MonWnews.com, Jakarta – Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Pos Indonesia, Selasa (11/07/2023). Sonny T Danaparamita , Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, menyinggung soal bagaimana kesiapan PT Pos Indonesia sebagai mitra KPU terkait penaganan logistik pemilu tahun 2024.
Dalam paparannya, legislator asal Banyuwangi tersebut menyinggung soal PT Pos Indonesia yang persentasenya lebih banyak memunculkan success story soal proses distribusi vaksin dan sembako, namun tidak banyak memunculkan soal bagaimana success story soal proses distribusi logistik pemilu.
Padahal menurut Sonny, PT Pos Indonesia telah menjadi mitra KPU dalam urusan Logistik pemilu sejak tahun 2004, namun sayangnya mekanisme distribusi yang dilakukan PT Pos Indonesia untuk urusan logistik selama pemilu, termasuk kesiapan dan keamanannya belum dapat dijabarakan dengan baik.
“Sayangnya PT Pos Indonesia tidak menunjukan success story soal distribusi logistik pemilu. Contohnya misalnya Ketika tahun 2019 ada 6 juta pemilih tidak mendapat surat undangan atau surat undangnnya telat, apakah PT Pos juga menanamkan saham kesalahan atas kejadian itu,” ungkap Sonny.
Sonny pun menegaskan bahwa urusan logistik pemilu tidak bisa disepelekan, sebab soal logistik merupakan salah satu problem yang akan dihadapi pada pemilu 2024 mendatang, dan dalam hal ini Sonny tidak mendapatkan kejelasan dari PT Pos Indonesia bagaimana mempersiapkan pendistribusian logistik pemilu termasuk antisipasinya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Urusan logistik merupakan problem yang akan dihadapi kedepan disamping soal urusan lain seperti hoax, money politik, isu sara dan masalah masalah lain, tetapi saya tegaskan lagi urusan logistik menjadi penting. Dan Saya belum mendengar penjelasan PT Pos Indonesia soal kesiapan pendistribusian logistik pemilu ini, karena menurut UU Pemilu, Logistik pemilu itu banyak itemnya ada Surat suara, kota suara termasuk bilik suara nah saya butuh kejelasan soal itu,” tegasnya.
Selain menyoroti soal logistik pemilu, Sonny juga membahas soal properti atau gudang penyimpanan logistik pemilu yang dalam hal ini juga menjadi domain PT Pos Indoneisa, dimana Sonny meyakini bahwa data yang disampaikan PT Pos Indonesia yaitu terdapat 4500 kantor/Gudang untuk menyimpan logistik pemilu tidak akan sanggup untuk mengakomodir seluruh wilayah Indonesia
“Tadi Bapak menjelaskan ada 8 paket logistik yang nanti akan didistribusikan, kami juga tidak tahu bagaimana proses itu, tapi yang jelas kalau jumlah gudang penyimpanan yang disampaikan 4500 sementara Kecamatan yang ada diindonesia berjumlah 7000 dan jumlah Desa ada 83.000 lebih jadi bagaimana mengcovernya itu butuh penjelasan lebih lanjut,” ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyinggung soal keamanan gudang yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan logistik pemilu termasuk surat suara, sebab menurutnya hal tersebut merupakan isu yang rawan .
“Saya yakin soal pergudangan Ketika nanti logistik surat suara itu dikumpulkan itu butuh keamanan yang lebih, tadi bapak sampaikan untuk Gudang kita bisa pinjam di BUMN atau gudang swasta yang lain, tapi apakah KPU tidak membutuhkan keamanan yang lebih misalnya harus CCTV, karena setahu Saya ini soal rawan, nah untuk itu Saya butuh amankan sejak awal,” jelas Sonny. (ded)
