Surat Terbuka kepada Mojtaba Khamenei

Oleh: Rizal Haqiqi - Alumni GMNI UIN Sunan Ampel Surabaya, Peneliti Ksatria Merah Jambu Foundation

the Highway of Death in 1991 as a symbol of American brutality against Iraq
the Highway of Death in 1991 as a symbol of American brutality against Iraq

Yang Mulia Mojtaba Khamenei,

Anda menerima tampuk kepemimpinan Iran dalam salah satu saat paling gelap dalam sejarah Republik Islam: setelah kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan bersama Amerika Serikat–Israel, di tengah perang terbuka yang telah merusak infrastruktur Iran, mengguncang pasar energi dunia, dan menempatkan negeri Anda di bawah tekanan militer, diplomatik, dan psikologis yang luar biasa. Reuters melaporkan bahwa pengangkatan Anda didorong oleh Garda Revolusi pada Maret 2026, dan sejak itu Iran menghadapi eskalasi yang belum mereda. 

 Rizal Haqiqi - Alumni GMNI UIN Sunan Ampel Surabaya, Peneliti Ksatria Merah Jambu Foundation
Rizal Haqiqi – Alumni GMNI UIN Sunan Ampel Surabaya, Peneliti Ksatria Merah Jambu Foundation

Saya menulis surat terbuka ini bukan untuk menguliahi Iran, apalagi untuk meremehkan beban sejarah bangsa Anda. Saya menulisnya sebagai peringatan politik: jangan memasuki meja perundingan dengan Amerika Serikat seolah-olah Anda sedang memasuki ruang netral. Dalam sejarah modern Timur Tengah, Washington hampir tidak pernah berunding dari posisi kesetaraan murni. Ia berunding dari atas timbunan tekanan: sanksi, bombardir, isolasi finansial, operasi intelijen, dan pengaturan narasi internasional. Pelajaran itu tidak lahir dari teori, tetapi dari pengalaman panjang kawasan ini. 

Banyak orang di dunia Muslim mengingat ”Highway of Death” tahun 1991 sebagai lambang kekejaman perang Amerika terhadap Irak. Secara historis, kronologi detail peristiwa itu memang lebih rumit daripada slogan-slogan yang beredar. Tetapi pelajaran geopolitiknya tetap relevan: ketika Washington merasa kemenangan belum cukup aman, lawan tidak diperlakukan sebagai pihak yang akan diajak menyusun perdamaian bermartabat, melainkan sebagai sasaran yang harus dipastikan lumpuh. Dalam logika semacam itu, mundur tidak otomatis berarti selamat, dan berunding tidak otomatis berarti dihormati.

Hari ini Iran berisiko mengulangi kesalahan yang sering menimpa negara-negara yang terkepung: mengira bahwa tawaran “penyelesaian” dari Washington adalah jalan keluar, padahal bisa jadi itu adalah tahap lanjutan dari strategi pelucutan. Reuters melaporkan bahwa proposal Amerika yang kini dibahas di tengah jalur mediasi Pakistan berkaitan dengan penghentian perang, pembukaan kembali Hormuz, dan isu-isu strategis yang lebih luas. Pada saat yang sama, sejumlah negara Teluk menekan Amerika agar penyelesaian apa pun bukan sekadar menghentikan tembakan, tetapi juga mendegradasi secara permanen kemampuan rudal dan drone Iran.

Itulah inti bahayanya, Tuan Khamenei. Perang mungkin dihentikan, tetapi Iran bisa dibuat keluar dari perang dalam keadaan jauh lebih lemah daripada saat masuk. Di situlah banyak negara jatuh: bukan ketika bom pertama jatuh, tetapi ketika mereka salah membaca rancangan perdamaian.

Anda kini memimpin negara yang secara fisik diserang, secara ekonomi ditekan, dan secara naratif sedang dibentuk ulang oleh lawan-lawannya. Reuters melaporkan bahwa Anda belum tampil di depan publik sejak pengangkatan, dan absennya penampilan itu telah menambah spekulasi sekaligus menunjukkan betapa seriusnya pertarungan di sekitar inti kekuasaan Iran saat ini. Dalam situasi seperti itu, satu kesalahan membaca niat lawan dapat berakibat fatal.

Karena itu, izinkan saya menyampaikan beberapa peringatan secara lugas.

Pertama: jangan pernah menyerahkan leverage utama Iran di muka.

Bila ada perundingan, Iran tidak boleh memberikan konsesi strategis besar—baik terkait stok nuklir, fasilitas sensitif, arsitektur pertahanan rudal, maupun jaringan pengaruh regional—sebelum ada imbal balik yang serentak, terukur, dan dapat dipaksa pelaksanaannya. Janji politik tanpa mekanisme penegakan hanyalah jeda sebelum tekanan berikutnya. Fakta bahwa negara-negara Teluk sudah mendorong degradasi permanen terhadap kemampuan Iran menunjukkan bahwa meja perundingan saat ini bukan semata meja damai, tetapi juga berpotensi menjadi meja rekonstruksi kekuasaan regional di atas kerugian Iran. 

Kedua: bacalah urutan, bukan retorika.

Dalam diplomasi koersif, pertanyaan terpenting bukan “apa yang dijanjikan”, melainkan “siapa menyerahkan apa lebih dulu”. Kapan gencatan berlaku? Kapan sanksi dilonggarkan? Kapan inspeksi dimulai? Siapa memverifikasi? Siapa bisa mengaktifkan kembali hukuman? Negara yang kalah dalam negosiasi biasanya bukan negara yang tidak mendapat janji, tetapi negara yang salah membaca sequencing. Dan Washington punya sejarah panjang memanfaatkan ketimpangan itu. 

Ketiga: jangan ubah Selat Hormuz dari kartu tawar menjadi alasan internasional untuk menghancurkan Iran lebih jauh.

Hormuz adalah kekuatan Iran sekaligus jebakannya. Reuters melaporkan bahwa gangguan pada selat itu mengancam sekitar seperlima perdagangan minyak dan gas global, mendorong lonjakan harga, dan mengguncang banyak negara importir energi. Dalam saat yang sama, tekanan internasional meningkat agar keselamatan pelayaran dipulihkan. Artinya, jika Iran menggunakan Hormuz terlalu jauh sebagai alat pemaksaan, Tehran mungkin memang menekan Washington untuk sementara, tetapi juga berisiko menyatukan Asia, Eropa, dan negara-negara Teluk di belakang agenda “normalisasi” yang dipimpin Amerika. Kartu tawar yang dipakai tanpa batas dapat berubah menjadi jerat legitimasi.

Keempat: pahami bahwa Iran tidak sedang berhadapan dengan Amerika saja.

Konflik ini bukan duel bilateral. Pakistan telah muncul sebagai mediator; China mendukung upaya diplomatik itu; negara-negara Teluk terbelah antara yang ingin perang cepat berhenti dan yang ingin kemampuan Iran dipangkas permanen; sementara pasar energi global memberi insentif kepada banyak aktor untuk mendorong penyelesaian yang sesuai kepentingan mereka sendiri. Semua ini berarti Anda tidak menghadapi satu musuh, tetapi satu konfigurasi. Dan konfigurasi semacam itu harus dibelah, bukan disatukan. 

Kelima: jangan mabuk oleh retorika perlawanan total.

Saya mengerti godaannya. Ketika negara Anda dibombardir, ketika ayah Anda dibunuh dalam serangan, ketika Washington dan Tel Aviv terang-terangan ingin membentuk ulang kawasan, maka bahasa paling alami memang bahasa perlawanan mutlak. Namun strategi negara tidak boleh ditulis dengan amarah semata. Perlawanan yang tak terukur bisa memberi hadiah politik kepada lawan: legitimasi intervensi lebih besar, alasan untuk pengerahan pasukan tambahan, serta restu diam-diam dari negara-negara yang awalnya hanya menginginkan stabilitas energi. Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Trump bahkan telah membicarakan secara terbuka opsi-opsi lebih jauh terhadap infrastruktur minyak Iran, termasuk Kharg Island. 

Perlawanan yang cerdas berbeda dari perlawanan yang mabuk slogan. Yang pertama menjaga inti kemampuan bertahan sambil memecah musuh. Yang kedua sering justru menyatukan musuh.

Keenam: lindungi legitimasi internasional Iran sekuat Anda melindungi kemampuan militernya.

Dalam perang modern, legitimasi adalah bagian dari sistem senjata. Jika Iran berhasil tampil sebagai negara yang bersedia menerima de-eskalasi yang adil, menjaga jalur kemanusiaan, dan menuntut mekanisme yang timbal balik, maka biaya politik bagi Washington dan Tel Aviv akan naik. Tetapi bila Iran dilihat sebagai aktor yang bersedia menahan ekonomi dunia sebagai sandera tanpa batas, dukungan moral internasional akan menguap. Reuters menunjukkan bahwa gejolak Hormuz sudah memukul pasar Asia dan memperluas kekhawatiran jauh di luar Timur Tengah. 

Tuan Khamenei,

Saya tidak menulis ini untuk meminta Iran tunduk. Justru sebaliknya. Saya menulis agar Iran tidak tunduk melalui mekanisme yang tampak seperti diplomasi. Sejarah mengajarkan bahwa kekuatan besar sering datang membawa dua wajah sekaligus: satu wajah keras berupa misil, satu wajah tenang berupa proposal damai. Keduanya bukan lawan satu sama lain. Sering kali keduanya adalah bagian dari mesin yang sama. Maka bila Anda memilih jalur perundingan, masuklah ke sana dengan kesadaran penuh bahwa itu adalah medan tempur lain.

Jangan datang sebagai pihak yang kalah yang berharap belas kasih. Datanglah sebagai negara yang tahu nilai setiap kartu tawarnya.

Jangan serahkan kemampuan strategis Iran di awal.

Jangan percaya pada janji yang tak punya penjamin nyata.

Jangan terjebak dalam paket besar yang mencampur gencatan, pelucutan, inspeksi, dan pembentukan ulang kawasan dalam satu ikatan.

Jangan biarkan musuh-musuh Iran menikmati dua kemenangan sekaligus: kemenangan militer di medan perang, dan kemenangan politik di meja perundingan.

Dan pada saat yang sama, jangan pula mendorong Iran ke jurang perang total yang justru akan melegitimasi kehadiran permanen Amerika di Teluk. Hegemoni tidak runtuh hanya dengan teriakan keras. Kadang ia justru menguat ketika lawannya gagal membedakan keberanian dari kecerobohan.

Anda mewarisi negara yang sedang luka. Reuters dan laporan-laporan lapangan menunjukkan bahwa Iran masih memiliki basis dukungan domestik yang besar dan struktur kekuasaan yang belum runtuh, meski berada di bawah serangan dan represi perang. Itu berarti Iran belum selesai. Namun justru karena belum selesai, Anda harus menjaga agar negeri itu tidak masuk ke babak berikutnya dalam posisi yang lebih rapuh. 

Jangan keliru membaca jeda sebagai damai. Jangan keliru membaca mediasi sebagai netralitas. Jangan keliru membaca proposal sebagai jaminan.

Di Timur Tengah, terlalu sering perdamaian ditulis oleh pihak yang lebih dulu memastikan lawannya kehilangan alat untuk menolak. Karena itu, bila saya harus merumuskan peringatan ini dalam satu kalimat, maka kalimatnya adalah:

Berundinglah bila perlu, tetapi jangan sekali-kali berunding dengan cara yang membuat Iran lebih mudah dijajah setelah perang berhenti.

Hormat saya,

Rizal Haqiqi
Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) UIN Sunan Ampel Surabaya, Peneliti Ksatria Merah Jambu Foundation

Seorang penulis dari negeri jauh yang tahu bahwa imperium jarang datang hanya dengan kapal perang—kadang ia datang dengan naskah perundingan

—–

An Open Letter to Mojtaba Khamenei

Your Excellency Mojtaba Khamenei,

You assume the leadership of Iran at one of the darkest moments in the history of the Islamic Republic: following the death of Ayatollah Ali Khamenei in a joint United States–Israel attack, amid an open war that has devastated Iran’s infrastructure, shaken global energy markets, and placed your nation under extraordinary military, diplomatic, and psychological pressure. Reports by Reuters indicate that your appointment was driven by the Revolutionary Guard in March 2026, and since then, Iran has faced an escalation that shows no sign of abating.

I write this open letter not to lecture Iran, nor to diminish the historical burden your nation carries. I write it as a political warning: do not enter negotiations with the United States as if you are stepping into a neutral room.

In the modern history of the Middle East, Washington has rarely negotiated from a position of pure equality. It negotiates from atop accumulated pressure: sanctions, bombardment, financial isolation, intelligence operations, and the shaping of international narratives. This lesson is not theoretical—it is drawn from the long and bitter experience of the region.

Many across the Muslim world remember the “Highway of Death” in 1991 as a symbol of American brutality against Iraq. Historically, the details of that घटना are more complex than the slogans suggest. Yet its geopolitical lesson remains relevant: when Washington believes victory is not yet secure, the adversary is not treated as a partner in dignified peace, but as a target to be rendered incapable of resistance. In such a logic, retreat does not guarantee safety, and negotiation does not guarantee respect.

Today, Iran risks repeating a familiar mistake made by besieged nations: mistaking an offer of “resolution” from Washington as an exit, when it may in fact be the next phase of disarmament. According to Reuters, current U.S. proposals—discussed through Pakistani mediation—include ending the war, reopening the Strait of Hormuz, and addressing broader strategic issues. At the same time, several Gulf states are pushing for any settlement not merely to stop the fighting, but to permanently degrade Iran’s missile and drone capabilities.

This is the core danger, Mr. Khamenei.

The war may end—but Iran could emerge from it far weaker than when it entered. Many nations fall not when the first bombs are dropped, but when they misread the architecture of peace.

You now lead a nation under physical attack, economic pressure, and narrative reconstruction by its adversaries. Reports suggest that you have not yet appeared publicly since your appointment, fueling speculation and reflecting the gravity of the struggle within Iran’s power center. In such a moment, a single misreading of your opponent’s intentions could prove fatal.

Allow me, therefore, to present several direct warnings.

First: Never surrender Iran’s core leverage upfront.

If negotiations take place, Iran must not concede major strategic assets—whether nuclear stockpiles, sensitive facilities, missile defense architecture, or regional influence networks—without simultaneous, measurable, and enforceable reciprocity. Political promises without enforcement mechanisms are merely pauses before the next round of pressure.

The fact that Gulf states are already advocating permanent degradation of Iran’s capabilities demonstrates that this is not merely a peace table—it is potentially a table for restructuring regional power at Iran’s expense.

Second: Read sequencing, not rhetoric.

In coercive diplomacy, the central question is not what is promised, but who gives what first.

When does the ceasefire begin?
When are sanctions lifted?
When do inspections start?
Who verifies compliance?
Who can reimpose penalties?

States do not lose negotiations because they receive no promises—they lose because they misread sequencing. And Washington has a long history of exploiting such asymmetries.

Third: Do not turn Hormuz from leverage into justification for escalation.

The Strait of Hormuz is both Iran’s strength and its trap.

Disruptions there threaten roughly one-fifth of global oil and gas trade, driving price spikes and destabilizing energy-importing nations. At the same time, international pressure intensifies to restore maritime security.

If Iran overplays Hormuz as a coercive tool, Tehran may temporarily pressure Washington—but it also risks uniting Asia, Europe, and the Gulf behind a U.S.-led “normalization” agenda. A bargaining chip used without limits can become a legitimacy trap.

Fourth: Understand that Iran is not facing the United States alone.

This is not a bilateral duel.

Pakistan has emerged as a mediator.
China supports diplomatic efforts.
Gulf states are divided—some seek rapid de-escalation, others demand permanent weakening of Iran.
Global energy markets incentivize multiple actors to shape outcomes in their favor.

This means you are not confronting a single adversary—but a configuration of interests. And such configurations must be divided, not unified.

Fifth: Do not be intoxicated by the rhetoric of total resistance.

The temptation is understandable.

Your country is under bombardment.
Your father was killed in an attack.
Washington and Tel Aviv openly seek to reshape the region.

In such a moment, the language of absolute resistance feels natural. But state strategy cannot be written in anger alone.

Uncalibrated resistance can hand your adversaries political gifts: greater legitimacy for intervention, justification for expanded deployments, and silent approval from states that initially only sought energy stability.

Reports indicate that the Trump administration has openly discussed further options against Iran’s oil infrastructure, including Kharg Island.

There is a difference between strategic resistance and slogan-driven resistance.

The former preserves core capabilities while fragmenting the enemy.
The latter often unites the enemy.

Sixth: Protect Iran’s international legitimacy as fiercely as its military capacity.

In modern warfare, legitimacy is part of the weapons system.

If Iran presents itself as a state willing to accept fair de-escalation, uphold humanitarian corridors, and demand reciprocal mechanisms, the political cost for Washington and Tel Aviv rises.

But if Iran is perceived as holding the global economy hostage without restraint, international moral support will evaporate. Disruptions in Hormuz are already affecting Asian markets and expanding global anxiety far beyond the Middle East.

Mr. Khamenei,

I do not write this to ask Iran to submit.

On the contrary—I write so that Iran does not submit through mechanisms disguised as diplomacy.

History teaches us that great powers often arrive with two faces:
one hard, in the form of missiles;
one calm, in the form of peace proposals.

These are not opposites.
They are often parts of the same machine.

If you choose negotiation, enter it with full awareness that it is another battlefield.

Do not arrive as a defeated party seeking mercy.
Arrive as a state that understands the value of every bargaining chip it holds.

Do not surrender Iran’s strategic capabilities at the outset.
Do not trust promises without enforceable guarantees.
Do not be trapped in grand packages that bundle ceasefire, disarmament, inspection, and regional restructuring into a single framework.
Do not allow Iran’s adversaries to win twice: militarily on the battlefield, and politically at the negotiating table.

And yet, do not push Iran into total war that would legitimize permanent U.S. presence in the Gulf.

Hegemony does not collapse through loud declarations alone.
Sometimes it grows stronger when its opponents fail to distinguish courage from recklessness.

You inherit a wounded nation. Yet reports suggest Iran still retains substantial domestic support and a power structure that has not collapsed despite war pressure.

That means Iran is not finished.

Precisely because it is not finished, you must ensure it does not enter the next phase in a more fragile position.

Do not mistake pauses for peace.
Do not mistake mediation for neutrality.
Do not mistake proposals for guarantees.

In the Middle East, too often peace is written by those who first ensure their adversaries lose the ability to refuse.

If this warning must be distilled into a single sentence, it is this:

Negotiate if necessary—but never in a way that makes Iran easier to subjugate after the war ends.

Respectfully,

Rizal Haqiqi
Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)  UIN Sunan Ampel Surabaya – Researcher Kesatria Merah Jambu Foundation

A writer from a distant land who understands that empires rarely arrive only with warships—sometimes they arrive with negotiation drafts.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *