Oleh: Bismo Pratonggopati – Budayawan
Monwnews.com, Ada negeri-negeri yang dihancurkan dengan tank. Ada yang dipatahkan dengan embargo. Ada pula yang dibunuh lebih halus: bukan dengan dihapus dari peta, melainkan dengan dibiarkan tetap bernama negara sementara fungsi-fungsi strategisnya dipindahkan ke tempat lain. Tulisan Abdurrahman Wahid tahun 1982, “Maka Dibagilah Fungsi Tandingan,” sesungguhnya berbicara tentang bentuk kematian politik yang paling licin itu. Lebanon, dalam pembacaan Gus Dur, tidak hanya remuk karena perang saudara. Ia remuk karena sesudah remuk, dunia Arab tidak sungguh-sungguh memulihkannya. Mereka justru membagi perannya: fungsi politik ke tangan lain, fungsi finansial ke simpul lain, fungsi kultural ke panggung lain. Yang tersisa hanyalah tubuh negara yang masih bernapas, tetapi tak lagi menjadi pusat sejarah.
Empat puluh empat tahun kemudian, esai itu terasa seperti nubuat yang datang terlalu dini. Lebanon pada Maret 2026 kembali berada di tepi keruntuhan. Perang antara Israel dan Hezbollah, yang terhubung dengan eskalasi lebih luas antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran, telah memperdalam retakan sektarian di Lebanon, memaksa lebih dari satu juta orang mengungsi, dan menghidupkan kembali pertanyaan lama: apakah Lebanon masih sebuah negara, atau hanya arena tempat kekuatan lain menyelesaikan tagihannya? Reuters melaporkan bahwa pemerintahan Presiden Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam bahkan telah melangkah lebih keras terhadap Hezbollah, termasuk melarang sayap militernya, membuka pembicaraan dengan Israel, dan mengusir duta besar Iran—langkah yang menunjukkan bukan stabilitas, melainkan perang terbuka tentang siapa yang sebenarnya berdaulat di Beirut. 
Di sinilah kecerdasan Gus Dur tampak luar biasa. Ia tidak membaca Lebanon hanya sebagai republik kecil yang malang. Ia membaca Lebanon sebagai fungsi. Sebelum hancur, Lebanon adalah simpul pluralisme Arab: ruang bagi modal, intelektual, seni, perbankan, media, pengasingan politik, dan eksperimen budaya. Beirut bukan sekadar ibu kota; ia adalah katup pelepas tekanan Dunia Arab. Ketika Mesir terlalu dominan, ketika ideologi Pan-Arabisme Nasser terlalu menakutkan bagi monarki-monarki Arab, ketika kapital transnasional membutuhkan pelabuhan yang lebih lentur, Lebanon tampil sebagai tandingan. Bukan karena ia kuat, melainkan karena ia berguna.
Itu inti paling tajam dari esai Gus Dur: negara kecil bisa menjadi sangat penting bukan karena kekuatan kerasnya, tetapi karena ia memegang fungsi tandingan terhadap potensi hegemoni negara besar. Dalam konteks 1982, negara besar itu adalah Mesir. Dalam konteks 2026, rumusnya lebih rumit: bukan lagi satu Mesir yang mendominasi, melainkan satu kawasan yang fungsi-fungsinya telah tercerai-berai ke Teluk, ke mediator-mediator baru, ke milisi, ke pasar energi, bahkan ke koridor pelayaran dan pangkalan militer. Yang hilang bukan cuma pusat. Yang hilang adalah keseimbangan.
Karena itu, tragedi Lebanon hari ini tidak cukup dijelaskan dengan bahasa klise: “konflik sektarian”, “krisis negara”, atau “perang proksi”. Semua itu benar, tetapi kurang dalam. Yang sebenarnya terjadi adalah pembusukan fungsi kedaulatan. Negara Lebanon tetap berdiri secara formal—punya bendera, kursi di PBB, kabinet, bank sentral, dan paspor—tetapi banyak fungsi yang seharusnya menjadi inti negara justru diperebutkan oleh aktor lain: Hezbollah memegang bagian dari fungsi koersif; Iran ingin memegang fungsi patronase strategis; Israel ingin menentukan geografi keamanan di selatan Lebanon; negara-negara Arab lain menghitung Lebanon terutama sebagai variabel dalam keseimbangan regional; sementara lembaga internasional datang membawa bahasa rekonstruksi setelah kehancuran terlanjur diproduksi.
Dan kehancuran itu nyata. Bank Dunia pada 2025 memperkirakan kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi Lebanon mencapai sekitar US$11 miliar, dengan pembiayaan publik yang dibutuhkan sekitar US$3–5 miliar dan sisanya bergantung pada swasta, terutama untuk perumahan, perdagangan, industri, dan pariwisata. Itu pun sebelum gelombang eskalasi terbaru pada Maret 2026 semakin memperparah kerusakan sosial dan infrastruktur. Reuters juga mencatat estimasi yang sama dari laporan Bank Dunia tersebut. Angka-angka itu menunjukkan satu hal: Lebanon bukan sekadar medan perang; ia telah menjadi ekonomi puing, tempat kehancuran sendiri menjadi kategori fiskal. 
Yang lebih getir, bahkan anak-anak pun kini masuk ke statistik keruntuhan negara itu. UNICEF menyatakan lebih dari 370.000 anak telah mengungsi di Lebanon dan sedikitnya 121 anak tewas serta 399 terluka dalam ofensif terbaru Israel terhadap Hezbollah. Ketika anak-anak sudah menjadi unit angka dalam laporan perang, maka kita tak sedang bicara hanya tentang konflik keamanan. Kita sedang bicara tentang pemusnahan masa depan. 
Tulisan Gus Dur menjadi makin relevan justru karena ia menolak melihat Lebanon sebagai kasus lokal. Ia mengatakan kehancuran Lebanon mengecilkan prospek perdamaian Timur Tengah dan memukul kreativitas Arab secara keseluruhan. Itu bukan romantisme. Ia paham bahwa suatu kawasan memerlukan ruang-ruang hidup yang tidak sepenuhnya tunduk pada logika militer. Beirut dulu adalah ruang seperti itu. Ketika ruang itu hancur, yang hilang bukan cuma hotel, galeri, dan bank, tetapi juga kemungkinan Arab untuk berbicara dengan dirinya sendiri di luar bahasa senjata.
Hari ini, fungsi-fungsi yang dulu terkumpul di Lebanon memang sudah lama dipindah. Pusat finansial Arab telah bergeser ke Teluk—Abu Dhabi, Dubai, Bahrain, Doha, Riyadh—dan bukan lagi Beirut. Itu bukan asumsi; itu realitas yang dibuktikan selama dua dekade terakhir oleh aliran modal, pusat perbankan, sovereign wealth funds, serta institusionalisasi peran Teluk dalam ekonomi regional. Bahkan Bank Dunia pada 2025 membuka hub regional untuk Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan di Riyadh, tanda lain bahwa gravitasi kelembagaan pun bergeser ke Saudi. 
Dengan demikian, apa yang dibaca Gus Dur sebagai “dibaginya fungsi tandingan” kini telah menjelma struktur permanen. Fungsi politik disebar ke mediator-mediator baru. Fungsi finansial terkonsentrasi di kota-kota Teluk. Fungsi keamanan didefinisikan oleh poros-poros militer dan intelijen. Fungsi budaya tidak lagi bertumpu pada spontanitas sosial macam Beirut, melainkan makin sering diproduksi lewat festival, media, dan proyek negara kaya. Yang lahir adalah tatanan Arab yang kaya tetapi steril; aktif tetapi terfragmentasi; sangat efisien dalam mengelola kapital, sangat miskin dalam memulihkan kohesi.
Pada 1982, Gus Dur menulis bahwa Tunisia mulai mengambil fungsi “juru bicara Arab” di bidang politik, sementara Irak tampak berpotensi merebut fungsi tandingan kultural dan politis, asalkan mampu menyelesaikan perang dengan Iran secara terhormat. Secara historis, dugaan itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi sejarah kawasan terlalu brutal untuk memberi Irak kesempatan tumbuh normal. Negeri itu justru dihancurkan oleh perang panjang, sanksi, invasi 2003, dan pecahnya monopoli negara atas kekerasan. Akibatnya, Irak tidak pernah benar-benar menjadi pengganti Lebanon atau Mesir. Ia hanya menjadi pelajaran lain bahwa di Timur Tengah, setiap simpul yang berpotensi mandiri cepat atau lambat akan dipukul oleh gabungan ambisi internal dan intervensi eksternal.
Bahkan Mesir sendiri, yang menjadi fokus utama Gus Dur sebagai potensi hegemon Arab, tidak lagi berdiri sekuat bayangan masa Nasser. Reuters melaporkan bahwa IMF pada 2025 menilai reformasi Mesir berjalan campuran dan tetap dibebani dominasi negara serta perusahaan milik militer dalam ekonomi. Dengan kata lain, Kairo masih penting sebagai simbol dan negara besar, tetapi secara ekonomi ia juga membawa beban yang mengurangi kemampuannya menjadi motor kawasan yang benar-benar otonom. 
Maka Timur Tengah 2026 bukanlah dunia Arab yang telah menemukan pusat pengganti Lebanon. Ia justru sebuah kawasan tanpa jangkar legitimasi tunggal. Arab Saudi punya bobot energi dan uang. UEA unggul dalam perdagangan, logistik, dan investasi. Qatar piawai dalam mediasi. Mesir tetap berat secara demografi dan militer. Irak punya lokasi strategis. Tetapi tak satu pun memegang kombinasi lengkap antara legitimasi kultural, kapasitas politik, dan pluralisme sosial yang dulu—betapapun rapuh—pernah dimiliki Beirut. Hasilnya adalah keteraturan tanpa rumah bersama.
Lalu datang perang 2026, dan semua kekosongan itu meledak. Reuters melaporkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sampai menunjuk Jean Arnault sebagai utusan pribadi untuk perang Timur Tengah, sembari menekankan bahwa penutupan Selat Hormuz telah mengganggu pasokan minyak, gas, dan pupuk pada musim pertanian yang krusial. Artinya, krisis ini bukan hanya perang regional; ia telah berubah menjadi ancaman global terhadap energi dan pangan. Ketika pasokan pupuk terganggu, harga pangan bisa melonjak, dan negara-negara rentan bisa ikut menanggung biaya dari perang yang tidak mereka mulai. 
Di titik ini, esai Gus Dur harus dibaca melampaui Lebanon. Ia memberi kita teori sederhana tetapi menghunjam: ketika sebuah simpul penyeimbang runtuh, kawasan tidak otomatis stabil; ia justru menjadi lebih mudah ditarik ke perang berantai. Dulu, hilangnya fungsi tandingan Lebanon berarti terbukanya ruang bagi redistribusi pengaruh Arab. Sekarang, hilangnya pusat penyeimbang kawasan berarti setiap konflik lokal dapat dengan cepat menjalar menjadi krisis energi, pangan, dan keamanan global.
Lihat pola hari ini. Israel bukan hanya menyerang Hezbollah; Reuters melaporkan Israel berniat merebut wilayah Lebanon selatan hingga Sungai Litani sebagai “buffer zone” defensif. Itu bukan sekadar operasi militer taktis. Itu adalah proyek memaksa geografi Lebanon tunduk pada definisi keamanan Israel. Dalam bahasa yang lebih telanjang: kedaulatan Lebanon sedang dipotong untuk memenuhi paranoia strategis tetangganya. 
Sementara itu, di sumbu lain, Iran menyebut proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang sebagai “sepihak dan tidak adil,” meski pintu diplomasi katanya masih terbuka. Reuters melaporkan proposal itu disalurkan lewat Pakistan, dengan Turki dan Pakistan ikut berperan dalam mediasi. Jadi bahkan kanal de-eskalasi pun kini tidak lahir dari satu otoritas kawasan, melainkan dari serangkaian perantara yang mencoba mencegah ledakan yang lebih besar. Kawasan ini tidak hanya kehilangan pusat keseimbangan; ia juga kehilangan mekanisme tunggal untuk memproses damai. 
Dan di atas semuanya, kita melihat kemunafikan geopolitik yang telanjang. Semua orang bicara stabilitas. Semua orang bicara kedaulatan. Semua orang bicara perdamaian. Tetapi stabilitas macam apa yang dibangun dengan menghancurkan jembatan-jembatan di selatan Lebanon? Kedaulatan macam apa yang diserukan sambil membiarkan jutaan orang mengungsi? Perdamaian macam apa yang dirundingkan sementara satu negara kecil dijadikan zona penyangga permanen, gudang trauma, dan tempat parkir konflik proksi?
Gus Dur tampaknya sudah memahami kemunafikan ini sejak awal. Kalimatnya bahwa Lebanon telah “diperlakukan sebagai bangkai” bukan hiperbola sastra. Ia adalah diagnosis politik. Bangkai, dalam arti Gus Dur, adalah tubuh yang tidak lagi dipulihkan tetapi masih diperebutkan bagian-bagiannya. Dan itulah Lebanon. Ia tetap penting, tetapi bukan lagi sebagai subjek. Ia penting sebagai garis depan Israel. Penting sebagai kedalaman strategis Iran. Penting sebagai objek belas kasihan donor. Penting sebagai variabel bagi kalkulasi Teluk. Penting sebagai medan laporan PBB. Semua pihak masih membutuhkannya, tetapi sangat sedikit yang sungguh ingin ia berdaulat sepenuhnya.
Itulah bentuk paling mutakhir dari kolonialisme kawasan: bukan pendudukan total, melainkan pengelolaan krisis permanen. Lebanon dijaga agar tidak sepenuhnya mati, karena kematian total akan menimbulkan kekacauan terlalu besar. Tetapi ia juga tak dibiarkan hidup sehat, karena Lebanon yang sehat, plural, dan berdaulat justru akan kembali menjadi simpul politik dan budaya yang sulit dikendalikan. Maka yang lebih nyaman bagi banyak aktor adalah Lebanon yang cukup hidup untuk menyerap konflik, cukup lemah untuk dikendalikan, cukup menderita untuk dikasihani, dan cukup penting untuk terus diperebutkan.
Dari sini kita bisa memahami mengapa tulisan Gus Dur tidak boleh diperlakukan sebagai arsip lama. Ia justru adalah alat baca untuk masa kini. Ia menolong kita melihat bahwa kedaulatan tidak hanya hilang lewat invasi atau aneksasi. Kedaulatan juga bisa hilang ketika fungsi-fungsi strategis sebuah bangsa tercerabut satu demi satu: fungsi finansial, fungsi diplomatik, fungsi kultural, fungsi keamanan, fungsi legitimasi. Negara masih berdiri, tetapi urat sarafnya telah pindah.
Pelajaran itu tidak hanya untuk Timur Tengah. Ia universal, termasuk untuk negara-negara seperti Indonesia. Bangsa majemuk tidak otomatis selamat hanya karena rajin memuja pluralisme. Lebanon dulu juga plural, kosmopolitan, artistik, dan relatif bebas. Tapi pluralisme tanpa institusi yang adil, tanpa pembagian ekonomi yang masuk akal, tanpa monopoli kekerasan yang sah, tanpa elite yang mau menjaga rumah bersama, akan berubah dari kekayaan menjadi celah. Dari celah itulah aktor-aktor bersenjata, kekuatan asing, dan oligarki sektarian masuk.
Maka membaca ulang Gus Dur hari ini sama artinya dengan membaca peringatan keras: jangan biarkan fungsi tandingan sebuah bangsa dibagi-bagi oleh kekuatan lain. Begitu fungsi-fungsi itu pindah, negara masih bisa tetap ada secara administratif, tetapi mati secara historis. Ia akan menjadi nama tanpa peran, bendera tanpa daya tawar, republik tanpa subjek.
Lebanon adalah nama paling tragis bagi nasib itu. Dulu ia nyanyian Fairuz, pasar ide, ruang debat, pusat bank, panggung sastra, dan rumah bagi pluralitas Arab. Kini ia terlalu sering tampil sebagai notifikasi perang: serangan udara di Dahiyeh, pengungsian massal, anak-anak terbunuh, jembatan dihancurkan, buffer zone diperluas, poros-poros saling mengancam. Bahkan prospek damai pun dibicarakan bukan dari Beirut, melainkan lewat proposal Washington, mediasi Pakistan, kecemasan pasar minyak, dan utusan PBB. 
Dan karena itu, kalimat Gus Dur yang tampak sederhana kini terdengar seperti epitaf bagi sebuah negeri: “Maka dibagilah fungsi tandingan.” Itulah cara sebuah negara dibunuh pelan-pelan. Bukan dengan dihapus dari atlas, tetapi dengan diambil satu per satu alasan strategisnya untuk dihormati.
Lebanon belum hilang dari peta. Tetapi untuk terlalu lama, ia telah dipaksa hidup sebagai puing yang diperebutkan. Dan selama fungsi-fungsi dasarnya tidak dipulihkan—fungsi negara, fungsi hukum, fungsi ekonomi, fungsi budaya, fungsi kedaulatan atas kekerasan—ia akan terus menjadi laboratorium paling kejam bagi pelajaran yang pernah ditulis Gus Dur: bahwa dalam geopolitik, bangkai tidak pernah dibiarkan sepi. Ia selalu diperebutkan.
