Monwnews.com, Di tengah ingar-bingar perayaan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118, sebuah kicauan singkat dari akun @FAHayekSays pada 22 Mei 2026 lalu memantik kembali perdebatan tua yang tak pernah usai: “An economist who is only an economist cannot even be a good economist.” Kalimat Friedrich August von Hayek—ekonom dan filsuf kelahiran Wina yang menerima Nobel Ekonomi 1974—itu seakan menjadi bara di padang ilalang kering ekonomi Indonesia. Sebab, di republik ini, hampir seperempat abad pasca-Reformasi, para ekonom masih saja dielu-elukan sebagai dukun teknokrat yang resep-resepnya dianggap sakti, padahal berkali-kali mereka gagap menghadapi kompleksitas sosial-politik yang tak tertebak oleh model-model matematis.
Namun, artikel ini tidak hendak sekadar memplester kutipan Hayek sebagai justifikasi bagi nostalgia romantisme ekonomi pasar bebas. Sebaliknya, tulisan ini akan membongkar pernyataan itu hingga ke akar ideologis dan epistemologisnya, mengujinya dengan realitas Indonesia, serta menunjukkan bahwa kritik Hayek justru merupakan pisau bermata dua: ia menikam teknokrasi neoliberal yang kaku, tetapi juga membuka jalan bagi pembaruan ilmu ekonomi yang lebih membumi, plural, dan rendah hati. Di titik inilah letak urgensinya: Indonesia, yang sedang berusaha lepas dari jerat “jebakan negara berpenghasilan menengah,” membutuhkan lebih dari sekadar ekonom yang mahir memainkan angka; ia memerlukan negarawan ilmu sosial yang memahami bahwa pasar bukanlah mesin yang dapat diutak-atik seenaknya, melainkan organisme sosial yang tumbuh bersama sejarah, budaya, dan pertarungan kuasa.
Sisi Gelap Spesialisasi: Dari Chicago hingga Jakarta
Hayek menyampaikan gagasan itu pada 1956 dalam kuliah berjudul “The Dilemma of Specialization” di Universitas Chicago. Yang ironis, ia diundang untuk merayakan ulang tahun ke-25 gedung riset ilmu sosial, sementara Departemen Ekonomi di lantai empat gedung itu justru tidak pernah memberinya tempat. Hayek sendiri berteduh di Committee on Social Thought di lantai lima—sebuah ruang interdisipliner yang menjadi prototipe dari apa yang ia advokasikan. Di depan para ilmuwan sosial, Hayek melontarkan perbandingan pedas: seorang fisikawan yang hanya fisikawan masih mungkin menjadi fisikawan kelas wahid, tetapi ekonom yang hanya ekonom “kemungkinan besar akan menjadi gangguan, jika bukan bahaya positif.”
Apa yang dimaksud dengan “bahaya positif” ini? Bukan sekadar ekonom yang membosankan karena tidak bisa mengutip Aristoteles. Hayek mengarahkan kritiknya pada kecenderungan ilmu ekonomi modern yang ia sebut “saintisme” (scientism)—peniruan buta terhadap metode dan bahasa ilmu alam dalam mengkaji masyarakat. Dalam magnum opus-nya, The Counter-Revolution of Science (1952), ia menulis bahwa fenomena sosial pada dasarnya berbeda dari fenomena fisik. Atom tidak memiliki intensi, tidak menafsirkan situasi, dan tidak bertindak berdasarkan pengetahuan lokal yang tersebar. Manusia, sebaliknya, bergerak dalam labirin makna subjektif. Mereduksi tindakan manusia menjadi data agregat yang bisa diolah dengan regresi linear adalah kekeliruan epistemologis yang fatal.
Di Indonesia, saintisme ini mendapat lahan subur sejak Orde Baru. Kita mengenal “mafia Berkeley”—sebutan populer bagi teknokrat ekonomi lulusan University of California, Berkeley, yang mengisi pos-pos kunci pemerintahan Soeharto. Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Radius Prawiro, dan kawan-kawan memang berhasil menurunkan inflasi hiperbola pasca-1965 dan memacu pertumbuhan. Namun, pendekatan mereka yang sangat teknokratis—berbasis model pertumbuhan neoklasik dan kepercayaan pada stabilitas makro sebagai prasyarat mutlak—sering abai terhadap dimensi politik, budaya, dan kelembagaan. Stabilitas yang mereka ciptakan adalah stabilitas yang dipaksakan dengan tangan besi militer, bukan tatanan spontan yang tumbuh dari bawah. Dengan kata lain, para ekonom Orde Baru itu adalah contoh sempurna dari “ekonom yang hanya ekonom”: mereka cakap menghitung, tetapi buta terhadap kenyataan bahwa pembangunan bukanlah proyek rekayasa, melainkan proses evolusioner yang memerlukan partisipasi, desentralisasi pengetahuan, dan penghormatan terhadap keragaman lokal.
Krisis 1998: Ketika Model Ambruk Bersama Rezim
Krisis moneter 1997–1998 memberikan ujian paling telak. Para ekonom yang mendominasi kabinet dan Bank Indonesia bersikukuh bahwa fundamental ekonomi kita kuat. Data makro—pertumbuhan tinggi, inflasi rendah, rasio utang terkendali—seolah meyakinkan bahwa krisis Thailand tidak akan menjalar. Namun, ketika badai menerjang, rupiah anjlok dari Rp2.500 menjadi lebih dari Rp15.000 per dolar, puluhan bank kolaps, dan kontrak sosial Orde Baru runtuh. Mengapa model-model canggih itu meleset?
Jawabannya terletak pada apa yang diabaikan: dimensi institusional dan politik. Sistem perbankan Indonesia rapuh bukan karena buruknya angka kecukupan modal di atas kertas, melainkan karena terjalinnya kepentingan keluarga Cendana, kroni, dan pengusaha dalam jaringan rente yang kompleks. Para ekonom teknokrat, yang terlatih untuk membaca keseimbangan permintaan dan penawaran, tak mampu membaca keseimbangan kekuasaan. Mereka “hanya ekonom” yang tidak menguasai sosiologi korupsi, antropologi patronase, atau sejarah ekonomi-politik kolonial. Hayek, yang sejak 1945 dalam esai “The Use of Knowledge in Society” menekankan bahwa pengetahuan terpenting dalam masyarakat tersebar secara tacit dan tidak bisa dipusatkan, tentu akan menggelengkan kepala melihat para teknokrat kita yang begitu percaya diri menggenggam data agregat seolah-olah itulah seluruh realitas.
Tragedi 1998 memperlihatkan bahwa ekonom yang hanya ekonom bukan sekadar “gangguan,” melainkan benar-benar “bahaya positif.” Resep pengetatan moneter ekstrem dan penutupan bank massal yang direkomendasikan IMF—dan didukung oleh teknokrat dalam negeri—mengabaikan psikologi sosial masyarakat, memantik kepanikan, dan menyeret Indonesia ke jurang resesi terdalam sejak 1960-an. Hayek, ironisnya, sering dianggap sebagai pendukung pasar bebas radikal, tetapi peringatannya justru relevan untuk mengkritik bentuk liberalisasi yang dipaksakan secara teknokratik tanpa pemahaman konteks kelembagaan yang memadai.
Neoliberalisme Teknokratik: Paradoks Hayekian
Di sinilah kita tiba pada dimensi ideologis yang lebih dalam. Hayek adalah ikon neoliberalisme—gerakan intelektual yang menolak perencanaan ekonomi ala sosialis dan menekankan supremasi pasar. Akan tetapi, kutipan ini justru bisa menjadi kritik internal terhadap praktik neoliberalisme yang teknokratis. Ketika lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia meresepkan “paket kebijakan” yang seragam—privatisasi, deregulasi, liberalisasi—ke berbagai negara dengan mengabaikan sejarah, budaya, dan struktur sosial setempat, mereka sesungguhnya mempraktikkan bentuk perencanaan terselubung yang tidak kalah konstruktivis dari sosialisme yang Hayek tentang.
Para ekonom yang hanya ekonom—lulusan program doktoral universitas-universitas elite yang pikirannya dibentuk oleh model-model Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)—menjadi agen dari konstruktivisme pasar ini. Mereka percaya bahwa reformasi institusi bisa direkayasa dengan cetak biru yang rapi. Padahal, bagi Hayek, institusi yang berfungsi baik—termasuk pasar itu sendiri—adalah hasil dari tindakan manusia, tetapi bukan dari rancangan manusia. Pasar adalah tatanan spontan yang tumbuh dari interaksi jutaan individu selama berabad-abad, mengandung kearifan yang tak bisa direduksi ke dalam kalkulasi rasional seorang teknokrat.
Maka, kritik Hayek terhadap “ekonom yang hanya ekonom” pada hakikatnya adalah serangan terhadap arogansi epistemologis yang menganggap bahwa kompleksitas sosial dapat ditangkap dan dikelola oleh seorang ahli yang bersenjatakan model ekonomi. Dalam kuliah Nobelnya tahun 1974, yang provokatif ia beri judul “The Pretense of Knowledge,” Hayek menyatakan bahwa para ekonom cenderung meniru prosedur ilmu fisika yang sukses, dan di bidang kita hal itu hanya akan menuntun pada kesalahan total. Ia bahkan menambahkan bahwa jika diangkat sebagai penerima Nobel, ia akan menyarankan agar hadiah Nobel Ekonomi tidak perlu ada, karena memberi otoritas palsu kepada individu yang sesungguhnya tidak boleh memegang otoritas sebesar itu.
Bayangkan jika peringatan ini disampaikan di hadapan para teknokrat kita yang setiap tahun dengan gagah mengumumkan proyeksi pertumbuhan satu digit di belakang koma, padahal variabel-variabel yang menentukan pertumbuhan itu—harga komoditas global, sentimen investor, dinamika politik—berada di luar kendali dan jauh dari kepastian mekanistik. Inilah wajah “pretensi pengetahuan” yang nyata: mereduksi masa depan yang tak terduga menjadi angka-angka seolah-olah ia adalah benda langit yang orbitnya bisa dihitung dengan hukum Newton.
Reformasi Pendidikan Ekonomi: Pertaruhan Ideologis
Jika kita serius dengan peringatan Hayek, maka pembenahan harus dimulai dari hulu: pendidikan ekonomi. Selama ini, kurikulum sarjana ekonomi di Indonesia—dan di banyak negara—didominasi oleh mikroekonomi neoklasik, makroekonomi Keynesian-neoklasik sintesis, dan ekonometrika yang semakin canggih. Mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi, sejarah ekonomi Indonesia, sosiologi ekonomi, atau ekonomi politik kerap dianggap sebagai pelengkap yang bisa diabaikan. Akibatnya, lulusan kita fasih menghitung elastisitas permintaan tetapi gagap menjelaskan mengapa petani di Jawa tetap miskin meskipun harga gabah naik; mereka piawai memodelkan dampak kenaikan suku bunga tetapi buta terhadap relasi kuasa di balik kebijakan moneter.
Gerakan Rethinking Economics yang merebak global, termasuk di Indonesia lewat komunitas-komunitas mahasiswa kritis, sesungguhnya adalah pengejawantahan semangat Hayek. Mereka menuntut pluralisme metodologis dan interdisipliner. Namun, respons dari arus utama sering kali berupa klaim bahwa pendekatan alternatif tidak “rigor” atau kurang “ilmiah.” Di sinilah kritik Hayek menjadi penting secara ideologis: ia menunjukkan bahwa klaim “ilmiah” yang sempit itu sendiri adalah konstruksi ideologis yang berfungsi mempertahankan hegemoni teknokrasi. Dengan mengecilkan peran sejarah, filsafat, dan sosiologi, para ekonom arus utama secara tidak langsung mengebiri kemampuan mahasiswa untuk mempertanyakan tatanan yang ada.
Hayek, yang menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya mendalami filsafat hukum dan evolusi kultural, memberikan teladan bahwa seorang ekonom yang baik harus menyeberangi batas-batas disipliner. Namun, kita juga perlu mengkritisi Hayek secara ideologis: interdisiplinaritasnya cenderung selektif. Ia banyak membaca filsuf liberal seperti David Hume dan Adam Smith, tetapi kurang bergaul dengan sosiologi kritis, teori ketergantungan, atau ekonomi politik Marxian. Sebuah interdisiplinaritas yang sejati harus bersedia bergumul dengan tradisi yang berbeda secara ideologis, termasuk pemikiran yang menantang fondasi kapitalisme itu sendiri.
Untuk konteks Indonesia, ekonom yang hanya ekonom adalah mereka yang menutup mata terhadap warisan kolonial dalam struktur agraria, terhadap dimensi etnis dan agama dalam jaringan bisnis, serta terhadap dinamika kelas dalam kebijakan perpajakan. Tanpa pemahaman itu, resep kenaikan PPN atau penghapusan subsidi bisa menjadi bumerang sosial-politik. Contoh mutakhir adalah penolakan luas terhadap kenaikan harga BBM pada 2022, yang oleh para teknokrat dipandang sebagai keharusan fiskal, tetapi oleh masyarakat terasa sebagai pemerkosaan terhadap rasa keadilan karena tidak diiringi dengan perbaikan kualitas layanan publik dan penegakan hukum bagi pengemplang pajak kelas atas.
Dari “Ekonom sebagai Insinyur” Menjadi “Ilmuwan Sosial yang Rendah Hati”
Gagasan Hayek membawa implikasi ideologis yang radikal terhadap peran ekonom di ruang publik. Selama ini, wacana dominan—yang diamplifikasi oleh media arus utama—menempatkan ekonom sebagai sosok netral yang bicara atas nama “kebenaran ilmiah.” Ketika seorang ekonom mendukung kebijakan tertentu, publik cenderung menganggapnya sebagai kesimpulan objektif yang bebas nilai. Padahal, setiap rekomendasi kebijakan ekonomi sarat dengan pertimbangan etis dan ideologis: siapa yang menanggung beban penyesuaian fiskal? Bagaimana distribusi keuntungan dari pertumbuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan angka.
Hayek, dengan jujur, mengakui keterbatasan fundamental pengetahuan ekonomi. Ia menolak peran ekonom sebagai “insinyur sosial” yang merancang tatanan masyarakat dari atas. Yang ia tawarkan adalah peran yang lebih rendah hati: ilmuwan sosial yang memetakan kemungkinan-kemungkinan dan batasan-batasan, yang menjelaskan mengapa intervensi tertentu bisa menghasilkan konsekuensi tak diinginkan, dan yang—terpenting—selalu mengingatkan bahwa kebijaksanaan terbesar justru tersimpan dalam tradisi, institusi yang berevolusi, dan praktik-praktik lokal yang sering kali tak terlihat oleh mata teknokrat.
Dalam konteks demokrasi Indonesia pasca-1998, peran ekonom yang rendah hati ini amat dibutuhkan. Alih-alih menjadi “pendeta” yang mengucapkan mantra pertumbuhan dan inflasi, ekonom publik seharusnya menjadi fasilitator dialog antara pengetahuan ahli dan kearifan komunitas. Pembangunan desa, misalnya, tidak bisa direduksi menjadi persoalan penyaluran Dana Desa yang efisien secara akuntansi; ia menyangkut kebangkitan kelembagaan adat, kepercayaan sosial, dan ekosistem ekologis yang hanya dipahami oleh warga setempat. Seorang ekonom yang hanya ekonom akan mendesak agar tata kelola keuangan desa diseragamkan dengan standar nasional, tanpa menyadari bahwa penyeragaman itu bisa menghancurkan modal sosial yang menjadi fondasi gotong royong.
Kritik dan Jalan Tengah: Melampaui Hayek tanpa Meninggalkannya
Meskipun tajam, kritik Hayek bukannya tanpa cela. Pertama, ada paradoks dalam pemikirannya sendiri. Ia menolak rekayasa sosial, tetapi proyek intelektualnya—memperjuangkan masyarakat berbasis aturan hukum umum dan pasar kompetitif—pada dasarnya juga memerlukan desain konstitusional dan intervensi negara untuk menegakkan aturan main. The Constitution of Liberty dan Law, Legislation and Liberty sarat dengan usulan rekayasa kelembagaan. Bukankah merancang “konstitusi kebebasan” adalah tindakan konstruktivis? Di sini Hayek terlihat inkonsisten, dan para pengkritik dari kiri seperti Perry Anderson dengan tajam menjulukinya sebagai “the most dogmatic of the dogmatic defenders of capitalism.”
Kedua, peringatan Hayek dapat digunakan oleh rezim populis anti-intelektual untuk mendiskreditkan semua bentuk keahlian, termasuk sains. Jika semua ekonom dianggap angkuh, maka kebijakan bisa sepenuhnya diserahkan pada intuisi politik. Ini bahaya nyata. Oleh karena itu, penerjemahan kritik Hayek harus hati-hati: ia tidak menolak keahlian ekonomi, tetapi menolak reduksionisme yang mengisolasi ekonomi dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Hayek tetap percaya pada pentingnya teori ekonomi abstrak—ia sendiri mengembangkan teori siklus bisnis dan modal yang rumit. Yang ia tentang adalah penerapan teori itu tanpa disertai pemahaman konteks kelembagaan dan keterbatasan kognitif manusia.
Ketiga, kritik Hayek tentang interdisiplinaritas perlu diradikalisasi agar tidak mandek pada liberalisme sempit. Jika ekonomi ingin relevan, ia harus membuka diri terhadap perspektif feminis yang mengungkap kerja perawatan tak berbayar, ekologi politik yang melihat metabolisme alam dalam sirkuit kapital, dan dekolonialisasi pengetahuan yang membongkar bias Eropa-sentris dalam asumsi dasarnya. Dengan kata lain, “ekonom yang baik” versi masa kini tidak cukup hanya membaca Hume dan Kant; ia juga mesti bersedia membaca Tan Malaka, Karl Polanyi, atau Nancy Fraser.
Relevansi di Era Big Data dan Kecerdasan Buatan
Di tengah gelombang digitalisasi, godaan saintisme justru kian menguat. Big data dan kecerdasan buatan menjanjikan kemampuan prediktif yang seolah melampaui batas-batas lama. Para “ekonom data” kini bisa membangun model yang memproses jutaan transaksi secara real time, dan bank sentral bereksperimen dengan analisis sentimen media sosial untuk mengukur ekspektasi inflasi. Apakah ini berarti peringatan Hayek sudah usang? Sama sekali tidak.
Justru di era ini, bahaya ekonom yang hanya ekonom semakin besar. Ketersediaan data raksasa bisa melahirkan arogansi baru bahwa realitas sosial sepenuhnya terkuantifikasi. Padahal, seperti ditegaskan Hayek, banyak pengetahuan yang menentukan tindakan ekonomi bersifat tacit—tersimpan dalam kebiasaan, intuisi, dan pengetahuan lokal yang tak bisa diubah menjadi data digital. Seorang pedagang kaki lima di Pasar Senen tahu kapan harus menaikkan harga bukan dengan membaca proyeksi inflasi BI, melainkan dari obrolan dengan pemasok dan pengamatan terhadap arus pembeli. Data agregat tidak akan menangkap kearifan semacam ini.
Lebih dari itu, algoritma yang kini banyak dipakai untuk penyaluran kredit, seleksi penerima bantuan sosial, atau rekomendasi investasi, sering kali mereproduksi bias dan ketidakadilan struktural karena para perancangnya—umumnya insinyur perangkat lunak dan ilmuwan data—hanya “ekonom yang hanya ekonom” dalam bentuk baru. Mereka paham optimisasi matematis tetapi tidak mengerti sejarah diskriminasi, politik identitas, dan etika distributif. Hasilnya, sistem yang tampak netral secara prosedural justru melanggengkan ketimpangan. Sekali lagi, Hayek benar: tanpa pemahaman interdisipliner, teknologi tercanggih sekalipun bisa menjadi “bahaya positif.”
Menuju Ekonom Merdeka: Sebuah Manifesto Singkat
Pada akhirnya, pernyataan Hayek adalah panggilan untuk membebaskan ilmu ekonomi dari penjara spesialisasi sempit. Bagi Indonesia, ini adalah agenda intelektual yang mendesak. Pertama, universitas harus merombak kurikulum ekonomi dengan memberikan porsi setara pada sejarah, sosiologi, filsafat, dan ilmu politik. Program studi multidisiplin seperti Philosophy, Politics, and Economics (PPE) yang kini mulai dilirik oleh beberapa kampus elite perlu diperluas dan didemokratisasi agar tidak menjadi menara gading baru.
Kedua, komunitas epistemik para ekonom perlu membangun etos kerendahan hati publik. Alih-alih tampil sebagai peramal tunggal yang memonopoli kebenaran, mereka mesti bersedia berdialog dengan sejarawan, antropolog, aktivis lingkungan, dan serikat buruh. Dewan Pertimbangan Ekonomi Nasional atau lembaga semacam itu harus diisi bukan hanya oleh doktor ekonomi lulusan Amerika, melainkan juga oleh pemikir sosial yang memahami Indonesia dari akar rumput.
Ketiga, media massa harus berhenti menempatkan ekonom dalam kerangka “juru bicara pasar” yang hanya mengomentari naik-turunnya IHSG. Beri ruang bagi tulisan-tulisan yang membongkar asumsi ideologis di balik kebijakan, yang mempertanyakan mengapa pertumbuhan 5% dirayakan sementara kesenjangan melebar. Sebab, seperti diajarkan Hayek, fenomena ekonomi bukanlah entitas otonom yang bisa dipahami terpisah dari tenunan sosial-politiknya.
Keempat, para ekonom muda Indonesia perlu memberanikan diri menjadi “ekonom organik” ala Gramsci, yang tidak hanya mahir dalam teknik analisis tetapi juga terlibat dalam praksis sosial. Mereka bisa belajar dari Soedjatmoko, yang meskipun bukan ekonom, memberikan refleksi mendalam tentang pembangunan sebagai pembebasan manusia, atau dari almarhum Sarbini Sumawinata yang menulis Ekonomi Indonesia: Dari Kolonial ke Otonomi dengan perspektif sejarah-politik yang kaya.
Penutup: Warisan Hayek untuk Indonesia Emas 2045
Menjelang satu abad kemerdekaan, Indonesia bercita-cita menjadi negara berpenghasilan tinggi. Visi Indonesia Emas 2045 mensyaratkan transformasi struktural yang mendalam. Transformasi itu tidak akan terwujud hanya dengan pembangunan infrastruktur fisik dan peningkatan produktivitas semata. Ia memerlukan pembaruan cara berpikir, keberanian untuk menata ulang institusi tanpa menghancurkan tatanan yang telah teruji zaman, serta pengakuan bahwa pengetahuan yang kita butuhkan terserak di banyak tempat, bukan terpusat di meja perencana.
Hayek memberikan pelajaran berharga: kemajuan sosial yang sesungguhnya tidak lahir dari desain besar seorang insinyur sosial, melainkan dari interaksi jutaan manusia yang bebas namun terikat oleh aturan main yang adil. Seorang ekonom yang baik adalah ia yang cukup rendah hati untuk mengakui bahwa ia tidak tahu segalanya, dan cukup luas wawasannya untuk mendengarkan bisikan sejarah, filsafat, dan kebudayaan.
Dengan demikian, kutipan “An economist who is only an economist cannot even be a good economist” bukanlah sekadar nasihat karier. Ia adalah manifesto ideologis melawan arogansi teknokrasi, panggilan epistemologis untuk merangkul kompleksitas, dan visi politis tentang demokrasi pengetahuan. Sudah waktunya Indonesia mendidik dan menghormati ekonom yang lebih dari sekadar ekonom: negarawan ilmu sosial yang menemani bangsa menavigasi samudra ketidakpastian dengan kompas kebijaksanaan, bukan sekadar kalkulator. Jika tidak, kita akan terus dikepung oleh “bahaya positif” yang mengenakan jas ilmiah namun buta terhadap kemanusiaan.
