Monwnews.com, Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa harga minyak dunia di kisaran US$90–92 per barel dapat mendorong defisit APBN Indonesia ke sekitar 3,6 persen PDB—jika tidak ada penyesuaian belanja—adalah salah satu peringatan fiskal paling penting pada awal 2026. Dalam asumsi dasar RAPBN 2026, pemerintah memakai ICP US$70 per barel dan kurs Rp16.500 per dolar AS. Ketika realitas pasar bergerak jauh di atas asumsi itu akibat eskalasi konflik Timur Tengah, ancaman terhadap APBN tidak lagi hipotetis. Tantangannya bukan hanya lonjakan subsidi dan kompensasi energi, tetapi juga pelemahan rupiah, kenaikan biaya pembiayaan utang, penurunan kepercayaan investor, dan memburuknya persepsi terhadap disiplin fiskal Indonesia setelah Moody’s dan Fitch sama-sama mengubah outlook Indonesia menjadi negatif pada 2026. 
Tulisan ini berargumen bahwa langkah Menkeu menyiapkan skenario pemotongan belanja agar defisit tetap di bawah 3 persen adalah respons yang secara fiskal rasional, tetapi secara ekonomi-politik mengandung dilema besar. Di satu sisi, ia diperlukan untuk menjaga kredibilitas APBN, investment grade, dan stabilitas pasar keuangan. Di sisi lain, ruang pemotongan belanja tidak bebas biaya: semakin besar tekanan minyak, semakin sulit pemerintah menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, target pertumbuhan 8 persen, program prioritas Presiden, dan perlindungan daya beli masyarakat. Dengan kata lain, skenario US$92 bukan sekadar soal harga minyak; ia adalah ujian terhadap seluruh arsitektur kebijakan ekonomi Indonesia 2026. 
Konteks: dari asumsi APBN ke realitas pasar
RAPBN 2026 dibangun dengan asumsi ICP US$70 per barel, kurs Rp16.500 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,2–5,8 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, dan defisit sekitar 2,48 persen PDB. Asumsi ini sejak awal sebenarnya sudah disusun dalam lingkungan global yang dinilai bergejolak, tetapi lonjakan tensi Timur Tengah membuat baseline tersebut cepat tertinggal oleh realitas. Reuters melaporkan Menkeu menyebut bahwa bila minyak mencapai sekitar US$90 per barel, defisit berpotensi melebar ke 3,6 persen PDB tanpa penyesuaian belanja. Bloomberg Technoz dan Tempo English kemudian mengangkat simulasi yang sama untuk skenario hingga US$92 per barel. 
Di saat yang sama, pasar keuangan domestik juga sedang tidak nyaman. Reuters melaporkan rupiah termasuk mata uang Asia yang paling tertekan pada awal 2026, BI menahan suku bunga di 4,75 persen dengan fokus besar pada stabilitas rupiah, dan cadangan devisa Indonesia per akhir Februari 2026 turun menjadi US$151,9 miliar dari US$154,6 miliar pada Januari, antara lain karena pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan stabilisasi rupiah. Artinya, ketika harga minyak naik, Indonesia menghadapi tekanan simultan di fiskal, moneter, dan eksternal. 
Situasi ini menjadi lebih sensitif karena dua lembaga pemeringkat besar telah mengubah outlook Indonesia ke negatif. Moody’s lebih dulu, lalu Fitch pada 4 Maret 2026. Fitch tetap menahan rating Indonesia di BBB, tetapi menyoroti ketidakpastian kebijakan, lemahnya penerimaan negara, risiko pelonggaran fiskal untuk mengejar pertumbuhan, dan kekhawatiran atas perubahan kerangka kelembagaan. Dalam konteks seperti ini, pernyataan Menkeu bukan sekadar penjelasan teknis; ia juga merupakan pesan kepada pasar bahwa pemerintah sadar pada risiko dan bersedia bertindak sebelum defisit melampaui pagar psikologis 3 persen PDB. 
Mengapa minyak US$92 begitu berbahaya bagi APBN?
Secara teknis, bahaya utama harga minyak tinggi bagi Indonesia datang dari struktur ekonomi energi Indonesia sendiri. Negara ini bukan lagi eksportir minyak bersih, sehingga kenaikan harga minyak dunia cenderung memperbesar biaya impor energi, subsidi, dan kompensasi. Nota Keuangan RAPBN 2026 menunjukkan bahwa setiap kenaikan ICP US$1 per barel meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun, tetapi juga menaikkan belanja negara sekitar Rp10,3 triliun, sehingga dampak netonya ke keseimbangan anggaran adalah pelebaran defisit sekitar Rp6,8 triliun. Dengan logika yang sama, kenaikan dari asumsi US$70 ke US$92 berarti selisih US$22; jika diasumsikan linier, tekanan neto terhadap defisit dapat mendekati Rp149,6 triliun sebelum mitigasi kebijakan. 
Inilah alasan mengapa Menkeu berbicara tentang defisit yang bisa melonjak ke 3,6 persen PDB. Bila baseline defisit RAPBN sekitar 2,48 persen, tambahan tekanan belanja dari minyak yang besar memang dapat dengan cepat membawa APBN melewati ambang 3 persen, apalagi bila shock minyak disertai pelemahan rupiah dan biaya utang yang lebih tinggi. Reuters mencatat bahwa Menkeu telah menyiapkan skenario penghematan belanja, termasuk pemangkasan pengeluaran yang dianggap berdampak paling kecil ke pertumbuhan. Reuters bahkan menyebut program makan bergizi gratis, yang nilainya sekitar US$20 miliar, dapat dikaji untuk dipangkas sebagian bila diperlukan, dengan potensi penghematan sekitar US$6 miliar. 
Di sinilah letak persoalan strategisnya: minyak tidak hanya menjadi variabel energi, tetapi variabel fiskal, sosial, dan politik sekaligus. Naiknya harga minyak berarti beban subsidi dan kompensasi membesar, tetapi pemerintah juga tidak bisa begitu saja membiarkan harga domestik naik tajam tanpa risiko inflasi dan penurunan daya beli. Bloomberg Technoz juga melaporkan Menkeu membuka opsi penyesuaian harga BBM subsidi sebagai salah satu respons bila tekanan terus naik. Jadi, kebijakan fiskal di sini bertemu langsung dengan kebijakan harga, kebijakan sosial, dan stabilitas politik. 
Apakah langkah Menkeu rasional?
Dari sudut pandang kehati-hatian fiskal, jawabannya ya. Menjaga defisit di bawah 3 persen bukan hanya soal mematuhi undang-undang, tetapi juga soal mempertahankan jangkar kepercayaan pasar. Setelah 2020–2022 Indonesia sempat melampaui 3 persen karena pandemi, kembalinya defisit ke bawah batas itu menjadi simbol bahwa disiplin fiskal telah dipulihkan. Bila kini pemerintah tampak longgar terhadap batas tersebut, pesan yang diterima pasar bisa sangat negatif, terutama setelah outlook rating sudah memburuk. Reuters secara eksplisit mengaitkan kecemasan pasar dengan agenda pertumbuhan tinggi Prabowo, belanja sosial besar, dan kekhawatiran bahwa pengganti Sri Mulyani akan lebih permisif pada pelebaran defisit. 
Dalam konteks itu, Menkeu sedang melakukan apa yang secara klasik disebut sebagai pre-emptive fiscal defense: menyiapkan penyesuaian belanja sebelum pasar memaksa penyesuaian yang lebih mahal. Langkah ini penting karena biaya koreksi yang dilakukan sendiri pemerintah selalu lebih murah daripada koreksi yang dipaksakan oleh pasar melalui pelemahan rupiah, kenaikan yield SBN, atau capital outflow. Reuters pada akhir Februari melaporkan investor semakin menjauhi aset Indonesia, rupiah melemah, dan imbal hasil obligasi meningkat di tengah kegelisahan atas arah kebijakan. Jadi, penghematan anggaran bukan hanya soal kas negara, tetapi juga instrumen komunikasi kredibilitas. 
Namun rasional secara fiskal belum tentu mudah secara ekonomi-politik. Pemerintah Prabowo datang dengan agenda pertumbuhan 8 persen dan program-program prioritas yang besar. Jika belanja yang dipotong justru menyentuh program unggulan, maka pemerintah menghadapi trade-off berat: menyelamatkan kredibilitas fiskal dengan risiko perlambatan stimulus domestik, atau mempertahankan stimulus dengan risiko dihukum pasar. Oleh karena itu, langkah Menkeu harus dibaca sebagai manuver penyeimbang antara dua tekanan: tekanan Presiden untuk bertumbuh cepat dan tekanan pasar untuk tetap disiplin. 
Apa kelemahan pendekatan ini?
Kelemahan pertamanya adalah kualitas pemotongan belanja. Reuters mengutip Menkeu akan memangkas belanja yang “least impact” pada ekonomi. Secara teori ini terdengar masuk akal. Tetapi dalam praktik birokrasi anggaran Indonesia, kategori “dampak rendah” sering ambigu. Belanja yang secara jangka pendek terlihat bisa dipotong—belanja modal tertentu, program pendukung, transfer terselubung, atau belanja operasional—kadang justru punya efek jangka menengah terhadap pertumbuhan, pelayanan, dan kapasitas negara. Risiko lain adalah pemotongan dilakukan secara terburu-buru, sehingga yang berkurang justru belanja produktif, bukan belanja yang benar-benar tidak efisien. 
Kelemahan kedua adalah asumsi bahwa tekanan minyak dapat dilawan terutama dari sisi belanja, padahal akar masalah Indonesia lebih struktural: rasio penerimaan negara terlalu rendah. Fitch menyoroti rasio pendapatan pemerintah Indonesia hanya sekitar 13,3 persen PDB pada 2026–2027, jauh di bawah median negara BBB. Dengan basis penerimaan setipis itu, setiap shock harga energi cepat terasa besar. Artinya, penghematan belanja memang perlu sebagai respons jangka pendek, tetapi ia bukan solusi jangka panjang. Selama negara belum meningkatkan tax ratio dan memperkuat kualitas penerimaan, APBN akan tetap sangat rentan terhadap minyak. 
Kelemahan ketiga adalah bahwa skenario US$92 belum tentu shock tertinggi. Bloomberg Technoz sendiri menulis harga minyak telah menembus US$90 akibat perang Iran, dan pemberitaan lain menunjukkan risiko blokade Hormuz atau gangguan pasokan regional masih dapat mendorong harga lebih tinggi. Jika itu terjadi, penghematan belanja yang kini dirancang mungkin hanya cukup untuk shock sementara, bukan shock berkepanjangan. Dengan kata lain, Menkeu sedang menyiapkan skenario defensif yang rasional, tetapi lingkungan global mungkin berkembang lebih cepat dari instrumen fiskal yang tersedia. 
Dimensi geopolitik: minyak, Hormuz, dan Indonesia
Langkah Menkeu tidak bisa dipisahkan dari geopolitik energi. Reuters melaporkan konflik Iran dan ketegangan di Timur Tengah telah menaikkan harga energi dan mengganggu pengapalan serta produksi. Untuk Indonesia, persoalannya bukan hanya kenaikan harga spot minyak, tetapi juga implikasinya pada LPG, logistik, premi asuransi pelayaran, dan stabilitas neraca perdagangan migas. Jika Selat Hormuz terganggu serius, dampaknya dapat merembet jauh melebihi asumsi APBN. 
Karena itu, skenario US$92 sesungguhnya adalah skenario fiskal atas krisis geopolitik global. Ia menunjukkan betapa erat hubungan antara perang regional dan ketahanan APBN nasional. Negara yang struktur energinya sangat impor tidak bisa lagi memisahkan kebijakan fiskal dari diplomasi energi, diversifikasi pasokan, dan keamanan maritim internasional. Reuters juga melaporkan Indonesia berniat menambah impor minyak mentah dari Amerika Serikat untuk mengganti sebagian pasokan Timur Tengah. Langkah itu dapat dibaca sebagai strategi diversifikasi, tetapi juga menunjukkan bahwa APBN kini sangat dipengaruhi oleh arah politik dagang dan energi global. 
Ada implikasi geoekonomi lain yang penting. Ketika harga minyak naik karena perang, pasar global cenderung mencari aset aman. Dolar menguat, imbal hasil aset negara berkembang naik, dan pembiayaan fiskal menjadi lebih mahal. Bagi Indonesia, ini berarti shock minyak dan shock pembiayaan bisa datang bersamaan. Jadi yang dihadapi Menkeu bukan semata kenaikan subsidi, tetapi potensi double pressure: belanja energi naik saat biaya menerbitkan utang juga naik. Itulah mengapa menjaga defisit di bawah 3 persen menjadi sangat penting sebagai sinyal pencegahan. 
Apa arti skenario ini bagi program prioritas pemerintah?
Secara politik, bagian paling sensitif dari pernyataan Menkeu adalah kemungkinan pengurangan atau penyesuaian program prioritas, terutama makan bergizi gratis. Reuters menyebut program itu bernilai sekitar US$20 miliar dan dapat menjadi salah satu area penghematan bila tekanan fiskal meningkat. Ini penting, karena program tersebut bukan item anggaran biasa; ia adalah simbol politik utama pemerintahan Prabowo. Jika skenario minyak memaksa rasionalisasi anggaran program itu, maka kita melihat benturan langsung antara ekonomi politik elektoral dan realitas fiskal. 
Masalahnya, memotong program unggulan selalu memiliki biaya politik, tetapi tidak memotongnya juga memiliki biaya pasar. Dalam jangka pendek, mempertahankan program dengan membiarkan defisit melebar mungkin tampak lebih nyaman secara domestik. Namun pasar akan membaca itu sebagai sinyal bahwa Indonesia bersedia mengorbankan disiplin fiskal untuk agenda populis. Setelah Moody’s dan Fitch sama-sama memasang outlook negatif, biaya reputasi dari langkah semacam itu bisa besar. Maka, skenario Menkeu sesungguhnya juga merupakan upaya mendisiplinkan prioritas politik melalui bahasa fiskal. 
Evaluasi akhir: cukupkah langkah Menkeu?
Sebagai langkah jangka pendek, skenario Menkeu cukup masuk akal, bahkan perlu. Ia menunjukkan pemerintah tidak pasif menghadapi shock minyak. Menyiapkan pemotongan belanja, membuka opsi penyesuaian harga, dan menegaskan komitmen pada defisit di bawah 3 persen adalah kombinasi kebijakan defensif yang dapat membantu meredakan kekhawatiran pasar. Dalam bahasa fiskal, ini adalah upaya mempertahankan anchor sebelum kapal benar-benar terseret ombak. 
Tetapi untuk jangka menengah, langkah ini belum cukup. Indonesia memerlukan empat penguatan struktural. Pertama, reformasi penerimaan negara agar basis fiskal lebih dalam. Kedua, reformasi subsidi energi agar APBN tidak terus menjadi penyangga utama setiap shock global. Ketiga, diversifikasi sumber energi dan rantai pasok migas agar risiko geopolitik terhadap fiskal berkurang. Keempat, pemulihan kredibilitas kebijakan agar pasar tidak menambahkan premi risiko berlebihan pada setiap guncangan. Tanpa empat hal ini, setiap kali minyak naik, APBN akan kembali berada di bawah tekanan yang sama. 
Penutup
Skenario Menkeu jika harga minyak menembus US$92 per barel adalah cermin dari kerentanan fiskal Indonesia pada 2026. Ia menunjukkan bahwa persoalan APBN hari ini bukan semata besar kecilnya utang, tetapi rapuhnya ruang fiskal ketika bertemu shock energi, kurs, dan sentimen pasar sekaligus. Dengan asumsi RAPBN yang bertumpu pada ICP US$70, lonjakan menuju US$92 dapat dengan cepat membawa defisit ke sekitar 3,6 persen PDB bila pemerintah diam saja. Karena itu, pilihan Menkeu untuk menyiapkan pemangkasan belanja adalah langkah yang bisa dipahami, bahkan diperlukan. 
Namun analisis yang lebih dalam menunjukkan bahwa langkah itu juga membuka kenyataan yang lebih keras: APBN Indonesia kini berada dalam dilema permanen antara ambisi pertumbuhan, kebutuhan sosial, disiplin fiskal, dan ketidakpastian geopolitik global. Selama struktur energi masih bergantung pada impor dan rasio penerimaan negara masih rendah, setiap perang di luar negeri akan tetap mampu mengguncang ruang fiskal di dalam negeri. Dalam pengertian itu, skenario US$92 bukan semata simulasi Menkeu. Ia adalah peringatan tentang betapa mahalnya biaya dari sebuah negara yang belum sepenuhnya tahan terhadap badai geoekonomi dunia. 
