Monwnews.com, Yang sedang bertengkar bukan cuma seorang presiden dan seorang paus. Yang sedang dipertarungkan adalah hak untuk mendefinisikan Tuhan, perang, dan peradaban di abad ketika imperium merasa tak perlu lagi meminta maaf.
Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada perang: perang yang merasa dirinya suci. Itulah yang membuat bentrokan terbuka antara Donald Trump dan Paus Leo XIV terasa lebih besar daripada sekadar polemik antartokoh. Dalam beberapa hari terakhir, Trump kembali menyerang Paus Leo karena kritik paus itu terhadap perang Iran dan kebijakan imigrasinya, sementara Leo justru menegaskan bahwa ia akan terus berbicara melawan perang dan memperingatkan bahaya demokrasi yang kehilangan fondasi moralnya. Konflik ini pecah setelah perang AS-Israel melawan Iran sejak 28 Februari 2026 memicu serangan balasan, korban massal, dan pengungsian besar-besaran. 
Di sinilah pangkal persoalan itu: Trump tidak sedang sekadar membela satu keputusan strategis, dan Leo tidak sedang sekadar mengucapkan seruan damai yang generik. Yang terjadi adalah benturan dua tata bahasa politik. Trump berbicara dalam bahasa kekuasaan: ancaman harus dihancurkan, musuh harus dipatahkan, keamanan nasional adalah moralitas tertinggi. Leo berbicara dalam bahasa yang nyaris terdengar asing bagi geopolitik kontemporer: batas, martabat manusia, kebijaksanaan, dan dosa ketika Tuhan dipanggil untuk merestui darah. Ketika Reuters melaporkan Leo memperingatkan bahaya “majoritarian tyranny” dan dominasi elite ekonomi-teknologi, ia sesungguhnya sedang menunjuk penyakit politik yang lebih dalam daripada perang Iran itu sendiri: demokrasi yang berubah menjadi mesin legal untuk melegitimasi kebrutalan. 
Trump menjawab dengan gaya khas penguasa populis yang tak tahan diaudit secara moral. Ia menyebut Leo lemah, buruk dalam urusan luar negeri, dan tak memahami ancaman Iran. Dalam laporan-laporan media, ia juga memposting lalu menghapus gambar AI bernuansa Kristologis yang memicu kecaman luas, bahkan dari kalangan konservatif. Gestur ini penting bukan karena ia konyol, melainkan karena ia mengungkap sesuatu yang telanjang: agama bagi politik Trump bukan koreksi terhadap kekuasaan, melainkan gudang simbol untuk dipinjam demi kepentingan kuasa. Pada titik itu, kita tidak lagi berbicara tentang religiositas politik. Kita berbicara tentang pembajakan agama oleh ego negara. 
Di Barat, ini sebetulnya cerita lama dengan kostum baru. Sejarah Eropa pernah diguncang oleh Investiture Controversy, pertarungan antara Paus Gregorius VII dan Henry IV tentang siapa yang berhak mengangkat pejabat gereja. Konflik itu memuncak pada “jalan ke Canossa” pada 1077, ketika Henry IV datang merendahkan diri kepada paus. Simbolismenya terang: ada masa ketika takhta masih bisa dipermalukan oleh altar, ketika kekuasaan dunia masih harus berhadapan dengan otoritas moral. Britannica mencatat benturan Gregory VII dan Henry IV menjadi poros dari krisis investitur, dan peristiwa Canossa menjadi lambang kuatnya kedudukan paus dalam menundukkan klaim politik raja. 
Tetapi dunia Trump bukan dunia Canossa. Di abad ke-21, yang dipermalukan justru moralitas itu sendiri. Paus tidak lagi memiliki instrumen untuk menjatuhkan penguasa; sebaliknya, penguasa merasa sah menghina paus di ruang publik dan memperlakukan keberatan etik sebagai gangguan terhadap agenda keamanan. Di sinilah letak perubahan historis yang besar: dulu konflik gereja-negara menyangkut siapa yang lebih tinggi dalam hierarki legitimasi; sekarang konflik itu berubah menjadi kompetisi kebisingan. Paus hanyalah satu suara di tengah pasar histeria media, sementara negara datang dengan senjata, algoritma, dan propaganda. Justru karena itu, suara paus hari ini menjadi lebih subversif: ia tak lagi memerintah, tetapi mengganggu normalisasi dusta. 
Abad ke-20 memberi pelajaran lain. Paus Pius XI lewat Mit brennender Sorge mengutuk rasisme dan penyembahan negara absolut pada 1937. Britannica dan dokumen Vatikan menunjukkan ensiklik itu diarahkan kepada Gereja di Jerman dan menolak teori ras serta pendewaan negara yang melampaui martabat manusia. Intinya sederhana tetapi radikal: manusia tidak memperoleh martabatnya dari negara. Negara, betapapun kuat, tidak berhak mengorbankan manusia demi ideologi. Ini relevan karena gejala yang dilawan Pius XI muncul lagi hari ini, hanya dalam bentuk yang lebih licin. Negara modern tidak perlu lagi mendirikan totalitarianisme resmi untuk menggantikan Tuhan. Cukup dengan mengawinkan nasionalisme, rasa takut, dan simbol agama, lalu menjual perang sebagai kewajiban moral. 
Trump berdiri tepat di garis itu. Ia mewakili bentuk teologi politik yang kasar: negara sebagai penyelamat, pemimpin sebagai figur terpilih sejarah, musuh sebagai ancaman apokaliptik, dan kekerasan sebagai sakramen keamanan. Dalam kerangka semacam ini, Iran tidak lagi hadir sebagai negara kompleks dengan sejarah, kalkulasi regional, elite beragam, dan logika pertahanannya sendiri. Iran dipadatkan menjadi simbol mutlak kejahatan yang memaksa seluruh keberatan moral disingkirkan. Ketika Trump mengulang bahwa Iran tak boleh memiliki bom nuklir, itu bukan sekadar posisi kebijakan. Itu mantra legitimasi: sederhanakan ancaman, potong konteks, dan biarkan publik menerima bahwa apa pun yang dilakukan Washington akan tampak sah selama disebut pencegahan. 
Masalahnya, geopolitik tidak pernah sesederhana slogan Gedung Putih. Reuters mencatat Iran membantah mengejar senjata nuklir dan tetap menjadi anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, sementara Amerika Serikat dan Israel memiliki arsenal nuklir. Fakta ini tidak menghapus problem Iran, tetapi cukup untuk membongkar moralitas ganda yang menopang tatanan global. Senjata pamungkas menjadi “ancaman eksistensial” bila berada di tangan lawan, tetapi menjadi “stabilitas” bila berada di tangan sekutu. Dalam sistem seperti ini, etika tidak ditentukan oleh prinsip, melainkan oleh posisi dalam orbit imperium. Hukum internasional berhenti menjadi norma universal dan berubah menjadi bahasa administrasi bagi pemenang. 
Sejak Revolusi 1979, Washington membutuhkan Iran bukan hanya sebagai rival, melainkan sebagai musuh permanen. Musuh permanen selalu berguna bagi imperium: ia membenarkan anggaran militer, pangkalan, aliansi, sanksi, operasi intelijen, dan domestikasi rasa takut di dalam negeri. Itulah sebabnya konflik Iran tak pernah benar-benar hanya tentang Iran. Ia adalah panggung tempat Amerika memperbarui narasi tentang dirinya sebagai penjaga dunia. Ketika perang meletus pada 28 Februari dan memicu korban ribuan orang serta pengungsian jutaan jiwa, yang bergerak bukan hanya misil dan drone, tetapi juga mesin pembenaran moral imperium: bahwa pembantaian dapat menjadi tindakan preventif jika pelakunya mengklaim diri sebagai penjaga peradaban. 
Di titik ini Paus Leo XIV menjadi berbahaya, justru karena ia tak punya alat koersif. AP melaporkan ia mengecam “delusion of omnipotence” yang menggerakkan perang AS-Israel terhadap Iran dan menolak penggunaan Tuhan untuk membenarkan konflik. Reuters juga mencatat bahwa sesudah diserang Trump, Leo tetap menegaskan komitmennya untuk bersuara melawan perang. Inilah jenis ancaman yang paling dibenci imperium: bukan tank, bukan embargo, melainkan delegitimasi moral. Amerika modern nyaris tak pernah berperang tanpa kisah. Ia selalu memerlukan narasi bahwa kekerasannya berbeda, bahwa bomnya lebih beradab, bahwa intervensinya punya tujuan luhur. Leo memotong kisah itu dari akarnya. Ia berkata, secara tersirat tetapi keras, bahwa Tuhan tidak dapat dipakai sebagai juru bicara rudal. 
Di sini serangan Trump menjadi sangat dapat dibaca. Ia tidak menanggapi Leo dengan diskusi tentang teori perang adil, hukum humaniter, atau teologi politik. Ia memilih delegitimasi personal. Leo dijadikan sosok lemah, naif, terseret “kaum kiri radikal,” dan diminta tidak ikut campur. JD Vance bahkan menyarankan Vatikan sebaiknya “stick to matters of morality,” sebuah ironi yang nyaris sempurna: seolah perang, kematian sipil, dan ancaman pemusnahan bukan urusan moral. Pola ini khas populisme kontemporer. Jika lawan memiliki otoritas moral yang mengganggu, jangan jawab argumennya. Turunkan wibawanya sampai ia tampak sekadar pemain partisan lain dalam sirkus politik. 
Persis di sini instrumentalitas agama bekerja paling vulgar. Agama diterima selama ia memberkati negara; begitu ia mengadili negara, ia diminta diam. Salib boleh dipakai untuk kampanye, kitab suci boleh dikutip untuk pidato, citra Yesus boleh diparodikan untuk memompa basis, tetapi paus tidak boleh mengingatkan bahwa darah manusia tak boleh dikelola sebagai kalkulus strategi. Ini bukan iman. Ini kolonisasi agama oleh kekuasaan. Tuhan diubah menjadi konsultan humas kebijakan luar negeri. Injil tidak lagi dibaca sebagai koreksi atas hasrat dominasi, melainkan sebagai stok simbol untuk memberi aura suci pada proyek geopolitik. 
Kasus ini juga membuka pecahnya perang saudara ideologis di tubuh Barat sendiri. Huntington mungkin berguna untuk menjelaskan benturan nilai, tetapi konflik Trump–Leo bukan terutama benturan “Barat versus Islam.” Ini benturan antara dua konsep tentang Barat itu sendiri. Yang satu masih ingin mempertahankan klaim bahwa kekuasaan harus dibatasi etika universal. Yang lain telah mantap percaya bahwa etika hanya berguna sejauh melayani strategi. Leo, yang adalah paus pertama kelahiran Amerika Serikat, membuat benturan ini semakin telak. Ia bukan “orang luar” yang tak paham Amerika. Ia lahir dari tanah yang sama, tetapi menolak penyembahan terhadap negara sebagai mesias. Karena itu kritiknya terdengar seperti dakwaan dari dalam rumah sendiri. 
Di titik inilah Václav Havel menjadi relevan. The Power of the Powerless—esai yang ditulis Havel pada 1978 dan kemudian diterbitkan luas dalam bahasa Inggris pada 1985—menjelaskan bagaimana rezim modern bertahan melalui ritus kebohongan yang dipaksa tampak normal. Ketika seseorang berhenti ikut dalam ritus itu, ia menciptakan gangguan yang lebih kuat daripada yang tampak. Paus Leo sedang melakukan hal serupa. Ia menolak ikut mengulang dusta bahwa pemboman dapat dibersihkan oleh kata “keamanan,” atau bahwa ancaman negara kuat otomatis lebih bermoral daripada ancaman negara lemah. Havel membantu kita melihat bahwa kekuasaan moral Leo justru terletak pada ketiadaan alat paksanya: ia hidup dari kemampuan berkata tidak terhadap kebohongan yang telah dinormalisasi. 
Tetapi kita juga tak boleh romantis. Gereja punya sejarah panjang kompromi terhadap kekuasaan, dan Vatikan bukan institusi yang kebal dari politik. Karena itu yang penting bukan menyanjung paus secara sentimental, melainkan membaca fungsi historis dari suara moral di tengah dunia yang makin mabuk kekuasaan. Leo mungkin tidak akan menghentikan perang. Ia tidak bisa memaksa Pentagon atau menahan pasar minyak. Namun ia dapat melakukan sesuatu yang langka pada zaman ini: menolak memberi absolusi. Dalam peradaban yang dipenuhi pengeras suara negara, satu suara yang menolak menjadi chaplain imperium menjadi penting justru karena ia mengingatkan bahwa masih ada batas yang tak boleh dilewati. 
Di situlah persoalan terbesar dunia hari ini. Bukan sekadar kurangnya perdamaian, melainkan surplus kekuasaan yang tak mau lagi diaudit oleh etika. Trump hanyalah bentuk paling kasar dari penyakit yang lebih luas. Ia menampilkan dengan vulgar apa yang selama bertahun-tahun dikerjakan banyak elite global dengan bahasa lebih halus: menjadikan agama sebagai stempel, menjadikan hukum sebagai alat, dan menjadikan perang sebagai administrasi teknis. Yang berubah hanya gaya. Dulu imperium berbicara dengan diplomasi. Sekarang ia menulis dengan huruf kapital, meme, dan gambar AI. Tetapi substansinya sama: dominasi ingin tetap tampil sebagai kewajiban moral. 
Karena itu, perang kata Trump dan Paus Leo XIV bukan insiden pinggiran. Ia adalah alarm. Ia menunjukkan bahwa peradaban modern sedang mendekati titik berbahaya ketika kekuasaan tidak lagi merasa perlu menyembunyikan penistaan etisnya. Gedung Putih bisa meminjam simbol Kristus, menertawakan otoritas paus, dan tetap menuntut dunia percaya bahwa ia bertindak demi keselamatan bersama. Itu bukan sekadar kemunafikan. Itu fase baru barbarisme: barbarisme yang fasih berbicara tentang peradaban. 
Pada akhirnya, pertanyaan yang dibuka konflik ini sederhana tetapi menentukan: apakah kekuatan akan terus mendefinisikan kebenaran, atau masih ada keberanian untuk mengatakan bahwa kebenaran harus membatasi kekuatan? Trump menawarkan jawaban imperium: keamanan dulu, moral nanti; kemenangan dulu, manusia belakangan. Leo menawarkan jawaban yang tampak lemah tetapi jauh lebih sulit: tanpa batas etik, kekuatan hanyalah jalan cepat menuju kehancuran. Dalam dunia yang memuja efektivitas, jawaban kedua terdengar tidak praktis. Tetapi sejarah terlalu panjang untuk tidak mengetahui satu hal: peradaban tidak runtuh karena kekurangan kuasa. Ia runtuh ketika kuasa kehilangan malu, lalu memanggil Tuhan untuk merayakan hilangnya malu itu. 
