Monwnews.com, Perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel tidak cuma menyingkap rapuhnya pasar minyak dan dangkalnya moral diplomasi global. Ia juga menguji apakah Indonesia masih sanggup membaca dunia dengan akal sehat. Jika Gus Dur masih hidup, ia agaknya tidak akan meminta Prabowo sekadar bersikap. Ia akan meminta Presiden bertindak.
Di tengah langit Timur Tengah yang kembali merah oleh misil, dunia sekali lagi terjebak pada kebiasaan buruknya sendiri: menyederhanakan tragedi menjadi slogan. Iran dipotret sebagai benteng suci perlawanan. Amerika Serikat dan Israel memotret diri sebagai penjaga keamanan. Pasar memotret perang sebagai risiko pasokan. Para diplomat memotret semuanya sebagai “keprihatinan mendalam”. Dan publik global, seperti biasa, dibelah oleh dua fanatisme yang sama miskinnya: fanatisme yang membenarkan semua pemboman atas nama stabilitas, dan fanatisme yang mensucikan semua balasan atas nama perlawanan.
Dalam kebisingan seperti itu, Abdurrahman Wahid justru terasa paling relevan. Bukan karena ia memberi jawaban sederhana, melainkan karena ia menolak semua jawaban sederhana. Dalam dua esainya tentang Iran—Khomeini dan Beberapa Pertanyaan pada 1979 dan Iran yang Tidak Saya Lihat pada 1981—Gus Dur menunjukkan sesuatu yang hingga kini gagal dipahami banyak analis, aktivis, bahkan pemimpin: Iran bukan poster. Iran adalah arena. Ia bukan monolit. Ia adalah pergulatan antara moralitas, kekuasaan, simbol agama, faksi politik, organisasi massa, dan kepentingan internasional.
Itulah sebabnya membaca Iran dengan mata Gus Dur jauh lebih berguna daripada membaca Iran dengan mata propaganda.
Dalam tulisan 1979, Gus Dur memotret Ayatullah Khomeini sebagai tokoh yang melahirkan kesan yang saling bertentangan. Ia bisa dilihat sebagai simbol kebebasan dari despotisme Shah, tetapi juga sebagai lambang teokrasi yang menakutkan. Ia tampak sebagai pembela keadilan sosial, tetapi juga berisiko jatuh pada pengaturan moral yang represif. Gus Dur menolak penghakiman buru-buru. Ia tidak ingin memuji terlalu cepat, tetapi juga menolak mengutuk terlalu dini.
Dua tahun kemudian, ia memperdalam pembacaan itu. Dalam Iran yang Tidak Saya Lihat, Gus Dur tidak lagi berhenti pada figur Khomeini. Ia masuk ke isi mesin. Ia melihat bahwa politik Iran pascarevolusi bukan sekadar “Islam menang”, melainkan perebutan legitimasi antara kaum mullah, Partai Republik Islam, intelektual Muslim idealis, kelompok moderat seperti Bani Sadr dan Bazargan, kelompok kiri, kaum profesional, serta unsur-unsur sosial yang lebih luas. Ia menunjukkan bahwa minoritas yang aktif bisa menguasai panggung justru karena mayoritas lain pasif. Ia melihat bahwa karisma revolusi bisa dibajak oleh kelompok yang paling terorganisasi. Ia bahkan menyebut Khomeini sebagai “pemain akrobat” yang berusaha menyeimbangkan banyak unsur, tetapi terancam menjadi tangkapan faksi yang lebih keras.
Pembacaan ini sangat penting hari ini. Sebab perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel yang sedang berlangsung kembali membuktikan bahwa negara tidak pernah sesederhana pidato para pemimpinnya. Reuters melaporkan pada 2 April 2026 bahwa setelah Donald Trump menegaskan operasi terhadap Iran akan terus berlanjut selama beberapa minggu, harga minyak melonjak tajam—Brent naik sekitar 7,6 persen hingga lebih dari US$108 per barel, sementara WTI naik sekitar 7,1 persen—karena pasar menilai tak ada sinyal de-eskalasi yang meyakinkan. AP juga melaporkan lalu lintas melalui Selat Hormuz merosot tajam, memukul rantai pasok energi dan memperbesar kecemasan global.
Tetapi di balik angka-angka itu, ada persoalan yang lebih besar daripada harga minyak: bangkrutnya moral tata dunia.
Perang ini menunjukkan bahwa yang disebut “hukum internasional” terlalu sering bekerja seperti hak istimewa. Ada negara yang boleh mengebom dan menyebutnya pertahanan diri. Ada negara yang bila membalas, langsung dicap ancaman terhadap peradaban. Ada kekuatan besar yang dapat mengobarkan perang, mengguncang pasar energi, memaksa negara-negara lain menanggung inflasi dan tekanan fiskal, lalu tetap berdiri di podium moral sebagai penjaga keteraturan. Reuters mencatat bahwa pemerintah-pemerintah Asia kini harus menghabiskan miliaran dolar untuk meredam guncangan harga energi, termasuk lewat subsidi dan langkah fiskal. Negara-negara importir seperti Indonesia praktis dipaksa membayar tagihan dari perang yang tidak mereka pilih.
Gus Dur pasti akan mencium kemunafikan ini. Ia akan tahu bahwa dunia sedang dipaksa menerima satu kebohongan besar: bahwa kekerasan tertentu boleh dianggap sah hanya karena dilakukan oleh pihak yang menguasai definisi keamanan. Di sinilah tata dunia modern tampak paling telanjang. Ia bukan tatanan hukum, melainkan tatanan izin. Bukan perdamaian yang diatur bersama, melainkan hak khusus untuk menentukan siapa yang boleh melanggar tanpa dihukum.
Namun keunggulan Gus Dur adalah ia tidak pernah berhenti pada kecaman terhadap Barat. Ia juga tidak akan menelan mentah-mentah romantisme anti-Barat. Dalam pikirannya, musuh akal sehat bukan hanya imperialisme, melainkan juga kebiasaan mengubah semua perlawanan menjadi suci. Itu sebabnya ia membaca Iran dengan begitu hati-hati. Ia tahu bahwa revolusi yang lahir atas nama martabat dapat berubah menjadi alat dominasi baru. Ia tahu bahwa agama yang masuk ke ruang politik bisa menjadi energi pembebasan, tetapi juga dapat berubah menjadi lisensi penyeragaman. Ia tahu bahwa minoritas yang militan, bila berhasil memonopoli simbol revolusi, dapat menyandera bangsa atas nama keselamatan bangsa itu sendiri.
Itulah sebabnya tulisan-tulisan Gus Dur tentang Iran sesungguhnya tidak sedang berbicara tentang Iran semata. Ia sedang berbicara tentang hubungan paling tua dan paling berbahaya dalam sejarah politik: hubungan antara moralitas dan kekuasaan. Kapan moral menjadi sumber keadilan, dan kapan ia menjadi alat kontrol? Kapan agama memberi tenaga pembebasan, dan kapan ia menjadi pagar kawat bagi pikiran? Kapan revolusi melahirkan rakyat, dan kapan ia justru melahirkan penjaga gerbang baru yang lebih keras?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah benar-benar selesai di Iran. Dan kini, dalam perang yang kian melebar, semuanya muncul kembali dalam bentuk yang lebih kasar. AP melaporkan bahwa di tengah konflik, Iran memperketat tindakan keras terhadap pihak-pihak yang dituduh membantu musuh, menunjukkan bagaimana perang eksternal sering memperkuat logika negara-keamanan di dalam negeri. Ini sejalan dengan intuisi Gus Dur sejak awal: ketika sebuah rezim hidup dalam keadaan darurat, kelompok yang paling terorganisasi dan paling militan hampir selalu mendapat keuntungan politik.
Dari sini kita bisa membayangkan dengan cukup masuk akal apa yang akan dilakukan Gus Dur jika ia masih hidup hari ini. Ia tidak akan berdiri di kubu Washington. Ia juga tidak akan menjelma juru bicara resmi Teheran. Ia akan memilih posisi yang lebih sulit: menolak agresi, menolak standar ganda Amerika Serikat dan Israel, tetapi sekaligus menolak pembekuan nalar yang memaksa semua orang menganggap kebijakan Iran selalu benar hanya karena Iran sedang diserang. Gus Dur akan berdiri pada prinsip bahwa solidaritas tidak identik dengan ketulian moral.
Dan justru dari situ ia akan memandang Indonesia.
Masalah terbesar Indonesia hari ini bukan ketiadaan prinsip, melainkan kelemahan menerjemahkan prinsip menjadi strategi. Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia tetap bebas aktif dan nonblok. Pemerintah juga menekankan pentingnya perdamaian Timur Tengah serta stabilitas pasokan global, termasuk dalam pertemuan tingkat tinggi dengan Korea Selatan pada awal April 2026. Semua itu benar sebagai landasan. Tetapi dalam situasi dunia yang sedang meledak, prinsip tanpa langkah hanya akan menjadi etiket diplomatik.
Jika Gus Dur masih hidup, saya kira ia akan berbicara kepada Prabowo dengan nada yang tidak nyaman. Ia mungkin akan mengatakan bahwa “bebas aktif” tidak boleh turun derajat menjadi sopan santun netral. Bebas aktif bukan seni berdiam di tengah sambil berharap tak ada yang tersinggung. Ia adalah keberanian untuk tidak menjadi satelit siapa pun, sekaligus keberanian untuk bertindak ketika dua kekuatan besar sama-sama mengancam keteraturan dunia.
Gus Dur agaknya akan menyampaikan setidaknya lima hal.
Pertama, kepada Prabowo ia akan berkata: jangan biarkan Indonesia menjadi penonton yang fasih. Indonesia terlalu besar untuk sekadar mengeluarkan pernyataan keprihatinan, tetapi akan terlalu kecil bila hanya berlagak besar tanpa instrumen. Indonesia harus mendorong inisiatif de-eskalasi yang konkret bersama negara-negara nonblok, negara-negara Muslim yang masih punya akses ke semua pihak, dan kekuatan-kekuatan menengah yang berkepentingan menjaga jalur energi global. Ketika lebih dari 30 negara kini bergerak membahas keamanan Hormuz dan respons terhadap perang, absennya inisiatif Indonesia yang menonjol justru menunjukkan kelemahan imajinasi strategis.
Kedua, Gus Dur akan mengingatkan bahwa perang ini bukan cuma krisis diplomatik, melainkan krisis geoekonomi. Negara seperti Indonesia, yang masih sangat rentan terhadap lonjakan harga energi, tidak boleh hanya bereaksi lewat subsidi. Reuters melaporkan negara-negara Asia menggelontorkan dana besar untuk meredam guncangan harga minyak; itu berarti setiap rudal yang jatuh di Teluk bisa menjelma menjadi tekanan APBN, inflasi, dan keresahan domestik di Jakarta. Maka membaca perang tidak cukup dengan kaca mata Kementerian Luar Negeri; ia juga harus dibaca oleh perencana fiskal, sektor energi, dan pembuat kebijakan industri.
Ketiga, ia akan meminta Prabowo menolak bahasa moral yang selektif. Jika Indonesia mengecam agresi, kecaman itu harus berlaku konsisten, tak peduli siapa pelakunya. Jika Indonesia membela warga sipil, pembelaan itu tidak boleh berhenti ketika pelakunya adalah sekutu kekuatan besar. Inilah titik penting dalam warisan Gus Dur: keberanian untuk menolak kemunafikan, termasuk kemunafikan yang dibungkus jargon stabilitas.
Keempat, Gus Dur mungkin akan memperingatkan Prabowo agar tidak terlalu mempersonalisasi diplomasi. Dalam masa damai, faktor personal pemimpin mungkin masih bisa dipuja sebagai keluwesan. Tetapi dalam masa perang, personalisasi yang berlebihan dapat membuat negara kehilangan kedalaman institusinya. Kajian RSIS pada Maret 2026 menyoroti kecenderungan diplomasi Indonesia yang makin dipengaruhi gaya personal dan kalkulasi politik elite. Gus Dur, yang selalu curiga pada pembajakan simbol dan dominasi lingkaran sempit, pasti akan meminta agar institusi, bukan sekadar panggung, diperkuat.
Kelima, ia akan menolak normalisasi perang permanen atas nama stabilitas energi. Ini poin yang paling keras. Dunia hari ini seperti diminta menerima satu formula busuk: biarkan Timur Tengah terus menyala, asal tanker tetap berjalan dan harga kembali tenang. Bagi Gus Dur, formula seperti ini bukan realisme; itu kebrutalan yang sudah kehilangan malu. Politik luar negeri Indonesia yang bermartabat seharusnya berani mengatakan bahwa stabilitas tidak sah bila dibangun di atas pemboman tanpa akhir.
Dalam arti itu, Gus Dur akan menagih Prabowo bukan sekadar keberpihakan moral, tetapi keberanian strategis. Ia akan menuntut agar Indonesia menjadi dirinya sendiri: bukan juru bicara blok Barat, bukan pengeras suara blok anti-Barat, melainkan negara yang sanggup mengawinkan prinsip, kepentingan nasional, dan inisiatif diplomatik yang nyata.
Tentu ada yang akan berkata: itu terlalu idealis. Tetapi sejarah justru menunjukkan yang lebih berbahaya adalah pragmatisme kosong. Negara yang hanya pandai menyesuaikan diri pada arus besar tanpa arah akhirnya hanya akan menjadi pengikut yang membayar mahal. Dalam krisis energi global, pengikut membayar lewat subsidi. Dalam krisis geopolitik, pengikut membayar lewat hilangnya kedaulatan kebijakan. Dalam krisis moral, pengikut membayar lewat kebiasaan diam ketika seharusnya bicara.
Di sinilah Gus Dur menjadi penting, bukan sekadar sebagai tokoh masa lalu, tetapi sebagai metode berpikir. Ia mengajarkan bahwa membaca dunia memerlukan keberanian menerima kerumitan. Kita harus sanggup membedakan solidaritas dari fanatisme, perlawanan dari pembajakan simbol, agama sebagai energi moral dari agama sebagai pagar kekuasaan. Kita harus sanggup menolak dua kebohongan sekaligus: kebohongan bahwa pemboman dapat melahirkan ketertiban, dan kebohongan bahwa setiap rezim yang melawan Barat otomatis membela kebebasan.
Jika Gus Dur masih hidup, ia mungkin akan menutup nasihatnya kepada Prabowo dengan kalimat yang sederhana tetapi berat: jangan biarkan Indonesia kelihatan waras, tetapi bertindak lemah. Dalam dunia yang diatur oleh misil, minyak, dan moral ganda, kewarasan yang tidak menjadi kebijakan hanya akan jadi hiasan.
Dan justru di situlah ujian Indonesia hari ini. Apakah kita mau tetap nyaman menjadi negara yang pandai mengutip Pembukaan UUD 1945, tetapi enggan mengambil inisiatif ketika ketertiban dunia diguncang di depan mata? Atau kita berani mengubah amanat konstitusi—kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial—menjadi strategi yang benar-benar hidup?
Gus Dur, agaknya, sudah memberi jawabannya sejak lama. Ia tidak pernah mengajarkan kita untuk memilih kubu dengan malas. Ia mengajarkan kita untuk berpikir merdeka. Dan dalam zaman seperti sekarang, itu mungkin bentuk keberanian yang paling langka.
