SURAT TERBUKA
Kepada Yang Terhormat,
Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
di Tempat
—
Perihal: Momentum Kedaulatan Energi—Antara Koreksi Sejarah dan Jebakan Rente Baru
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.
Bapak Presiden yang saya hormati,
Nama saya Eko Muhammad Ridwan. Saya menulis surat ini dalam kapasitas sebagai Ketua Umum RRI – Ranggah Rajasa Indonesia, sebuah organisasi yang menaruh perhatian penuh pada isu-isu strategis bangsa. Saya menulis bukan untuk memuja, apalagi menghujat. Saya menulis karena ada kegelisahan yang mendalam, ada harapan yang besar, dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi oleh bangsa ini.
Hari ini, dapur-dapur rakyat Indonesia memasak dengan gas yang sebagian besarnya berasal dari negeri orang. Ini bukan sekadar fakta ekonomi. Ini adalah paradoks kedaulatan. Di tengah cadangan gas raksasa yang terpendam di perut bumi kita, Indonesia justru menjadi salah satu importir elpiji terbesar di dunia. Sebagai seorang pemimpin yang berulang kali menyuarakan kemandirian, swasembada, dan kebanggaan terhadap kekayaan bangsa, saya yakin Bapak memahami betapa menyakitkannya realitas ini.
Situasi yang kita hadapi sekarang bukanlah takdir. Ia adalah buah dari kebijakan dua dekade lalu—sebuah kebijakan yang dielu-elukan sebagai keberhasilan, tetapi menyimpan bom waktu yang hari ini meledak di hadapan kita. Surat ini adalah upaya saya untuk mengajak Bapak melihat luka lama itu dengan jernih, agar langkah korektif yang Bapak ambil tidak berubah menjadi luka baru dengan nama yang berbeda.
Membedah “Bom Waktu” di Dapur Rakyat
Bapak Presiden, program konversi minyak tanah ke elpiji yang digulirkan pada 2007 silam adalah contoh sempurna dari apa yang saya sebut sebagai “jebakan jangka pendek”. Di permukaan, ia tampak brilian. Subsidi minyak tanah anjlok. Rakyat mendapat energi yang lebih bersih dan praktis. Penghematan fiskal digembar-gemborkan mencapai hampir dua ratus triliun rupiah. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai arsiteknya bahkan diganjar gelar Doktor Kehormatan dari ITB.
Namun, sejarah selalu memiliki cara yang kejam untuk menguji setiap klaim kemenangan. Apa yang terjadi hari ini? Devisa negara terkuras hingga Rp130 triliun per tahun hanya untuk mengimpor elpiji. Subsidi untuk tabung melon itu sendiri membengkak hingga lebih dari Rp80 triliun. Angka ini fantastis. Anggaran yang seharusnya bisa membangun ribuan sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur jalan di desa-desa, raib begitu saja untuk membeli gas dari luar negeri. Kita menukar ketergantungan minyak dengan ketergantungan elpiji impor.
Pertanyaan yang mengusik dan tidak boleh Bapak abaikan adalah: apakah para pengambil kebijakan saat itu tidak mengkaji risiko ini? Saya menduga, sebagai seorang yang sangat paham seluk-beluk ekonomi-politik, Bapak pun tahu jawabannya. Ada yang luput, atau mungkin sengaja diremehkan. Kebijakan energi kita seringkali bukan murni kalkulasi teknis dan kepentingan rakyat, melainkan kalkulasi bisnis dari para pemilik modal yang kebetulan berada di lingkar kekuasaan.
Bapak Presiden, publik saat ini diramaikan dengan dugaan bahwa kelompok usaha tertentu, termasuk yang terafiliasi dengan Wakil Presiden saat itu, menjadi pihak yang paling diuntungkan dari konversi besar-besaran ini. Tuduhan ini memang belum memiliki bukti transaksional yang cukup. Saya sangat menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, saya juga harus menyampaikan dengan lantang: ketiadaan bukti terbuka bukan berarti tidak ada yang perlu dipertanyakan. Ia justru menunjukkan bahwa transparansi dalam tata kelola energi kita nyaris nol.
Posisi Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden sekaligus pemilik Kalla Group yang bergerak di sektor energi adalah potret nyata benturan kepentingan yang tidak pernah terselesaikan hingga hari ini. Siapa pemenang tender pengadaan tabung? Siapa pemasok kompor? Siapa importir elpiji dari Amerika dan Timur Tengah selama ini? Rakyat tidak tahu. Negara seolah menutup rapat-rapat arsip pengadaan itu.
Oleh karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh ke program CNG yang Bapak canangkan, saya memohon dengan sangat: buka audit masa lalu! Bukan untuk balas dendam politik, bukan untuk menyeret nama tertentu ke pengadilan, tapi untuk membersihkan nama baik kebijakan energi nasional. Kalau semua bersih, audit akan memulihkan reputasi. Kalau ada rente, audit akan membongkar anatominya. Negara yang tidak berani membuka masa lalunya hanya akan mengulangi kesalahan yang sama dengan kemasan yang berbeda.
CNG: Antara Harapan dan Jebakan Baru
Bapak Presiden, saya mendukung penuh visi Bapak untuk mengonversi elpiji ke CNG. Ini langkah akal sehat yang sudah lama dinanti. Sumber gas metana kita melimpah. Total cadangan gas bumi kita mencapai 55,85 triliun kaki kubik standar. Harganya lebih murah. Dan yang paling penting, ia bisa memutus jerat impor yang selama ini mencekik leher Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Saya membaca pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyebut penghematan devisa hingga Rp137 triliun. Ini adalah narasi yang sangat optimistis dan membangkitkan semangat.
Namun, izinkan saya mengingatkan dengan penuh ketajaman, Bapak Presiden. Ini bukanlah pertama kalinya bangsa ini mendengar narasi semacam itu. Pada 2007 silam, narasi yang sama persis dikumandangkan saat mengganti minyak tanah ke elpiji: lebih murah, lebih bersih, menyelamatkan APBN. Hasilnya? Dua puluh tahun kemudian kita justru terjerat dalam krisis impor yang lebih akut.
Kita harus belajar dari kesalahan itu, dan saya khawatir pembelajaran itu belum sepenuhnya terjadi. Saya menangkap sinyal bahaya ketika Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa distribusi CNG tiga kilogram ini akan “mirip LPG”. Ini kalimat yang mengerikan, Bapak Presiden. “Mirip LPG” artinya kita akan menyalin mentah-mentah model bisnis elpiji yang penuh dengan penyakit kronis: subsidi yang tidak tepat sasaran, kelangkaan buatan di pasar, permainan kuota oleh spekulan, dan rantai distribusi tertutup yang dikuasai para pemain lama.
Saya mohon dengan sangat, jangan biarkan sejarah mencatat bahwa di era kepemimpinan Prabowo, kita hanya mengganti isi tabung tetapi tidak mengganti sistemnya. Jangan sampai CNG menjadi “LPG Jilid Dua”: awalnya solusi, akhirnya candu fiskal. Saya tidak ingin menyaksikan lahirnya “raja-raja gas” baru yang bermunculan di sekitar proyek ini, menggantikan para pemain lama yang mungkin kepentingannya sedang Bapak pangkas.
Tujuh Prinsip yang Harus Bapak Pegang
Atas nama rakyat yang menginginkan perubahan sejati, saya ingin menyampaikan tujuh prinsip tata kelola yang harus Bapak pegang teguh dalam menjalankan transisi CNG ini:
Pertama, mulailah dari peta kebutuhan, bukan dari proyek pengadaan tabung. Indonesia tidak seragam. Jangan pukul rata. CNG cocok untuk kawasan perkotaan dekat jaringan gas, hotel, restoran, dan dapur besar seperti program Makan Bergizi Gratis yang sedang Bapak jalankan. Untuk daerah kepulauan, pegunungan terpencil, atau rumah tangga yang terserak, biarkan opsi lain seperti subsidi tepat sasaran untuk elpiji, kompor listrik di daerah surplus daya, atau biogas tetap hidup. Transisi yang cerdas adalah membangun portofolio, bukan memaksakan satu model.
Kedua, hitung biaya secara jujur dari hulu ke hilir. CNG mungkin murah di sumber gas. Tapi harga akhir di konsumen ditentukan oleh biaya kompresi, tabung bertekanan tinggi, transportasi, stasiun pengisian, dan margin distribusi. Jangan ulangi dosa elpiji di mana “harga murah” dipakai sebagai jualan politik sementara biaya riilnya ditanggung APBN melalui subsidi yang membengkak.
Ketiga, subsidi harus tertutup dan tepat sasaran sejak awal. Gunakan data kependudukan yang Bapak perjuangkan untuk ditertibkan. Subsidi CNG harus melekat pada penerima yang berhak, bukan pada barang yang dilepas bebas di pasar. Kalau tidak, tabung CNG murah akan diborong oleh restoran, hotel, dan rumah tangga mampu—persis seperti yang terjadi pada elpiji tiga kilogram saat ini.
Keempat, buka semua proses pengadaan secara transparan. Mulai dari pengadaan tabung, valve, kompresor, kendaraan angkut, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), hingga aplikasi digital untuk distribusi. Jangan ada lagi proyek “titipan menteri”, “teman istana”, atau “keluarga pejabat”. Biarkan pengawasan publik bekerja. Jadikan proyek ini sebagai contoh bagaimana negara mengelola energi secara bersih.
Kelima, lakukan uji coba yang jujur. Jangan hanya menguji di kota besar yang infrastrukturnya sudah lengkap lalu mengklaim sukses nasional. Uji di kota sedang, kota kecil, dan pelosok Nusantara. Publikasikan hasilnya, termasuk kegagalan dan kelemahannya. Biarkan publik menilai sendiri apakah CNG benar-benar solusi atau sekadar proyek mercusuar.
Keenam, tempatkan keselamatan rakyat di atas segalanya. Bapak Presiden, CNG memiliki tekanan 200 bar—berkali-kali lipat dari elpiji yang hanya lima hingga tujuh bar. Ini bukan sekadar perbedaan teknis. Ini menyangkut nyawa rakyat di dapur mereka sendiri. Standar keamanan harus mutlak. Regulasi harus diperketat. Pengawasan harus independen. Satu insiden ledakan tabung CNG akibat kelalaian standar sudah cukup untuk menghancurkan seluruh program ini di mata publik.
Ketujuh, jangan bunuh elpiji secara membabi buta. Transisi harus bertahap dan terukur. Rakyat sudah terbiasa dengan elpiji selama hampir dua dekade. Jangan ciptakan kekacauan pasokan yang akan membuat ibu-ibu rumah tangga berburu gas seperti saat-saat kelangkaan yang pernah terjadi. Pastikan elpiji tetap tersedia di wilayah yang belum siap dengan infrastruktur CNG.
Warisan Sejarah di Tangan Bapak
Bapak Presiden, sejarah mencatat para pemimpin besar bukan dari berapa banyak proyek yang mereka resmikan, melainkan dari seberapa berani mereka memutus rantai kesalahan masa lalu. Bapak adalah pemimpin yang dikenal dengan keberanian. Bapak adalah sosok yang tidak ragu mengambil keputusan sulit demi kepentingan bangsa. Saya percaya, di tangan Bapak, krisis energi ini bisa diubah menjadi momentum kemenangan rakyat Indonesia.
Saat ini, Bapak memegang kendali penuh untuk menentukan arah perjalanan bangsa di sektor energi. Apakah Bapak akan dikenang sebagai Presiden yang berhasil memutus rantai oligarki energi dan mewujudkan kedaulatan dapur rakyat? Ataukah—dan saya mohon maaf atas keterusterangan ini—Bapak akan dikenang sebagai Presiden yang hanya mengganti aktor lama dengan aktor baru dalam drama rente subsidi energi yang sama?
Di depan sana, ada perempuan-perempuan kepala keluarga yang setiap pagi menyalakan kompor untuk menyiapkan sarapan anak-anaknya. Mereka tidak peduli apakah yang terbakar itu metana, propana, atau butana. Mereka tidak mengerti istilah CNG, LNG, atau LPG. Mereka hanya peduli bahwa api itu menyala, bahwa air mendidih, dan bahwa harga gas tidak menggerus habis uang belanja mereka. Tapi tugas Bapak—tugas negara—adalah memastikan bahwa di balik setiap nyala api di dapur sederhana itu, tidak ada rente yang mengalir ke kantong segelintir orang. Tugas Bapak adalah memastikan bahwa setiap rupiah subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak.
Kami, dari Ranggah Rajasa Indonesia, berdiri di belakang cita-cita kedaulatan energi nasional. Tapi kami juga akan berdiri di depan sebagai pengkritik jika kebijakan yang diambil menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Kami tidak akan lelah menyuarakan kebenaran, karena ini menyangkut perut dan dapur rakyat Indonesia. Ini menyangkut martabat dan kedaulatan bangsa kita.
Jadikan transisi CNG ini sebagai matahari terbit kedaulatan energi Indonesia, bukan sekadar senja pengulangan kesalahan yang sama dengan nama yang berbeda.
Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing langkah Bapak dalam menakhodai kapal besar bernama Indonesia ini menuju cita-cita kemandirian yang sesungguhnya.
Merdeka!
Hormat kami,
Eko Muhammad Ridwan
Ketua Umum
RRI – Ranggah Rajasa Indonesia
