Monwnews.com, Ada saat ketika kebudayaan tidak lagi cukup dipahami sebagai tari, gamelan, keris, upacara, busana adat, atau bangunan tua yang dipugar. Definisi semacam itu hanya menyentuh permukaan. Ia menjadikan budaya sebagai artefak yang dapat dikatalogkan, difoto, dipamerkan, dan diperdagangkan, tetapi lupa bahwa kebudayaan sejatinya adalah daya hidup yang menggerakkan batin manusia.
Dalam kosmologi Jawa, kebudayaan adalah cara manusia menata batin, menertibkan kehendak, dan menghaluskan kekuasaan agar tidak berubah menjadi kerakusan. Budaya bukan sekadar kebiasaan yang diwariskan, melainkan jalan panjang untuk marsudi budi: mengolah akal, rasa, pekerti, dan kesadaran agar manusia tidak diperbudak oleh nafsunya sendiri.
Konsep budi dalam tradisi Jawa tidak dapat diterjemahkan secara sederhana sebagai pikiran atau akal dalam pengertian rasional modern. Budi adalah kesatuan antara cipta, rasa, dan karsa: daya pikir, kepekaan batin, serta kehendak yang telah dimurnikan. Karena itu, marsudi budi berarti menggodok manusia secara terus-menerus agar ia tidak hanya cerdas, tetapi juga halus, waspada, sabar, dan mampu menahan diri.
Di sinilah kebudayaan memperoleh makna spiritualnya. Ia bukan sekadar hiasan hidup, melainkan disiplin jiwa. Ia bukan sekadar identitas kelompok, melainkan jalan penyucian nafsu. Dalam pengertian ini, kebudayaan Jawa berdiri di atas keyakinan bahwa manusia baru menjadi manusia sepenuhnya apabila ia mampu menundukkan angkara murka di dalam dirinya. Maka, pertanyaan “ketika budaya dikotori nafsu keserakahan, masihkah ia memiliki daya untuk marsudi budi?” bukanlah pertanyaan kecil. Ia bukan sekadar keluhan moral terhadap keadaan Keraton Surakarta atau lembaga adat lain yang dilanda konflik internal. Ia adalah pertanyaan peradaban. Ia menyentuh hubungan paling dalam antara budaya dan kekuasaan, antara warisan leluhur dan ambisi manusia, antara simbol sakral dan kepentingan duniawi.
Dalam sejarah Jawa, keraton tidak pernah semata bangunan fisik, pusat administrasi, atau lokasi wisata warisan. Keraton adalah pusat tanda. Ia adalah panggung kosmologis tempat kuasa, adab, spiritualitas, dan tata sosial dipertemukan dalam satu tarikan napas. Keraton mengandung makna yang jauh lebih luas daripada istana raja. Ia adalah representasi gagasan bahwa kekuasaan harus ditundukkan oleh laku batin.
Raja ideal dalam pandangan Jawa bukan hanya pemegang gelar, melainkan penjaga harmoni. Ia bukan hanya penguasa ruang, melainkan pengendali diri. Ia bukan sekadar pewaris darah, melainkan pewaris budi. Ia adalah satriya pinandhita: pemimpin yang menggabungkan keberanian ksatria dengan kejernihan rohani seorang resi. Karena itu, ketika keraton terseret dalam konflik suksesi, perebutan aset, klaim legitimasi, dan perpecahan internal, yang retak bukan hanya institusinya. Yang terluka adalah imajinasi kultural masyarakat Jawa tentang keraton sebagai pusat perbawa. Konflik di lingkungan Keraton Surakarta setelah wafatnya Pakubuwono XIII memperlihatkan bahwa persoalan keraton tidak dapat dibaca semata sebagai urusan keluarga bangsawan. Ia adalah tanda lebih luas dari krisis kebudayaan: ketika simbol adiluhung berhadapan dengan nafsu kepemilikan, otoritas, dan pengelolaan warisan yang tidak lagi dijiwai oleh budi luhur para leluhur.
Budaya sebagai Laku, Bukan Properti
Antropologi budaya mengajarkan bahwa kebudayaan adalah sistem makna. Ia hidup bukan hanya dalam benda, tetapi dalam relasi sosial, ritus, ingatan, bahasa, tubuh, dan tata nilai. Keris bukan sekadar logam berpamor. Ia adalah simbol kehendak, pegangan spiritual, dan media ingatan terhadap leluhur. Gamelan bukan sekadar alat musik. Ia adalah irama kosmis yang mengajarkan harmoni. Keraton bukan sekadar bangunan cagar budaya. Ia adalah replika jagad kecil, tempat manusia belajar menempatkan diri di antara sesama, alam, leluhur, dan Tuhan.
Spiritualitas Jawa mewariskan pembedaan tegas antara wujud dan isi, antara lahir dan batin. Yang tampak belum tentu mengandung ruh. Upacara dapat berlangsung megah, tetapi kosong dari rasa pangrasa. Gelar kebangsawanan dapat disandang tinggi, tetapi tanpa perbawa yang lahir dari laku, ia hanyalah bunyi tanpa gaung. Bangunan dapat dipugar indah, tetapi jika tidak lagi menjadi pusat kebijaksanaan, ia berubah menjadi monumen kebisuan.
Dalam ungkapan Jawa, yang hilang bukan selalu bentuknya, melainkan rasanya. Sing ilang dudu wujude, nanging rasane. Inilah persoalan paling mendasar dalam krisis kebudayaan hari ini. Banyak hal masih tampak ada: upacara masih berjalan, pakaian adat masih dikenakan, gamelan masih ditabuh, pusaka masih disimpan, dan keraton masih berdiri. Namun pertanyaannya: apakah semua itu masih memancarkan budi?
Di titik inilah kita harus menarik garis tegas antara budaya dan properti. Properti dapat dimiliki, diwariskan, diperebutkan, dan disengketakan di pengadilan. Tetapi budaya sejati tidak dapat dimiliki secara mutlak oleh individu atau keluarga. Ia adalah amanah kolektif yang mengalir dari generasi ke generasi. Ia harus dihidupi, dijaga dengan eling lan waspada. Ia menuntut tanggung jawab moral, bukan sekadar hak formal berdasarkan garis nasab.
Ketika kebudayaan diperlakukan sebagai aset semata, ia memasuki zona bahaya. Sakralitas berubah menjadi komoditas. Pusaka menjadi instrumen legitimasi. Warisan leluhur berubah menjadi objek perebutan, tidak ubahnya harta gono-gini. Pertanyaan pun bergeser: dari “bagaimana kita menjadi semakin berbudi?” menjadi “siapa yang berhak mengelola dan menikmati hasilnya?”
Inilah awal keruntuhan budaya. Bukan ketika bangunan roboh, melainkan ketika makna dipindahkan dari laku ke kepemilikan.
Keraton dan Antropologi Kekuasaan Jawa
Untuk memahami krisis keraton secara utuh, kita perlu kembali kepada antropologi kekuasaan Jawa. Dalam pandangan Jawa, kekuasaan bukan sekadar wewenang legal. Kekuasaan adalah daya. Ia tidak hanya berada dalam struktur, tetapi juga dalam tubuh, batin, dan laku pemimpin.
Kekuasaan yang sejati tidak lahir dari klaim, tetapi dari pengendalian diri. Ia terkumpul melalui tapa brata, kesederhanaan, kewaspadaan, dan kemampuan menahan pamrih. Sebaliknya, kekuasaan dapat memudar ketika pemimpinnya tenggelam dalam hawa nafsu, kemewahan, pertikaian, dan ambisi pribadi.
Konsep wahyu keprabon harus dibaca dari sini. Ia bukan sekadar hak turun-temurun secara biologis. Ia adalah mandat moral. Garis darah memang penting dalam tatanan keraton, tetapi darah tanpa laku tidak cukup untuk memancarkan perbawa. Wahyu tidak tinggal pada nama, melainkan pada kesanggupan seseorang menjadi saluran harmoni.
Dalam struktur tradisional Jawa, keraton menempati posisi simbolik sebagai pusat kosmos. Tata ruang keraton—alun-alun, masjid, pasar, benteng, pendapa, regol, dan sumbu imajiner yang menghubungkan gunung, keraton, dan laut—bukan sekadar rancangan arsitektur. Ia adalah bahasa kosmologis. Ia menyatakan bahwa kehidupan harus ditata menurut keseimbangan antara lahir dan batin, manusia dan alam, kuasa dan etika, leluhur dan keturunan yang masih hidup. Karena itu, keraton selalu mengandung dua dimensi yang tidak terpisahkan: politik dan spiritual. Secara politik, ia pernah menjadi pusat pemerintahan. Secara spiritual, ia menjadi pusat orientasi budaya dan penghubung dengan leluhur. Setelah kekuasaan administratif keraton berakhir dalam konstruksi negara modern, fungsi spiritual dan kulturalnya justru menjadi semakin penting. Keraton tidak lagi memerintah wilayah dengan pajak dan prajurit, tetapi tetap diharapkan memelihara adab.
Di sinilah paradoksnya. Ketika kekuasaan politik formal telah hilang dan digantikan birokrasi republik, sebagian elite keraton justru tergoda mempertahankan sisa simbol kuasa melalui perebutan gelar, pengelolaan tanah, penguasaan bangunan, dan kontrol atas ritual. Energi yang seharusnya digunakan untuk merawat laku habis untuk bertarung di ranah hukum, opini publik, dan klaim administratif.
Padahal dalam spiritualitas Jawa, kekuasaan yang hanya bertahan pada simbol luar tanpa laku batin akan kehilangan cahaya. Pemangku adat mungkin masih punya nama, singgasana, dan pengikut. Namun tanpa budi, ia menjadi pusat formal tanpa pusat spiritual. Ia ada, tetapi tidak lagi menerangi.
Dari Giyanti ke Surakarta Hari Ini
Sejarah memberi peringatan yang tajam. Perjanjian Giyanti 1755, yang membelah Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta, bukan sekadar peristiwa politik. Ia adalah cermin besar bagaimana konflik elite yang tidak terkendali membuka ruang bagi intervensi eksternal. VOC masuk ke dalam konflik keluarga Mataram dengan kalkulasi dagang yang dingin. Hasilnya adalah “perdamaian” yang melembagakan perpecahan.
Dimensi spiritual dari tragedi Giyanti sering luput dibaca. Dalam perspektif Jawa, perpecahan Mataram tidak semata disebabkan oleh intrik politik, tetapi juga oleh lunturnya pusat laku. Ketika elite lebih sibuk mempertahankan klaim daripada menjaga harmoni, kedaulatan menjadi rapuh. Ketika pamrih lebih kuat daripada budi, ruang intervensi terbuka.
Pangeran Mangkubumi—kelak menjadi Hamengkubuwono I—berhasil membangun pusat budaya baru di Yogyakarta bukan semata karena kemenangan militernya. Ia berhasil karena menjalani laku panjang, membangun etika kepemimpinan, dan meletakkan dasar filosofi yang mengakar pada keteguhan budi. Dalam narasi sejarah Yogyakarta, Giyanti memang dapat dibaca sebagai awal kelahiran peradaban baru. Namun pembacaan kritis harus tetap menegaskan bahwa peradaban itu lahir di atas luka kedaulatan yang gagal dijaga oleh para elite Mataram.
Dalam konteks Surakarta hari ini, pola lama itu berulang dengan wajah baru. Tidak ada lagi VOC. Tidak ada lagi kompeni dagang Eropa yang memaksakan perjanjian kolonial. Tetapi struktur masalahnya mirip: konflik internal melemahkan marwah budaya, lalu membuka ruang bagi pihak luar—negara, birokrasi, pasar wisata, pengusaha, atau kepentingan ekonomi-politik—untuk masuk sebagai pengatur.
Ketika benteng keraton retak dari dalam, tangan-tangan eksternal dengan mudah menyelusup. Mereka dapat datang atas nama pelestarian, ketertiban, revitalisasi, atau pengembangan wisata. Secara administratif, sebagian intervensi itu dapat dipahami. Negara memang memikul tanggung jawab melindungi warisan budaya. Namun bila intervensi dilakukan tanpa kepekaan antropologis dan spiritual, negara dapat berubah dari pelindung menjadi pengelola simbol. Dari penjaga warisan menjadi penentu legitimasi.
Keraton bukan museum negara semata. Ia adalah institusi hidup yang mengandung sejarah, ritus, keluarga, abdi dalem, masyarakat adat, dan memori kolektif. Ia tidak dapat direduksi menjadi nomor inventaris, objek wisata, atau aset yang dipetakan secara teknokratis. Ketika negara hanya menyelamatkan bangunannya tetapi abai pada ruhnya, yang lahir adalah konservasi fisik tanpa pemulihan batin.
Revitalisasi Fisik dan Kemiskinan Ruh
Pemerintah dapat memugar bangunan keraton, membuka museum, memperbaiki tata kunjungan wisata, mempromosikan warisan budaya, dan membangun infrastruktur pendukung. Semua itu penting. Bangunan bersejarah harus diselamatkan. Museum harus dirawat. Arsip harus dijaga. Pusaka harus dilestarikan.
Namun revitalisasi fisik tidak boleh disamakan dengan pemulihan kebudayaan. Sebab kebudayaan dapat tampak hidup secara visual, tetapi mati secara batin. Ada pertunjukan tari di pendapa, tetapi tidak ada pendidikan rasa. Ada upacara yang meriah, tetapi tidak ada transformasi moral. Ada wisatawan yang mengantre, tetapi tidak ada pemahaman mendalam tentang falsafah Jawa. Ada tiket, suvenir, dan promosi digital, tetapi tidak ada kesadaran tentang tanggung jawab menjaga warisan leluhur.
Inilah bahaya komodifikasi budaya. Yang dipulihkan adalah permukaan, sementara pusat makna dibiarkan rusak. Kebudayaan yang seharusnya menjadi kaca benggala untuk bercermin dan mawas diri berubah menjadi etalase dagang. Ia tidak lagi bertanya apakah manusia menjadi lebih halus, lebih sabar, lebih adil, dan lebih berbudi. Ia hanya bertanya berapa banyak pengunjung datang, berapa besar pendapatan masuk, dan seberapa luas citra tersebar.
Dalam logika pariwisata modern, budaya sering dipaksa menjadi atraksi serba instan. Ritual dipersingkat agar sesuai dengan jadwal tur. Pusaka dipajang sebagai tontonan. Abdi dalem direduksi menjadi lanskap eksotis untuk difoto. Keraton menjadi latar swafoto. Budaya Jawa yang dahulu menuntut keheningan batin kini dipaksa tunduk pada ritme kamera dan pasar.
Kritik ini bukan berarti menolak wisata budaya. Wisata dapat menjadi pintu edukasi. Ekonomi budaya dapat menopang kehidupan seniman dan perawatan warisan. Yang harus ditolak adalah ketika pasar menjadi ukuran utama; ketika nilai ekonomi mengalahkan nilai spiritual; ketika budaya kehilangan fungsi utamanya untuk marsudi budi.
Budaya yang sepenuhnya dikelola dengan logika industri akan kehilangan daya transformatifnya. Ia tidak lagi menghaluskan manusia, tetapi melayani konsumsi manusia. Ia tidak lagi menjadi jalan penyucian nafsu, tetapi menjadi bagian dari industri pemuas nafsu.
Patologi Keserakahan
Spiritualitas Jawa memiliki kepekaan tajam terhadap persoalan nafsu. Manusia dipandang selalu berada dalam ketegangan antara rasa sejati dan dorongan pamrih. Nafsu bukan hanya syahwat jasmani, tetapi juga hasrat menguasai, keinginan memiliki lebih dari yang semestinya, kebutuhan untuk diakui, serta dorongan untuk menang sendiri.
Ajaran leluhur Jawa jelas dalam hal ini. Seorang pemimpin harus mampu ngeli ning ora keli: mengikuti arus zaman tanpa hanyut. Ia harus menang tanpa ngasorake: menang tanpa merendahkan. Ia harus sepi ing pamrih, rame ing gawe: bekerja keras tanpa pamrih berlebihan. Dan di atas semua itu, ia harus hamemayu hayuning bawana: memperindah dan menjaga keselamatan dunia.
Jika nilai-nilai ini digunakan untuk membaca konflik budaya hari ini, tampak bahwa problemnya bukan sekadar hukum waris atau status kelembagaan. Problemnya adalah krisis pengendalian diri. Ketika pemangku budaya lebih sibuk memperjuangkan klaim daripada merawat nilai, budaya berubah menjadi arena ego. Ketika gelar lebih penting daripada laku, keraton kehilangan pusat batinnya. Ketika aset lebih diperebutkan daripada amanah, leluhur hanya dijadikan nama untuk legitimasi, bukan diteladani semangat dan pengorbanannya.
Dalam kosmologi Jawa, keserakahan bukan hanya merusak hubungan sosial. Ia merusak keseimbangan kosmis. Orang yang dikuasai pamrih kehilangan kemampuan membaca tanda zaman. Ia kehilangan rasa pangrasa: kemampuan merasakan penderitaan orang lain. Ia melihat budaya sebagai hak pribadi, bukan tanggung jawab kolektif. Maka, retaknya keraton adalah cermin dari retaknya hubungan batin antara generasi kini dan leluhur. Pusaka mungkin masih disimpan. Silsilah mungkin masih dibacakan. Gelar mungkin masih dipakai. Tetapi jika laku tidak dijalankan, hubungan batin itu menjadi kering.
Krisis Keteladanan
Kebudayaan Jawa bertahan bukan terutama melalui seminar, pidato, atau dokumen kebijakan, melainkan melalui teladan. Nilai seperti sabar, nrima, jujur, andhap asor, dan tepa selira tidak cukup diajarkan secara verbal. Ia harus dipancarkan melalui laku sehari-hari para tokoh panutan.
Seorang pemangku budaya yang hidup sederhana, adil, mengayomi, dan menjaga laku batin akan memiliki kekuatan pendidikan yang lebih besar daripada seribu acara seremonial. Sebab dalam epistemologi Jawa, pengetahuan sejati adalah ngelmu, dan ngelmu tidak cukup ditransfer melalui hafalan. Ia berpindah melalui laku, kedekatan, keteladanan, dan pengalaman batin.
Sebaliknya, satu konflik elite yang dipamerkan di ruang publik dapat merusak wibawa simbolik yang dibangun leluhur selama berabad-abad. Masyarakat yang selama ini menyimpan harapan kepada keraton sebagai pusat adab tiba-tiba disuguhi saling klaim, saling serang, saling lapor, dan saling mempermalukan.
Masyarakat tidak hanya bertanya siapa yang benar secara hukum. Mereka juga menilai siapa yang mampu menjaga tepa selira, siapa yang mengendalikan ucapan, siapa yang tidak mempermalukan warisan leluhur, dan siapa yang menempatkan kehormatan keraton di atas kepentingan diri.
Ketika keteladanan hilang, budaya kehilangan daya didiknya. Generasi muda akan melihat keraton bukan sebagai kiblat peradaban, melainkan sebagai arena perebutan. Mereka akan bertanya: jika para pewaris budaya saja tidak mampu menunjukkan budi, mengapa budaya itu harus dihormati? Pertanyaan ini berbahaya. Sebab keruntuhan peradaban jarang dimulai dari penghancuran fisik. Ia dimulai dari hilangnya kepercayaan.
Melawan Reduksi Negara dan Pasar
Secara ideologis, krisis ini menuntut kritik terhadap dua kekuatan besar: negara yang birokratik-administratif dan pasar yang kapitalistik-transaksional. Negara cenderung merapikan budaya melalui regulasi, sertifikasi, proyek, dan ukuran kuantitatif. Pasar cenderung mengukur budaya dari potensi ekonomi. Keduanya bisa berguna sebagai instrumen. Namun keduanya dapat merusak bila tidak ditundukkan di bawah etika kebudayaan.
Kebudayaan Jawa tidak boleh direduksi menjadi aset pariwisata. Keraton tidak boleh hanya menjadi destinasi. Pusaka tidak boleh hanya menjadi koleksi. Upacara adat tidak boleh hanya menjadi kalender event. Bahasa Jawa tidak boleh hanya menjadi ornamen pidato pejabat. Semua itu harus dikembalikan pada fungsi dasarnya: pendidikan batin, pembentukan adab, pemeliharaan harmoni sosial, dan penyambungan rasa dengan leluhur.
Leluhur keraton bukan sekadar nama dalam silsilah. Mereka adalah figur spiritual yang semasa hidupnya menanggung laku berat demi menjaga keberlangsungan budaya dan kesejahteraan rakyat. Mereka mewariskan pusaka bukan untuk diperebutkan, melainkan untuk dijaga sebagai amanah.
Memulihkan budaya berarti memulihkan hubungan dengan leluhur. Dan itu tidak dapat dilakukan hanya melalui putusan pengadilan, proyek fisik, atau festival tahunan. Ia membutuhkan pembersihan jiwa. Ia membutuhkan kesediaan menurunkan ego. Ia membutuhkan keberanian mengakui bahwa konflik yang berlangsung terlalu lama telah melukai masyarakat.
Negara sering berbicara tentang pelestarian budaya, tetapi kebijakan budaya kerap berhenti pada proyek fisik, festival, sertifikasi warisan tak benda, dan promosi wisata. Yang lebih mendesak adalah membangun ekologi kebudayaan: pendidikan sejarah lokal, regenerasi abdi dalem, perlindungan komunitas penjaga tradisi, literasi manuskrip, ruang hidup seniman, dan mediasi konflik elite secara bermartabat. Tanpa itu, pelestarian budaya hanya akan menjadi konservasi benda mati.
Rakyat sebagai Penjaga Ruh Budaya
Meski keraton retak, kebudayaan Jawa tidak otomatis runtuh. Ini penting ditegaskan. Budaya Jawa tidak hanya hidup di istana. Ia hidup di kampung, langgar, sawah, pasar tradisional, sanggar seni, rumah-rumah tua, dan laku sehari-hari rakyat.
Ruh budaya Jawa menitis dalam kebiasaan menjaga unggah-ungguh, dalam tradisi saling menolong, dalam kenduri dan slametan, dalam tembang dolanan, dalam gotong royong, dan dalam cara orang menahan diri agar tidak melukai sesama hanya karena perkataan.
Harapan kebudayaan sering datang dari akar rumput. Dari seniman kecil yang tetap mengajar gamelan tanpa panggung besar. Dari juru kunci yang menjaga situs karena panggilan batin. Dari guru bahasa Jawa yang mengajarkan aksara kepada anak-anak. Dari komunitas pecinta manuskrip yang merawat naskah kuno dengan dana swadaya. Dari abdi dalem tua yang tetap menjalankan laku prihatin meski sering dilupakan dalam pusaran konflik elite.
Mereka mungkin tidak bergelar tinggi. Mereka tidak mengklaim takhta. Namun merekalah penjaga budi yang sesungguhnya. Mereka membuktikan bahwa marsudi budi tidak memerlukan mahkota. Ia hanya memerlukan ketulusan, kesetiaan, dan kesediaan merawat warisan tanpa pamrih berlebihan.
Keraton sebagai Amanah Publik
Secara genealogis, keraton memang terkait dengan keluarga tertentu. Namun secara kultural dan spiritual, keraton telah menjadi amanah publik. Keraton Surakarta bukan hanya milik trah Pakubuwono. Ia adalah bagian dari memori kolektif masyarakat Jawa, Indonesia, bahkan dunia. Ia menyimpan jejak kolonialisme, perlawanan, kompromi, seni, sastra, musik, arsitektur, tata kota, dan pandangan hidup.
Karena itu, konflik internal keraton tidak boleh dipandang sebagai urusan privat keluarga semata. Dampaknya melampaui dinding istana. Ia menyentuh masyarakat, sejarah, pendidikan budaya, dan martabat kebudayaan nasional.
Namun penyelesaiannya juga tidak boleh dipaksakan semata dengan pendekatan administratif. Dibutuhkan jalan yang lebih halus: mediasi budaya, musyawarah adat, keterlibatan sesepuh yang dihormati, ahli sejarah yang jujur, pemuka spiritual, komunitas abdi dalem, dan wakil masyarakat budaya.
Tujuan utamanya bukan hanya menentukan siapa mengelola apa. Tujuan utamanya adalah memulihkan perbawa. Sebab perbawa adalah kharisma budaya yang lahir dari kesatuan antara kebenaran formal dan legitimasi moral-spiritual. Jika yang selesai hanya administrasi, sementara luka batin tetap menganga, konflik akan berulang.
Yang diperlukan adalah ruwatan kebudayaan. Bukan ruwatan sebagai tontonan, melainkan ruwatan batin: pengakuan kesalahan, permintaan maaf kepada rakyat dan leluhur, kesediaan menurunkan ego, dan keberanian duduk bersama dalam keheningan untuk mencari yang terbaik bagi warisan suci.
Penutup: Mengembalikan Budi kepada Budaya
Krisis Keraton Surakarta adalah peringatan bagi Indonesia. Ia menunjukkan bahwa budaya dapat kehilangan ruh bukan semata karena modernitas atau generasi muda yang lebih dekat dengan budaya populer global. Ia kehilangan ruh ketika para pemangkunya gagal menjaga budi, gagal mengendalikan nafsu, dan gagal memahami bahwa warisan leluhur tidak cukup dijaga dengan pagar, arsip, dan upacara. Ia harus dijaga dengan integritas.
Dalam sejarah Jawa, kehancuran jarang datang sebagai bencana besar yang tiba-tiba. Ia sering datang perlahan: ketika simbol lebih penting daripada nilai, ketika gelar lebih dibanggakan daripada laku, ketika aset lebih diperebutkan daripada amanah, dan ketika budaya lebih sering dipertontonkan sebagai tontonan daripada direnungkan sebagai tuntunan.
Tugas kebudayaan hari ini bukan hanya melestarikan masa lalu, tetapi menyelamatkan masa depan batin bangsa. Keraton, candi, pusaka, gamelan, dan manuskrip tidak akan bermakna jika masyarakat kehilangan kemampuan untuk marsudi budi. Sebaliknya, selama rakyat masih menjaga rasa, welas asih, pengendalian diri, dan kepekaan terhadap sesama, kebudayaan masih memiliki jalan pulang.
Keraton boleh retak. Bangunan boleh lapuk. Elite boleh bertikai. Tetapi ruh budaya Jawa yang dititipkan leluhur tidak boleh mati. Sebab ketika budaya kehilangan budi, bangsa kehilangan arah. Dan ketika bangsa kehilangan arah, pembangunan material setinggi apa pun hanya akan menjadi keramaian tanpa jiwa.
Budaya bukan milik mereka yang paling keras mengklaim warisan. Budaya adalah milik mereka yang paling sungguh merawat budi. Tahta tidak bernilai tanpa laku. Kuasa tidak bermakna tanpa pengabdian. Dan keraton hanya akan kembali menjadi rumah cahaya apabila para pewarisnya berhenti memperebutkan singgasana dan mulai berlomba membersihkan hati.
