Jejak Residu di Sepatu Sang Diplomat: Menakar Yuridis-Politis dan Fatsun Kepemimpinan Sugiono

Oleh: Kus Bachrul - Ksatria Merah Jambu Foundation

Monwnews.com, Politik selalu punya cara untuk menguji daya tahan seorang aktor, tetapi kursi menteri menguji hal yang jauh lebih fundamental: kepantasan etis. Ketika Sugiono purnatugas dari posisinya sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, yang tertinggal di belakangnya bukan sekadar karpet merah diplomasi, melainkan jejak-jejak residu kontroversi yang mengeras seperti kerak. Selama dua tahun menjabat, karier elite Partai Gerindra ini adalah sebuah paradoks yang sempurna: kebal secara hukum, digdaya secara politik, namun keropos dalam neraca etika dan kepantasan publik.

Kusbachrul, S.H. (Ketua Yayasan Satria Merah Jambu)

Jika kita mendedah rekam jejaknya menggunakan pisau analisis yuridis dan politis, Sugiono merepresentasikan wajah jamak elitisme politik Indonesia masa kini. Ia adalah potret betapa hukum positif kerap kali hanya menjadi tempat persembunyian yang nyaman dari tanggung jawab moral, dan betapa fatsun politik sering kali dikorbankan di altar pragmatisme. Ada empat babak krusial yang menguji dan mendefinisikan kepantasan seorang Sugiono sebagai pejabat publik, yang masing-masing meninggalkan catatan kaki yang terlampau tebal untuk diabaikan.

Babak Pertama: Skandal BTS dan Alibi “Ketidaktahuan” Sang Majikan

Nama Nistra Yohan menjadi bulan yang kelabu ketika ia terseret pusaran mega-korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merugikan negara triliunan rupiah. Nistra bukan sekadar nama yang lewat di lorong kementerian. Ia adalah mantan staf ahli Sugiono ketika masih menjabat sebagai anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra. Dalam kesaksian dua terdakwa, Nistra disebut menerima aliran dana sebesar Rp70 miliar dari korupsi proyek tersebut. Ia adalah orang ring satu, lingkaran terdalam yang secara administratif dan politis melekat pada Sugiono.

Secara yuridis murni, Sugiono memang berdiri di atas tanah yang kering. Sistem hukum pidana kita, yang berakar pada asas presumption of innocence dan pertanggungjawaban individual (geen straf zonder schuld), memagari Sugiono dari jerat hukum. Tanpa adanya mens rea yang terbukti, aliran dana yang terlacak ke kantong pribadinya, atau peran serta secara aktif (medepleger), Sugiono adalah pihak yang bebas dari tanggung jawab pidana. Polisi dan jaksa tidak bekerja berdasarkan asumsi, melainkan fakta material.

Namun, apakah kebebasan dari jerat hukum otomatis melahirkan kepantasan secara politik? Di sinilah narasi menjadi sangat provokatif. Dalam tradisi politik yang beradab, berlaku prinsip vicarious liability secara moral: bahwa seorang pejabat publik memikul tanggung jawab etis atas tindakan aparatur di bawah kendali langsungnya. Fakta bahwa seorang staf ahli bisa terhubung dalam ekosistem korupsi triliunan rupiah memunculkan dua kesimpulan yang sama-sama merusak bagi Sugiono. Entah ia terlibat namun piawai mencuci tangan, atau ia sama sekali tidak tahu-menahu karena kehilangan kendali atas orang-orang pilihannya sendiri. Pilihan kedua, yang sering dipakai sebagai alibi penyelamat, justru memperlihatkan inkompetensi manajerial yang fatal. Pejabat publik setingkat menteri dibekali instrumen due diligence yang berlapis. Kegagalan mendeteksi rekam jejak atau perilaku koruptif staf ahlinya adalah sebuah kelalaian etis. Jika ia tak mampu menjaga kebersihan kamar tidurnya sendiri, bagaimana publik bisa percaya ia mampu menjaga marwah diplomasi negara di panggung dunia?

Babak Kedua: Kanibalisme Elektoral dan Cacat Bawaan Demokrasi

Jauh sebelum mengenakan setelan jas diplomat, Sugiono telah mengukir kontroversi di panggung domestik pada Pemilihan Umum Legislatif 2019. Namanya melesat di Daerah Pemilihan Jawa Tengah I bukan karena luapan cinta rakyat yang tercermin dari kotak suara, melainkan melalui manuver internal partai yang mendongkel caleg terpilih, Sigit Ibnugroho Saraspromo. Sigit, yang meraih 38.869 suara, adalah peraih suara terbanyak Gerindra di dapil tersebut, unggul sekitar 7.600 suara dari Sugiono yang berada di peringkat kedua. Namun, Sigit dipecat dari partai, dan posisinya digantikan oleh Sugiono yang saat itu menjabat Wakil Ketua Umum Gerindra.

Secara hukum tata negara, manuver ini memang dihalalkan oleh celah sistemik. Undang-Undang Pemilu memberikan ruang bagi partai politik untuk memberhentikan kadernya, yang secara otomatis menggugurkan status caleg terpilih. Mahkamah Partai menjelma menjadi algojo elektoral yang keputusannya sering kali final. KPU, sebagai penyelenggara, hanya bertindak sebagai pencatat administrasi dari kedaulatan partai yang absolut. Dari kacamata yuridis formalistik, naiknya Sugiono menggantikan Sigit adalah sah.

Tetapi, mari kita bedah secara politis dan etis. Ini adalah sebentuk kanibalisme elektoral yang mencederai jantung demokrasi representatif. Pemilu adalah kontrak sosial antara rakyat dan wakilnya, bukan antara rakyat dan elite partai. Ketika suara puluhan ribu rakyat yang diberikan kepada kandidat A dianulir begitu saja oleh segelintir elite di Jakarta untuk memberikan jalan kepada kandidat B, yang terjadi adalah perampasan daulat rakyat. Peristiwa ini menelanjangi posisi Sugiono sebagai figur oligarkis yang mengandalkan privilese kedekatan dengan pusat kekuasaan partai, ketimbang memenangkan mandat organik dari konstituen. Cacat bawaan dari proses rekrutmen politik seperti ini menghasilkan pejabat publik yang defisit legitimasi moral. Seorang pejabat publik yang pantas adalah ia yang menghormati suara rakyat sekecil apa pun, bukan yang menunggangi hukum internal partai untuk mengangkangi hasil demokrasi. Narasi ini terus membayangi Sugiono, menempatkannya bukan sebagai wakil rakyat, melainkan sebagai wakil elite yang dipaksakan.

Babak Ketiga: Baju Kedodoran di Panggung Global

Kursi Pejambon adalah panggung yang menuntut lebih dari sekadar administrasi birokrasi. Ia membutuhkan seorang statesman, seorang pemikir strategis, dan di atas segalanya, seorang komunikator ulung. Dalam hal ini, Sugiono gagal membaca kodrat jabatannya. Kritik tajam dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, bukanlah isapan jempol belaka. Dino menyebut Kementerian Luar Negeri di bawah Sugiono kehilangan kepemimpinan. Sugiono dinilai sangat jarang bicara soal kebijakan luar negeri Indonesia, tidak komunikatif, tidak responsif, dan tidak terbuka aksesnya bagi para pemangku kepentingan hubungan internasional.

Dino menganalogikan Kemlu seperti mobil Ferrari yang dipenuhi diplomat bertalenta, tetapi hanya bisa berkinerja optimal apabila dikendarai oleh pengemudi yang fokus dan piawai. Sayangnya, banyak Kedutaan Besar Republik Indonesia yang tidak memperoleh arahan strategis dari pusat. Rapat koordinasi para duta besar tertunda hampir setahun. Banyak diplomat mengalami demoralisasi karena merasa tidak memperoleh tanggapan dari pusat, dan sejumlah duta besar dilaporkan sulit menemui Sugiono ketika kembali ke Jakarta.

Secara politis, kegagapan komunikasi ini dapat dianalisis sebagai benturan kultur. Berlatar belakang militer dan terbiasa dengan sistem komando satu arah di dalam partai, Sugiono tampaknya membawa kultur silent majority ke ranah diplomasi yang paradoksnya justru membutuhkan loud persuasion. Kepantasan seseorang menjadi Menlu bukan diukur dari berapa banyak negara yang ia kunjungi, melainkan seberapa kuat suaranya menggetarkan forum-forum tersebut. Konstitusi mengamanatkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selama era Sugiono, Indonesia terjebak pada politik luar negeri yang bebas namun pasif. Minimnya artikulasi publik mengenai posisi Indonesia terhadap krisis global membuat Jakarta kehilangan daya tawarnya sebagai pemimpin alami ASEAN. Ketika seorang Menlu gagap mengomunikasikan kebijakan strategis, ia tidak hanya gagal menjalankan tugas teknisnya, tetapi juga gagal memenuhi hak publik atas informasi. Dalam kacamata akuntabilitas publik, kebisuan ini adalah bentuk arogansi atau, lebih buruk lagi, cermin dari kekosongan visi.

Babak Keempat: Insiden Vladivostok, Hoaks, dan Sindrom Post-Truth

Puncak dari krisis citra Sugiono terjadi di Rusia. Sebuah foto yang menarasikan dirinya tertidur saat mendampingi Presiden Vladimir Putin di Eastern Economic Forum ke-11 memicu badai cyber di Tanah Air. Penyelidikan dan klarifikasi kemudian membuktikan bahwa narasi itu adalah hoaks murni. Berdasarkan rekaman video secara utuh, Sugiono terlihat sedang membuka dan membaca buku catatan kecil bersampul merah, bukan tertidur sebagaimana narasi yang beredar.

Secara yuridis, Sugiono adalah korban. Fakta bahwa ia sedang bekerja justru menunjukkan dedikasi dan sikap profesionalnya sebagai diplomat. Ini adalah satu dari sedikit momen di mana kepantasannya sebagai pejabat terbukti lewat etos kerjanya di lapangan. Namun, analisis politis tidak berhenti pada fakta empiris. Pertanyaan kritisnya adalah: mengapa publik begitu mudah percaya dan begitu cepat merayakan hoaks tersebut?

Dalam era post-truth, kebohongan yang sejalan dengan persepsi publik akan lebih cepat diterima daripada kebenaran yang tidak terduga. Kecepatan hoaks ini menyebar adalah indikator sosiologis dari rapuhnya reputasi Sugiono. Publik sudah terlanjur memiliki kerangka kognitif bahwa Sugiono adalah menteri yang pasif, kurang berwibawa, dan bermasalah. Narasi menteri tertidur di forum internasional menjadi sangat masuk akal di benak publik karena cocok dengan profiling imajiner mereka tentang sang menteri. Kerentanan terhadap kampanye hitam ini adalah harga yang harus dibayar dari komunikasi publik yang buruk. Ketika seorang pejabat publik gagal membangun narasi positif tentang dirinya dan kinerjanya, ruang hampa tersebut akan diisi oleh spekulasi, disinformasi, dan kebencian publik. Kasus EEF Rusia adalah alarm keras: kebenaran hukum bahwa ia tidak tertidur tidak mampu menyelamatkan wajah politiknya yang kadung babak belur oleh apatisme masyarakat.

Epilog: Menakar Ulang Standar Kepantasan

Karier Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri akan dicatat dalam sejarah politik Indonesia sebagai sebuah studi kasus yang memilukan tentang jarak antara legalitas dan legitimasi. Secara yuridis, Sugiono mungkin adalah pemenang yang tak tersentuh. Ia lolos dari lubang jarum kasus BTS karena limitasi pembuktian pidana. Ia duduk di Senayan pada 2019 karena perlindungan absolut Undang-Undang Pemilu terhadap otoritas partai. Dan ia bersih dari tuduhan melanggar disiplin diplomatik di Rusia berkat fakta digital yang akhirnya terungkap.

Namun, menjadi pejabat publik bukan sekadar soal lolos dari delik pidana atau memenangkan sengketa administratif. Standar kepantasan seorang pejabat publik berada di wilayah etika, empati, dan akuntabilitas. Dalam parameter ini, rapor Sugiono memancarkan warna merah yang terang. Membiarkan lingkaran terdekatnya menjelma menjadi bagian dari ekosistem korupsi adalah kecacatan integritas manajerial. Menari di atas tangis caleg terpilih yang dirampas haknya adalah sebentuk nirempati terhadap suara rakyat. Dan membiarkan kebijakan luar negeri Indonesia berjalan tanpa narasi yang inspiratif adalah pengkhianatan terhadap visi para pendiri bangsa yang merancang diplomasi Indonesia sebagai mesin pendorong perdamaian dunia, bukan sekadar ornamen pelengkap.

Jika republik ini terus memelihara standar kepantasan yang hanya bersandar pada tameng-tameng yuridis, sambil menutup mata terhadap kebusukan etika, kita akan terus melahirkan politisi-politisi berdarah dingin. Sugiono adalah anak kandung dari sistem politik pragmatis yang mendewakan loyalitas pada patron dan faksi, sambil meremehkan kontrak sosial dengan rakyat. Pada akhirnya, ketika kekuasaannya usai, sejarah tidak hanya akan mencatat pasal-pasal apa yang gagal menjeratnya, tetapi juga etika apa saja yang telah ia patahkan. Dan di pengadilan opini publik, vonis untuk politisi semacam ini biasanya jauh lebih kejam, dan jauh lebih abadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *