Monwnews.com, Jakarta – Komisi IV DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke peternakan dan usaha penggemukan sapi Hijrah Barokah Farm yang terletak di Desa Negasi, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (22/05/2025).
Kegiatan yang mengusung tema besar swasembada pangan ini dipimpin oleh Ahmad Yohan selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja, didampingi oleh sejumlah anggota Komisi IV DPR RI, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Karantina Indonesia, Direksi PT Berdikari, Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten Purwakarta, serta para peternak lokal.
Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Yohan memimpin dialog langsung dengan seluruh stake holder yang hadir. Beragam permasalahan, masukan, serta hal-hal yang menjadi penyebab Indonesia masih mengimpor daging sapi turut dibahas dalam dialog tersebut.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Hary Suhada, mengungkapkan bahwa saat ini banyak investor yang membutuhkan lahan untuk mendirikan peternakan. Namun, mereka menghadapi kendala terkait ketersediaan lokasi. Sebagai solusi, para investor mencoba menyewa lahan milik BUMN. Sayangnya, mereka menemui hambatan karena tarif sewa yang ditawarkan oleh pihak BUMN dinilai terlalu tinggi.
“Para investor mengatakan bahwa biaya sewa yang diajukan oleh BUMN terlalu tingi, sehingga tidak bisa masuk dalam kalkulasi bisnis mereka,” ujar Hary Suhada.
Senada dengan Hary Suhada, permasalahan para peternak untuk mencari lahan yang dapat digunakan untuk tempat peternakan juga disampaikan oleh perwakilan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.
Menanggapi persoalan yang kompleks tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat banyak lahan milik negara yang belum dikelola secara maksimal, atau bisa dikatakan sebagai lahan tidur.
Oleh karena itu, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso) ini mendorong seluruh stake holder untuk memanfaatkan lahan tidur agar dapat dijadikan lahan produktif, seperti untuk kegiatan peternakan.
“Sebelum di Komisi IV DPR RI, saya adalah anggota Komisi VI (DPR) yang mitranya adalah BUMN. Saya cukup mengerti ada banyak tanah-tanah milik BUMN yang saat ini posisinya ‘Idle’ (menganggur). Sayang kalau tanah dibiarkan terlantar. Kalaupun ada yang sudah disewa pihak lain, juga ada yang masih terlantar karena penyewanya sudah kehabisan uang buat bayar sewanya. Di Jawa Barat juga masih banyak, makanya beberapa bulan lalu Polda Jabar berhasil memanfaatkan ratusan ribu hektare lahan tidur yang ada di Jawa Barat. Dan saat ini masih banyak lahan-lahan tidur atau yang belum terkelola secara maksimal,” jelas Sonny.
Selain itu, Sonny juga mendorong PT Berdikari untuk lebih optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai BUMN peternakan, dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor produk hewan.
“Tentu kami sangat sedih jika BUMN peternakan tapi hanya punya sapi 200 ekor,” ujarnya dengan nada yang lirih.
Lebih lanjut, Sonny juga meminta Kementerian Pertanian untuk terus berkomitmen dalam memperkuat peternakan nasional.
Sonny menegaskan bahwa kedaulatan pangan nasional seharusnya bertumpu pada produksi dalam negeri, bukan terus bergantung pada impor yang bersifat instan. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, untuk segera mencari solusi alternatif guna meningkatkan produktivitas daging sapi lokal. Upaya tersebut meliputi perbaikan manajemen peternakan, pemberian pendampingan dan fasilitas kepada para peternak, peningkatan kualitas bibit dan pakan, serta pengembangan infrastruktur pendukung lainnya.
“Kementan harus bisa jemput bola. Peternak perlu difasilitasi lebih. Sudah terlalu lama peternak Indonesia tidak sejahtera,” tegas Sonny.
“Program vaksin gratis harus diperbesar skalanya. Terkait bibit ternak juga harus dapat dipersiapkan sebaik mungkin agar para peternak dapat memiliki ternak-ternak unggul dengan kualitas daging yang baik. Regulasi yang mengatur tentang biaya sewa juga harus disusun dengan tidak merugikan negara namun juga tidak memberatkan penyewa. Bagaimana para peternak punya bank pakan yang dapati memenuhi kebutuhan ternaknya jika biaya sewa lahan terlalu mahal,” pungkasnya. (ded)
