Monwnews.com, Suku Aborigin sebagai bangsa asli Australia ternyata selama ini tidak memiliki hak. Orang-orang Aborigin sudah lama dipinggirkan oleh penguasa kolonial Inggris dan tidak disebutkan dalam konstitusi negara yang telah berusia 122 tahun.
Jumlah mereka tinggal sekitar 3,2% dari sekitar 26 juta populasi Australia. Mereka tidak diberikan hak suara. Bahkan hingga tahun 1960-an dan berada di bawah rata-rata nasional dalam mayoritas survei sosial-ekonomi.
Tahun ini, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berencana mengumumkan pertanyaan yang akan diajukan pemerintah kepada seluruh rakyatnya terkait referendum hak suara suku pribumi Australia.
Referendum itu akan memberikan pengakuan kepada penduduk asli Australia, yakni suku Aborigin dan orang kepulauan Selat Torres, di dalam konstitusi negara kangguru itu, sehingga mereka memiliki hak suara.
Dalam pidatonya, sebagaimana dilansir CNBC Minggu (26/3/2023)Pimpinan Partai Buruh itu di Gedung Parlemen, Canberra, mengungkapkan pertanyaan yang akan pemerintah ajukan dalam referendum akhir tahun ini.
“Yang Diusulkan untuk mengubah Konstitusi demi mengakui Bangsa Pertama Australia dengan membentuk Suara Aboriginal dan Torres Strait Islander. Apakah Anda menyetujui perubahan yang diusulkan ini?” ujarnya.
Dengan referendum ini orang-orang pribumi itu akan mendapatkan komite konsultatif khusus di parlemen yang disebut the Aboriginal and Torres Strait Islander Voice.
Komite tersebut nantinya hanya akan boleh memberikan nasihat yang tidak mengikat kepada parlemen tentang hal-hal yang mempengaruhi orang-orang Bangsa Pertama dari Australia.
Referendum ini akan diajukan pada Oktober atau Desember. “Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” ungkap Albanese
Sejak kemerdekaan Australia pada 1901, telah ada 44 usulan perubahan konstitusi dalam 19 referendum, dan hanya delapan yang disetujui.
Dalam referendum terakhir pada 1999, warga Australia menentang perubahan konstitusi untuk membentuk republik dan menggantikan raja Inggris sebagai kepala negara dengan presiden. (cn)
