Monwnews.com, Di sebuah ruang diskusi virtual yang melintasi zona waktu antara Stanford dan Jakarta, Francis Fukuyama tampak tak lagi seoptimis tiga dekade silam. Pria yang pernah mengguncang dunia dengan maklumat “Akhir Sejarah” itu kini berbicara dengan nada yang lebih menyerupai seorang ahli patologi yang sedang membedah tubuh sebuah peradaban yang sedang sakit.

“Amerika Serikat sedang berada dalam periode kemunduran jangka panjang,” ujar Fukuyama dalam perbincangannya dengan Gita Wirjawan di kanal Endgame. Kalimat ini bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah lonceng kematian bagi tatanan dunia yang telah kita kenal sejak runtuhnya Tembok Berlin.
Pecahnya Cermin Identitas: Kristen vs Pencerahan
Inti dari kemunduran peradaban Barat, menurut Fukuyama, bukanlah serangan dari luar—bukan oleh Rusia yang agresif atau China yang sedang bangkit—melainkan oleh pembusukan dari dalam. Masalah utamanya adalah hilangnya konsensus tentang apa sebenarnya “Barat” itu.
Di Washington, terjadi pembelahan tajam yang bersifat eksistensial. Di satu sisi, kelompok konservatif sayap kanan mencoba menarik kembali definisi Barat ke akar primordialnya: sebuah Peradaban Kristen. Nama-nama seperti Marco Rubio dan JD Vance menjadi wajah dari upaya ini. Mereka ingin membungkus identitas Amerika dalam balutan religiusitas yang eksklusif.
Namun, Fukuyama secara tajam memberikan koreksi sejarah. “Peradaban Barat yang modern justru lahir sebagai reaksi atas kegagalan agama,” tuturnya. Ia merujuk pada Perang 150 Tahun di Eropa pasca-Reformasi Protestan yang memakan jutaan nyawa. Liberalisme lahir untuk menghentikan pertumpahan darah itu dengan menawarkan satu janji: negara tidak akan memaksakan satu agama pun kepada warganya.
Ketika Amerika hari ini—yang secara de facto sudah sangat plural dengan kehadiran komunitas Hindu, Muslim, hingga agnostik—dipaksa untuk kembali ke identitas “Negara Kristen,” maka yang terjadi adalah ledakan polarisasi. Inilah gejala pertama dekadensi: ketika sebuah bangsa tidak lagi sepakat mengenai siapa mereka, mereka tidak akan pernah sepakat mengenai apa yang harus mereka pertahankan di panggung dunia.
Populisme dan Runtuhnya “Rule of Law”
Jika liberalisme secara filosofis berarti kebebasan, secara institusional ia berarti pembatasan. Fukuyama menegaskan bahwa esensi liberalisme adalah constraint—pembatasan terhadap kekuasaan pemimpin melalui supremasi hukum (rule of law).
Namun, dalam satu dekade terakhir, kita menyaksikan munculnya para “demagog” yang mencoba merobek pembatas tersebut. Di bawah gelombang populisme, hukum dianggap sebagai penghalang kehendak rakyat yang dipersonifikasi oleh sang pemimpin. Penyerangan terhadap media, pelemahan lembaga peradilan, dan pengabaian terhadap prosedur birokrasi bukan lagi anomali, melainkan strategi politik yang sistematis.
Fukuyama melihat kemiripan pola antara apa yang terjadi di Amerika dengan fenomena di Rusia, Venezuela, atau Iran. Bedanya, ketika hal ini terjadi di jantung peradaban Barat, dampaknya bersifat global. Amerika kehilangan “otoritas moral.” Bagaimana Washington bisa menceramahi dunia tentang demokrasi jika di rumahnya sendiri, transisi kekuasaan dan independensi hukum terus digugat oleh elite politiknya?
Ekonomi Zero-Sum dan Luka Globalisasi
Secara ekonomi, Barat sedang dihantui oleh hantu yang mereka ciptakan sendiri: globalisasi yang tak terkendali. Fukuyama mengakui kebenaran teori Adam Smith tentang perdagangan internasional yang saling menguntungkan (positive-sum game). Namun, ia mencatat satu cacat besar dalam implementasinya.
“Globalisasi menciptakan kemakmuran bagi negara secara agregat, tetapi ia menciptakan luka yang dalam bagi kelas pekerja di negara-negara maju,” jelasnya. Pekerjaan manufaktur yang berpindah ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja murah telah meninggalkan lubang menganga di struktur sosial Barat.
Sentimen ini kemudian dikapitalisasi oleh gerakan nasionalis-populis untuk mengubah narasi ekonomi dunia menjadi zero-sum game—permainan di mana kemenangan satu pihak berarti kekalahan pihak lain. Retorika “America First” adalah manifestasi dari penarikan diri Barat dari tanggung jawab mengelola sistem ekonomi global. Akibatnya, institusi multilateral seperti WTO kini layu sebelum berkembang, meninggalkan dunia dalam ketidakpastian proteksionisme.
Geopolitik Tanpa Payung: Realisme Abad ke-19
Dampak paling mengerikan dari kemunduran Amerika adalah runtuhnya “kepercayaan internasional.” Selama era Perang Dingin hingga awal milenium, stabilitas dunia bergantung pada apa yang disebut Fukuyama sebagai “Payung Nuklir” dan jaminan keamanan Amerika.
Jepang, Jerman, dan Korea Selatan tidak membuat senjata nuklir bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena mereka percaya Washington akan hadir jika mereka diserang. Namun, di bawah kepemimpinan yang impulsif dan unilateralistik, kepercayaan itu menguap. “Siapa yang bisa menjamin Amerika akan mengorbankan Los Angeles demi melindungi Tokyo?” tanya Fukuyama retoris.
Hilangnya kredibilitas ini mendorong dunia kembali ke era “Realisme” ala abad ke-19, di mana setiap negara harus bertarung demi kelangsungan hidupnya sendiri. Fenomena ini menjelaskan mengapa rezim seperti Korea Utara merasa memiliki senjata nuklir adalah pilihan yang sangat rasional. Tanpa hukum internasional yang berwibawa, senjata nuklir adalah satu-satunya asuransi nyawa bagi kedaulatan sebuah rezim.
Dari Timur Tengah ke Asia: Kekosongan Kuasa
Analisis Fukuyama juga menelaah kegagalan intervensi militer Barat di Timur Tengah. Ambisi untuk “mengekspor demokrasi” lewat laras senapan di Irak dan Afghanistan terbukti menjadi bencana strategis. Hal ini tidak hanya menguras kas negara, tetapi juga menghancurkan citra liberalisme sebagai sistem yang membawa kedamaian.
Di sisi lain, China menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kekacauan ini. Ketika Amerika sibuk dengan perang tak berujung dan pertikaian domestik, Beijing menawarkan model alternatif: pembangunan tanpa liberalisme, ketertiban tanpa demokrasi.
Fukuyama menyoroti kemiripan posisi antara kelompok kanan Amerika saat ini dengan posisi China. Keduanya kini tampak sepakat bahwa nilai-nilai universal (hak asasi manusia, kebebasan sipil) adalah beban yang mengganggu kepentingan nasional. “Trumpisme dalam banyak hal adalah posisi China: ‘Kami urus urusan kami, jangan campuri urusan kalian’,” kata Fukuyama. Ini adalah pengkhianatan terbesar terhadap idealisme Barat yang pernah dicita-citakan di masa lalu.
Pesan bagi Kekuatan Menengah: Agensi adalah Kunci
Bagi negara-negara seperti Indonesia, analisis Fukuyama adalah peringatan keras. Kita tidak bisa lagi bersembunyi di bawah ketiak satu kekuatan besar. Dunia yang akan datang adalah dunia yang “berantakan” (messy), di mana kerja sama antar-negara kekuatan menengah (middle powers) menjadi krusial.
Fukuyama menyarankan agar negara-negara ini membangun solidaritas internal dan regional. Jika ASEAN tidak bisa solid, jika Timur Tengah tetap terjebak dalam konflik sektarian, mereka hanya akan menjadi pion dalam papan catur yang semakin tidak teratur. Agensi—kemampuan untuk menentukan nasib sendiri tanpa bergantung pada patronase Barat—bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan hidup.
Penutup: Menanti Moderasi di Ujung Senjakala
Francis Fukuyama menutup telaahnya dengan satu kata kunci: Moderasi. Kemunduran Barat, menurutnya, adalah hasil dari ekstremisme—baik ekstremisme pasar, ekstremisme identitas, maupun ekstremisme dalam penggunaan kekuatan militer.
Amerika Serikat sedang menghadapi “ujian sejarah.” Apakah mereka mampu melakukan reformasi domestik, memulihkan persatuan nasional, dan kembali ke prinsip-prinsip liberalisme Pencerahan yang inklusif? Ataukah mereka akan terus terjun bebas dalam spiral kebencian internal?
Di Stanford, sang profesor mungkin tak lagi berani meramalkan akhir sejarah. Sejarah, ternyata, tidak pernah berakhir; ia hanya berpindah tangan, seringkali dengan cara yang menyakitkan. Dan bagi kita yang menyaksikan dari jauh, senjakala di Barat ini adalah undangan untuk mulai menulis narasi kita sendiri, di tengah dunia yang tak lagi memiliki kompas tunggal.












