Monwnews.com, Film Pesta Babi merupakan sebuah potret satire yang menceritakan tentang kerakusan kekuasaan, manipulasi sistem, dan bagaimana rakyat kecil kerap menjadi korban di dalam pesta pora para penguasa. Jika kita membedah fenomena di dalam film tersebut menggunakan buah pemikiran Ir. Soekarno terutama yang tertuang dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi (DBBR) dan pidato pembelaan ikonik Indonesia Menggugat (1930) maka kita akan menemukan sebuah benang merah yang sangat tebal. Bung Karno sejak seabad lalu telah mengingatkan kita tentang bahaya keserakahan yang hari ini berwujud dalam bentuk kolonialisme modern, oligarki, dan manipulasi sosial.
Analisis berikut membedah bagaimana pemikiran Bung Karno membongkar realitas pahit dalam film tersebut, sekaligus memberikan alarm keras agar kita lebih hati-hati dalam memilih pemimpin.
Dalam pidato Indonesia Menggugat, Bung Karno menegaskan bahwa imperialisme dan kolonialisme bukanlah sekadar penjajahan fisik oleh bangsa asing yang membawa bedil. Imperialisme adalah sebuah sistem nafsu keserakahan yang menguras kekayaan suatu bangsa demi segelintir orang.
Di dalam film Pesta Babi, praktik kolonialisme nyata ini bermutasi menjadi penindasan domestik. Para penguasa bertindak layaknya penjajah baru di negeri sendiri. Mereka mengeruk sumber daya alam, memanipulasi kebijakan, dan membiarkan rakyat hidup dalam kubangan kemiskinan, sementara mereka berpesta pora di atas panggung kekuasaan. Ini adalah apa yang disebut Bung Karno sebagai eksploitasi manusia atas manusia (exploitation de l’homme par l’homme). Penjajahnya bukan lagi orang asing berambut pirang, melainkan bangsa sendiri yang bermental komprador atau kaki tangan modal besar.
Sebuah sistem yang korup dan menindas tidak akan bisa bertahan lama tanpa adanya tameng pelindung. Dalam film, kita melihat bagaimana pesta pora para elite dijaga ketat oleh kekuatan represif. Ada dukungan militer dan aparat yang luar biasa untuk mengamankan jalannya ketidakadilan tersebut.
Bung Karno dalam Indonesia Menggugat menyaksikan langsung bagaimana hukum dan aparat keamanan kolonial digunakan untuk membungkam kritik serta melindungi kepentingan ekonomi kaum kapitalis. Ketika militer dan aparat penegak hukum tidak lagi berdiri di atas kepentingan rakyat, melainkan menjadi anjing penjaga bagi “pesta” para oligarki, maka fungsi pertahanan telah bergeser menjadi alat penindasan. Senjata yang dibeli dari uang rakyat justru ditongkrongkan untuk menakut-nakuti rakyat yang menuntut haknya.
Buku Di Bawah Bendera Revolusi menjabarkan dengan gamblang bagaimana kekuasaan kapitalisme global melahirkan segelintir orang yang mengontrol nasib jutaan nyawa. Fenomena ini tercermin sempurna dalam Pesta Babi, di mana panggung politik dikuasai oleh oligarki yang luar biasa cengkeramannya.
Oligarki politik ini bekerja dengan cara mengawinkan kekuasaan dengan kekayaan melimpah. Pemilu dan suksesi kepemimpinan diatur di belakang meja makan yang penuh hidangan mewah, jauh dari jangkauan rakyat jelata. Rakyat hanya dijadikan pemandu sorak lima tahunan, sementara keputusan-keputusan krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak ditentukan oleh kongkalikong para borjuis ini. Sistem demokrasi dikooptasi menjadi sistem “pasar” di mana jabatan bisa dibeli dan hukum bisa ditawar.
Salah satu kritik paling tajam dalam film adalah bagaimana ruang suci dimanipulasi untuk melegitimasi keserakahan. Kita melihat keterlibatan atau diamnya organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dalam lingkaran kekuasaan tersebut.
Bung Karno, melalui artikel monumentalnya “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” (1926) didalam buku Dibawah Bendera Revolusi, sebenarnya memimpikan agama sebagai motor penggerak perlawanan terhadap kezaliman. Namun, dalam realitas Pesta Babi, kita melihat sebaliknya: ormas keagamaan kerap kali dijinakkan dengan konsesi bisnis, jabatan, atau dana hibah. Agama ditarik ke dalam politik praktis bukan untuk membela yang lemah, melainkan untuk memberikan stempel kesalehan palsu bagi pemimpin yang korup agar rakyat tetap patuh dan takut untuk melawan.
Bung Karno selalu menekankan bahwa agama tidak boleh berwujud pasif atau sekadar ritual formalitas yang menidurkan kesadaran rakyat. Agama harusnya menjadi teologi pembebasan yaitu sebuah api yang membakar semangat untuk meruntuhkan struktur sosial yang tidak adil.
Jika kita merujuk pada esensi pemikiran Bung Karno, agama yang sejati adalah agama yang berdiri di barisan paling depan bersama kaum tertindas (kaum Marhaen). Agama harus bersuara lantang ketika melihat hak-hak rakyat dirampas, bukan malah ikut duduk di dalam tenda pesta pora para penindas. Jalan pembebasan berarti agama menginspirasi pemeluknya untuk mendobrak sistem oligarki demi keadilan sosial yang merata.
Untuk mengatasi kerusakan moral para pemimpin seperti dalam film tersebut, Bung Karno menawarkan konsep Berketuhanan yang Berkebudayaan. Ini adalah cara beragama yang lapang, toleran, saling menghormati, dan tidak egois.
Berketuhanan yang berkebudayaan berarti mengaitkan keimanan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban publik. Pemimpin yang memiliki jiwa berketuhanan yang berkebudayaan tidak akan tega memakan hak rakyatnya, tidak akan tega menggelar “pesta pora bersama oligarki” di tengah kelaparan massal, kasus stunting yang tinggi dan tidak akan menggunakan sentimen agama untuk memecah belah bangsa. Keimanan mereka mewujud dalam bentuk kebijakan yang bersih, adil, dan memanusiakan manusia.
Keserakahan para aktor dalam film Pesta Babi sering kali berakar pada perebutan sumber daya ekonomi, termasuk energi. Sebagai solusi konkret berbasis pemikiran Bung Karno, Indonesia harus berani mengambil jalan Trisakti yaitu Berdaulat dalam politik, Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dalam ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam konteks mengatasi krisis energi saat ini, berdikari berarti kita harus menghentikan ketergantungan pada mafia energi dan korporasi asing yang menguras isi bumi kita. Solusinya adalah nasionalisasi aset strategis secara bijak dan percepatan kedaulatan energi berbasis potensi lokal seperti energi surya, air, angin, dan nabati yang dikelola langsung oleh negara demi kemakmuran rakyat, bukan diserahkan kepada oligarki. Energi harus diletakkan sebagai barang publik untuk kesejahteraan, bukan komoditas komersial untuk memperkaya segelintir elite.
Film Pesta Babi, jika dibaca bersama pemikiran Bung Karno dalam Di Bawah Bendera Revolusi dan Indonesia Menggugat akan memberikan wejangan berharga bahwa kita harus sangat hati-hati dalam memilih pemimpin. Jangan pernah lagi memilih pemimpin hanya karena pencitraan, janji manis sesaat, atau mereka yang menggunakan topeng agama demi menutupi syahwat kekuasaannya.
Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki ideologi penuntun, yang mengerti penderitaan rakyat kecil, dan berani bersikap tegas melawan mafia serta oligarki yang merugikan kepentingan nasional. Pemimpin sejati adalah mereka yang siap menyalakan obor persatuan dan membawa Republik ini keluar dari kegelapan sistem yang korup, menuju tatanan masyarakat yang merdeka secara utuh lahir dan batin.
