswa, melakukan riset lapangan yang melelahkan, dan yang paling krusial adalah mempublikasikan temuan orisinal mereka di jurnal internasional bereputasi tinggi. Proses pemeringkatan oleh peninjau sejawat atau peer reviewer di jurnal internasional adalah medan pertempuran intelektual yang berdarah-darah. Sebuah manuskrip bisa ditolak berkali-kali, direvisi hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum akhirnya layak cetak.
Lalu mari kita letakkan realitas keras ini di hadapan cermin kehidupan seorang Sufmi Dasco Ahmad. Publik berhak dan memang diwajibkan untuk bertanya secara kritis tentang manajemen waktu sang politikus. Sebagai salah satu figur paling sentral di Republik ini yang hari-harinya dipenuhi dengan lobi-lobi tingkat tinggi, rapat paripurna, konsolidasi partai politik, hingga penyelesaian manuver-manuver strategis di parlemen, kapan persisnya beliau memiliki waktu untuk merenung, meneliti, dan menulis karya ilmiah yang memiliki kebaruan ilmu hukum? Kapan beliau secara konsisten berdiri di depan kelas untuk mentransfer pengetahuan kepada para mahasiswa secara reguler sebagai syarat mutlak pemenuhan angka kredit pengajaran?
Matematika waktu yang dimiliki oleh pejabat publik sangat tidak masuk akal jika disandingkan dengan beban administratif dan akademis seorang calon guru besar. Di sinilah letak kecurigaan publik yang bermuara pada dugaan adanya praktik manipulasi struktural. Investigasi jurnalistik telah mengendus dan menelanjangi indikasi penggunaan jalan tikus menuju panggung pengukuhan. Salah satu rahasia umum yang kini terbuka lebar adalah praktik penggunaan joki karya ilmiah dan eksploitasi jurnal predator.
Jurnal predator adalah entitas penerbitan abal-abal yang mengabaikan kaidah peninjauan sejawat demi meraup keuntungan finansial. Cukup membayar sejumlah uang maka artikel apapun betapapun cacat logikanya atau rendah kualitas metodologinya akan diterbitkan dalam hitungan hari. Bagi politikus yang membutuhkan syarat administratif secara instan ekosistem kotor ini adalah surga. Ketika seorang pejabat tinggi tiba-tiba memiliki rekam jejak publikasi di jurnal asing tanpa pernah terlihat berkeringat melakukan riset mandiri maka dugaan keterlibatan sindikat joki akademik menjadi sebuah tesis yang sangat valid untuk diajukan.
Legalitas Semu dan Pengelabuan Logika
Tentu saja pihak lingkaran dalam sang politikus akan segera merapatkan barisan dan melontarkan bantahan yang dibungkus dengan argumen legal formalistik. Mereka mengklaim bahwa seluruh proses pengusulan telah melewati verifikasi senat universitas dan disetujui oleh kementerian terkait. Mereka bahkan menggunakan argumen bahwa penolakan awal oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan bukti bahwa proses evaluasi berjalan normal dan persetujuan yang datang belakangan adalah hasil dari revisi yang sah.
Namun argumen legalistik semacam ini adalah bentuk pengelabuan logika yang sangat dangkal. Legalitas administratif di atas kertas sama sekali tidak mencerminkan otentisitas dan moralitas akademik. Di sebuah negara di mana kekuasaan politik memiliki daya cengkeram yang begitu kuat terhadap birokrasi, stempel persetujuan dari institusi negara bisa diproduksi melalui intervensi, tekanan halus, atau negosiasi di ruang gelap. Ketika seorang pejabat super kuat mengajukan berkas ke kementerian, apakah kita benar-benar naif untuk percaya bahwa berkas tersebut diperlakukan sama dengan berkas milik seorang dosen honorer dari perguruan tinggi pinggiran?
Lebih jauh lagi kita harus menganalisis motif di balik penganugerahan ini dari perspektif institusi pemberi gelar. Mengapa sebuah perguruan tinggi seperti Universitas Pakuan atau kampus-kampus lain yang melakukan praktik serupa bersedia menggadaikan kehormatan mimbar akademik mereka? Jawabannya terletak pada komodifikasi pendidikan tinggi dan relasi patron-klien yang berakar dalam budaya feodal birokrasi kita.
Universitas-universitas di Indonesia terutama yang berada di luar lingkar elitis perguruan tinggi negeri papan atas seringkali terjebak dalam rasa rendah diri secara institusional dan kesulitan akses terhadap sumber daya kekuasaan. Dengan menjadikan seorang pejabat tinggi sebagai bagian dari etalase akademik mereka, pihak rektorat berharap mendapatkan perlindungan politik, akses lobi anggaran, dan prestise artifisial yang dapat digunakan untuk mendongkrak citra kampus di mata publik. Ini adalah simbiosis mutualisme yang sangat beracun. Kampus mendapatkan tameng kekuasaan sementara sang politikus mendapatkan karpet merah menuju status intelektual yang diidam-idamkannya. Dalam proses dagang sapi ini yang dikorbankan adalah roh otonomi kampus dan integritas ilmu pengetahuan itu sendiri.
Narsisme Kekuasaan dan Penaklukan Modal Simbolik
Bagi sang politikus motivasinya melampaui sekadar kebutuhan akan gelar. Ini adalah tentang penaklukan paripurna atas semua lini kehidupan bermasyarakat. Dalam teori sosiologi ada yang disebut sebagai modal simbolik. Para politikus ini sudah memiliki modal ekonomi berupa kekayaan yang melimpah dan modal politik berupa kewenangan membuat kebijakan. Namun mereka merasa ada ruang kosong dalam jiwa narsistik mereka, yakni ketiadaan legitimasi intelektual.
Mereka sadar bahwa kekuasaan politik bisa hilang dalam satu kali siklus pemilihan umum. Harta kekayaan bisa disita jika konstelasi kekuasaan berubah. Tetapi gelar Profesor akan menempel selamanya di depan nama mereka, bahkan hingga ke batu nisan. Mereka ingin publik tidak hanya takut pada kekuasaan yang mereka pegang tetapi juga menundukkan kepala atas klaim kecerdasan dan kepakaran mereka. Dengan menyandang gelar guru besar mereka merasa memiliki otoritas absolut untuk berbicara tentang segala hal tanpa boleh dibantah karena mereka kini berlindung di balik jubah sakral keilmuan.
Namun ironi terbesar dari pengejaran modal simbolik ini adalah bahwa mereka justru sedang menghancurkan nilai dari simbol yang mereka kejar tersebut. Ketika gelar guru besar diobral kepada individu-individu yang tidak pernah membuktikan pengabdian sejati pada dunia riset maka gelar itu dengan sendirinya kehilangan marwah. Publik yang cerdas tidak akan lagi melihat awalan Profesor di depan nama seorang politikus sebagai tanda kehormatan, melainkan sebagai tanda kebohongan struktural dan manifestasi dari keangkuhan kekuasaan yang niradab.
Pandemi Moral di Lanskap Pendidikan Tinggi
Skandal ini juga tidak berdiri sendiri melainkan bagian dari pandemi moral yang lebih luas di lanskap pendidikan tinggi nasional. Kasus yang menyeret nama Sufmi Dasco Ahmad hanyalah puncak dari gunung es kebobrokan sistemik. Kita melihat pola yang sama berulang pada tokoh-tokoh lain seperti Bambang Soesatyo dan puluhan kasus profesor kilat di Universitas Lambung Mangkurat yang akhirnya memicu audit besar-besaran. Fakta bahwa praktik ini terjadi secara masif dan lintas institusi menunjukkan bahwa ada celah regulasi yang sengaja dibiarkan terbuka oleh pihak kementerian atau bahkan dimanfaatkan secara sistematis.
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi semestinya menjadi garda terdepan dalam menjaga kesucian prosedur akademik ini. Sayangnya mesin birokrasi ini seringkali terlihat mandul ketika berhadapan dengan nama-nama besar dari Senayan atau lingkaran istana. Prosedur percepatan guru besar yang awalnya didesain untuk mengakomodasi penganugerahan gelar bagi diaspora peneliti jenius yang kembali ke tanah air atau praktisi yang benar-benar memiliki kontribusi monumental, kini telah dibajak menjadi jalur VIP bagi para pemburu rente intelektual.
Dampak destruktif dari fenomena guru besar abal-abal ini paling parah dirasakan oleh generasi muda akademisi Indonesia. Bayangkan perasaan seorang dosen muda yang harus menabung dari gaji yang pas-pasan untuk membiayai riset lapangan, yang begadang berbulan-bulan demi menembus ketatnya proses editorial jurnal bereputasi, yang harus mengantre bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan persetujuan kenaikan pangkat fungsional dari lektor menjadi lektor kepala. Ketika mereka melihat seorang politikus yang tidak pernah merasakan pahit getirnya dinamika ruang kelas tiba-tiba menyalip dari bahu jalan dan langsung dinobatkan sebagai guru besar, yang terjadi adalah demoralisasi massal.
Demoralisasi ini sangat berbahaya bagi masa depan inovasi dan peradaban bangsa. Jika para pemikir muda ini menyimpulkan bahwa kerja keras, kejujuran metodologi, dan integritas akademik tidak ada harganya dibandingkan dengan koneksi politik dan kekuasaan, maka mereka akan berhenti berusaha mencapai standar keunggulan global. Universitas akan berhenti menjadi pusat produksi pengetahuan dan berubah wujud menjadi pabrik stempel gelar yang memproduksi kemunafikan secara massal.
Pengkhianatan atas Amanat Reformasi
Skandal akademik semacam ini juga mengkhianati amanat reformasi yang menuntut pemisahan tegas antara intervensi penguasa dengan kebebasan mimbar akademik. Pada masa otoritarianisme mimbar kampus dibungkam dengan represi militer dan pengekangan suara mahasiswa. Di era demokrasi yang konon modern ini pembungkaman dilakukan dengan cara yang lebih halus namun jauh lebih merusak, yakni dengan membeli loyalitas pimpinan perguruan tinggi dan menduduki hierarki akademik tertinggi oleh para politikus itu sendiri. Ketika seorang ketua partai politik duduk sebagai guru besar sekaligus senat di sebuah universitas, adakah mahasiswa atau dosen junior yang berani mengkritik kebijakan partainya tanpa bayang-bayang ketakutan akan sanksi akademis? Konflik kepentingan yang tercipta sangatlah vulgar dan tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang etika manapun.
Oleh karena itu argumen pembelaan yang menyatakan bahwa politikus berhak mendapatkan penghargaan atas kontribusi mereka dalam bentuk produk legislasi atau kebijakan negara adalah argumen yang salah kaprah. Kontribusi politik dan kepakaran akademik adalah dua domain yang sepenuhnya berbeda. Keberhasilan merancang kebijakan publik adalah kewajiban yang memang harus mereka kerjakan karena mereka telah digaji oleh uang pajak rakyat dan diberi mandat politik. Hal itu sama sekali tidak bisa dikonversi begitu saja menjadi kumulatif angka kredit riset ilmiah. Menganggap jabatan publik ekuivalen dengan kepakaran ilmiah adalah sebuah kesesatan logika yang sengaja diproduksi untuk melegitimasi keserakahan elit.
Perlawanan terhadap Matinya Akal Sehat
Masyarakat sipil, jurnalis investigasi, dan para akademisi garis keras harus terus mengawal dan menelanjangi praktik-praktik lancung seperti ini. Kita tidak boleh membiarkan kelaziman prosedural yang manipulatif ini dinormalisasi menjadi budaya baru. Harus ada desakan yang masif agar kementerian terkait merombak total sistem kepangkatan akademik dan menutup secara permanen jalur-jalur khusus yang rawan dipolitisasi. Audit independen terhadap seluruh publikasi ilmiah milik pejabat publik yang mendadak meraih gelar profesor harus segera dilakukan oleh lembaga eksternal yang tidak memiliki afiliasi politik. Jika terbukti ada manipulasi, penggunaan joki, atau pemalsuan syarat administratif, maka pembatalan gelar secara tidak hormat harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Pada akhirnya kasus pengukuhan Sufmi Dasco Ahmad dan deretan politikus lainnya di panggung kehormatan akademik adalah cermin retak peradaban kita. Cermin itu memantulkan wajah kekuasaan yang tidak pernah merasa cukup, yang rakus menelan segala bentuk eksistensi sosial termasuk ranah intelektual yang seharusnya steril dari intervensi. Menggugat gelar guru besar abal-abal bukanlah sekadar urusan kecemburuan profesional melainkan perlawanan terhadap matinya akal sehat. Karena jika kita membiarkan para pencuri gelar ini terus berpesta di atas panggung menara gading maka kelak kita tidak akan lagi bisa membedakan mana kebenaran yang lahir dari pengkajian ilmiah murni dan mana kebenaran semu yang didiktekan oleh arogansi kekuasaan. Gelar profesor tanpa integritas keilmuan hanyalah sebuah kosmetik politik murahan yang tidak akan pernah mampu menutupi kerontangan intelektual di baliknya.
Menara gading telah ternoda. Karpet merah yang digelar di depannya bukanlah simbol penghormatan terhadap ilmu pengetahuan, melainkan tanda bahwa kekuasaan telah berhasil menaklukkan benteng terakhir yang seharusnya menjadi garda terdepan peradaban bangsa. Jika kita diam saja, maka generasi mendatang akan mewarisi universitas yang bukan lagi menjadi rumah bagi para pencari kebenaran, melainkan sekadar menjadi pelengkap upacara bagi mereka yang berkuasa. Perlawanan terhadap fenomena profesor instan adalah perlawanan untuk menyelamatkan masa depan ilmu pengetahuan Indonesia dari cengkeraman oligarki yang tidak pernah puas.












