Monwnews.com, Sijunjung – Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Nagari Kamang Tahun Anggaran 2025 di gelar di aula Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Rabu (02/09/2024).
Hadir di Kegiatan Bupati Sijunjung diwakili Asisten dua sekdakab DPKD PUPR Serta OPD, 6 Anggota DPRD dapil Sijunjung, tiga Camat Kamang Baru, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah SD, SMP, MTs. SMK, SMA, Pj Wali Nagari Kamang beserta Perangkat Lembaga Nagari Kamang serta Kepala. Jorong Kawasan di Nagari Kamang.
Asrijal, S.H., Camat Kamang Baru menyampaikan selamat datang kepada seluruh pemangku Kepentingan dalam acara Musrembang Nagari Kamang, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Kamang Baru.
Pj Wali Nagari Kamang Mardalius S.Sos., Menyampaikan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun Anggaran 2025 Nagari Kamang dirancang kurang lebih sebesar 4 milyar rupiah akan dibelanjakan untuk kebutuhan fisik maupun nonfisik yang akan di alokasikan di seluruh jorong di Nagari Kamang.
Bupati Sijunjung yang diwakili asisten dua setdakab Muhardilis didampingi oleh Endi Nasir Kepala BPKD dan Asrijal, S.H., Camat Kamang Baru menyampaikan Prioritas Pembangunan Fokus Pembangunan di Kabupaten Sijunjung meliputi:
- Penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
- Penguatan tata kelola sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas petani berbasis Iptek terapan kontenporer dan inovasi berbasis kearifan lokal
- Penguatan produktivitas dan hilirisasi sektor strategis daerah berbasis agroteknologi didukung meningkatnya realisasi investasi industri pengolahan
- Penguatan peran IKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui Inovasi produk yang berdaya saing.
- Penguatan Integrasi usaha mikro dengan sektor strategis non pertanian melalui pelatihan berfokus inovasi produk dan permasaran
- Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi, dan pendidikan kewirausahaan
- Penguatan tata kelola koperasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia koperasi
- Penguatan transformasi pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi dan kearifan lokal yang didukung sarana dan prasana yang memadai
- Penguatan inovasi produk dan pemasaran ekonomi kreatif melalui peningatan kompetensi sumber daya manusia dalam industri kreatif
- Penguatan tata kelola perdagangan melalui peningkatan kualitas sistem berbasis digitalisasi dan ketersediaaan sarana prasarana sesuai NSPK
- Penguatan tata kelola perdagangan barang kebutuhan pokok melalui operasi pasar secara efektif dan tepat sasaran
- Penguatan tata kelola investasi yang efektif melalui peningkatan kualitas promosi investasi dan pemberian insentif secara proporsional
- Penguatan tata kelola dan ekosistem digital melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat secara efektif
- Penguatan tata kelola perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja berbasis kearifan lokal
- Penguatan partisipasi angkatan kerja perempuan melalui pemberdayaan berbasis kearifan lokal
- Penguatan tata kelola Inovasi daerah secara terstruktur dan efektif berbasis Iptek.
- Penguatan tata kelola daya saing daerah melalui peningkatan kualitas ketersediaan kebutuhan fundamental, penguat efisiensi dan inovasi
- Penguatan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang produktif dan berkarakter
- Penguatan transformasi layanan kesehatan dasar secara efe-ktif dan merata berbasis kearifan lokal
- Penguatan aksi konvergensi stunting dan keluarga berisiko stunting secara efektif dan kolaboratif berbasis rencana aksi yang terintegratif
- Penguatan transformasi sistem pendidikan untuk meningkatkan akses, kualitas dan mutu berbasis karakter dan kearifan lokal
- Penguatan keterampilan masyarakat berbasis pendidikan vokasi secara efektif dan inklusi
- Penguatan program perlindungan sosial melalui strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegratif berbasis kearifan lokal
- Peningkatan jumlah kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui pembiayaan kolaboratif
- Peningkatan kualitas kaum disabilitas untuk memperoleh kesempatan kerja yang ramah lingkungan
Ketahanan pangan
- Penguatan tata kelola ketahanan pangan melalui peningkatan kapasitas SDM petani berbasis teknologi, terjaminnya ketersediaan pangan dan menjaga ketersediaan lahan pertanian
- Pengembangan pertanian berbasis pangan lokal yang berkelanjutan
Pemantapan infrastruktur wilayah dan dasar yang merata
- Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan dasar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah berwawasan ramah lingkungan
- Penguatan tata kelola layanan akses air minum dan sanitasi yang aman melalui penguatan kapasitas SDM dan penyediaan sarana prasana yang memadai.
- Penguatan tata kelola perumahan dan kawasan permukiman melalui peningkatan kualitas ketersediaan data yang akurat dan pembangunan rumah layak huni serta pengembangan skema pembangunan public housing dan kelembagaan pembangunan
- Pengembangan kapasitas ketersediaan air baku melalui pemanfaatan sumber air baku dan perluasan jaringan sumber air minum
- Pengembangan energi listrik melalui peningkatan kualitas koordinasi dengan pihak penyedia
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- Penguatan tata kelola perlindungan lingkungan hidup melalui peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan pengembangan instrumen kebijakan
- Pelestarian sumber daya alam berbasis riset, teknologi dan inovasi berlandaskan Rencana Tata Ruang Wilayah secara terintegratif.
- Penguatan tata kelola pengelolaan sampah melalui peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan sarana prasarana persampahan yang terpadu serta pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah serta limbah
- Penguatan tata kelola kualitas tutupan lahan melalui pengembangan dan penelitian keanekaragaman hayati berbasis riset dasar dan terapan serta pengolahan data yang valid
- Penguatan tata kelola kebencanaan melalui penerapan kebijakan pengelolaan risiko bencana serta peningkatan kesiapsiagaan dini dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana
Pemantapan ketahanan sosial dan budaya
- Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga
- Penguatan kebijakan keberpihakan gender melalui penerapan pemberdayaan perempuan dibidang kesehatan, pendidikan inklusi, kewirausahaan, politik dan kesetaraan yang inklusif
- Penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat yang harmonis berlandaskan religius dan adat istiadat yang kuat
- Penguatan tata kelola perlindungan khusus anak melalui mengimplementasikan kebijakan lokal yang mendukung hak-hak sipil dan kebebasan anak, meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dasar dan, menyelenggarakan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang kreatif, serta memperkuat sistem perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan di tingkat lokal
- Penguatan tata kelola penyelesaian tindak pidana secara kolaborasi antar instansi pemerintah
- Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat
- Penguatan tata kelola pelestarian warisan budaya berbasis kearifan lokal melalui penerapan fondasi kebijakan dan implementasi kebijakan bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya secara efektif
- Penguatan transformasi tata kelola pemerintahan yang terintegratif dan kolaboratif berbasis digitalisasi
- Penguatan kerjasama antar instansi untuk meningkatkan kualitas regulasi pemerintah daerah.
- Penguatan kelembagaan yang tepat fungsi sesuai kebutuhan daerah.
- Penguatan employer branding birokrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Penguatan tata kelola SPBE melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan penyediaan sarana prasana yang memadai ke seluruh unit kerja
- Penguatan tata kelola pelayanan publik melalui peningkatan proses bisnis dan kapasitas SDM yang berkualitas serta peningkatan sarana prasarana sesuai dengan NSPK
- Penguatan tugas dan fungsi DPRD melalui peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam penyusunan Perda yang berkualitas
- Penguatan tata kelola kerja sama daerah melalui perluasan jaringan kerja sama secara menguntungkan
- Penguatan tata kelola promosi dan mutasi pegawai untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem merit dan pembeian sanksi hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan
Peningkatan kapasitas fiskal daerah
- Penguatan tata kelola pemungutan pajak daerah melalui profesionalisme manajemen dan SDM serta pengembangan database berbasis digitalisasi layanan pajak daerah
- Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan
- Penguatan tata kelola BUMD yang bernilai ekonomis berorientasi profit (gus)
