Monwnews.com, Kamis, 12 November 2026, menjadi hari bersejarah dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah politik ini terjadi tepat dua tahun setelah ia dilantik bersama Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024, sekaligus menutup rangkaian panjang perdebatan hukum dan politik yang menyertai pencalonannya sejak Pemilihan Umum 2024.

Berdasarkan berbagai pemberitaan , Gibran mendatangi kompleks parlemen pada Kamis siang untuk menyerahkan langsung surat pengunduran diri sepanjang lima paragraf kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa dalam surat tersebut Gibran berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran roda pemerintahan, sehingga jabatan wakil presiden dinyatakan kosong mulai hari ini.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang di masyarakat, sementara Presiden Prabowo dalam keterangannya di Istana menilai langkah Gibran sebagai sikap kenegarawanan di tengah perbedaan standar administrasi pendidikan luar negeri dan dalam negeri.
Keputusan mundur tersebut tidak berdiri di ruang hampa, melainkan menjadi puncak dari polemik administratif yang bergulir selama dua tahun terakhir. Sebelum surat pengunduran diri diserahkan, tekanan politik di parlemen telah menguat setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan.
Pemicu utama dinamika di parlemen tersebut berakar pada dua putusan lembaga peradilan tertinggi pada Oktober dan November 2026. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mencatat tidak ditemukannya bukti kepemilikan ijazah luar negeri yang setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas atas nama Gibran.
Pertimbangan hukum tersebut kemudian dijadikan rujukan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang dirilis pada 10 November 2026. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa dokumen seperti surat keterangan kehadiran dan catatan akademik dari institusi pendidikan di luar negeri tidak membuktikan kelulusan jenjang setingkat SMA, sehingga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran. Pencabutan dasar administratif pendidikan inilah yang membuat posisi politik Gibran di parlemen semakin terdesak hingga berujung pada pengunduran diri sebelum sidang paripurna DPR digelar.
Jika ditarik ke belakang, polemik persyaratan ijazah pada tahun 2026 memiliki pola yang serupa dengan kontroversi yang mengawali langkah Gibran pada akhir tahun 2023. Kedua peristiwa tersebut sama-sama berpusat pada persoalan pemenuhan syarat formal pencalonan dan peran lembaga peradilan dalam menafsirkan aturan main pemilu.
Pada Oktober 2023, pencalonan Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto memicu perdebatan luas karena usianya yang baru menginjak 36 tahun. Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada awalnya mensyaratkan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 tahun. Jalan bagi Gibran baru terbuka setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun maju asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.
Perbedaan mendasar antara kontroversi tahun 2023 dan tahun 2026 terletak pada arah putusan lembaga peradilan. Pada tahun 2023, putusan Mahkamah Konstitusi justru membuka pintu bagi pencalonan Gibran meskipun menuai kritik keras terkait konflik kepentingan karena sidang dipimpin oleh pamannya sendiri, Anwar Usman, yang kemudian diberhentikan dari jabatan Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etik berat.
Selain itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari karena menerima pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran sebelum merevisi Peraturan KPU. Sebaliknya, pada tahun 2026, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung justru menggugurkan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi syarat administratif pencalonannya.
Untuk memahami mengapa pencalonan Gibran mendapat dukungan politik yang begitu besar pada Pemilu 2024, perlu dilihat kembali proses rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Keduanya merupakan rival sengit dalam dua pemilihan presiden berturut-turut, yakni pada tahun 2014 dan 2019, yang sempat membelah polarisasi politik masyarakat secara tajam.
Titik balik hubungan kedua tokoh ini terjadi setelah Pemilihan Presiden 2019 usai. Prabowo menerima ajakan Joko Widodo untuk bergabung ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan dengan alasan menjaga persatuan nasional dan berkontribusi langsung dalam menyelesaikan tantangan bangsa. Masuknya Partai Gerindra ke dalam pemerintahan menciptakan stabilitas politik di parlemen sekaligus membangun kedekatan personal dan kesepahaman program antara Prabowo dan Joko Widodo selama periode 2019 hingga 2024.
Menjelang Pemilihan Presiden 2024, hubungan Joko Widodo dengan partai pengusungnya sendiri, PDI Perjuangan, mengalami kerenggangan akibat perbedaan pandangan mengenai arah pencalonan presiden dan keberlanjutan program strategis nasional.
Di sisi lain, Prabowo membutuhkan basis dukungan pemilih loyal Joko Widodo serta mesin politik yang kuat untuk memenangkan kontestasi setelah dua kali mengalami kekalahan.
Berdasarkan catatan sejarah pembentukan Koalisi Indonesia Maju, pada Agustus 2022 Gerindra awalnya berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Peta koalisi berubah drastis pada Agustus 2023 ketika Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional bergabung dan nama koalisi diubah menjadi Koalisi Indonesia Maju.
Perubahan arah dukungan ini membuat PKB keluar dari koalisi, sementara Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan Partai Solidaritas Indonesia kemudian merapat. Puncak dari kesepakatan politik tersebut adalah diumumkannya Gibran Rakabuming Raka putra sulung Joko Widodo yang saat itu menjabat Wali Kota Surakarta sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo pada Oktober 2023, sebagai simbol keberlanjutan pemerintahan dan penyatuan dua basis kekuatan politik terbesar.
Selain polemik syarat pencalonan di tingkat elit, pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024 juga diiringi oleh berbagai sorotan mengenai dugaan kecurangan dan kelemahan teknis penyelenggaraan. Berbagai lembaga pemantau pemilu, koalisi masyarakat sipil, hingga tim hukum pasangan calon lawan mencatat sejumlah persoalan krusial sebelum, selama, dan sesudah hari pencoblosan.
Pertama adalah isu penyalahgunaan wewenang dan ketidaknetralan aparat negara. Koalisi masyarakat sipil serta sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi menyoroti dugaan pengerahan aparatur sipil negara, pejabat kepala daerah, hingga perangkat desa untuk mengarahkan dukungan pemilih. Laporan pemantau pemilu mencatat bahwa kepala desa menjadi salah satu aktor yang paling banyak dilaporkan terkait pelanggaran netralitas selama masa kampanye.
Kedua adalah dugaan politisasi bantuan sosial. Penyaluran berbagai program bantuan sosial dari pemerintah yang meningkat menjelang hari pemungutan suara pada awal tahun 2024 dinilai oleh lembaga pemantau seperti Perludem sebagai bentuk politik transaksional tidak langsung yang berpotensi memengaruhi preferensi pemilih, meskipun pihak pemerintah menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan program rutin untuk menjaga daya beli masyarakat akibat dampak cuaca ekstrem.
Ketiga adalah praktik politik uang. Berdasarkan survei pascapemungutan suara yang dirilis Indikator Politik Indonesia pada Februari 2024, proporsi pemilih yang mengaku menerima tawaran politik uang meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya, sementara tingkat penolakan warga terhadap praktik tersebut justru menurun.
Keempat adalah berbagai kekurangan teknis dan logistik pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum mencatat belasan jenis permasalahan di tempat pemungutan suara, antara lain surat suara yang sudah tercoblos sebelum digunakan, surat suara tertukar antar-daerah pemilihan, keterlambatan pembukaan tempat pemungutan suara, kotak suara yang tidak tersegel dengan baik, hingga gangguan teknis dan kesalahan pembacaan angka pada sistem rekapitulasi digital Sirekap milik KPU yang memicu keraguan publik terhadap transparansi penghitungan suara.
Menanggapi berbagai tuduhan tersebut pada Februari 2024, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa seluruh dugaan pelanggaran telah memiliki saluran penyelesaian hukum melalui Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Pada April 2024, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 karena dinilai tidak terbukti memengaruhi perolehan suara secara signifikan, sehingga pasangan Prabowo-Gibran tetap dilantik pada Oktober 2024.
Rangkaian peristiwa mulai dari terbentuknya koalisi Prabowo-Jokowi, putusan batas usia di Mahkamah Konstitusi, dinamika pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari 2024, hingga mundurnya Gibran pada 12 November 2026 memperlihatkan betapa eratnya kaitan antara legitimasi hukum dan stabilitas politik. Ketika persoalan administratif yang sempat terlewati pada masa pendaftaran pemilu akhirnya dibatalkan oleh putusan pengadilan dua tahun kemudian, tekanan politik menjadi tidak terbendung.
Dengan kosongnya kursi wakil presiden sejak Kamis, 12 November 2026, fokus ketatanegaraan Indonesia kini beralih pada mekanisme konstitusional berikutnya. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang paripurna guna memilih wakil presiden baru dari dua nama calon yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintahan tetap berjalan di bawah kendali presiden, sembari menanti figur pendamping baru yang akan mengisi sisa masa jabatan hingga tahun 2029.












