Monwnews.com, Surabaya – Hubungan antara hukum dan ekonomi tidak pernah berdiri dalam ruang hampa. Ia selalu berada dalam pusaran kekuasaan politik. Dalam praktik kenegaraan, setiap kebijakan ekonomi lahir dari proses politik, kemudian dilembagakan dalam bentuk regulasi hukum. Di titik inilah hukum berfungsi bukan hanya sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai arena kontestasi kepentingan.
Konsep ekonomi politik memandang distribusi sumber daya ekonomi sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, relasi tersebut menjadi semakin kompleks karena beririsan dengan agenda pembangunan, tekanan globalisasi, dan tuntutan pemerataan kesejahteraan.
Sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan fundamental. Namun realitas menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi kerap dipengaruhi dinamika politik dan kepentingan elite. Pertanyaannya menjadi relevan: apakah hukum mampu menjadi instrumen netral dalam mengatur ekonomi, atau justru berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan?
Hukum dalam Perspektif Ekonomi Politik
Pemikiran ekonomi politik klasik melalui gagasan Adam Smith menekankan mekanisme pasar bebas sebagai pendorong efisiensi melalui konsep invisible hand. Sebaliknya, Karl Marx melihat ekonomi sebagai struktur dasar yang menentukan relasi kekuasaan dalam masyarakat, sementara hukum diposisikan sebagai bagian dari suprastruktur yang mencerminkan kepentingan kelas dominan.
Dalam perkembangan modern, teori institusional dari Douglass North menegaskan pentingnya institusi hukum dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan menurunkan biaya transaksi. Sementara Roscoe Pound memperkenalkan konsep law as a tool of social engineering, yang menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat.
Dari perspektif tersebut, hukum memiliki dua dimensi utama: pertama, sebagai instrumen efisiensi ekonomi; kedua, sebagai instrumen distribusi keadilan sosial.
Regulasi Ekonomi sebagai Produk Politik
Pembentukan regulasi ekonomi merupakan hasil kompromi politik antara legislatif dan eksekutif. Berbagai kebijakan strategis, mulai dari deregulasi investasi hingga reformasi sektor ketenagakerjaan, mencerminkan orientasi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan dan daya saing.
Namun proses legislasi tidak pernah steril dari tarik-menarik kepentingan antara pelaku usaha, serikat pekerja, dan masyarakat sipil. Di sinilah hukum menunjukkan wajah politiknya. Substansi regulasi ekonomi pada akhirnya mencerminkan konfigurasi kekuasaan yang dominan dalam proses pembentukannya.
Ketimpangan dan Fungsi Distributif Hukum
Distribusi sumber daya ekonomi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Ketimpangan pendapatan, penguasaan lahan, dan akses terhadap modal menunjukkan adanya konsentrasi kekuasaan ekonomi pada kelompok tertentu.
Hukum seharusnya berperan mencegah konsentrasi tersebut melalui regulasi anti-monopoli, kebijakan perpajakan progresif, serta perlindungan tenaga kerja. Namun apabila institusi hukum lemah atau terkooptasi kepentingan politik tertentu, fungsi distributif hukum dapat tereduksi. Alih-alih menjadi instrumen korektif, hukum justru berpotensi memperkuat ketidakadilan struktural.
Karena itu, supremasi hukum menjadi syarat mutlak dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
Globalisasi dan Tantangan Kedaulatan
Globalisasi ekonomi menghadirkan dilema tersendiri. Perjanjian perdagangan internasional dan arus investasi asing menuntut harmonisasi regulasi domestik dengan standar global. Negara dihadapkan pada pilihan antara menjaga kepentingan nasional atau memenuhi komitmen internasional.
Dalam perspektif ekonomi politik hukum, negara harus mampu menempatkan hukum sebagai mediator antara kepentingan global dan tujuan konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Regulasi yang adaptif dan responsif menjadi kunci agar integrasi global tidak mengorbankan prinsip keadilan sosial.
Hukum Progresif dan Pembangunan Inklusif
Pendekatan hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif. Dalam konteks kebijakan ekonomi, hal ini berarti regulasi harus dirancang untuk mengurangi ketimpangan dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.
Dukungan terhadap UMKM, perlindungan sosial, serta reformasi agraria adalah contoh konkret bagaimana hukum dapat menjadi instrumen pembangunan inklusif. Dengan demikian, hukum tidak sekadar menjadi legitimasi kebijakan ekonomi, tetapi juga agen transformasi sosial.
Penutup
Ekonomi politik dalam perspektif hukum menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan ekonomi bersifat dinamis dan sarat kepentingan. Hukum tidak pernah sepenuhnya netral karena lahir dari proses politik yang melibatkan distribusi kekuasaan.
Di Indonesia, penguatan supremasi hukum, transparansi, dan partisipasi publik menjadi fondasi penting agar kebijakan ekonomi benar-benar selaras dengan amanat keadilan sosial. Hukum harus menjadi instrumen korektif terhadap ketimpangan, bukan sekadar stempel legitimasi kekuasaan.
Jika hukum mampu menjaga jarak dari kepentingan sempit dan berpijak pada konstitusi, maka ia dapat menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.
