MonWnews.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DRP RI, Sonny T Danaparamita, mendorong Pihak PTPN Xll untuk memberikan fasilitas lahan relokasi kepada ratusan korban banjir bandang yang berada di kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut diungkapkan Sonny dalam agenda Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN di gedung Parlemen Senayan, Senin (05/12/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Sonny mengungkapkan, dirinya memberikan apresiasi atas upaya tanggap darurat yang telah dilakukan pihak BUMN dalam memberikan bantuan kepada korban banjir bandang di Kalibaru, Banyuwangi.
“Selaku anggota DPR RI dari Dapil Jatim lll, Saya memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas bantuan dan segala kegiatan sosial yang dilakukan oleh PTPN XII akibat banjir bandang di wilayah kecamatan Kalibaru,” ujarnya.
Namun disamping hal tersebut Sonny juga menyampaikan kondisi obyektif di lapangan yang dirinya peroleh ketika berkomunikasi dengan pemerintah daerah, DPRD, para steakholders, termasuk Nahdlatul Ulama, mengenai kondisi obyektif masyarakat korban Banjir Kalibaru satu bulan pasca terjadinya banjir bandang di Kalibar.
“Namun demikian saya juga perlu menyampaikan kondisi obyektif dari yang saya dapatkan dari seluruh steakholders (pemerintah daerah dan DPRD) NGO maupun masyarakat terdampak melalui berbagai komunikasi. Dimana Saya menilai, hingga hari ini masyarakat disana masih belum sepenuhnya normal, baik karena belum terbangunnya infrastruktur maupun perasaan was-was dari masyarakat jika banjir bandang kembali datang,” ungkap Sonny
Menurut Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI tersebut, rasa was-was dari masyarakat itu timbul dikarenakan masyarakat sendiri mengetahui bahwa banjir bandang yang terjadi bukan karena curah hujan yang tinggi (malam itu 338mm), namun juga akibat adanya pergantian tanaman dari tanaman keras (Kopi, Kakao dls) beralih ke tebu yang membuat hilangnya kekuatan tanah dalam menahan erosi, padahal berdasar catatan BMKG curah hujan yang lebih tinggi akan terjadi pada bulan Januari-Februari bisa hingga diatas (500mm).
Oleh sebab itu berdasar kondisi obyektif dan aspirasi dari masyarakat tersebut, Sonny mengusulkan beberapa hal pada Menteri BUMN, salah satunya meminta BUMN dapat lebih maksimal lagi dalam membantu perbaikan infrastruktur yang rusak, akibat banjir bandang.
Selain itu, terkait relokasi masyarakat yang terdampak banjir, Sonny meminta kementerian BUMN dapat melepaskan sebagian lahan HGU, dari PTPN XII dengan dasar hukum PP no 18 tahun 2021, tentang Hak pengelolahan, Hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran, pada pasal 31 yang mengatur terkait hapusnya HGU,sebab dilepaskan secara sukarela oleh pemengang Haknya atas jangka waktu yang tidak ditentukan.
“Saya pikir solusinya sederhana saja, masyarakat disana butuh tempat relokasi dan tanah yang dituju adalah milik PTPN XII, dan andai saja tanah tersebut diberikan secara ikhlas kepada masyarakat yang terdampak banjir kemarin, sangat bisa sekali, sebab dalam PP 18 tahun 2021 hal itu sangat dimungkinkan,” sambungnya.
Selian tentang upaya relokasi terhadap masyarakat yang terdampak banjir, Politisi PDI Perjuangan ini, juga menyinggung soal besarnya jumlah investasi pada IGG (Industri Gula Glanmore) dan PTPN XI yang ternyata tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar IGG maupun kebun PTPN XII.
“Terkait kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar kebun, saat ini mereka mengalami penurunan, sangat drastis menjadi 400-600 ribu perbulan, bahkan ada yang kehilangan mata pencariannya sama sekali, akibat adanya pergantian tanaman kebun dari Kopi, Kakao dls, ke tanaman tebu”
“Saya setuju bahwa swasembada gula harus diwujudkan tetapi hal itu harus selaras dengan kesejahteraan masyarakat yang itu juga tidak boleh dikesampingkan,” tegas Sonny.
Sonny juga menyampaikan, bahwa kementerian BUMN dapat melakukan berbagai cara, untuk menyiasati supaya tanaman tebu PTPN dapat lebih bermanfaat, salah satunya dengan melakukan, pengintegrasian, tanaman Tebu-Ternak sapi atau kambing, model integrasi ini bisa dilakukan misalnya kerjasama antara PTPN XII dengan PT Berdikari.
“Saya kira integrasi antara kebun dan ternak perlu dilakukan, misalkan PT Berdikari yang memiliki hewan Ruminansia, seperti sapi dan kambing bisa bekerjasama dengan pihak IGG dan PTPN agar limbah tebu yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan-hewan ternak tersebut,” Jelasnya.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan asal Banyuwangi ini juga menyampaikan jika dirinya mendukung penuh, upaya swasembada gula, karena memang hari ini pemerintah masih melakukan impor jutaan ton gula dari luar. Oleh sebab itu Sonny berharap agar IGG (Industri Gula Glanmore) yang dibangun dengan investasi besar harus mampu memiliki andil besar dalam upaya swasembada gula,
“Memang untuk mewujudkan swasembada gula memerlukan lahan yang cukup luas, namun saya harap juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan tebu IGG sebesar 900.000-1.200.000 ton dengan kebutuhan lahan sebesar 9000-10.000 h masih dapat dipenuhi, oleh lahan PTPN yang ada di Banyuwangi. Sebab berdasar SK Bupati Banyuwangi, PTPN XII memiliki lahan seluas 28.194,37 h dan yang memiliki izin untuk ditanami tebu sebesar 19.387.04 h,” jelasnya.
Sonny juga menyampaikan kepada Menteri agar pihak BUMN terkait penanaman tebu agar memperhatikan wilayah resapan air termasuk peraturan Menteri Pertanian no 53/Permentan/KB.110.10/2015 tentang pedoman penanaman tebu giling yang baik.
“Agar Pak Menteri juga memberikan atensi khusus kepada Industri Gula Glenmore, agar perusahaan ini membawa kebermanfaatan lebih maksimal bagi negara dan masyarakat,” pungkasnya. (ded)
