Ketika Israel meratakan tanah, Washington mengirim bom, dan oligarki global menghitung laba, Gaza tak lagi sekadar medan perang. Ia menjadi model bisnis, laboratorium militer, dan proyek geopolitik.
Monwnews.com – Ada kalanya sebuah perang tidak lagi bisa dijelaskan dengan bahasa “pertahanan diri”, “operasi keamanan”, atau “pukulan terhadap terorisme”. Ada saat ketika reruntuhan terlalu luas, mayat terlalu banyak, rumah sakit terlalu habis, sekolah terlalu rata, dan tanah terlalu tercemar untuk tetap dibungkus oleh kosakata diplomatik. Gaza kini berada di titik itu. Yang dibongkar bukan hanya bangunan, melainkan syarat minimum bagi kehidupan: air, tanah, rumah, ladang, sekolah, jalan, masa depan. Eyal Weizman, dalam esainya di London Review of Books, menyajikan bahasa yang lebih jujur untuk itu: Gaza sedang dibikin menjadi ruang di mana, meminjam kutipan yang ia pakai dari mantan jenderal Israel Giora Eiland, “tak ada manusia bisa eksis.” Di titik ini, perang bukan lagi insiden. Ia sudah menjadi sistem. Dan seperti semua sistem, ia punya arsitek, pemasok, pembela, dan pemegang saham moral.
Mengubah Tanah Menjadi Vonis
Tulisan Weizman penting bukan karena ia mengulang daftar kehancuran yang sudah sering diberitakan, melainkan karena ia menunjukkan bahwa penghancuran Gaza bukanlah ledakan chaos semata. Ia adalah desain. Bulldozer lapis baja, tulisnya, menusuk tanah, merobohkan rumah, mencabik jalan, menumbangkan kebun, dan bahkan melindas kuburan. Arus kehancuran itu bergerak dari pagar perbatasan ke jantung Gaza, menggiring warga Palestina ke kantong-kantong yang oleh tentara Israel disebut “wilayah aman” dan “zona kemanusiaan”, padahal, dalam kenyataan, kawasan-kawasan itu “tak pernah aman atau manusiawi.”
Kalimat itu mestinya cukup untuk membongkar salah satu kemunafikan terbesar perang modern: bahwa kekuasaan yang menghancurkan ruang hidup sipil masih ingin dipandang beradab hanya karena ia menempelkan label “kemanusiaan” pada kandang-kandang darurat yang dibom dari udara dan diserbu dari darat. Dalam tata bahasa kolonial, pemusnahan selalu datang dengan kosa kata administrasi. Dulu ada “pacification”, “security belt”, “civilizing mission”. Kini ada “safe zone”, “deconfliction”, “humanitarian corridor”. Nama berubah, logika tetap: warga sipil dipaksa bergerak, dikonsentrasikan, dikendalikan, lalu diposisikan sebagai statistik yang bisa dinegosiasikan.
Di sinilah Gaza menjadi cermin paling telanjang dari politik Barat kontemporer. Yang dijual ke dunia adalah narasi presisi. Yang terjadi di lapangan adalah penghancuran syarat-syarat kehidupan secara total. Menurut laporan UNEP pada September 2025, dua tahun eskalasi konflik telah menyebabkan tingkat kerusakan lingkungan yang “belum pernah terjadi sebelumnya” di Gaza, merusak tanah, cadangan air tawar, dan garis pantai, serta mengancam ketahanan pangan dan air dalam jangka panjang. Artinya, yang dihantam bukan cuma masa kini warga Gaza, tetapi kemungkinan mereka untuk pulih.
Ini bukan lagi sekadar urbicide pembunuhan kota. Ini sudah menyentuh ecocide pembunuhan ekologi. Ketika puing bangunan bercampur asbes, limbah medis, bahan kimia, logam berat, dan amunisi tak meledak, perang berubah menjadi racun yang bekerja lama setelah kamera televisi pergi. Tanah yang mestinya menumbuhkan gandum, zaitun, dan sayur dipaksa menjadi kuburan lambat. Dalam pengertian itulah, Gaza tidak sedang “dikalahkan”. Gaza sedang dibuat tak layak dihuni.
Dari Nakba ke Algoritma Reruntuhan
Banyak orang memperlakukan 7 Oktober 2023 sebagai titik awal, seolah sejarah dimulai ketika Hamas menyerang Israel dan membunuh sekitar 1.200 orang menurut hitungan Israel. Padahal, 7 Oktober bukan titik nol. Ia adalah ledakan dari sejarah panjang pengusiran, pendudukan, blokade, dan perampasan. Gaza sendiri adalah produk langsung dari Nakba 1948, ketika ratusan ribu warga Palestina tercerabut dari tanah mereka dan didorong ke kamp-kamp pengungsi. Tempat-tempat seperti Jabalia dan Rafah bukan penyimpangan sejarah; mereka adalah monumen hidup dari penundaan keadilan.
Itu sebabnya penghancuran kamp-kamp pengungsi di Gaza memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar kerusakan fisik. Ia adalah penghancuran terhadap arsip penderitaan kolonial. Ketika sebuah kamp pengungsi dihapus dari peta, yang dilenyapkan bukan cuma bangunannya, tetapi juga bukti bahwa pernah ada pengusiran, bahwa ada orang-orang yang belum pulang, bahwa kolonialisme pemukim tidak pernah selesai.
Israel tentu akan terus memakai alasan keamanan. Tetapi keamanan macam apa yang menuntut penghancuran universitas, rumah sakit, lahan pertanian, sumur, dan jaringan sanitasi? Keamanan bagi siapa? Dan keamanan dengan biaya apa? Ketika logika keamanan membenarkan segala hal, ia berhenti menjadi konsep pertahanan dan berubah menjadi lisensi permanen untuk memusnahkan ruang hidup pihak lain.
Inilah inti masalahnya: perang Israel di Gaza tak lagi bisa dipahami hanya sebagai respons militer. Ia telah menjadi teknologi pengaturan demografi dan geografi. Warga sipil didorong dari satu titik ke titik lain, lalu dari titik itu ke titik lain lagi, hingga akhirnya tak ada lagi tempat yang sungguh-sungguh bisa disebut rumah. Perang semacam ini tidak sekadar membunuh orang. Ia membunuh kepulangan.
Washington: Bankir, Pengacara, dan Pemasok Utama
Kalau Tel Aviv adalah operator lapangan, Washington adalah bankir, pengacara, dan pemasok utama. Fakta ini terlalu lama disamarkan oleh bahasa diplomatik tentang “dukungan bagi sekutu” dan “komitmen pada stabilitas kawasan”. Tetapi angka-angkanya terlalu telanjang untuk disembunyikan. Proyek Costs of War di Brown University mencatat bahwa dalam dua tahun sejak 7 Oktober 2023, pemerintah Amerika Serikat telah menghabiskan US$21,7 miliar untuk bantuan militer kepada Israel. Mereka juga menghitung tambahan US$9,65 hingga US$12,07 miliar untuk operasi militer AS di Yaman dan kawasan yang lebih luas sejak 7 Oktober, sehingga total belanja perang pasca-10/7 mencapai US$31,35 hingga US$33,77 miliar dan terus bertambah.
Di bawah Donald Trump, pola itu bukan berkurang, melainkan makin terang-terangan. Reuters melaporkan pada 7 Februari 2025 bahwa pemerintah Trump menyetujui penjualan militer senilai sekitar US$7,4 miliar kepada Israel, termasuk munisi, kit pemandu, dan komponen lain. Pada 15 April 2026, Senat AS kembali gagal menghentikan penjualan sekitar US$450 juta berupa bom dan bulldozer ke Israel, meski dukungan terhadap pembatasan penjualan senjata itu meningkat di kubu Demokrat. Dalam laporan Reuters itu disebut jelas: paket yang diperdebatkan mencakup bulldozer Caterpillar D9R dan D9T, serta 12.000 bom seribu pon BLU-110A/B. Bernie Sanders menyatakan alat-alat itu digunakan Israel untuk menghancurkan rumah di Gaza, Lebanon, dan Tepi Barat.
Bulldozer di sini bukan detail teknis. Ia adalah simbol. Bom membunuh secara spektakuler; bulldozer menghapus secara administratif. Bom meledakkan; bulldozer menyelesaikan pekerjaan. Ia meratakan rumah yang retak, mencabut fondasi, menghapus jejak kepemilikan, mengubah alamat menjadi debu. Jika bom adalah bahasa perang, bulldozer adalah tata usaha kolonialisme. Dan Amerika memasok keduanya.
Maka omong kosong terbesar abad ini adalah anggapan bahwa Washington sekadar “mendukung” Israel. Tidak. Washington adalah bagian dari mesin. Ia bukan pengamat yang bias; ia pemegang saham aktif. Tanpa bomnya, tanpa veto diplomatiknya, tanpa perlindungan hukumnya, tanpa jaringan industrinya, tingkat penghancuran semasif ini akan jauh lebih sulit dipertahankan.
Oligarki Global dan Ekonomi Reruntuhan
Perang tak pernah hanya militer. Ia selalu ekonomi. Selalu ada yang mati, dan selalu ada yang menagih invoice. Di Gaza, pola itu terlihat sangat gamblang. Ketika kota-kota dihancurkan, industri persenjataan mendapat justifikasi. Ketika kawasan porak-poranda, kontraktor rekonstruksi, konsultan keamanan, lembaga donor, lembaga keuangan, dan broker politik mulai berbaris. Reruntuhan bukan akhir dari bisnis. Reruntuhan adalah pembuka tender.
Penilaian bersama PBB, Uni Eropa, dan Bank Dunia pada Februari 2025 menyebut Gaza membutuhkan US$53,2 miliar untuk pemulihan dan rekonstruksi selama sepuluh tahun, dengan US$20 miliar dibutuhkan dalam tiga tahun pertama. Angka itu sendiri sudah cukup menjelaskan satu hal: kehancuran adalah pasar. Semakin total penghancuran, semakin besar volume kontrak pasca-perang. Maka di balik setiap narasi “rebuilding Gaza” selalu ada pertanyaan yang lebih sinis namun lebih jujur: siapa yang akan membangun, dengan syarat apa, di bawah otoritas siapa, dan demi tatanan politik yang menguntungkan siapa?
Reuters juga melaporkan pada April 2026 bahwa skema “Board of Peace” yang didorong Trump untuk menata pascaperang Gaza macet karena kekurangan dana, dengan janji dana US$17 miliar yang realisasinya masih di bawah US$1 miliar. Di atas kertas, skema itu dipasarkan sebagai jalan damai dan administrasi teknokratis. Dalam praktiknya, ia menunjukkan pola lama imperialisme modern: perang dulu, tata kelola boneka kemudian, sambil menunggu donor dan investor menilai kelayakan proyek.
Inilah yang saya sebut oligarki global: bukan sekadar para miliarder individual, melainkan pertautan antara industri senjata, negara adidaya, lembaga keuangan, kontraktor, dan elit politik yang menjadikan perang sebagai ekosistem laba. Dalam sistem ini, kemanusiaan selalu penting sebagai slogan, tetapi tak pernah cukup penting untuk mengganggu arus kontrak. Korban sipil disesalkan dalam konferensi pers; pengiriman senjata ditandatangani di belakang layar. Tragedi dipakai untuk kampanye moral; laba diamankan dalam lampiran anggaran.
Lebih buruk lagi, oligarki global bekerja justru dengan bahasa etika. Mereka tak pernah berkata, “Kami ingin laba dari perang.” Mereka berkata, “Kami ingin stabilitas.” Mereka tak berkata, “Kami akan mendanai penghancuran.” Mereka berkata, “Kami mendukung hak membela diri.” Mereka tak berkata, “Kami sedang menata ulang demografi Gaza.” Mereka berkata, “Kami mencari mitra transisi pascakonflik.” Kosa kata itu begitu halus sehingga sering lolos dari kritik, padahal efek materialnya brutal.
Gaza dan Hipokrisi Barat
Barat modern suka membanggakan dirinya sebagai peradaban hukum, HAM, dan multilateralisme. Tapi Gaza telah memaksa kita melihat sesuatu yang sangat tidak nyaman: bahwa universalisme moral Barat sering berakhir tepat di depan sekutunya sendiri. International Court of Justice pada 26 Januari 2024 memerintahkan langkah-langkah provisional dalam perkara Afrika Selatan melawan Israel berdasarkan Konvensi Genosida, lalu pada 28 Maret 2024 dan 24 Mei 2024 menambah atau memodifikasi langkah-langkah itu seiring memburuknya situasi. Fakta bahwa perkara setinggi itu sampai bergulir di ICJ sudah menjadi indikator bahwa ini bukan kontroversi pinggiran, melainkan krisis hukum internasional di jantung sistem global.
Namun apa arti hukum internasional jika negara kuat dan sponsor utamanya bisa terus memasok senjata, mengulur implementasi, dan memutar narasi? Di sinilah Gaza membongkar paradoks paling kotor dari liberalisme internasional: hukum dipuji sebagai fondasi tatanan, tetapi diabaikan ketika menyentuh kepentingan strategis. Barat ingin dunia percaya bahwa aturan berlaku untuk semua, sambil mempertahankan hak istimewa bagi sekutunya untuk menegosiasikan arti “proporsionalitas”, “militer necessity”, dan “collateral damage” sampai kata-kata itu habis makna.
Barat juga gemar menggunakan istilah “rule-based order”. Tetapi dalam kasus Gaza, yang tampak bukan rule-based order, melainkan ally-based exception. Jika musuh Barat menghancurkan rumah sakit, itu barbarisme. Jika sekutu Barat menghancurkan rumah sakit, itu investigasi internal. Jika lawan Barat memaksa pengungsian massal, itu kejahatan perang. Jika sekutu Barat melakukannya, itu evakuasi. Jika negara non-Barat meratakan kota, itu ancaman bagi peradaban. Jika Israel melakukannya dengan restu Washington, dunia diajak berdebat tanpa henti tentang konteks.
Gaza, dengan demikian, bukan hanya tragedi Palestina. Ia adalah autopsi terhadap kredibilitas moral Barat.
Geopolitik Energi: Dari Gaza ke Hormuz
Sebagian analis masih keliru melihat Gaza sebagai konflik yang terisolasi. Padahal, sejak 2024 dan lebih-lebih setelah pecah konflik baru di Teluk pada 28 Februari 2026, Gaza telah menjadi salah satu simpul dalam krisis geopolitik yang jauh lebih besar. Laporan Ekonomi Bank Dunia April 2026 untuk kawasan MENAAP menyebut konflik baru itu telah mengguncang ketidakpastian global, mengganggu pasar minyak dan gas, dan melemahkan prospek pertumbuhan 2026. Bank Dunia menulis bahwa sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia dan perdagangan LNG mengalir melalui Selat Hormuz, yang terganggu oleh blokade efektif. Akibatnya, tekanan inflasi naik dan harga pangan ikut terdorong.
Artinya, setiap bom yang dijatuhkan di kawasan ini tidak pernah berhenti di kawasan ini. Ia merambat ke harga energi, biaya logistik, pupuk, pangan, dan fiskal negara-negara berkembang. Reuters pada April 2026 melaporkan IMF memperingatkan lebih dari selusin negara mungkin akan meminta pinjaman untuk menghadapi lonjakan biaya energi akibat perang di Timur Tengah. Bagi negara miskin pengimpor energi, perang bukan isu jauh. Ia masuk ke dapur, ke ongkos transportasi, ke harga beras, ke ruang fiskal, dan ke utang publik.
Di titik ini, Gaza harus dibaca bukan hanya sebagai persoalan pendudukan, tetapi juga sebagai simpul geoekonomi global. Perang di Palestina terhubung dengan keamanan jalur energi, kalkulasi Iran-Israel-AS, harga minyak, dan kecemasan pasar keuangan. Setiap eskalasi menguntungkan sebagian eksportir dan kontraktor, tetapi membebani masyarakat luas di negara-negara yang tak punya andil apa pun dalam perang. Inilah bentuk lain dari kolonialisme modern: biaya konflik diprivatisasi ke segelintir industri; bebannya disosialisasikan ke miliaran manusia.
Dengan kata lain, bom yang menghantam Gaza bukan hanya membunuh warga Palestina. Ia juga menyedot subsidi di negara miskin, memicu inflasi, menekan anggaran sosial, dan memaksa pemerintah di Selatan Global memilih antara menalangi energi atau memangkas pelayanan publik. Oligarki global tidak sekadar menguasai perang; ia juga mengekspor ongkos perang ke dunia.
Israel dan Godaan Menjadi Negara di Atas Hukum
Dalam banyak perang kolonial, ada momen ketika negara penjajah berhenti sekadar mengklaim pengecualian dan mulai mempercayai pengecualian itu sebagai hak alamiah. Israel tampaknya telah lama tiba di titik tersebut. Kenaikan belanja militernya pada 2024 mencapai 65 persen menjadi US$46,5 miliar, menurut SIPRI, peningkatan tahunan terbesar sejak Perang Enam Hari 1967. Beban militernya naik menjadi 8,8 persen dari PDB, tertinggi kedua di dunia setelah Ukraina. Data SIPRI itu menunjukkan perang Gaza bukan operasi terbatas, melainkan reorganisasi besar prioritas negara di sekitar logika perang permanen.
Negara yang hidup dalam pengecualian akan selalu tergoda melihat hukum sebagai hambatan, warga sipil sebagai variabel, dan kritik sebagai ancaman eksistensial. Itulah sebabnya begitu banyak pejabat dan pembela Israel tetap bertahan dengan argumen sempit bahwa semua ini bisa dibenarkan karena Hamas ada. Argumen itu secara moral bangkrut. Kehadiran kelompok bersenjata tidak pernah memberi lisensi untuk mengubah seluruh teritori menjadi laboratorium penghancuran. Jika iya, maka semua norma perang runtuh.
Yang lebih berbahaya, perang berkepanjangan menumbuhkan budaya politik yang melihat kekuatan telanjang sebagai satu-satunya bahasa efektif. Dalam budaya semacam itu, setiap seruan gencatan senjata dianggap kelemahan, setiap keberatan hukum dianggap naif, dan setiap empati kepada warga sipil Palestina dicurigai sebagai pembelaan terhadap terorisme. Bukan hanya Gaza yang dihancurkan oleh budaya ini; demokrasi Israel sendiri terkikis olehnya.
Amerika Serikat dan Keruntuhan Topeng Liberal
Tetapi kita juga perlu jujur: Israel tak akan sampai sejauh ini tanpa Amerika Serikat yang mempersenjatai, memveto, dan memutihkan. Washington suka bercerita tentang dirinya sebagai penjaga tatanan liberal, padahal di Gaza ia bertindak sebagai manajer krisis bagi klien strategis. Ia mengucapkan kalimat keprihatinan sambil mengamankan rantai suplai senjata. Ia bicara HAM sambil memperlakukan hukum internasional sebagai alat fleksibel. Ia mengeluh soal stabilitas sambil memperluas perang ke Iran dan membuat kawasan makin mudah terbakar.
Bahkan ketika resistensi domestik di AS meningkat, struktur dukungan itu tetap kokoh. Pemungutan suara Senat pada April 2026 menunjukkan pergeseran opini di kalangan Demokrat, tetapi juga memperlihatkan betapa dalam konsensus lama pro-Israel tertanam di Washington. Selama konsensus itu bertahan, kritik moral hanya akan berfungsi sebagai ventilasi, bukan rem.
Yang retak bukan mesin kebijakannya, melainkan legitimasi naratifnya. Dan itu penting. Sebab imperium modern tak hanya bertumpu pada kekuatan keras, tetapi juga pada klaim bahwa kekuatannya membawa norma. Gaza telah merusak klaim itu secara telak. Amerika Serikat mungkin masih sanggup mengirim bom. Tetapi ia makin sulit meyakinkan dunia bahwa bom-bom itu dikirim demi peradaban.
Pasir, Abu, dan Masa Depan yang Dicuri
Laporan OCHA per 10 April 2026 mencatat 736 kematian dan 2.035 luka sejak pengumuman gencatan senjata Oktober 2025. Reuters pada 13 April 2026 melaporkan lebih dari 750 warga Palestina terbunuh sejak kesepakatan itu berlaku, sementara keseluruhan kampanye Israel selama dua tahun telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina menurut otoritas kesehatan Gaza. Angka-angka ini penting bukan hanya karena besarnya, tetapi karena menunjukkan bahwa bahkan fase yang disebut “ceasefire” pun tetap memproduksi kematian. Gaza dipertahankan dalam kondisi antara: tidak damai, tidak perang penuh, tapi cukup mematikan untuk mencegah pulih.
Itulah bentuk kekuasaan paling kejam: bukan sekadar hak untuk membunuh, melainkan kuasa untuk menentukan bahwa yang lain hidup dalam reruntuhan permanen. Mereka tidak dibunuh sekaligus, tetapi dibuat tak selesai hidup. Anak-anak kehilangan kaki dan tak mendapat prostesis memadai. Ladang rusak dan tanah tercemar. Rumah tak ada, sekolah hancur, air tercemar, pekerjaan lenyap, dan masa depan digadai ke lembaga donor. Reuters bahkan melaporkan pada 16 April 2026 bahwa Gaza kini memiliki sekitar 5.000 amputan, salah satu tingkat tertinggi per kapita di dunia, sementara pembatasan Israel atas bahan tertentu menghambat pembuatan prostesis.
Maka kalimat Weizman tentang pasir menjadi sangat harfiah sekaligus sangat politis. Ketika semua yang tersisa adalah pasir, yang hilang bukan cuma beton. Yang hilang adalah kesaksian bahwa di sana pernah ada kehidupan yang utuh. Pasir adalah bentuk akhir dari dehistorisasi: tanah tanpa rumah, tanpa dokumen, tanpa institusi, tanpa ingatan yang mudah diverifikasi oleh satelit selain sebagai kehampaan.
Dan mungkin itulah tujuan terdalam perang jenis ini: bukan sekadar menundukkan lawan, tetapi membuat dunia kelelahan untuk mengingat bahwa tempat itu pernah layak dihuni, bahwa orang-orang yang tinggal di sana pernah punya nama jalan, halaman sekolah, kebun, dan horizon.
Penutup : Mesin Itu Harus Disebut Namanya
Sudah saatnya berhenti memakai bahasa netral untuk menggambarkan mesin yang tidak netral. Gaza tidak hancur karena “siklus kekerasan”. Ia dihancurkan oleh kekuasaan militer yang sangat konkret, disokong oleh Amerika Serikat, dipelihara oleh industri senjata, dinormalisasi oleh diplomasi Barat, dan ditata ulang oleh oligarki global yang melihat tragedi sebagai peluang pengelolaan.
Israel menjatuhkan bom dan meratakan tanah. Amerika Serikat membayar, memasok, dan melindungi. Oligarki global menunggu tender rekonstruksi dan menghitung dampak harga energi. Di antara ketiganya, rakyat Palestina dipaksa menanggung nasib yang seolah selalu dapat dinegosiasikan, kecuali hak mereka untuk hidup bermartabat.
Itulah sebabnya Gaza bukan lagi sekadar isu Timur Tengah. Ia adalah pertanyaan moral terbesar bagi abad ini: apakah dunia sungguh percaya bahwa ada manusia yang hidupnya dapat ditunda, dikurangi, dipindahkan, atau dihapus selama semuanya dilakukan oleh sekutu yang tepat dan dibungkus jargon keamanan yang rapi?
Jika jawabannya ya, maka yang sedang mati bukan hanya Gaza. Yang mati adalah sisa terakhir klaim bahwa tatanan global masih memiliki hati nurani.
