Monwnews.com, Ketika sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale merilis Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita pada April 2026, mereka tentu paham bahwa karya mereka akan menuai kontroversi. Yang mungkin tidak mereka duga adalah bagaimana film dokumenter sepanjang 95 menit itu justru berubah menjadi cermin yang memantulkan pertarungan ideologis yang jauh lebih besar: pertarungan tentang siapa yang berhak mendefinisikan realitas Papua, dan untuk kepentingan siapa definisi itu dioperasikan. Di permukaan, Pesta Babi berkisah tentang perlawanan masyarakat adat di Papua Selatan melawan proyek strategis nasional yang diklaim akan mendeforestasi 2,5 juta hektar hutan. Di kedalaman yang tidak kasat mata, ia adalah instrumen perception warfare—perang persepsi—yang disusun secara sistematis untuk mendelegitimasi kehadiran negara di tanah Papua, membuka ruang bagi penetrasi kepentingan asing, dan mengamankan agenda ekonomi global yang sesungguhnya tidak berpihak pada rakyat Papua itu sendiri.
Kita perlu membaca Pesta Babi bukan semata sebagai karya jurnalistik, melainkan sebagai manuver geopolitik yang dibungkus estetika sinematik. Untuk itu, diperlukan pembacaan dingin terhadap arsitektur naratif, jaringan produksi, serta konstelasi kepentingan global yang menjadi konteks kehadirannya.
Anatomi Sebuah Propaganda Modern
Hal pertama yang harus dicatat adalah pilihan bingkai naratif film ini. Subjudul “Kolonialisme di Zaman Kita” bukan sekadar metafora—ia adalah vonis politik yang ditempatkan secara eksplisit. Dalam kerangka ini, negara Indonesia bukan entitas yang sah membangun tanah airnya sendiri, melainkan kekuatan asing yang menjajah. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan—yang mencakup pembangunan industri biodiesel sawit dan bioetanol tebu untuk ketahanan pangan dan energi—direduksi menjadi “salah satu upaya deforestasi terbesar dalam sejarah modern dunia.” Masyarakat adat ditempatkan sebagai korban absolut, sementara negara sebagai pelaku tunggal perampasan.
Reduksionisme ini bukan kelemahan naratif; ia adalah strategi. Sebagaimana diidentifikasi oleh Anggota DPR Fraksi Gerindra Azis Subekti, film ini bekerja melalui metode ABC: Affective, Behavioral, Cognitive. Pertama, sentuh emosi penonton melalui visual penderitaan dan kehancuran lingkungan. Kedua, dorong mobilisasi opini dan tindakan kolektif. Ketiga, tanamkan kerangka berpikir bahwa setiap pembangunan negara di Papua adalah kolonialisme baru. “Dalam dunia modern,” ujar Azis, “propaganda hadir lebih halus melalui dokumenter yang tampak humanis, melalui potongan penderitaan yang emosional, lalu secara perlahan membentuk kesimpulan politik tertentu di dalam pikiran publik.”
Apa yang tidak ditampilkan Pesta Babi sama pentingnya dengan apa yang ditampilkan. Film ini memilih untuk tidak memberikan ruang bagi suara masyarakat Papua yang membutuhkan akses jalan agar distribusi logistik lebih mudah, sekolah yang layak untuk pendidikan anak-anak, rumah sakit untuk pelayanan kesehatan, atau kesempatan ekonomi untuk hidup lebih sejahtera. Tidak ada satu pun wawancara dengan warga Asmat yang harus berjalan puluhan kilometer mencapai puskesmas, atau petani di pedalaman yang hasil panennya membusuk karena ketiadaan infrastruktur. Narasi monolitik “negara versus masyarakat adat” ini secara aktif membentuk realitas yang sesuai dengan agenda politik tertentu, dan secara sistematis menghapus kompleksitas.
Di sinilah letak kekerasan epistemik Pesta Babi: ia merampas hak masyarakat Papua untuk memiliki narasi yang beragam tentang diri mereka sendiri. Dengan membingkai seluruh pembangunan sebagai ancaman, film ini justru mempertahankan status quo keterisolasian yang selama puluhan tahun menjadi realitas pahit bagi banyak komunitas Papua. Jika setiap pembangunan selalu dicurigai dan ditolak mentah-mentah, maka yang paling dirugikan adalah rakyat Papua sendiri—sebagaimana tepat diutarakan oleh utas media sosial @Ndons_Back yang memicu perdebatan publik. “Papua bukan hanya tentang konflik dan perdebatan politik,” tulisnya, “tetapi juga tentang masyarakat yang membutuhkan kehadiran negara.”
Jaringan di Balik Layar
Siapa sebenarnya yang berbicara melalui Pesta Babi? Untuk menjawabnya, kita perlu memetakan jaringan produksi film ini. Rumah produksi WatchDoc, yang didirikan Dandhy Laksono, adalah aktor utama. Laksono bukan pendatang baru dalam ekosistem dokumenter oposisional. Sebelumnya ia terlibat dalam Sexy Killers (2019) yang mengkritik industri batu bara dan secara spesifik menyerang figur politik tertentu, serta Dirty Vote (2024) yang menyoroti kecurangan pemilu. Polanya konsisten: produksi karya yang beririsan langsung dengan momentum politik nasional.
Namun, yang lebih signifikan adalah koalisi di belakangnya. Pesta Babi diproduksi dengan melibatkan Greenpeace, Yayasan Bentala Pusaka, Jubi.id, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan LBH Papua Merauke. Ini bukan sekadar daftar kolaborator; ini adalah peta kekuatan advokasi transnasional dengan agenda spesifik.
Greenpeace, organisasi lingkungan yang berkantor pusat di Amsterdam, memiliki sejarah panjang mengkampanyekan moratorium sawit dan menentang proyek-proyek infrastruktur di negara berkembang. Keterlibatannya dalam Pesta Babi merupakan perluasan medan pertempuran melawan sawit Indonesia ke ranah naratif dan persepsi publik. Kampanye anti-sawit global telah lama diidentifikasi sebagai bentuk perang ekonomi terselubung. Ketika Uni Eropa melalui Renewable Energy Directive (RED) II membatasi impor minyak sawit dengan dalih keberlanjutan, di baliknya terdapat kepentingan proteksionis untuk melindungi industri minyak nabati domestik Eropa—rapeseed, bunga matahari—dari kompetisi sawit Indonesia yang lebih efisien dan murah. Pesta Babi menyediakan justifikasi naratif bagi kampanye ini: menggambarkan pembukaan lahan sawit di Papua sebagai kejahatan ekologis, dan dengan demikian memperkuat argumen untuk menutup pasar bagi produk Indonesia.
Lalu ada Jubi.id, media online berbasis di Papua yang dikenal memiliki kedekatan dengan gerakan pro-kemerdekaan. Keterlibatan Jubi.id menegaskan bahwa film ini bukan proyek jurnalistik independen yang steril dari agenda separatis, melainkan bagian dari ekosistem media yang memiliki afiliasi ideologis dengan gerakan yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Dalam konteks ini, Pesta Babi menyediakan amunisi naratif bagi upaya internasionalisasi isu Papua—sebuah strategi yang ditempuh gerakan separatis setelah perjuangan bersenjata gagal mendapatkan dukungan satu pun negara anggota PBB.
Kepentingan Geopolitik di Pasifik
Mengapa Papua, dan mengapa sekarang? Jawabannya terletak pada konstelasi geopolitik Pasifik Selatan yang sedang memanas. Kawasan ini telah menjadi arena persaingan sengit antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Australia dalam memperebutkan pengaruh. Tiongkok, melalui Belt and Road Initiative dan diplomasi chequebook, meningkatkan kehadiran ekonominya di Kepulauan Solomon, Fiji, dan Vanuatu. Bagi Indonesia, Papua adalah “masa depan Indonesia di kawasan Pasifik dalam konteks geopolitik maupun geoekonomi dan geostrategis,” sebagaimana ditegaskan dalam laporan yang diterima Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kerangka ini, melemahkan kehadiran negara Indonesia di Papua berarti membuka ruang bagi penetrasi kekuatan asing. Narasi “kolonialisme Indonesia di Papua” yang diproduksi Pesta Babi—dan kemudian disirkulasikan melalui pemutaran di Sydney, Australia, serta pra-peluncuran di Selandia Baru—bekerja untuk menciptakan kondisi diskursif yang kondusif bagi intervensi internasional. Pola ini bukan hal baru. Di berbagai belahan dunia, film dokumenter, laporan HAM, dan kampanye media digunakan sebagai instrumen untuk menggalang tekanan terhadap pemerintah target.
Yang perlu dicatat adalah momentum perilisan film ini: April 2026, tepat ketika percepatan PSN di Papua Selatan mulai menunjukkan hasil konkret dan tensi geopolitik di Pasifik meningkat. Ini bukan kebetulan. Pesta Babi dapat dibaca sebagai upaya menciptakan wedge issue yang membelah koalisi politik nasional dan mengalihkan perhatian dari agenda pembangunan yang lebih besar.
Paradoks Aktivisme Transnasional
Ada ironi mendalam yang perlu dikemukakan di sini. Organisasi seperti Greenpeace, yang berkantor pusat di Amsterdam—ibu kota negara yang pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun—kini memposisikan diri sebagai pembela masyarakat adat Papua melawan “kolonialisme” Indonesia. Sebuah LSM dari bekas negara kolonial mengajari negara pasca-kolonial tentang bagaimana seharusnya memperlakukan wilayahnya sendiri. Ini adalah paradoks yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Lebih jauh, solusi implisit yang ditawarkan oleh aktivisme semacam ini adalah mempertahankan status quo ante: hutan tetap utuh, proyek dihentikan, masyarakat adat dibiarkan hidup dalam “kearifan lokal” mereka. Ini adalah romantisme berbahaya yang menempatkan masyarakat Papua dalam etalase museum antropologis—boleh dikagumi dari jauh oleh para aktivis kota dan donor internasional, tetapi tidak boleh berkembang, tidak boleh terhubung dengan ekonomi modern, tidak boleh menikmati standar hidup yang lebih baik. Ini adalah imperialisme gaya baru: imperialisme naratif yang memutuskan bahwa masyarakat adat harus tetap “autentik” sesuai definisi yang ditetapkan oleh pihak luar.
Sementara itu, di lapangan, realitas statistik berbicara lain. Kemiskinan di Papua Selatan mencapai 19,26 persen. Angka kematian bayi menyentuh 34,49 per 1.000 kelahiran hidup. Indeks Pembangunan Manusia di wilayah seperti Asmat masih jauh tertinggal. Apakah “mempertahankan hutan” akan menyelesaikan masalah ini? Atau justru kehadiran negara melalui pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan yang dibutuhkan?
Pertanyaan yang lebih tajam: cui bono? Siapa yang diuntungkan jika PSN di Papua Selatan terhambat? Pertama, negara-negara produsen minyak nabati kompetitor yang akan menghadapi lebih sedikit kompetisi dari sawit Indonesia. Kedua, kekuatan ekonomi asing yang ingin mempertahankan ketergantungan Indonesia pada impor pangan. Ketiga, jaringan ekonomi ilegal—illegal logging, perdagangan satwa, dan sebagainya—yang selama ini menikmati keuntungan dari keterisolasian dan lemahnya penegakan hukum di Papua. Narasi yang melemahkan legitimasi negara justru memperkuat aktor-aktor yang diuntungkan oleh ketiadaan kontrol negara yang efektif.
Pilihan yang Tidak Dibahas: Freeport dan Kontradiksi Kapitalisme Global
Menarik untuk dicermati apa yang tidak menjadi fokus kritik Pesta Babi. Selama 56 tahun, PT Freeport Indonesia mengoperasikan tambang Grasberg—salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia, dengan cadangan 1,3 miliar ton bijih. Aktivis lingkungan dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) secara eksplisit menyebut perpanjangan izin Freeport sebagai “kolonialisme permanen.” Namun, Pesta Babi memilih untuk tidak menyoroti Freeport dengan intensitas yang sama, melainkan mengarahkan tembakan utamanya pada PSN perkebunan—proyek nasional yang digerakkan oleh negara Indonesia sendiri.
Mengapa? Jawabannya mungkin terletak pada konfigurasi kepentingan geoekonomi yang lebih kompleks. Freeport adalah perusahaan Amerika yang operasinya di Papua juga merupakan bagian dari kehadiran strategis AS di kawasan. Menyerang Freeport secara langsung berarti menantang kepentingan negara adidaya yang menjadi donor utama bagi banyak LSM transnasional. Sebaliknya, menyerang PSN perkebunan lebih aman secara politik dan lebih selaras dengan kampanye global melawan sawit. Di sinilah letak selektivitas moral yang problematis: “kolonialisme” dikecam ketika dilakukan oleh negara Indonesia, tetapi didiamkan ketika dilakukan oleh korporasi multinasional dari negara maju.
Kedaulatan Naratif sebagai Pertahanan Nasional
Menghadapi perception warfare semacam ini, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan respons defensif—pembubaran paksa, pelarangan, atau sensor. Tindakan represif semacam itu, sebagaimana diakui sendiri oleh Dandhy Laksono, justru menjadi katalis yang melipatgandakan permintaan pemutaran. “Makin ditekan akan makin kami perpanjang musim nobarnya,” ujarnya. Respons semacam ini justru memberi validasi bagi narasi yang dibangun film tersebut.
Yang diperlukan adalah narrative counter-offensive: membangun kedaulatan naratif (narrative sovereignty) tentang Papua. Kedaulatan naratif berarti memastikan bahwa cerita tentang Papua tidak dimonopoli oleh aktor-aktor transnasional dengan agenda tersembunyi. Ini berarti memberdayakan suara-suara otentik dari Papua: masyarakat yang mendapat manfaat dari pembangunan, komunitas yang menginginkan kehadiran negara yang lebih kuat, anak-anak Papua yang bersekolah di sekolah yang dibangun negara.
Ini bukan berarti menutup ruang kritik. Pembangunan di Papua memang bisa menimbulkan dampak negatif yang harus dikelola: konflik lahan, kerusakan lingkungan, marginalisasi masyarakat adat. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proyek dilakukan secara transparan, dengan keterlibatan masyarakat adat sebagai subjek—bukan sekadar objek—dan dengan standar lingkungan yang ketat. Kritik yang konstruktif harus diterima, dan pelanggaran harus ditindak. Namun, kritik yang konstruktif berbeda secara fundamental dengan propaganda yang membingkai seluruh kehadiran negara sebagai inheren jahat.
Pembangunan sebagai Keharusan Moral
Pada akhirnya, perdebatan tentang Pesta Babi adalah perdebatan ideologis tentang hakikat pembangunan dan peran negara. Film ini beroperasi dalam kerangka ideologis yang memandang pembangunan yang digerakkan negara sebagai inheren problematik, eksploitatif, dan kolonial. Ini adalah kerangka yang berakar pada tradisi post-kolonial dan post-development di akademi Barat—yang mengabaikan realitas bahwa bagi banyak masyarakat di negara berkembang, pembangunan adalah kebutuhan material yang mendesak, bukan sekadar konstruksi diskursif.
Indonesia harus berani menegaskan posisi ideologisnya: bahwa pembangunan di Papua adalah keharusan moral, bukan sekadar proyek ekonomi. Pembangunan adalah wujud kehadiran negara untuk memenuhi amanat konstitusi: memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menolak pembangunan atas nama “perlindungan masyarakat adat” sama artinya dengan mengutuk masyarakat Papua untuk tetap hidup dalam keterisolasian, kemiskinan, dan ketertinggalan—sementara para aktivis dan donor internasional menikmati kenyamanan hidup di kota-kota maju.
Pertanyaan yang harus diajukan bukanlah “apakah pembangunan di Papua adalah kolonialisme?”—sebuah pertanyaan tendensius yang sudah mengandung vonis dalam rumusannya. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah: pembangunan seperti apa yang dikehendaki oleh rakyat Papua, dan bagaimana memastikan bahwa pembangunan itu berpihak pada mereka, bukan pada kepentingan asing yang bersembunyi di balik topeng aktivisme?
Untuk menjawabnya, Indonesia perlu mendengarkan suara rakyat Papua secara lebih saksama. Bukan suara yang dikurasi oleh LSM transnasional, bukan suara yang difilter oleh jaringan separatis, melainkan suara otentik dari kampung-kampung, dari puskesmas-puskesmas, dari sekolah-sekolah, dari pasar-pasar tradisional. Dari sanalah jawaban sesungguhnya akan muncul. Dan jawaban itu, kemungkinan besar, akan sangat berbeda dari narasi tunggal yang dipropagandakan oleh Pesta Babi.
Penutup: Melampaui Kontroversi
Pesta Babi telah memantik perdebatan nasional yang penting. Namun, perdebatan ini tidak boleh berhenti pada polemik tentang kebebasan berekspresi versus keamanan nasional. Ia harus didorong lebih dalam: ke ranah ideologi, ke ranah kepentingan geopolitik dan geoekonomi yang bermain di balik layar, ke ranah pertanyaan fundamental tentang masa depan Papua dalam Republik Indonesia.
Film ini adalah produk dari sebuah ekosistem hibrid yang mempertemukan aktivisme transnasional, kepentingan proteksionis negara maju, jaringan separatis lokal, dan model bisnis dokumenter oposisional. Masing-masing memiliki kepentingannya sendiri, tetapi mereka bertemu dalam satu titik: kebutuhan untuk melemahkan legitimasi kehadiran negara Indonesia di Papua. Kepentingan-kepentingan ini mungkin tidak selalu terkoordinasi secara formal, tetapi mereka membentuk alignment of interests yang efeknya sangat nyata.
Menghadapi ini, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar langkah-langkah keamanan. Indonesia membutuhkan strategi ideologis yang kokoh, yang berani menegaskan bahwa pembangunan di Papua adalah bagian dari perjuangan melawan warisan kolonialisme sesungguhnya—kolonialisme yang membuat Papua tertinggal selama berabad-abad, kolonialisme yang membuat masyarakat Papua terpinggirkan di tanahnya sendiri. Paradoks sejarah perlu dikemukakan dengan lantang: justru narasi “anti-kolonialisme” yang dipropagandakan oleh Pesta Babi dan jaringannya itulah yang berpotensi melanggengkan bentuk baru ketergantungan dan ketertinggalan—ketergantungan pada donor asing, pada agenda LSM transnasional, pada kepentingan ekonomi global yang tidak pernah benar-benar memihak rakyat Papua.
Jalan ke depan bukanlah menghentikan pembangunan, melainkan memastikan bahwa pembangunan itu dilakukan secara benar, adil, dan partisipatif. Jalan ke depan bukanlah menolak kehadiran negara, melainkan memperkuat kehadiran negara yang melayani, melindungi, dan memberdayakan. Jalan ke depan bukanlah mendengarkan narasi tunggal dari mereka yang berbicara atas nama rakyat Papua, melainkan memberdayakan rakyat Papua untuk berbicara dengan suara mereka sendiri—dengan segala kompleksitas, keragaman, dan aspirasinya.
Inilah sesungguhnya makna kemerdekaan yang sejati: bukan keterisolasian yang diromantisasi, melainkan kapasitas untuk menentukan nasib sendiri, di atas tanah sendiri, dalam naungan kedaulatan nasional yang dipertahankan dengan segenap daya. Pesta Babi, dengan segala kontroversinya, telah memberi kita pelajaran berharga tentang betapa mahalnya harga sebuah narasi—dan betapa pentingnya kita menjaga kedaulatan atas cerita tentang diri kita sendiri.
