monwnews.com – Malang-, Anggota DPRD Kota Malang periode 2024–2029, I Made Riandiana Kartika, S.E., M.M., menggelar ruang dialog publik inspiratif bersama warga dapil Lowokwaru di Balai RW 02 Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru,Kota Malang Rabu (06/08/2025) pukul 08.00 WIB.
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda Serap Aspirasi Masa Reses ke III, sekaligus momentum untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan masukan masyarakat di dapilnya.
Acara yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh lurah setempat, Ketua RW, para Ketua RT,Tokoh Masyarakat,Karang Taruna,Ibu-ibu PKK serta puluhan warga.
Dalam sambutannya, Made kilas balik mengenang perjalanan awalnya saat turut membangun lingkungan Tlogomas, sekaligus menegaskan komitmennya, kini sebagai Ketua Fraksi PDIP sekaligus anggota Komisi D DPRD Kota Malang yang membidangi pendidikan, kesehatan,kesra, sosial, kepemudaan,olahraga dan pariwisata.
“Sejak awal saya bercita-cita berbuat sesuatu di bidang pendidikan dan kesehatan. Sekarang saya diberi amanah di Komisi D, dan saya tidak akan keluar dari jalur itu karena itu impian saya.” Ungkap Made.
Pada kesempatan tersebut, Made juga memberikan edukasi kepada warga mengenai mekanisme belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menurutnya berjalan melalui tiga jalur : usulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan.
Dirinya menegaskan bahwa pokir merupakan mekanisme resmi yang sah secara undang-undang, meskipun kerap disalahpahami di media sosial.
“Pokir bukan sesuatu yang haram. Justru melalui pokir, aspirasi masyarakat bisa langsung kita kawal. Yang penting, penggunaannya transparan, harus tepat sasaran dan bermanfaat untuk warga.” Jelas Made
Dalam dialog ini, Made juga menanggapi beragam usulan warga, mulai dari program biohidroponik, penguatan UMKM, hingga pelatihan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat. Dia membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk mengajukan usulan prioritas melalui mekanisme yang benar.
“Masih ada anggaran pokir hingga 2027. Saya harap semua elemen—karang taruna, ibu-ibu PKK, bapak-bapak RT/RW, bahkan lurah—ikut terlibat dalam menyusun kebutuhan wilayah. Kita tentukan prioritas bersama.” Tambahnya
Reses ini menjadi bukti komitmen I Made Riandiana Kartika dalam memperjuangkan aspirasi warga, sekaligus memastikan masyarakat memahami mekanisme penganggaran daerah agar partisipasi publik semakin kuat dan transparansi anggaran tetap terjaga.
(galih)
