Monwnews.com, Ada kalimat Bung Karno yang seharusnya hari ini dibaca dengan suara keras, bukan dibingkai sebagai kutipan seremonial di spanduk Dies Natalis:
”Lenyapkan steriliteit dalam gerakan mahasiswa! Nyalakan terus obor kesetiaan terhadap kaum Marhaen! Agar semangat marhaenisme bernyala-nyala murni! Dan agar yang tidak murni terbakar mati!”
Pidato itu disampaikan Bung Karno dalam Konferensi Besar GMNI di Kaliurang, Yogyakarta, pada 1959. Banyak orang mengutipnya sebagai slogan. Sedikit yang sungguh-sungguh memikirkan isi ledakannya. Padahal, dalam satu tarikan napas, Bung Karno sedang memberi perintah politik, peringatan moral, dan garis ideologis sekaligus.
Yang pertama harus dibaca sungguh-sungguh adalah satu kata kunci: steriliteit.
Steriliteit bukan sekadar keadaan yang “bersih”. Dalam konteks gerakan, steriliteit berarti mandul. Gerakan mahasiswa bisa ramai diskusi, padat seminar, penuh jargon, kaya kutipan, sibuk kongres, aktif di media sosial, dan tetap steril. Ia steril ketika tak lagi punya hubungan hidup dengan nasib rakyat. Ia steril ketika lebih dekat dengan koridor kekuasaan daripada lorong-lorong kampung. Ia steril ketika marahnya keras di forum, tapi jinak di depan sponsor. Ia steril ketika ideologi tinggal hafalan, bukan keberpihakan.
Bung Karno tahu betul bahaya terbesar organisasi mahasiswa bukan hanya represi dari luar, melainkan pengeringan jiwa dari dalam. Sebab organisasi yang masih memakai simbol perjuangan bisa saja sebenarnya sudah berubah menjadi kendaraan karier, pasar jaringan, atau ruang tunggu menuju kekuasaan. Ia tetap menyebut rakyat, tetapi tidak lagi hidup bersama rakyat. Ia tetap menyebut Marhaen, tetapi hanya sebagai ornamen pidato. Ia tetap menyebut revolusi, tetapi seluruh naluri politiknya sudah disetel ke arah akses, posisi, dan kedekatan dengan elite. Karena itu, ketika Bung Karno berkata “lenyapkan steriliteit”, ia tidak sedang menyuruh mahasiswa lebih rajin turun ke jalan semata. Ia sedang memerintahkan sesuatu yang lebih berat: putuskan hubungan gerakan mahasiswa dengan kemalasan historis, dengan netralitas palsu, dengan kenyamanan intelektual, dan dengan seluruh kecenderungan untuk menjadi penonton atas penderitaan rakyat.
Perintah itu, anehnya, justru terdengar semakin relevan hari ini.
Ketika Dunia Bergerak Keras, Mahasiswa Malah Sibuk Menjadi Dekorasi
Indonesia sedang hidup dalam zaman yang tidak lunak. Dunia bergerak ke arah yang makin keras: perang, blok-blok baru, proteksionisme, transisi energi yang brutal, volatilitas pasar, dan perebutan jalur-jalur pengaruh. Bahasa globalisasi yang dulu terdengar lembut—keterbukaan, integrasi, kerja sama—kini berganti menjadi bahasa yang lebih telanjang: tarif, sanksi, rantai pasok, blok dagang, keamanan energi, dan dominasi teknologi.
Indonesia tidak berada di luar arus itu. Indonesia ada di dalam pusaran. Negeri ini resmi masuk BRICS. Pemerintah ingin memperluas ruang gerak diplomasi dan mempertegas posisi dalam percaturan Global South. Politik luar negeri bebas-aktif kembali dikumandangkan dengan nada lebih percaya diri. Pada saat yang sama, Indonesia juga harus menghadapi tekanan harga energi global, gejolak nilai tukar, beban fiskal, dan kebutuhan menjaga stabilitas di tengah dunia yang makin tidak stabil.
Semua itu bukan perkara abstrak. Perang di luar sana bisa berubah menjadi harga beras di sini. Konflik di Timur Tengah bisa bocor menjadi tekanan APBN. Perebutan energi antarnegara bisa menjelma menjadi ongkos hidup yang lebih mahal bagi rakyat kecil. Perang dagang dua kekuatan besar bisa memukul industri nasional, pekerjaan, dan kemampuan rumah tangga bertahan.
Tetapi di tengah dunia yang sekeras itu, apa yang kita lihat pada sebagian besar gerakan mahasiswa?
Terlalu sering yang muncul justru kebalikannya: eventisme, formalitas, kepanitiaan, kontestasi internal, foto bersama pejabat, jargon yang keras tapi analisis yang tipis, dan keberanian yang amat bergantung pada arah angin politik. Banyak organisasi mahasiswa masih terdengar radikal dalam kata-kata, tetapi mulai tumpul dalam pembacaan struktur. Mereka cepat bereaksi terhadap isu yang viral, tetapi lambat membaca perubahan mendasar dalam geopolitik, geoekonomi, dan desain kekuasaan.
Di titik itulah kata Bung Karno meledak lagi: steriliteit.
Steriliteit hari ini bukan cuma berarti menjauh dari rakyat desa, buruh, atau petani. Steriliteit juga berarti kegagalan membaca bagaimana nasib rakyat sekarang dibentuk oleh kekuatan yang jauh lebih kompleks: pasar energi, digitalisasi ekonomi, utang, industri platform, rente sumber daya, oligarki politik, dan konfigurasi global yang berubah cepat.
Gerakan mahasiswa yang hanya sibuk dalam retorika domestik tanpa memahami geopolitik akan mudah ketinggalan zaman. Sebaliknya, gerakan yang fasih bicara geopolitik tapi tak punya hubungan nyata dengan kaum miskin, petani, buruh, nelayan, dan kelas menengah bawah, tetap saja steril. Ia hanya pindah medan keterasingan: dari keterasingan sosial menuju keterasingan intelektual.
Kesetiaan pada Marhaen: Bukan Simpati, Tapi Garis Politik
Bung Karno tidak sekadar meminta mahasiswa “mengingat rakyat”. Ia berkata: “Nyalakan terus obor kesetiaan terhadap kaum Marhaen.” Itu jauh lebih keras.
Kesetiaan bukan simpati sesaat. Kesetiaan bukan belas kasihan. Kesetiaan adalah garis politik. Ia menuntut konsistensi. Ia mengharuskan pilihan. Ia meminta pengorbanan. Orang yang setia tidak mendua. Orang yang setia tidak hanya datang ketika massa dibutuhkan sebagai latar panggung politik. Orang yang setia tidak memakai rakyat sebagai legitimasi verbal sambil seluruh energinya dihabiskan untuk negosiasi jabatan.
Dalam kosakata Bung Karno, Marhaen bukan sekadar “si miskin” dalam pengertian statistik. Marhaen adalah manusia Indonesia yang terhimpit oleh struktur: punya tenaga, punya kehendak hidup, kadang punya alat produksi kecil, tapi tetap tak berdaya di hadapan tata ekonomi yang timpang. Di situ Marhaenisme bukanlah romantisme kemiskinan. Ia adalah teori keberpihakan. Ia memandang bahwa bangsa ini tidak akan merdeka sepenuhnya bila kekuasaan politiknya tidak berpihak pada mereka yang paling menanggung beban sejarah: kaum kecil, kaum pekerja, kaum yang hidup di tepi.
Hari ini, ketika biaya hidup naik, pekerjaan kian rapuh, urbanisasi makin brutal, dan akses terhadap aset ekonomi makin terkonsentrasi, istilah Marhaen justru memperoleh konteks baru. Kaum Marhaen sekarang bukan hanya petani berlahan sempit atau buruh pabrik. Kaum Marhaen juga adalah pengemudi aplikasi yang hidup dari insentif yang terus ditekan algoritma. Mereka adalah pekerja informal yang tak punya perlindungan. Mereka adalah keluarga kelas menengah rapuh yang terpukul oleh inflasi pangan dan energi. Mereka adalah pemuda yang terdidik tapi terperangkap dalam pasar kerja yang tak memberi martabat.
Kalau begitu, kesetiaan terhadap Marhaen hari ini berarti apa?
Ia berarti gerakan mahasiswa harus sanggup membaca kaitan antara harga minyak dunia dan beban hidup rakyat. Ia berarti harus paham mengapa geopolitik pangan bisa menjelma menjadi kelaparan lokal. Ia berarti harus mengerti bahwa demokrasi prosedural bisa berjalan mulus, sementara distribusi kemakmuran justru makin timpang. Ia berarti mahasiswa tak cukup sekadar menyebut keadilan sosial, tetapi harus memetakan siapa menguasai apa, siapa menanggung risiko, siapa memetik rente, dan siapa membayar biaya krisis.
Tanpa itu, obor kesetiaan yang disebut Bung Karno hanya akan menjadi lampu hias.
Marhaenisme atau Karierisme
Bagian paling keras dari kutipan Bung Karno justru datang di ujungnya: “Agar semangat marhaenisme bernyala-nyala murni! Dan agar yang tidak murni terbakar mati!”
Kalimat itu tidak sopan. Memang sengaja tidak sopan. Bung Karno sedang bicara kepada gerakan, bukan kepada birokrasi. Dan gerakan memang memerlukan bahasa api, bukan bahasa protokol.
Apa yang dimaksud dengan “yang tidak murni”?
Dalam kehidupan organisasi, ketidakmurnian itu punya banyak wajah. Ia bisa bernama oportunisme: memakai ideologi sebagai kendaraan, bukan keyakinan. Ia bisa bernama pragmatisme: semua keputusan diukur dari manfaat jangka pendek, bukan dari garis perjuangan. Ia bisa bernama karierisme: organisasi tidak lagi dipandang sebagai alat perubahan, melainkan anak tangga menuju jabatan. Ia bisa bernama patronase: kader lebih takut kehilangan akses kepada elite daripada kehilangan hubungan dengan rakyat. Ia bisa bernama kepalsuan intelektual: pandai mengutip Bung Karno, tapi tak berani menanggung konsekuensi politik dari pemikirannya.
Bila dibaca dengan jujur, justru di sinilah penyakit paling serius banyak organisasi mahasiswa hari ini. Simbol masih revolusioner, tetapi orientasi sudah transaksional. Kata-kata masih kiri, tetapi naluri politiknya kanan sekali. Bendera masih merah, tapi imajinasi sosialnya sudah sangat birokratis. Slogan masih Marhaenis, tapi seluruh gerakan emosinya digerakkan oleh kalkulasi posisi.
Di titik ini, pidato Bung Karno tidak lagi terdengar seperti dokumen sejarah. Ia terdengar seperti surat teguran yang belum selesai dibaca.
Sebab apa yang disebut “tidak murni” itu bukan datang dari luar saja. Ia tumbuh dari dalam organisasi sendiri: dalam cara kader direkrut, dalam budaya senioritas yang tidak mendidik, dalam kegemaran menghafal tapi malas berpikir, dalam kesukaan pada panggung tapi kebencian pada kerja sunyi, dalam kebiasaan menuduh kooptasi pada orang lain sementara diam-diam menikmati remah-remah kekuasaan.
Di sinilah peringatan Rahman Tolleng menjadi relevan. Rahman pernah mengingatkan bahwa musuh terbesar perubahan adalah diri kita sendiri: ambisi, nafsu, pragmatisme, demoralisasi. Ia benar. Dan Bung Karno sebetulnya sudah mengantisipasi problem itu jauh sebelumnya. Ketika ia meminta yang tidak murni “terbakar mati”, ia sedang menuntut disiplin internal: gerakan harus berani membakar kerak oportunisme di dalam dirinya sendiri.
Dari Suko Sudarso ke Rahman Tolleng: Di Mana Letak GMNI Hari Ini?
Dalam pembacaan sebelumnya, Suko Sudarso mengajukan kritik yang tajam: sejak 1965 Indonesia tidak lagi memiliki kepemimpinan yang sungguh menguasai geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi. Bangsa ini, menurutnya, kehilangan kompas Trisakti dan perlahan bergerak mengikuti irama kekuatan luar. Dalam bahasa lain, Indonesia kehilangan kedaulatan strategis.
Sementara Rahman Tolleng berbicara dari sisi yang berbeda. Bagi dia, persoalan terbesar bukan cuma sistem atau figur, melainkan disorientasi moral dan politik dari aktor-aktor perubahan itu sendiri. Reformasi gagal berbuah banyak karena subjek politiknya sendiri ikut rusak oleh pragmatisme, ambisi, dan kepentingan.
Dua pandangan itu, bila dipertemukan dengan pidato Kaliurang, menghasilkan satu kesimpulan yang menampar: krisis Indonesia hari ini bukan hanya krisis negara, tetapi juga krisis gerakan.
Kita kehilangan kepemimpinan strategis, ya. Tetapi mengapa kehilangan itu berlangsung begitu lama? Karena banyak organisasi yang seharusnya menjadi pabrik kepemimpinan justru ikut terjebak dalam steriliteit. Mereka tidak lagi menjadi ruang kaderisasi pemikir-penggerak yang berakar pada rakyat. Mereka terlalu sering berubah menjadi ekosistem reproduksi elitisme baru.
Kita mengeluhkan oligarki, tapi berapa banyak organisasi yang diam-diam sedang belajar menjadi miniatur oligarki? Kita mengkritik biaya politik mahal, tapi berapa banyak kader muda yang sejak dini sudah dilatih berpikir dalam logika akses, sponsor, kedekatan, dan patron? Kita memaki elite yang melupakan rakyat, tapi berapa banyak organisasi yang hubungan dengan rakyatnya tinggal agenda tahunan?
Di situlah GMNI, dan juga seluruh gerakan mahasiswa, seharusnya bercermin. Dies Natalis bukan hanya ulang tahun. Ia semestinya menjadi momen audit ideologis. Pertanyaannya bukan sekadar: sudah berapa usia organisasi? Pertanyaannya: masihkah organisasi ini menjadi rumah bagi semangat Marhaenisme yang murni, atau sudah menjadi ruang transit menuju karier politik?
Geopolitik Nasional Tak Bisa Dipisahkan dari Watak Gerakan
Di tengah dunia yang sedang bertarung keras, Indonesia memang mencoba memperbesar ruang gerak. Masuk BRICS bukan keputusan kecil. Penegasan politik bebas-aktif juga bukan sekadar protokoler. Dalam bidang energi, perdagangan, dan diplomasi, Indonesia sedang mencoba menata posisi di tengah persaingan kekuatan besar.
Tetapi pertanyaan pokoknya tetap: siapa yang akan mengawal arah itu dari dalam negeri?
Negara bisa berbicara tentang kemandirian, tapi tanpa tekanan sosial dari kekuatan rakyat dan gerakan mahasiswa, kemandirian mudah berubah menjadi jargon yang kosong. Negara bisa bicara soal industrialisasi, tapi tanpa organisasi yang membela rakyat dari beban transisi, industrialisasi bisa berujung menjadi proyek elite. Negara bisa bicara soal geopolitik bebas-aktif, tapi tanpa demokrasi substantif dan pengawasan sipil, “bebas-aktif” dapat berubah menjadi fleksibilitas elite yang tak punya akuntabilitas ke bawah.
Di sinilah gerakan mahasiswa seharusnya berperan. Bukan sebagai oposisi serba-menolak, melainkan sebagai kekuatan pembaca zaman dan penjaga arah. Gerakan harus mampu menjelaskan kepada rakyat mengapa perang di luar negeri bisa mengguncang dapur domestik. Harus mampu membongkar bagaimana kebijakan energi, pangan, dan fiskal berkait langsung dengan nasib kaum kecil. Harus mampu melihat bahwa kedaulatan nasional tidak cukup dipidatokan di forum internasional, tetapi harus dirasakan dalam struktur ekonomi yang lebih adil dan negara yang lebih berpihak.
Masalahnya, semua tugas itu tak akan mungkin dijalankan oleh gerakan yang steril. Gerakan steril hanya bisa menjadi penonton yang gaduh. Ia tak punya akar sosial, tak punya disiplin intelektual, dan tak punya daya tahan moral.
Steriliteit dalam Wajah Kekinian
Banyak orang membayangkan steriliteit sebagai sesuatu yang kuno: mahasiswa yang terlalu akademis, terlalu menara gading, terlalu menjauh dari massa. Itu benar, tapi sekarang bentuknya lebih canggih.
Steriliteit masa kini bisa tampil sebagai konten yang tampak politis, tapi tak punya konsekuensi organisasi. Ia bisa tampil sebagai aktivisme digital yang sangat berisik, tapi tidak mengubah apa-apa selain trafik. Ia bisa tampil sebagai forum intelektual yang penuh istilah global, tetapi sepenuhnya terputus dari penderitaan lokal. Ia bisa tampil sebagai kedekatan dengan kekuasaan yang dibungkus bahasa “kolaborasi”. Ia bisa tampil sebagai organisasi yang tampak progresif secara estetika, tapi konservatif dalam pembagian akses dan kekuasaan internal.
Bahkan steriliteit bisa menyamar sebagai kecerdasan. Seseorang bisa sangat fasih bicara imperialisme, neoliberalisme, oligarki, dan geopolitik, namun seluruh pilihan hidup politiknya diarahkan untuk masuk secepat mungkin ke dalam struktur yang ia kritik. Kritiknya keras, tapi hanya sebagai tiket negosiasi. Di situlah steriliteit berubah menjadi ironi paling pahit: gerakan tampak hidup, tapi sebenarnya telah kehilangan nyawa.
Bung Karno menolak keadaan semacam itu. Karena bagi dia, gerakan mahasiswa tidak boleh netral. Netralitas dalam masyarakat yang timpang pada akhirnya hanya akan melayani yang kuat. Itulah mengapa kesetiaan kepada Marhaen menjadi ukuran. Bukan seberapa pandai kita bicara, tetapi untuk siapa ilmu, keberanian, dan organisasi itu dipakai.
GMNI di Usia 72: Merayakan Nama atau Menyalakan Api?
Dies Natalis ke-72 GMNI seharusnya menjadi momen penting, bukan sekadar untuk mengenang Bung Karno, tetapi untuk bertanya dengan jujur: apakah GMNI hari ini masih cukup berani untuk menerima arti sebenarnya dari pidato Kaliurang?
Kalau jawaban jujurnya iya, maka ada beberapa konsekuensi.
Pertama, GMNI harus kembali serius pada kaderisasi ideologis. Marhaenisme tidak boleh diajarkan sebagai mantra hafalan. Ia harus diajarkan sebagai metode membaca dunia. Kader harus mampu menghubungkan Pasal 33, kedaulatan energi, BRICS, harga minyak, struktur utang, krisis pangan, demokrasi yang mahal, oligarki digital, sampai kemiskinan kota dalam satu horizon analisis yang berpihak pada rakyat.
Kedua, GMNI harus memperbaiki hubungan organisasional dengan kaum Marhaen yang nyata. Bukan simbolik, bukan insidental, bukan temporer. Organisasi harus kembali hadir di tengah persoalan konkret: agraria, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, biaya hidup, ekologi, dan keterhimpitan rumah tangga rakyat.
Ketiga, GMNI harus berani melakukan pembersihan watak. Yang dimaksud Bung Karno dengan membakar yang tidak murni hari ini bisa dibaca sebagai keberanian menolak patronase, menolak karierisme yang membusuk, menolak kooptasi yang dibungkus kesopanan politik, dan menolak gaya hidup organisasi yang mewah secara simbolik tapi miskin keberpihakan.
Keempat, GMNI harus kembali menjadi produsen gagasan besar tentang Indonesia. Bukan sekadar peserta dalam lalu lintas isu. Organisasi ini pernah dilahirkan dalam rahim perdebatan besar tentang bangsa, revolusi, rakyat, imperialisme, dan bentuk masa depan Indonesia. Jika hari ini ia hanya sibuk dalam urusan prosedur internal dan posisi formal, itu berarti organisasi telah mengecil dari sejarahnya sendiri.
Akhirnya: Yang Harus Dibakar Adalah Kepalsuan
Pidato Bung Karno di Kaliurang 1959 tidak pernah dimaksudkan sebagai bunga-bunga sejarah. Ia adalah alarm. Ia adalah cambuk. Ia adalah seruan perang terhadap kemandulan gerakan.
Dan mungkin itulah yang paling dibutuhkan sekarang.
Sebab Indonesia memang sedang menghadapi zaman yang berat: geopolitik global bergolak, energi mahal, ekonomi dunia rapuh, demokrasi domestik diuji, dan ruang publik terus dipenuhi pragmatisme. Dalam situasi seperti itu, bangsa memerlukan lebih dari sekadar pemerintah yang pandai bermanuver. Bangsa memerlukan gerakan mahasiswa yang tidak steril, yang setia pada kaum Marhaen, yang paham zaman, yang sanggup membaca struktur, dan yang punya keberanian moral untuk tidak menjual dirinya.
Untuk GMNI, ulang tahun ke-72 semestinya bukan perayaan umur. Ia harus menjadi perayaan api. Sebab organisasi tak pernah diukur dari panjang usianya, melainkan dari apakah nyalanya masih cukup panas untuk membakar kepalsuan di dalam dirinya sendiri.
Dan mungkin, setelah segala seremoni selesai, pertanyaan yang tersisa tinggal satu:
masihkah obor kesetiaan kepada kaum Marhaen itu menyala, atau sesungguhnya kita hanya sedang menjaga abu?
