Monwnews.com, Pada 20 Mei 2026, sebuah suara melengking dari dunia maya. Angelo Giuliano, analis geopolitik yang bermarkas di Tiongkok dan dikenal dengan julukan Angelo in China, menulis utas di platform X yang membangunkan banyak orang. Judulnya sederhana tetapi mencekam: WATCH OUT INDONESIA.
Giuliano tidak sedang bercanda. Ia menggambarkan sebuah operasi besar-besaran yang sedang dilancarkan terhadap Indonesia. Amerika Serikat, tulisnya, sedang menekan Indonesia dengan kekuatan penuh sebagai bagian dari rencana nekat untuk membendung Tiongkok. Tujuannya: mengubah Indonesia menjadi client state—negara klien yang membantu menegakkan blokade terhadap Selat Malaka, jalur energi utama yang menjadi urat nadi perekonomian Tiongkok.
Banyak yang akan mengernyit membaca klaim ini. Teori konspirasi, kata mereka. Paranoia anti-Barat, kata yang lain. Indonesia adalah negara berdaulat, tidak mungkin diperlakukan seperti itu.
Tetapi mari kita lihat fakta-fakta yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di bulan Mei 2026. Pada 14 Mei, The Economist menerbitkan dua artikel pedas yang menyebut Presiden Prabowo “terlalu boros dan terlalu otoriter.” Pada 21 Mei, Parlemen Eropa mengadopsi resolusi yang mengecam kondisi HAM di Indonesia dan mengaitkannya dengan rantai pasok. Pada 22 Mei, platform prediction market Polymarket tiba-tiba membuka pasar taruhan tentang kemungkinan pergantian rezim di Indonesia. Dan sepanjang pekan itu, media-media internasional melontarkan kritik yang semakin tajam dan semakin terkoordinasi.
Apakah semua ini kebetulan? Dalam geopolitik, kebetulan yang terlalu rapi nyaris selalu patut dicurigai. Ketika empat peristiwa terjadi dalam rentang delapan hari, semuanya menyasar sasaran yang sama, semuanya membangun narasi yang saling melengkapi, kita tidak sedang menyaksikan rangkaian peristiwa acak. Kita sedang menyaksikan sebuah simfoni. Sebuah operasi. Sebuah kepungan.
Membaca yang Tak Kasatmata: Perang Hibrida di Depan Mata
Mari kita jujur: perang di abad ke-21 tidak lagi semata-mata tentang tank, pesawat tempur, dan kapal induk. Perang hari ini adalah perang hibrida—kombinasi canggih antara operasi informasi, tekanan diplomatik, perang ekonomi, manuver militer, dan destabilisasi politik. Ia tidak selalu mengumumkan dirinya dengan bunyi sirene atau ledakan bom. Ia bisa datang dalam bentuk artikel majalah, resolusi parlemen, unggahan media sosial, dan platform taruhan daring.
Perang hibrida bekerja dengan cara yang licik: ia mengaburkan batas antara fakta dan propaganda, antara kritik genuine dan serangan terkoordinasi, antara isu domestik yang sah dan intervensi asing yang terselubung. Ia membuat rakyat bingung, investor panik, dan pemerintah kehilangan legitimasi—tanpa perlu satu pun peluru ditembakkan.
Dan Indonesia hari ini sedang berada di tengah medan perang semacam itu.
Coba perhatikan polanya. The Economist—majalah yang selama 183 tahun menjadi kitab suci neoliberalisme global—menyebut Prabowo “otoriter” dan “boros.” Narasi ini didesain untuk meresahkan investor, menurunkan kepercayaan pasar, dan memicu capital flight. Parlemen Eropa kemudian menyusul dengan resolusi HAM yang mengaitkan kondisi aktivis dengan “rantai pasok”—sebuah isyarat bahwa akses pasar Eropa bisa ditutup jika Indonesia tidak patuh. Polymarket, platform prediksi yang berbasis di Amerika, kemudian membuka taruhan tentang jatuhnya pemerintahan—menciptakan persepsi bahwa pergantian rezim adalah sesuatu yang mungkin, sesuatu yang memiliki “probabilitas.”
Ini bukan tiga peristiwa terpisah. Ini adalah tiga muka dari operasi yang sama: media membentuk persepsi, parlemen memberikan legitimasi, platform prediksi menciptakan spekulasi. Semuanya bekerja secara sinergis untuk menciptakan satu pesan: Indonesia di bawah Prabowo sedang menuju kehancuran, dan perubahan—entah melalui pemilu, tekanan parlemen, atau gejolak politik—adalah sesuatu yang tak terelakkan.
Giuliano menyebutnya sebagai hybrid war playbook in full swing: operasi informasi, LSM, serangan media, dan tekanan politik. Dan ia benar. Playbook ini bukanlah fiksi. Ia telah digunakan di Ukraina pada 2014, di Venezuela pada 2019, di Hong Kong pada 2019, di Thailand pada 2020. Sekarang, ia sedang dimainkan di Indonesia.
Selat Malaka: Jantung yang Diperebutkan
Mengapa Indonesia
Mengapa sekarang?
Jawabannya terletak di atas peta. Selat Malaka, yang diapit oleh Indonesia dan Malaysia, adalah jalur pelayaran paling strategis di dunia. Sekitar 80% impor minyak Tiongkok melewati selat ini. Bagi Beijing, Selat Malaka adalah kerentanan eksistensial—sebuah Malacca Dilemma yang telah menghantui para pakar strategi Tiongkok selama puluhan tahun. Jika selat ini diblokade dalam skenario konflik, ekonomi Tiongkok akan lumpuh dalam hitungan pekan. Tidak ada alternatif yang memadai.
Dan siapa yang menguasai sisi selatan Selat Malaka? Indonesia.
Di sinilah letak kartu truf Indonesia. Di sinilah letak alasan mengapa Washington begitu berkepentingan untuk mengubah orientasi strategis Jakarta. Siapa pun yang memiliki pengaruh dominan atas Indonesia memiliki tuas yang bisa mencekik Tiongkok—atau, sebaliknya, melindunginya.
Pada April 2026, terjadi perkembangan yang sangat signifikan. Amerika Serikat dan Indonesia menandatangani Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) di Pentagon. Kerangka kerja sama ini mencakup modernisasi militer, pelatihan pasukan khusus, dan latihan gabungan. Kementerian Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa izin lintas pesawat AS bukan bagian dari MDCP. Namun, hanya beberapa hari setelah penandatanganan, sebuah kapal perang AS melintasi Selat Malaka—yang oleh Menteri Luar Negeri Sugiono disebut sebagai bagian dari “kebebasan navigasi di perairan internasional.”
Asia Times menulis bahwa MDCP telah “memfokuskan perhatian baru pada koridor strategis Selat Malaka dan peran potensialnya dalam setiap konflik AS-China.” The Daily Star lebih eksplisit: “AS memandang Selat Malaka melalui lensa strategis dan militer karena China tetap sangat bergantung pada rute ini.”
Ini bukan sekadar kerja sama pertahanan biasa. Dalam konteks persaingan AS-Tiongkok yang semakin memanas—dengan blokade Selat Hormuz yang telah diterapkan AS terhadap Iran, dengan ketegangan di Laut China Selatan yang terus meningkat—MDCP adalah bidak di atas papan catur yang jauh lebih besar. Washington menginginkan akses. Washington menginginkan pengaruh. Dan Washington, jika perlu, akan menggunakan segala cara untuk mendapatkannya.
Jejak Uang: NED, Open Society, dan Arsitektur Intervensi
Salah satu elemen paling penting dalam utas Giuliano adalah penyebutan tentang jaringan pendanaan National Endowment for Democracy (NED) dan Open Society Foundations (OSF) milik George Soros. Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti teori konspirasi. Namun faktanya, keterlibatan NED dan OSF dalam operasi-operasi destabilisasi di berbagai negara telah didokumentasikan dengan sangat baik oleh jurnalis investigatif, akademisi, dan bahkan laporan-laporan pemerintah.
NED adalah lembaga yang didanai oleh Kongres Amerika Serikat. Didirikan pada 1983, NED secara eksplisit bertujuan untuk “memajukan demokrasi” di seluruh dunia. Namun dalam praktiknya, NED telah menjadi saluran utama untuk mendanai gerakan-gerakan oposisi, LSM, dan media di negara-negara yang dianggap tidak bersahabat dengan Washington. Dari Ukraina hingga Venezuela, dari Hong Kong hingga Mesir, NED selalu muncul di belakang layar.
Di Indonesia, NED telah aktif sejak 1990-an. Mereka mendanai media, LSM, dan organisasi masyarakat sipil. TIFA Foundation, sebuah LSM yang berbasis di Jakarta, adalah salah satu penerima dana NED. Pola ini familiar: LSM-LSM yang didanai NED sering kali menjadi motor kritik terhadap pemerintah, menyediakan “laporan independen” yang kemudian digunakan oleh media internasional dan parlemen asing untuk menekan negara sasaran.
OSF milik George Soros juga telah mengalirkan dana besar ke Indonesia. Investigasi oleh berbagai media mengungkapkan bahwa OSF menyalurkan dana melalui Yayasan Kurawal dengan anggaran sekitar US8 miliar secara global sejak 1990-an untuk “masyarakat terbuka.”
Saya tidak mengatakan bahwa semua LSM yang menerima dana asing adalah agen kepentingan asing. Banyak dari mereka melakukan kerja-kerja penting yang tidak bisa dilakukan oleh negara. Tetapi kita juga tidak boleh naif: di dunia di mana kekuatan besar berkompetisi secara brutal, aliran dana dari NED dan OSF bukanlah filantropi murni. Ia adalah instrumen soft power—atau, dalam konteks perang hibrida, sharp power—yang dirancang untuk membentuk lanskap politik negara sasaran sesuai dengan kepentingan donor.
Ketika protes pecah di Indonesia pada Agustus 2025—protes yang memaksa Presiden Prabowo membatalkan kunjungan ke Tiongkok dan absen dari KTT Shanghai Cooperation Organization—banyak pengamat mencium bau color revolution. Penggunaan simbol budaya pop (“One Piece”) sebagai identitas gerakan, mobilisasi massa melalui media sosial, narasi yang mengaburkan keluhan ekonomi genuine dengan agenda politik yang lebih besar—semuanya adalah taktik yang persis sama dengan yang digunakan dalam color revolution di Serbia, Georgia, Ukraina, dan Hong Kong.
Sputnik News mengutip seorang analis yang menyatakan bahwa “NED telah berinvestasi di media Indonesia sejak 1990-an dan secara aktif mendukung organisasi seperti TIFA Foundation.” The Alt World mendokumentasikan bahwa protes Agustus 2025 menggunakan template yang identik dengan operasi-operasi destabilisasi sebelumnya.
Apakah ini berarti protes Agustus 2025 sepenuhnya direkayasa oleh asing? Tidak. Ada keluhan genuine tentang korupsi dan tata kelola yang memicu kemarahan rakyat. Tetapi keluhan genuine itu dibajak, diperkuat, dan diarahkan oleh jaringan-jaringan yang memiliki agenda yang jauh lebih besar daripada sekadar perbaikan tata kelola. Ini adalah pola klasik color revolution: menggunakan isu domestik yang sah sebagai bahan bakar, tetapi mengemudikan kendaraannya ke arah yang diinginkan oleh kekuatan asing.
Polymarket dan Senjata Psikologis Baru
Salah satu elemen paling mengkhawatirkan dalam rangkaian peristiwa Mei 2026 adalah kemunculan Polymarket. Platform prediction market berbasis blockchain ini memungkinkan pengguna untuk bertaruh pada hasil dari berbagai peristiwa—dari pemilu hingga pergantian rezim. Pada 22 Mei 2026, Polymarket membuka pasar yang memproyeksikan kemungkinan Presiden Prabowo tidak lagi menjabat: 2% pada Mei, 4% pada Juni, 18% pada Desember.
Bagi yang tidak terbiasa dengan operasi psikologis, ini mungkin tampak sebagai hiburan belaka. Tetapi dalam konteks perang hibrida, prediction market adalah senjata yang canggih. Dengan menciptakan “probabilitas” pergantian rezim—meskipun probabilitas itu kecil—platform semacam ini menanamkan benih keraguan di benak investor, diplomat, dan pembuat kebijakan. Ia menciptakan persepsi bahwa ketidakstabilan adalah sesuatu yang mungkin, bahwa jatuhnya pemerintahan adalah skenario yang layak dipertaruhkan.
Ini adalah self-fulfilling prophecy yang berbahaya. Ketika investor membaca bahwa ada “probabilitas 18%” pemerintahan jatuh pada Desember, mereka mungkin menunda investasi atau menarik modal. Ketika diplomat membaca angka yang sama, mereka mungkin mulai membuka saluran komunikasi dengan oposisi “untuk berjaga-jaga.” Ketika rakyat membaca angka itu, mereka mungkin mulai mempertanyakan stabilitas pemerintahan mereka sendiri.
Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir akses ke Polymarket dengan alasan perjudian daring. Itu langkah yang tepat. Tetapi pemblokiran teknis tidak cukup. Pemerintah harus menjelaskan kepada publik mengapa platform semacam ini berbahaya, bagaimana ia bisa digunakan sebagai alat perang psikologis, dan mengapa kewaspadaan terhadap manipulasi informasi adalah kebutuhan mendesak.
Neoliberalisme dan Hegemoni: Benturan Ideologi yang Tak Terhindarkan
Pada lapisan terdalam, apa yang kita saksikan bukan sekadar persaingan geopolitik antara Amerika dan Tiongkok. Ini adalah benturan ideologis antara dua visi dunia.
Di satu sisi, ada neoliberalisme global yang diusung oleh The Economist, NED, OSF, dan sebagian besar institusi yang kini menekan Indonesia. Neoliberalisme menghendaki dunia yang terbuka sepenuhnya bagi pergerakan modal, barang, dan jasa. Ia menghendaki negara yang ramping, pasar yang bebas, dan sumber daya alam yang dapat diakses oleh siapa pun yang memiliki kapital—terlepas dari kebangsaannya. Dalam visi neoliberal, setiap intervensi negara adalah distorsi; setiap proteksi industri dalam negeri adalah inefisiensi; setiap kontrol atas sumber daya alam adalah pelanggaran terhadap “pasar bebas.”
Di sisi lain, ada nasionalisme ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo—dan, dalam derajat yang berbeda, oleh banyak negara berkembang yang sedang berusaha mengejar ketertinggalan. Nasionalisme ekonomi menghendaki negara yang kuat, yang mampu melindungi sumber daya alamnya dari eksploitasi asing, yang mampu membangun industri dalam negeri, yang mampu menolak menjadi sekadar pemasok bahan mentah murah dalam rantai pasok global.
Benturan ini tidak bisa didamaikan. Neoliberalisme melihat nasionalisme ekonomi sebagai ancaman—bukan hanya terhadap kepentingan ekonomi, tetapi terhadap seluruh arsitektur ideologis yang telah dibangunnya selama puluhan tahun. Ketika Prabowo melarang ekspor bijih nikel mentah, ketika ia membentuk Danantara dengan aset US$900 miliar, ketika ia memperkuat peran negara dalam perekonomian, ia tidak hanya mengganggu rantai pasok perusahaan-perusahaan multinasional. Ia menantang fondasi ideologis dari tatanan neoliberal global.
Dan itulah mengapa serangan terhadap Prabowo begitu intens. Ini bukan hanya tentang defisit fiskal atau demokrasi. Ini adalah upaya untuk mendisiplinkan sebuah negara yang berani keluar dari jalur yang telah ditentukan.
Dampak bagi Indonesia: Antara Otonomi dan Jebakan
Apa artinya semua ini bagi Indonesia?
Pertama, Indonesia sedang menghadapi ujian kedaulatan yang paling serius sejak Reformasi 1998. Tekanan yang datang dari berbagai arah—media, parlemen asing, platform digital, jaringan LSM, dan manuver militer—dirancang untuk memaksa Indonesia memilih: tunduk pada poros Atlantik atau terisolasi secara internasional.
Jika Indonesia tunduk, konsekuensinya jelas. MDCP akan berubah dari kerja sama pertahanan menjadi Trojan horse yang membatasi otonomi strategis Indonesia. Akses ke Selat Malaka akan secara de facto dikendalikan oleh Washington. Kebijakan hilirisasi akan dilemahkan atau dibatalkan. Indonesia akan kembali menjadi pemasok bahan mentah murah—kali ini bukan hanya untuk pabrik-pabrik di Tiongkok, tetapi juga untuk industri-industri di Eropa dan Amerika.
Jika Indonesia melawan, risikonya juga nyata. Tarif 32% yang diancamkan oleh pemerintahan Trump—meskipun ditunda hingga Juli 2026—bisa diterapkan. Akses ke pasar Eropa bisa dipersulit. Lembaga pemeringkat bisa menurunkan peringkat Indonesia. Investasi asing bisa mengering.
Ini adalah dilema yang kejam. Tetapi di sinilah letak pentingnya BRICS. Keanggotaan Indonesia di BRICS—yang diakselerasi pada Januari 2025, hanya tiga bulan setelah Prabowo menjabat—adalah kartu yang sangat berharga. BRICS menyediakan alternatif: sumber investasi dari New Development Bank, pasar ekspor non-Barat, dan dukungan politik dari negara-negara yang juga menghadapi tekanan serupa.
Perdagangan Indonesia-Tiongkok telah mencapai US$167,49 miliar pada 2025. Kedua negara telah memperpanjang bilateral swap arrangement hingga 400 miliar yuan—mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi bilateral. Indonesia juga telah menandatangani berbagai kerja sama dengan Rusia, India, Brasil, dan anggota BRICS lainnya.
Ini bukan berarti Indonesia harus memutuskan hubungan dengan Barat. Itu akan menjadi langkah yang bodoh dan kontraproduktif. Tetapi Indonesia harus memastikan bahwa hubungan dengan Barat berlangsung di atas dasar kesetaraan, bukan ketundukan. Dan untuk itu, memiliki alternatif adalah kunci.
Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah? Sebuah Resep Kedaulatan
Pertama dan terutama, pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap operasi perang hibrida. Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, dan lembaga-lembaga terkait harus bekerja sama untuk mendeteksi, memetakan, dan menetralisir operasi informasi yang bertujuan mendestabilisasi Indonesia. Ini bukan tentang menjadi negara polisi; ini tentang melindungi kedaulatan dari serangan yang tidak kasatmata.
Kedua, pemerintah harus transparan tentang MDCP. Publik berhak tahu: apa saja isi perjanjian itu? Sejauh mana akses yang diberikan kepada militer AS? Apakah ada klausul rahasia yang membatasi otonomi strategis Indonesia? Parlemen harus mengawasi implementasi MDCP secara ketat, dan setiap perluasan akses harus mendapatkan persetujuan legislatif.
Ketiga, pemerintah harus memperkuat edukasi publik tentang literasi informasi. Rakyat Indonesia harus dibekali dengan kemampuan untuk membedakan antara kritik genuine dan propaganda, antara isu domestik yang sah dan operasi pengaruh asing. Ini adalah pertahanan terbaik melawan perang hibrida: rakyat yang cerdas dan kritis.
Keempat, Indonesia harus terus memperkuat posisinya di BRICS dan membangun solidaritas dengan negara-negara Global South. Tekanan terhadap Indonesia bukanlah kasus terisolasi; ia adalah bagian dari pola yang lebih luas di mana negara-negara berkembang dipaksa untuk tunduk pada aturan yang ditulis oleh kekuatan-kekuatan industri mapan. Melawan tekanan ini memerlukan front bersama.
Kelima, dan ini yang paling penting: Indonesia harus membenahi rumah sendiri. Tekanan eksternal tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan masalah-masalah domestik yang genuine. Serangan terhadap aktivis harus diusut tuntas. Korupsi harus diperangi tanpa pandang bulu. Kebebasan pers harus dijaga. Pengawasan terhadap program-program besar negara harus diperkuat.
Mengapa? Karena cara terbaik untuk melawan hit pieces adalah dengan memastikan bahwa hit pieces itu tidak memiliki dasar faktual. Cara terbaik untuk menetralisir narasi “otoritarianisme” adalah dengan menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia hidup dan sehat—bukan dengan membungkam kritik, tetapi dengan membuktikan bahwa kritik didengar dan ditanggapi. Cara terbaik untuk menolak tekanan asing adalah dengan memperkuat legitimasi domestik: jika rakyat berdiri di belakang pemerintah, intervensi asing akan kehilangan daya pukulnya.
Penutup: WATCH OUT, dan Berdirilah Tegak
Giuliano mengakhiri utasnya dengan kata-kata: Stay vigilant, Indonesia. Separate real domestic issues from foreign-funded chaos. Don’t let them turn your country into the next pawn.
Peringatan ini harus didengar. Tetapi kewaspadaan saja tidak cukup. Indonesia harus melangkah lebih jauh: dari kewaspadaan menuju ketahanan, dari ketahanan menuju kedaulatan yang sesungguhnya.
Kedaulatan tidak hanya berarti mampu menolak tekanan asing. Kedaulatan juga berarti mampu membenahi diri sendiri. Kedaulatan berarti memiliki negara yang cukup kuat untuk melindungi kepentingan nasional, tetapi juga cukup terbuka untuk mendengar kritik. Kedaulatan berarti memiliki rakyat yang cukup cerdas untuk membedakan antara propaganda dan kebenaran, antara isu genuine dan rekayasa.
Indonesia terlalu besar untuk menjadi bidak dalam permainan catur kekuatan besar. Indonesia terlalu strategis untuk diserahkan begitu saja kepada kepentingan asing mana pun—entah dari Barat, entah dari Timur. Tetapi mempertahankan posisi ini memerlukan kewaspadaan yang tak kenal lelah, keberanian untuk membenahi diri sendiri, dan kebijaksanaan untuk menavigasi pusaran geopolitik tanpa kehilangan arah.
Watch out, Indonesia. Kepungan itu nyata. Operasi itu sedang berlangsung. Tetapi Indonesia bukanlah negara yang mudah ditundukkan. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa ini mampu bertahan melawan imperialisme, kolonialisme, dan berbagai bentuk dominasi asing. Sekali lagi, kita diuji. Dan sekali lagi, kita harus menjawab: dengan kewaspadaan, dengan kecerdasan, dan dengan keberanian.
Jangan biarkan mereka mengubah negerimu menjadi bidak berikutnya. Berdirilah tegak. Berdaulat. Bermartabat.
