MonWnews.com, Surabaya – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak mengajak para kepala daerah di Jatim untuk melakukan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) didaerah masing-masing.
“Rakor ini membahas banyak hal, salah satunya data P3KE terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem. Data ini harus sesegera mungkin divalidasi oleh pemerintah desa.” Ungkap Emil pada Rakor Penanggulangan kemiskinan dan percepatan pencairan dana desa tahun 2023 pada Selasa (7/3) yang berlansung di Hotel Santika Premier.
Emil yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Jatim tersebut menyebutkan bahwa proses validasi data P3KE menjadi kunci dalam penanggulangan kemiskinan.
Karenanya, orang nomor 2 di Jatim ini menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jatim membuka ruang selebar-lebarnya untuk sinergi dan koordinasi dalam proses validasi data P3KE.
“Sebagai pemerintah provinsi, kami bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota utamanya dengan bupati dan walikota yang memahami wilayah masing-masing untuk validasi data P3KE sekaligus pemanfaatan dana desa.” Ujar Emil.
Suami Arumi Bachsin tersebut menuturkan, bahwa kerjasama Bupati dan Walikota bersama dengan pemerintah desa sangat diperlukan guna mendorong validasi data P3KE. Tujuannya agar intervensi terhadap masyarakat ekonomi rentan dapat segera dilakukan.
“Bupati dan Walikota berjalan bersamaan dengan pemerintah desa untuk mendorong validasi data P3KE sekaligus pemanfaatan dana desa, tentu ini akan berkaitan dengan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.” Tutur Emil.
Lebih lanjut, kelompok masyarakat rentan secara ekonomi yang termasuk dalam kelompok desil 1 ini harus mendapat prioritas bantuan sosial.
“Beberapa waktu lalu kami rakor dengan Kemenko PMK RI, Membahas kelompok desil 1 ini. Hasilnya penyelarasan data data By name by address dan divalidasi oleh Pemerintah desa agar kelompok desil 1 ini mendapat bantuan sosial,” katanya.
Emil menegaskan turunnya angka kemiskinan ini perlu disyukuri dan dipandang dengan mawas diri. Menurut Emil, turunnnya angka kemiskinan berangkat dari intervensi yang dilakukan pemerintah diberbagai tingkatan.
“Turunnya angka kemiskinan ini patut disyukuri namun juga harus mawas diri, hal ini dikarena intervensi yang selama ini dilakukan dalam bentuk bantuan sosial ini.” Tegas Emil.
Lantas, lanjut Wagub Jatim itu, digencarkannya validasi data P3KE ini dipandang dapat memberikan Jatim peluang lebih tinggi untuk menurunkan tingkat kemiskinan di masa pemulihan Covid-19.
Secara keseluruhan, BPS mencatatkan bahwa penurunan kemiskinan di Jatim mencapai angka 0,97 persen pada periode September 2020 hingga 2022, sedangkan kemiskinan nasional hanya di angka 0.62 persen.
Di puncak pandemi pada tahun 2020, kemiskinan di Jatim mencapai angka 11,46 persen atau jiwa 4.585.970 per September 2020. Jumlah ini lalu menurun drastis menjadi 10,59 persen di September 2021 dan terus menurun menjdi 4.236.510 jiwa atau 10,49 persen pada September 2022.
Tingkat penurunan ini lebih tinggi dari rata-rata penurunan nasional, yang pada September 2020 berada di angka 10,19 persen serta menurun menjadi 9,57 persen. Lebih detail lagi, persentase penduduk miskin nasional pada September 2021 sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021.
Lebih lanjut, di masa Pra-Covid 2019, persentase penduduk miskin di pedesaan Jawa Timur pada September 2019 sebesar 2.617.850 jiwa (14.6%). Jumlah ini sempat meningkat sebanyak 0.61 persen terhadap Maret 2020 dan menurun drastis sebesar 0,89 persen terhadap September 2021. Pada Maret 2022, jumlah kemiskinan di Jatim hanya 2.459.830 jiwa.
Bahkan di saat angka kemiskinan nasional belum kembali ke Pra-Covid, penurunan kemiskinan di masa pemulihan Covid-19 Jatim mencatat angka signifikan untuk kemiskinan desa dimana justru kemiskinan desa hari ini lebih rendah dari pra Covid. Presentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2019 sebesar 6,84 persen, yaitu 1.449.270 jiwa. Jumlah ini pun sempat meningkat di masa pandemi tetapi kembali menurun per Maret 2022 (7.71 persen) 1.721.460 jiwa.
Sementara itu berkaitan dengan dana desa berdasarkan data OM-SPAN Kemenkeu RI per 6 Februari 2023, terdapat 5 kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan penyularan dana desa tercepat. Yakni Kabupaten Madiun sejumlah 154 Desa, Kabupaten Tulungagung sejumlah 67 Desa, Kabupaten Blitar sejumlah 170 Desa, Kabupaten Trenggalek sejumlah 6 Desa, dan Kabupaten Kediri sejumlah 4 Desa.
Di akhir, Emil memberikan apresiasinya kepada kabupaten dan kota yang mampu dengan sangat cepat menyalurkan dana desa guna mempercepat pengentasan kemiskinan.
“Atas nama Pemprov Jawa Timur dan Ibu Gubernur kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja dan kerjasama yang baik ini, semoga kabupaten dan kota lainnya dapat menyusul.” Pungkas Emil
Sejalan dengan Emil, Dadang Hardiawan selaku Kepala BPS Jawa Timur menyebutkan bahwa kemiskinan di Jatim pada awal pandemi justru dapat dikendalikan. Ini dikarenakan sinergi yang efektif antara para kepala daerah yang berbagai berbagai lapisan masyarakat.
Karenanya, ia melanjutkan, validasi Data P3KE akan memberikan sumbangsih besar pada penurunan kemiskinan di Jatim.
“Jumlah penduduk miskin pedesaan di Jatim, misalnya, turun sebanyak 241,8 ribu orang dari 2,732 juta orang pada Maret 2021 menjadi 2,490 juta orang pada September 2021. Itu di masa awal pandemi, dan kemiskinan justru menurun. Ini karena sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan kepala-kepala daerah,” tegasnya.
Hadir pula Adhy Karyono Sekertaris Daerah Provinsi, Budi Sarworto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Bupati dan Walikota se Jawa Timur dan jajaran organisasi perangkat daerah di Jawa Timur.
