Monwnews.com, Malang – Rombongan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur telah mengadakan kunjungan ke Pemerintah Kota dengan mendatangi dinas – dinas layanan terkait pada hari Selasa 03 Juni 2025
Rombongan DPRD Komis A dari Provinsi Jatim tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi, yakni Dedi Irwansyah, turut didalamnya Saifudin Zuhri politisi PDI Perjuangan dari Dapil Malang Raya, didampingi Kepala Kepala Disnaker-PMPTSP, Arif Tri Sastyawan dan Wakil Walikota Malang, Ali Muthohirin.
Dalam kunjungannya ke Pemkot Malang selaku anggota Komisi A, Saifudin Zuhri cukup mengapresiasi kinerja pelayanan publik dari dinas terkait.
“Saya Saifudin Zuhri selaku anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim pada saat kunjungan ke Pemkot Malang bersama Bapak Ketua Komisi, sangat mengapresiasi atas kinerja Mall Pelayanan Publik yang ada,” ujar Saifudin Zuhri saat dihubungi awak monwnews.com, pada rabu, (04/06/2025).
Menurut Saifudin Zuhri, memang pihak Komisi A DPRD Provinsi Jatim mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berbasis digital dengan maksimal.
“Sudah bagus dan luar biasa layanan publik terpadu, dari beberapa dinas terkait di Pemkot Malang.” Terang Saifudin Zuhri
Menurutnya, DPRD Provinsi Jawa Timur menunjuk Kota Malang menjadi proyek percontohan dalam penerapan digitalisasi layanan publik di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.
Sebagaimana Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, yang mengatakan bahwa penunjukan tersebut didasari oleh kesiapan sumber daya manusia, kekuatan infrastruktur, serta potensi fiskal Kota Malang. Yang dinilainya mumpuni untuk menjadi pelopor transformasi layanan pemerintahan berbasis teknologi.
Dedi menjelaskan, digitalisasi bertujuan agar masyarakat dapat merencanakan layanan yang dibutuhkan hanya dengan satu kali klik dari rumah.
Hal itu dinilai akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan warga dalam mengakses layanan pemerintahan.
Harapan DPRD Jatim, tidak hanya pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor.
“Kami sangat mendorong kolaborasi apapun, baik dana, infrastruktur, maupun peningkatan SDM, agar masyarakat kita bisa lebih mudah mendapatkan layanan, terutama layanan dasar.” Tandas Ketua Komisi A. (galih)
