Monwnews.com, Dunia sedang bergerak ke arah yang lebih keras, lebih cair, dan lebih transaksional. Di tengah retaknya tatanan lama, warisan paling penting diplomasi Jokowi bukan keberanian melawan satu kekuatan besar, melainkan kecakapan memanfaatkan rivalitas global tanpa menyerahkan Indonesia menjadi satelit siapa pun.
Pada saat banyak orang Indonesia masih terjebak dalam perdebatan receh soal siapa paling nasionalis di layar televisi, dunia justru sedang bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih menentukan. Donald Trump dijadwalkan datang ke Beijing pada 14–15 Mei 2026 untuk bertemu Xi Jinping. Sebelum Trump tiba, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez sudah lebih dulu merapat ke Tiongkok. Pada saat yang sama, Beijing memperkuat komunikasi dengan Iran, menjaga jalur intensif dengan Pakistan, dan tetap menjadi pusat kalkulasi banyak negara yang tidak lagi merasa cukup berlindung di bawah payung Barat. Dunia, dengan kata lain, sedang menyusun ulang cara kerjanya. Dan siapa pun yang masih membaca politik global dengan kacamata Perang Dingin versi lama hanya akan menjadi penonton yang telat paham.
Dalam lanskap seperti itulah nama Joko Widodo layak dibaca ulang. Bukan karena ia tokoh tanpa cela. Bukan pula karena semua kebijakannya berhasil. Tetapi karena pada satu bidang tertentu—yakni cara menempatkan Indonesia di antara Washington dan Beijing—ia menunjukkan naluri strategis yang lebih dewasa daripada kebanyakan elite Indonesia yang doyan pidato keras tetapi gugup ketika harus berhadapan dengan struktur dunia yang nyata.
Masalah politik luar negeri Indonesia selama bertahun-tahun sebenarnya sederhana: kita terlalu sering berbicara besar, tetapi terlalu gugup membaca relasi kuasa yang sebenarnya. Kita gemar mengulang mantra “bebas aktif”, namun tidak selalu mampu menjelaskan bagaimana kebebasan itu diterjemahkan menjadi posisi tawar. Di titik itulah era Jokowi memberi pelajaran yang patut dicatat. Ia tidak mengubah bebas aktif menjadi retorika anti-Barat. Ia juga tidak menyeret Indonesia masuk ke orbit Tiongkok. Ia mengubahnya menjadi bahasa pembangunan: infrastruktur, konektivitas, hilirisasi, investasi, dan kepentingan domestik yang bisa dijual ke semua pihak tanpa harus mencium sepatu siapa pun.
Kita mulai dari fakta yang lebih jernih. Pada Maret 2015, saat berkunjung ke Beijing, Jokowi dan Xi Jinping secara resmi menyepakati sinkronisasi gagasan Poros Maritim Dunia Indonesia dengan 21st Century Maritime Silk Road Tiongkok. Ini bukan cerita fiksi, bukan pula rumor elit. Pemerintah Indonesia sendiri mendokumentasikan bahwa kedua pihak sepakat mensinergikan dua agenda itu dalam pembangunan konektivitas maritim dan infrastruktur. Artinya, sejak awal hubungan Jokowi dengan Tiongkok tidak dibingkai sebagai kepatuhan geopolitik, tetapi sebagai upaya menjahit agenda nasional dengan sumber modal dan jaringan proyek dari luar.
Di sini letak kecerdikannya. Banyak negara berkembang gagal membedakan antara menerima investasi dan menyerahkan orientasi strategis. Mereka begitu lapar modal sehingga rela menjadi halaman belakang satu kekuatan besar. Jokowi, setidaknya dalam fase awal pemerintahannya, tampaknya paham bahwa Tiongkok harus dibaca bukan sebagai “saudara ideologis”, melainkan sebagai sumber daya. Beijing dibutuhkan untuk pelabuhan, jalur logistik, kawasan industri, dan pembiayaan. Tetapi Indonesia tidak mendeklarasikan diri sebagai perpanjangan politik Tiongkok. Dalam bahasa yang lebih dingin: Jokowi menerima uang dan proyeknya, tanpa harus ikut menelan seluruh kosmologi geopolitiknya.
Mereka yang terbiasa berpikir hitam-putih pasti akan salah paham. Bagi mereka, kalau mendekat ke Tiongkok berarti menjauh dari Amerika Serikat. Padahal dunia tidak sesederhana itu—dan justru makin tidak sesederhana itu pada 2026. Buktinya jelas. Ketika hubungan ekonomi Indonesia–Tiongkok diperdalam, Washington tidak serta-merta menendang Jakarta keluar dari lingkaran strategisnya. Pada April 2017, Mike Pence datang ke Indonesia dan membahas pengurangan hambatan perdagangan serta investasi, bahkan dibarengi sejumlah kesepakatan bisnis. Reuters pada saat itu melaporkan bahwa kedua pihak berbicara terus terang soal hambatan dagang dan investasi. Pesannya jelas: sekalipun Indonesia membuka jalan lebih lebar untuk Tiongkok, Amerika Serikat tetap menganggap Jakarta terlalu penting untuk ditinggalkan.
Inilah yang dalam literatur hubungan internasional disebut hedging: bukan aliansi penuh, bukan netralitas pasif, melainkan strategi menjaga banyak kanal sekaligus agar negara punya ruang gerak. Negara menengah seperti Indonesia tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan besar sendirian, tetapi juga terlalu besar untuk menjadi pengikut yang patuh tanpa syarat. Maka pilihan paling rasional adalah membuka akses ke kedua sisi, memanfaatkan persaingan mereka, dan menolak dikunci oleh salah satu. Jokowi, dengan segala keterbatasannya, menjalankan pola ini dengan disiplin yang cukup konsisten.
Masalahnya, di Indonesia banyak orang terlalu malas membaca strategi dan terlalu cepat jatuh cinta pada dongeng. Karena itu, cerita tentang diplomasi Jokowi sering dibagi ke dalam dua kubu dangkal. Kubu pertama menyebutnya terlalu dekat dengan Tiongkok. Kubu kedua menganggapnya jenius menaklukkan dua raksasa sekaligus. Keduanya sama-sama malas berpikir. Yang lebih tepat justru ini: Jokowi bukan penakluk, tetapi manajer yang cukup piawai. Ia mengerti bahwa Indonesia tidak sedang bermain untuk menjadi hegemon, melainkan untuk mendapatkan pembiayaan, teknologi, pasar, dan ruang aman agar pembangunan domestiknya berjalan.
Karena itu, kalau ada yang ingin melihat keunggulan Jokowi di panggung dunia, jangan mencarinya dalam retorika ideologis. Carilah pada satu keputusan mendasar: ia menjadikan pembangunan sebagai bahasa utama diplomasi. Ia tidak datang ke Beijing membawa sermon tentang tatanan dunia baru. Ia datang membawa proyek. Ia tidak datang ke Washington dengan pidato anti-imperialisme yang meledak-ledak. Ia datang dengan bahasa perdagangan, investasi, dan kepentingan nasional. Dalam dunia yang makin transaksional, gaya ini jauh lebih efektif daripada nasionalisme verbal yang biasanya hanya laris di dalam negeri.
Tentu, ada bagian dari narasi pro-Jokowi yang perlu dipotong karena terlalu heroik. Misalnya, sering muncul klaim bahwa ketegasan Indonesia terhadap Amerika Serikat lalu “membuahkan” repo line dari The Fed kepada Bank Indonesia. Klaim seperti ini terlalu berlebihan. Yang benar, Federal Reserve memang membuka FIMA Repo Facility untuk banyak bank sentral, termasuk Bank Indonesia, pada April 2020 sebagai respons krisis likuiditas dolar global akibat pandemi. Jadi, fasilitas itu bukan hadiah pribadi kepada Jokowi, apalagi hasil langsung dari satu kunjungan diplomatik tertentu. Ia lahir dari kombinasi krisis global, kredibilitas makro Indonesia, dan posisi Indonesia dalam sistem keuangan internasional.
Tetapi justru koreksi semacam ini penting agar kita tidak jatuh pada puja-puji murahan. Diplomasi yang baik tidak perlu dibungkus mitologi berlebihan. Cukup dibaca apa adanya: Jokowi berhasil menjaga agar Indonesia tetap dipercaya Washington, sambil membuka pintu lebar untuk proyek-proyek Tiongkok. Itu sendiri sudah pencapaian yang tidak kecil. Terutama jika dibandingkan dengan sebagian elite kita yang selalu punya dua kebiasaan buruk: berbicara seolah-olah sangat berdaulat, tetapi diam-diam gemetar di hadapan modal luar; atau sebaliknya, terlalu pragmatis sampai kehilangan semua bahasa tentang kepentingan nasional.
Lalu mengapa pembacaan ini penting justru sekarang, pada 2026? Karena struktur dunia yang dihadapi Indonesia makin rumit. Trump datang ke Beijing bukan sebagai kawan, melainkan sebagai negosiator dari negara yang masih dominan dalam keuangan global, kekuatan militer, dan sistem sanksi. Xi menerima Trump bukan sebagai junior partner, melainkan sebagai pemimpin kekuatan ekonomi yang telah menjadi pasar, pembeli energi, investor, dan simpul logistik penting bagi dunia. Pada saat yang sama, Eropa mulai mencari ruang otonomi sendiri. Reuters mencatat bahwa Sánchez mempererat hubungan dengan Xi di tengah apa yang ia sebut sebagai “crumbling international order.” Dunia Arab juga merapat ke Beijing. Bahkan negara-negara yang secara formal tidak meninggalkan Barat kini merasa perlu punya jalur langsung ke Tiongkok.
Artinya, dunia sedang masuk ke fase multipolaritas selektif. Bukan multipolaritas klasik yang stabil, melainkan situasi ketika banyak negara bermain di banyak meja sekaligus. Mereka bisa menjadi mitra dalam satu isu, pesaing dalam isu lain, dan penengah dalam urusan yang lebih sempit. Kasus Spanyol menarik dalam konteks ini. Setelah Sánchez datang ke Beijing, Repsol mencapai kesepakatan awal untuk mengambil lagi kontrol operasional lebih besar atas proyek minyak di Venezuela. Kita tentu tidak boleh serampangan menyimpulkan bahwa itu hanya mungkin karena restu implisit Washington. Tetapi yang jelas, peristiwa itu memperlihatkan sesuatu: negara menengah Eropa pun kini makin berani beroperasi di ruang abu-abu antara kekuatan besar, selama ada manfaat ekonomi dan ruang diplomatik yang cukup.
Indonesia sebenarnya punya modal jauh lebih besar untuk memainkan peran semacam itu. Kita punya cadangan nikel yang sangat dibutuhkan untuk transisi energi global. Kita punya posisi maritim strategis di jalur perdagangan dunia. Kita punya pasar domestik besar. Dan, yang terpenting, kita berada di titik geografis yang membuat semua kekuatan besar berkepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan Jakarta. Dengan modal seperti itu, Indonesia semestinya tidak sekadar menjadi penerima proyek. Indonesia harus belajar menjadi negara yang membuat kekuatan besar menyesuaikan kalkulasinya terhadap kita.
Di sinilah warisan diplomasi Jokowi menjadi sekaligus relevan dan problematis. Relevan, karena ia menunjukkan bahwa Indonesia bisa bermain di tengah tanpa harus menjadi satelit siapa pun. Problematis, karena permainan seperti itu mudah disalahpahami sebagai kemenangan final. Padahal ia baru kemenangan taktis.
Mengapa? Karena hedging hanya berhasil jika ditopang kapasitas domestik. Anda bisa menerima investasi Tiongkok, tetapi apakah Anda menguasai teknologinya? Anda bisa menjaga hubungan baik dengan AS, tetapi apakah pasar keuangan domestik Anda cukup kuat untuk tidak panik saat dolar bergejolak? Anda bisa bicara hilirisasi, tetapi apakah nilai tambahnya benar-benar tinggal di Indonesia, atau hanya melewati kita sebagai jalur transit keuntungan korporasi global?
Di titik inilah euforia terhadap “Jokowi di panggung dunia” harus didinginkan. Ya, ia cerdas membaca celah. Ya, ia cukup berhasil menjadikan rivalitas global sebagai ruang negosiasi. Tetapi keberhasilan itu tidak otomatis berarti Indonesia telah naik kelas secara struktural. Sangat mungkin kita hanya lebih cerdas bertahan di kelas lama.
Ambil contoh hilirisasi mineral. Secara politik, ini berhasil menaikkan posisi tawar Indonesia. Tetapi secara geoekonomi, pertanyaan yang lebih penting belum sepenuhnya terjawab: apakah kita sedang membangun basis industri nasional yang benar-benar berdaulat, atau hanya menjadi lokasi produksi murah dalam rantai nilai global yang desain, teknologi, dan pembiayaannya tetap dikuasai pihak luar? Kalau jawabannya yang kedua, maka seluruh cerita tentang leverage bisa berubah menjadi ilusi kedaulatan.
Hal yang sama berlaku pada hubungan dengan Amerika Serikat. Menjaga Freeport atau relasi ekonomi strategis dengan AS bisa menjadi “jangkar” agar Indonesia tidak terbaca terlalu condong ke Tiongkok. Tetapi jangkar tetaplah jangkar: ia berguna menjaga keseimbangan, bukan membuktikan kemandirian penuh. Kemandirian baru lahir kalau Indonesia bisa membuat kedua pihak datang bukan hanya karena mereka butuh bahan mentah dan pasar kita, tetapi karena mereka butuh kapasitas industri, inovasi, dan nilai tambah yang kita miliki.
Maka, kalau ini hendak ditarik menjadi opini yang lebih tajam, tesisnya semestinya bukan “Jokowi hebat karena tidak jadi follower.” Itu terlalu datar. Tesis yang lebih tepat adalah: Jokowi menunjukkan bahwa Indonesia bisa tidak menjadi follower, tetapi warisan itu hanya akan berarti jika generasi sesudahnya mampu mengubah kecerdikan diplomatik menjadi kekuatan nasional yang lebih dalam.
Karena pada akhirnya, dunia tidak menghormati slogan. Dunia menghormati kredibilitas. Tetapi kredibilitas pun ada dua jenis. Ada kredibilitas diplomatik: ketika negara dianggap konsisten, dapat dipercaya, dan tidak mudah dibeli oleh satu blok. Ini yang relatif berhasil dibangun Jokowi. Lalu ada kredibilitas struktural: ketika negara benar-benar punya kapasitas ekonomi, industri, teknologi, dan keuangan yang membuatnya tidak mudah dipaksa memilih. Ini yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Kita harus jujur pada satu hal. Politik luar negeri Indonesia sering terlalu bangga pada kemampuan “bermain di antara dua kekuatan besar.” Padahal itu baru separuh jalan. Bermain di tengah itu baik, tetapi belum cukup. Negara yang sungguh kuat bukan hanya mampu memanfaatkan persaingan pihak lain. Ia juga mampu membuat pihak lain menyesuaikan diri pada kepentingannya. Dan untuk sampai ke sana, Indonesia memerlukan sesuatu yang jauh lebih sulit daripada pidato bebas aktif: pembangunan kapasitas nasional yang brutal serius, disiplin industrial, dan elite yang tidak cepat puas dengan simbol.
Di situlah relevansi Jokowi hari ini seharusnya dibaca. Ia memberi model operasi yang cukup rasional untuk negara menengah-besar di tengah dunia yang retak: buka semua pintu, tetapi jangan serahkan rumah; manfaatkan persaingan global, tetapi jangan masuk ke perang mereka; jadikan pembangunan sebagai bahasa diplomasi; dan pastikan semua kerja sama dibungkus sebagai kepentingan nasional, bukan loyalitas ideologis. Itu model yang cerdas. Tetapi model itu bukan akhir. Ia justru titik berangkat.
Sebab dunia 2026 lebih berbahaya daripada dunia 2015. Persaingan AS–Tiongkok tidak lagi sekadar soal barang murah dan proyek infrastruktur. Ia sudah menyentuh teknologi, mineral kritis, energi, rantai pasok, keamanan maritim, dan arsitektur keuangan. Dalam situasi seperti itu, ruang bermain Indonesia bisa tetap terbuka, tetapi biaya salah langkah menjadi jauh lebih mahal.
Jadi, pelajaran paling penting dari “Jokowi di panggung dunia” sebenarnya bukan bahwa Indonesia pernah sukses menari di antara dua raksasa. Pelajarannya adalah ini: menari di antara dua raksasa hanya indah selama kaki Anda berdiri di lantai sendiri. Begitu lantai itu goyah—karena industri rapuh, teknologi dikuasai luar, atau elite kehilangan orientasi—maka semua tarian berubah menjadi ketergantungan yang terlihat elegan.
Dan sejarah, seperti biasa, tidak pernah lama memberi ampun pada negara yang salah membaca perbedaan antara kecerdikan dan kekuatan.
