Monwnews.com, Kebudayaan bukan sekadar kesenian, pertunjukan panggung, atau warisan benda mati yang tersimpan rapi di dalam museum. Jauh dari pemahaman sempit tersebut, kebudayaan adalah cara hidup, napas peradaban, serta sistem pengetahuan holistik yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh masyarakat adat di seluruh penjuru Nusantara. Dari tanah adat Dayak di pedalaman Kalimantan hingga komunitas-komunitas adat di kepulauan Maluku, masyarakat adat telah lama menjadi penjaga sejati keseimbangan ekologis dan kedaulatan pangan. Namun, perjalanan panjang mereka untuk mendapatkan pengakuan dan pelindungan hukum yang utuh masih terus berhadapan dengan jalan terjal. Di sinilah gerakan pemajuan kebudayaan menemukan titik karibnya yang paling esensial yaitu qia tidak akan pernah bisa ditegakkan secara berdaulat tanpa adanya perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat adat itu sendiri.
Gerakan pemajuan kebudayaan berakar dari kesadaran bahwa kekayaan bangsa Indonesia terletak pada keberagaman tradisi lisan, manuskrip kuno, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, hingga teknologi tradisional. Banyak organisasi masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan bahwa pelestarian kebudayaan mustahil terwujud jika subjek hukum utamanya yakni masyarakat adat terus mengalami marginalisasi, penggusuran wilayah adat, serta ketiadaan kepastian hak atas tanah leluhur mereka. Perempuan adat, misalnya, berada di garis terdepan dalam menjaga ketahanan pangan dan pengetahuan botani tradisional. Ketika hutan adat dirusak atau dialihfungsikan secara paksa, bukan hanya pohon yang tumbang, melainkan perpustakaan hidup pengetahuan leluhur dan kedaulatan pangan komunitas ikut musnah. Oleh karena itu, gerakan pemajuan kebudayaan dan perjuangan hak-hak masyarakat adat adalah dua sisi mata uang yang saling mengunci dan tidak bisa dipisahkan.
Pemajuan Kebudayaan
Jika ditarik dalam kerangka regulasi formal, negara sebetulnya telah menelurkan instrumen hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini lahir dengan semangat mulia untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, serta membina objek pemajuan kebudayaan nasional. UU ini mengatur pentingnya pelindungan terhadap tradisi lisan, adat istiadat, pengetahuan tradisional, hingga ritus. Kendati demikian, jika dikomparasikan secara kritis, UU Nomor 5 Tahun 2017 memiliki keterbatasan mendasar yang bersifat struktural. UU Pemajuan Kebudayaan lebih menitikberatkan pada perlindungan “objek” atau produk kebudayaannya secara administratif dan kultural, tetapi kerap kali luput menyentuh akar persoalan utamanya: pelindungan terhadap “subjek” atau komunitas pelakunya secara politik dan agraria.
Sebuah objek kebudayaan berupa pengetahuan tradisional atau ritual pertanian tidak akan dapat hidup lestari apabila masyarakat adat yang mempraktikkan ritual tersebut kehilangan ruang hidup, wilayah kelola, dan kedaulatan atas tanah ulayatnya akibat ekspansi investasi atau kebijakan sektoral. Di sinilah urgensi kehadiran Undang-Undang Masyarakat Adat yang hingga kini masih tertahan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) dan proses legislasi nasional. UU Pemajuan Kebudayaan berfungsi sebagai payung kultural, sementara RUU Masyarakat Adat merupakan fondasi struktural yang memberikan kepastian hak pengakuan subjek hukum, wilayah adat, serta perlindungan hak kolektif. Tanpa kehadiran RUU Masyarakat Adat, UU Pemajuan Kebudayaan berisiko menjadi regulasi yang elitis dan kering, mengagungkan artefak dan tradisi budaya, namun membiarkan komunitas pencipta tradisi tersebut tersingkir dari tanah leluhurnya sendiri.
Dalam konteks pengawalan kebijakan di tingkat legislatif, peranan aktor politik memegang determinasi yang sangat krusial. Kiprah politisi di parlemen, salah satunya seperti Arif Wibowo sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan pertanahan, memiliki irisan strategis dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Komisi II DPR RI seringkali menjadi medan pertempuran politik anggaran dan legislasi yang bersentuhan langsung dengan agraria, penataan ruang, serta pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat. Perjuangan legislatif semacam ini menuntut keberpihakan moral yang tinggi untuk merembukkan substansi perlindungan hukum adat di tengah tarik-menarik kepentingan investasi dan birokrasi negara.
Kiprah politisi dan para pejuang legislasi di parlemen dituntut untuk melihat bahwa persoalan masyarakat adat bukanlah sekadar urusan administratif kementerian tertentu, melainkan menyangkut keadilan distributif dan koreksi atas sejarah panjang ketidakadilan agraria. Ketika anggota legislatif memperjuangkan percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat di komisi terkait, mereka sedang menyelamatkan masa depan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Integrasi data wilayah adat yang belakangan digalakkan oleh koalisi masyarakat sipil bersama kementerian terkait harus diterjemahkan oleh para pembuat kebijakan di Senayan menjadi produk undang-undang yang memiliki daya ikat kuat, bukan sekadar angin lalu yang berhenti pada dokumen administratif.
Hubungan antara gerakan pemajuan kebudayaan dan pelindungan masyarakat adat pada akhirnya bermuara pada satu titik temu: keadilan sosial dan kebudayaan yang berdaulat. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memberikan pijakan awal yang baik dalam mendata dan merawat warisan tak benda Nusantara, namun ia pincang tanpa adanya pelindungan terpadu terhadap subjek masyarakat adat melalui undang-undang khusus. Pengawalan ketat dari para pemangku kebijakan, termasuk figur-figur di Komisi II DPR RI, sangat dinantikan untuk meruntuhkan tembok-tembok sumbatan politik di Senayan. Sudah saatnya negara tidak hanya merayakan kebudayaan lewat festival seremonial semata, tetapi secara gagah berani melindungi manusia, tanah, dan ruang hidup yang melahirkan kebudayaan itu dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat demi Indonesia yang berkeadaban sejati
