Monwnews.com, Di balik istilah teknis “blanket overflight access”, tersimpan soal yang jauh lebih besar daripada izin melintas pesawat militer. Ini tentang preseden, tentang cara negara besar menguji kedaulatan negara menengah, dan tentang kemungkinan Indonesia berubah dari negara bebas aktif menjadi koridor strategis bagi perang orang lain.
Suatu hari nanti, jika krisis pecah di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan, atau di titik panas Indo-Pasifik lain, kita mungkin akan diminta percaya bahwa semua ini cuma salah paham administrasi. Bahwa yang dibicarakan dahulu hanyalah soal prosedur terbang. Bahwa tak ada yang perlu dicemaskan. Bahwa Indonesia tetap berdaulat penuh. Bahwa tak ada pangkalan asing. Bahwa tak ada aliansi formal. Bahwa semuanya masih “dalam pembahasan”. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar menenangkan. Juga akrab. Terlalu akrab.
Masalahnya, sejarah penggerusan kedaulatan jarang dimulai dengan bendera asing ditancapkan terang-terangan. Ia lebih sering masuk lewat bahasa teknokratis yang tampak sepele: akses, interoperabilitas, facilitation, contingency, standard operating procedure, dan istilah manis lain yang didesain agar publik lelah sebelum sempat curiga. “Blanket overflight access” adalah salah satu frasa yang terdengar seperti urusan birokrasi bandara, padahal ia berada di inti soal: siapa mengendalikan langit Indonesia, untuk tujuan apa, dan dalam skenario konflik siapa.
Itulah sebabnya artikel The Diplomat berjudul Indonesia-U.S. Blanket Overflight Access: A Door That Others Will Push patut dibaca serius. Tesisnya sederhana tapi telak: entah disetujui atau tidak, fakta bahwa Washington mengajukan permintaan akses lintas udara menyeluruh saja sudah membuka pintu preseden yang akan didorong oleh pihak lain di masa depan. Masalahnya bukan cuma Amerika Serikat. Masalahnya adalah logika pintu. Begitu satu pintu dibuka untuk satu kekuatan besar, kekuatan besar lain tidak akan bertanya apakah mereka pantas. Mereka akan bertanya mengapa mereka tidak diberi perlakuan yang sama.
Dalam laporan Reuters, pemerintah Indonesia menegaskan belum ada kebijakan yang memberikan akses tak terbatas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia. Kementerian Luar Negeri juga menyebut proposal Amerika Serikat itu sedang ditelaah secara antarkementerian dengan memperhatikan kepentingan nasional, kedaulatan wilayah udara, dan politik luar negeri bebas aktif. AP menguatkan bahwa proposal tersebut belum otomatis berlaku, belum mengikat, dan masih tunduk pada mekanisme teknis serta prosedur nasional Indonesia. Dengan kata lain, secara formal belum ada penyerahan apa pun. Tetapi justru di sinilah letak bahayanya: dalam geopolitik, sinyal sering bekerja lebih cepat daripada dokumen final.
Kita perlu jujur sejak awal: tidak ada negara besar yang meminta akses semacam ini demi romansa persahabatan. Negara besar meminta karena ia tahu akses adalah kekuatan. Di dalam strategi militer modern, keunggulan bukan hanya soal jumlah kapal, jet, atau rudal. Keunggulan adalah kemampuan bergerak lebih cepat, mengurangi hambatan administrasi, memperpendek waktu respons, dan memastikan ada lebih banyak jalur bila satu jalur ditutup. Bagi Washington, wilayah Indonesia bukan sekadar ruang di peta. Ia adalah simpul geostrategis antara Samudra Hindia dan Pasifik, dekat dengan pintu masuk selatan Laut Cina Selatan, dan berada di jantung jalur maritim yang menentukan banyak sekali rantai pasok dunia. Maka ketika Amerika meminta kemudahan melintas, ia sesungguhnya sedang berusaha memperkuat fleksibilitas operasionalnya di Indo-Pasifik.
Karena itu, orang yang meremehkan isu ini sebagai sekadar “izin lewat” sedang berpura-pura bodoh atau memang memilih untuk tidak melihat. Pesawat militer bukan pesawat sipil. Dalam Konvensi Chicago, negara memiliki kedaulatan lengkap dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Lebih penting lagi, state aircraft—termasuk pesawat militer—tidak memiliki hak otomatis untuk melintas di wilayah negara lain tanpa otorisasi. Itu bukan tafsir liar. Itu fondasi hukum penerbangan internasional. Artinya, setiap pembicaraan tentang akses menyeluruh bagi pesawat militer asing selalu menyentuh substansi kedaulatan, bukan perkara remeh administrasi.
Sebagian pihak mungkin akan buru-buru menimpali: bukankah Indonesia sudah memiliki rezim hak lintas alur laut kepulauan? Bukankah ada ALKI? Bukankah kapal dan pesawat asing memang bisa melintas? Jawaban singkatnya: ya, tetapi jangan sengaja mencampuradukkan rezim hukum yang berbeda agar masalah pokok menjadi kabur. UNCLOS memang mengakui hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal dan pesawat asing melalui alur laut dan rute udara yang ditetapkan, dan Indonesia mengaturnya lewat PP No. 37 Tahun 2002. Tetapi hak itu dibatasi pada lintasan yang terus-menerus, cepat, tidak terhalang, dan berjalan dalam koridor yang telah ditentukan. Ia bukan cek kosong bagi operasi kontinjensi yang lentur, bukan fasilitas politis bilateral di luar rezim umum, dan bukan lisensi bagi satu negara untuk memperoleh kenyamanan strategis tambahan atas wilayah Indonesia. Mencampurkan dua hal ini adalah trik paling malas dalam debat keamanan: membungkus konsesi geopolitik sebagai kelanjutan rutin dari aturan navigasi biasa.
Yang sedang dipertaruhkan, karena itu, bukan apakah pesawat asing boleh melintas dalam kondisi tertentu. Yang dipertaruhkan adalah apakah Indonesia bersedia memberi satu negara besar pelonggaran yang secara politik dibaca sebagai privilese operasional. Dan dalam dunia yang dipenuhi rivalitas, privilese operasional adalah bahasa halus untuk keberpihakan fungsional. Negara mungkin masih mengucapkan “bebas aktif” di podium, tetapi pihak luar akan menilai dari fungsi, bukan pidato.
Di sinilah The Diplomat tepat sasaran. Artikel itu melihat hal yang sering gagal dibaca pemerintah ketika terlalu tenggelam dalam negosiasi teknis: preseden. Negara besar bukan hanya menghitung hasil akhir sebuah proposal. Mereka juga menghitung apa arti proposal itu bagi permainan berikutnya. Jika Washington bisa mendorong gagasan blanket overflight access di Indonesia, maka Beijing, Canberra, Tokyo, atau pihak lain pada waktunya akan memiliki dasar untuk mengajukan permintaan yang sejenis. Mereka bisa memakai istilah berbeda, dengan bungkus berbeda, tetapi pertanyaan dasarnya tetap satu: jika Amerika bisa diberi akses dipermudah, mengapa kami tidak? Begitu satu pintu dibuka, argumen kesetaraan perlakuan akan bekerja dengan sendirinya.
Dan bila Indonesia menolak pihak lain setelah sebelumnya memberi kelonggaran kepada Washington, maka biaya diplomatiknya pun datang dari dua arah. Pertama, Indonesia dianggap tidak konsisten. Kedua, Indonesia dianggap telah melakukan penyelarasan diam-diam dengan satu kutub kekuatan. Dalam kedua kasus itu, ruang manuver bebas aktif menyempit. Kita lalu berisiko masuk ke situasi absurd: tidak menjadi sekutu formal Amerika, tetapi diperlakukan lawan-lawannya seperti kepanjangan tangan operasional Amerika. Tidak mendapat jaminan keamanan ala aliansi, tetapi mulai menanggung sebagian biaya politik dan strategis dari persepsi keberpihakan. Itulah bentuk paling bodoh dari keterjebakan: memikul ongkos tanpa memperoleh perlindungan penuh.
Reuters melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri RI dalam suratnya kepada Kementerian Pertahanan memperingatkan bahwa proposal tersebut dapat menyeret Indonesia ke ketegangan Laut Cina Selatan dan memungkinkan Amerika Serikat memaksimalkan pengawasan menggunakan wilayah Indonesia. Reuters juga mencatat bahwa surat itu merujuk 18 operasi pengawasan yang dijalankan pesawat militer AS di Laut Cina Selatan antara Januari 2024 dan April 2025. Ini poin yang sangat penting. Artinya, kekhawatiran Kemlu bukan dibangun dari kecemasan abstrak, melainkan dari pembacaan atas pola operasional yang telah berlangsung. Washington tidak sedang mengembangkan imajinasi baru dari nol; ia sedang berusaha memperhalus dan memperlebar kenyamanan atas sesuatu yang dalam praktiknya sudah menjadi kebutuhan strategis.
Di titik ini, kebodohan elite kita biasanya muncul dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah romantisme: “AS sahabat strategis, jadi tak perlu terlalu curiga.” Bentuk kedua adalah legalisme sempit: “Karena belum final dan belum mengikat, maka belum ada masalah.” Dua-duanya salah. Dalam politik kekuatan, sahabat strategis adalah istilah yang indah sampai kepentingan inti bergerak. Ketika kepentingan bergerak, negara besar akan mendorong sejauh mungkin apa yang bisa didapatnya. Itu bukan kejahatan; itu sifat dasar negara besar. Yang menjadi persoalan adalah bila negara menengah seperti Indonesia gagal membaca bahwa di balik bahasa kemitraan, selalu ada negosiasi mengenai ruang, waktu, akses, dan pengaruh.
Pemerintah Amerika dan pemerintah Indonesia pada 13 April 2026 memang mengumumkan Major Defense Cooperation Partnership sebagai kerangka kerja sama pertahanan yang lebih luas, meliputi modernisasi dan pembangunan kapasitas militer, pendidikan dan pelatihan, serta latihan dan kerja sama operasional. Di atas kertas, itu semua bisa dibenarkan. Tidak ada negara waras yang menolak modernisasi, pendidikan militer, atau kerja sama kapasitas. Namun persoalannya selalu terletak pada garis tipis antara kerja sama yang memperbesar kemampuan Indonesia sebagai subjek dan kerja sama yang menjadikan Indonesia alat percepatan operasi pihak lain. Selama garis itu kabur, istilah “partnership” bisa berubah dari penguat kapasitas menjadi saluran penetrasi strategis.
Kita juga tidak boleh menutup mata pada konteks regional. Laut Cina Selatan bukan kolam pinggiran. Reuters menyebut jalur itu membawa lebih dari US$3 triliun perdagangan tiap tahun. Indonesia memang bukan salah satu klaiman utama di hampir seluruh sengketa Laut Cina Selatan, tetapi Indonesia punya kepentingan langsung di Natuna dan punya kepentingan yang lebih besar lagi pada stabilitas kawasan. Begitu Indonesia dipersepsikan memberi keunggulan operasional kepada Amerika, Tiongkok tidak akan membacanya sebagai dokumen administratif netral. Ia akan membacanya sebagai perubahan fungsi strategis wilayah Indonesia. Dan Beijing tidak perlu menunggu pangkalan Amerika berdiri di Jawa atau Sulawesi untuk sampai pada kesimpulan itu. Fungsi lebih penting daripada simbol.
Mereka yang terlalu cepat berkata, “Tiongkok juga harus paham, ini cuma kerja sama biasa,” sesungguhnya menilai geopolitik seperti menilai rapat RT. Tidak ada aktor besar yang menyerahkan pembacaan strategisnya pada niat baik deklaratif pihak lain. Beijing akan menguji hasil riilnya: apakah akses Amerika jadi lebih cepat, lebih luas, lebih fleksibel? Apakah wilayah Indonesia dapat membantu pengawasan, rotasi, kontinjensi, atau manuver logistik? Bila jawabannya ya, maka yang terjadi adalah reposisi Indonesia dalam kalkulus strategis Tiongkok. Respons Beijing tidak harus meledak dalam bentuk kapal perang mendadak. Ia bisa muncul sebagai penajaman patroli, kenaikan tekanan diplomatik, pengerasan posisi di laut, atau penyaringan ekonomi yang halus tetapi terasa pada waktunya.
Di sinilah masalah itu berubah dari isu pertahanan menjadi isu geoekonomi. Banyak orang Indonesia terlalu malas untuk menghubungkan keamanan dan ekonomi, padahal pasar global tidak pernah memisahkan keduanya. Investor, pelaku logistik, perusahaan asuransi, dan perencana rantai pasok hidup dari satu kata: risiko. Bila Indonesia terlihat makin terhubung pada arsitektur operasi Amerika di kawasan, maka setiap kenaikan tensi Washington-Beijing akan lebih mudah menular ke persepsi risiko atas Indonesia. Negara yang kemarin dilihat sebagai jangkar kestabilan ASEAN bisa mulai dibaca sebagai ruang depan persaingan militer. Dan ketika itu terjadi, biaya tidak datang dengan bunyi ledakan, tetapi dengan diskon risiko yang lebih besar, kehati-hatian investasi, premi asuransi yang naik saat krisis, dan kalkulasi logistik yang lebih defensif.
Orang sering berpikir risiko hanya menghantam setelah perang pecah. Padahal pasar bergerak jauh lebih awal, berdasarkan kemungkinan. Dalam dunia keuangan dan perdagangan, kemungkinan yang cukup serius sudah cukup untuk mengubah harga. Apalagi bila perubahan itu menyangkut negara sebesar Indonesia yang menguasai titik silang laut dan udara paling vital di Asia Tenggara. Artinya, satu konsesi keamanan yang tampak kecil bisa menimbulkan efek rambatan yang jauh lebih mahal di sektor perdagangan, transportasi, dan investasi.
Ada satu aset Indonesia yang selama ini sering diabaikan karena dianggap abstrak, padahal nilainya sangat konkret: reputasi sebagai strategic hedge. Indonesia punya keuntungan karena relatif bisa berbicara dengan semua pihak—Washington, Beijing, Tokyo, Canberra, Timur Tengah, Eropa—tanpa sepenuhnya tenggelam ke satu kubu. Dalam era fragmentasi geopolitik, reputasi sebagai ruang yang relatif aman, terbuka, dan tidak terlalu terikat blok adalah modal geoekonomi yang amat berharga. Ia membuat investor melihat Indonesia bukan sekadar pasar, tetapi sebagai basis yang lebih tahan terhadap guncangan politik luar. Jika reputasi ini terkikis karena Indonesia tampak memberi privilese operasional bagi satu kekuatan besar, kerugiannya bukan hanya simbolik. Ia bisa menggerus salah satu keunggulan komparatif paling penting yang kita miliki di tengah dunia yang makin terbelah.
Yang lebih ironis, kita justru bisa terjebak pada posisi yang paling tidak menguntungkan: terlalu dekat untuk dianggap netral, tetapi tidak cukup jauh untuk dilindungi. Itu sebabnya istilah “operationally useful non-ally” relevan. Sebuah negara tidak harus bergabung dalam pakta militer untuk dipakai sebagai simpul operasi. Dan ketika simpul itu sudah bekerja, lawan dari negara besar yang memanfaatkannya tidak akan sibuk memeriksa status hukum formal. Mereka akan bertindak berdasarkan fungsi nyata di lapangan.
Dalam konteks domestik, problem ini juga menyingkap penyakit lama pemerintahan kita: kegemaran membahas soal strategis dengan logika teknokratik tertutup, seolah kerahasiaan prosedur otomatis berarti kebijaksanaan substansi. Padahal untuk isu yang menyentuh kedaulatan udara, implikasi pertahanan, hubungan dengan Tiongkok, sentralitas ASEAN, hingga persepsi risiko ekonomi, pembahasan tak bisa dipersempit menjadi urusan beberapa meja birokrasi. Bukan berarti semua detail harus diumbar. Tetapi garis besar kepentingan nasional, batas operasional, dan prinsip yang tak bisa dinegosiasikan harus jelas. Jika tidak, yang tumbuh adalah ruang gelap bagi pembenaran. Dan di republik ini, ruang gelap selalu cepat diisi oleh broker, penjual akses, dan elite yang terlalu mudah mabuk kedekatan dengan kekuatan besar.
Masalah kita memang bukan cuma tekanan dari luar. Masalah kita juga datang dari dalam: mental elite yang sering mengira kedekatan dengan Washington adalah bentuk kenaikan kelas, sementara kehati-hatian dianggap kuno, nasionalistik, atau anti-kemitraan. Pola pikir ini sangat berbahaya. Ia membuat elite tidak lagi bernegosiasi sebagai penjaga kedaulatan, melainkan sebagai manajer akses. Padahal tugas negara bukan mempermudah rencana operasi negara besar, melainkan memastikan setiap bentuk kerja sama benar-benar memperkuat posisi Indonesia, bukan mengikisnya.
Politik luar negeri bebas aktif, yang oleh Kementerian Luar Negeri dijelaskan sebagai prinsip tidak memihak blok kekuatan besar sambil tetap aktif memperjuangkan kepentingan nasional, akan menjadi slogan kosong bila pemerintah tak mampu menerjemahkannya ke dalam batas-batas operasional yang tegas. Bebas aktif bukan seni mengucapkan kata netral sambil memberi fasilitas istimewa kepada satu pihak. Bebas aktif juga bukan kemampuan menjalin hubungan dengan semua orang sembari diam-diam menyediakan jalur kenyamanan lebih besar bagi aktor yang punya daya tekan paling kuat. Bebas aktif, jika masih punya makna, adalah kemampuan berkata ya pada kerja sama yang memperkuat Indonesia dan berkata tidak pada rancangan yang menjadikan Indonesia perpanjangan logistik orang lain.
Di sini kita harus menolak tipuan bahasa yang sering dipakai pejabat untuk menenangkan publik. Kalimat seperti “tetap berada dalam kendali Indonesia” terdengar bagus, tetapi tidak cukup. Banyak bentuk pengikisan kedaulatan formal tetap bisa terjadi sambil tetap mempertahankan simbol kendali. Yang perlu diuji bukan retorika kendali, melainkan mekanisme konkret. Apakah akses itu diberikan kasus per kasus? Apakah harus ada izin spesifik setiap penerbangan? Apakah cakupannya dibatasi sempit? Apakah hanya untuk situasi tertentu? Apakah ada larangan jelas atas kegiatan pengawasan, kontinjensi, atau tujuan yang berkaitan dengan konflik pihak ketiga? Apakah ada hak penolakan penuh tanpa konsekuensi politik tersembunyi? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu kabur, maka “kendali” hanya jadi kata kosmetik.
Bila pemerintah sungguh mau menjaga martabat negara, ada beberapa garis merah yang seharusnya tak bisa ditawar. Pertama, tidak boleh ada formulasi blanket, umum, permanen, atau berbasis notifikasi semata untuk pesawat militer asing. Untuk urusan pesawat negara, prinsipnya harus spesifik, terbatas, dan sepenuhnya tunduk pada persetujuan nasional dari kasus ke kasus. Kedua, tidak boleh ada penyamaran rezim bilateral sebagai perpanjangan otomatis dari hak lintas alur laut kepulauan. Ketiga, setiap kerja sama pertahanan harus diukur dengan satu patokan sederhana: apakah Indonesia menjadi lebih mampu sebagai aktor, atau justru menjadi lebih berguna sebagai koridor bagi aktor lain. Keempat, karena implikasinya lintas-sektor, pengawasan politik dan publik minimum harus diperkuat agar keputusan strategis tidak dibajak oleh euforia diplomasi sesaat.
Perlu juga dikatakan terus terang: dari sudut pandang Amerika, permintaan ini rasional. Washington memang tengah membangun dan merapikan jaringan akses, interoperabilitas, dan fleksibilitas operasional di Indo-Pasifik. Itu bagian dari strategi besarnya. Yang tidak rasional adalah jika Indonesia gagal membaca bahwa di balik keramahan diplomatik, selalu ada pertanyaan dingin tentang bagaimana ruang Indonesia dapat dipakai. Negara besar melakukan itu karena mereka bisa. Indonesia harus berhenti kaget oleh hal yang sudah menjadi sifat dasar politik kekuatan. Yang menentukan bukan apakah Amerika meminta, melainkan apakah Indonesia cukup waras untuk memahami harga dari setiap “ya”.
Sebagian kalangan akan menuduh tulisan seperti ini berlebihan, paranoid, atau anti-Amerika. Tuduhan itu murah. Yang dipersoalkan di sini bukan Amerika sebagai negara, melainkan cara setiap kekuatan besar bekerja. Jika besok Tiongkok mengajukan akses menyeluruh serupa, argumen yang dipakai harus sama kerasnya. Justru karena kita tidak anti-negara tertentu, maka ukuran kita harus konsisten: tak ada satu pun kekuatan asing yang boleh memperoleh privilese operasional atas langit Indonesia hingga mengubah posisi strategis Indonesia tanpa mandat publik yang jelas dan kepentingan nasional yang tak terbantahkan.
Kedaulatan pada akhirnya bukan soal kemampuan negara mengucapkan “kami tetap berdaulat” di konferensi pers. Kedaulatan adalah kemampuan menahan dorongan, rayuan, dan tekanan agar wilayah sendiri tidak dijadikan alat bagi tujuan pihak lain. Kedaulatan bukan lambang di ekor pesawat. Ia adalah hak untuk menentukan fungsi wilayah kita sendiri. Jika langit Indonesia mulai dikelola dengan logika kenyamanan operasi kekuatan besar, maka yang menyusut bukan hanya ruang udara. Yang menyusut adalah arti republik ini sebagai subjek.
Karena itu, bahaya terbesar dari isu blanket overflight access bukan berada pada satu dokumen draft, satu pertemuan pejabat, atau satu pernyataan yang bocor ke media. Bahaya terbesarnya adalah pembiasaan. Pembiasaan bahwa permintaan yang dulu terdengar tak masuk akal kini dianggap layak dinegosiasikan. Pembiasaan bahwa akses strategis bisa dibungkus bahasa teknis. Pembiasaan bahwa elite kita mengukur keberhasilan diplomasi dari seberapa dekat mereka dengan negara besar, bukan dari seberapa utuh garis merah kita tetap terjaga. Dan pembiasaan adalah jalan paling sunyi menuju penyerahan.
Negara besar selalu mengetuk. Itu bukan kabar. Yang menentukan nasib bangsa adalah bagaimana kita menjawab ketukan itu. Dengan tegak sebagai pemilik rumah, atau dengan mental pegawai yang terlalu senang karena rumahnya dianggap penting oleh tamu berkuasa.
Indonesia belum jatuh ke dalam lubang itu. Proposal ini belum final, belum mengikat, dan pemerintah sendiri masih menegaskan tak ada kebijakan akses tak terbatas bagi pihak asing. Justru karena itu, ini saat paling penting untuk menutup pintu sebelum engselnya dibiasakan longgar. Sebab setelah sebuah pintu dibuka sedikit, yang berubah bukan hanya celahnya. Yang berubah adalah keberanian pihak luar untuk mendorong lebih keras pada kesempatan berikutnya.
Dan republik ini, jika masih waras, tidak boleh membiarkan langitnya menjadi latihan kecil bagi penjualan kedaulatan yang lebih besar.
