Oleh: Tim Riset MONITOR network
Monwnews.com, Enam puluh tahun lalu, sebuah konspirasi intelektual terbesar abad ke-20 berlangsung sunyi. Ia tidak meledak dengan bom atau invasi, melainkan dengan beasiswa, buku teks, dan seminar ekonomi. Para dalangnya bergelar doktor dari Berkeley, Harvard, dan MIT. Korban terakhirnya bukan hanya seorang presiden yang digulingkan, tetapi satu juta nyawa rakyat Indonesia yang dibantai. Senjata mereka? Utang. Kedok mereka? Modernisasi.
Pada 1970, jurnalis Amerika David Ransom membongkar semuanya dalam artikel Ramparts berjudul “The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre”. Terjemahan Indonesianya, yang diterbitkan Koalisi Anti Utang (KAU) pada 2006, masih menyimpan aroma darah dan minyak bumi. Kini, di era Presiden Prabowo Subianto—putra dari tokoh sentral Mafia Berkeley, Sumitro Djojohadikusumo—kita menyaksikan mega-proyek baru: Danantara, 80.000 Koperasi Merah Putih (KDMP), dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertanyaan yang tak bisa dielakkan: Apakah ini lompatan menuju kemandirian, atau sekadar wajah baru dari kuda Troya lama?
Bersama dua pemikir alternatif yang terlindas sejarah—Sarbini Sumawinata (ekonomi kerakyatan) dan Soebadio Sastrosatomo (sosialisme nasional)—MONITOR Network membedah dokumen Ransom dan menarik garis lurus ke ruang-ruang rapat Kabinet saat ini.
Membongkar Kandungan Mafia Berkeley
Ransom tidak main-main. Ia menyebut Mafia Berkeley sebagai “Kuda Troya baru dari universitas-universitas Amerika”. Siapa personelnya? Sumitro Djojohadikusumo (dekan FEUI), Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, Emil Salim, Subroto, Barli Halim, dan Sudjatmoko. Mereka adalah lulusan program Ford Foundation yang sejak awal 1950-an sudah diproyeksikan sebagai pemerintahan bayangan jika Soekarno tumbang.
”Menurut Ford, ini adalah melatih orang-orang yang akan memimpin negara (Indonesia) apabila Soekarno sudah tidak memerintah lagi,” kutip Ransom dari John Howard, direktur program Ford.
Lalu apa yang mereka latih? Bukan sekadar ekonomi. Mereka dibekali ilmu kontra-insurjensi, perencanaan darurat, dan manajemen militer. Melalui SESKOAD Bandung, para ekonom ini memberi kuliah tentang “aspek ekonomi pertahanan”. Guy Pauker dari RAND (yang juga jaringan CIA) menjadi penghubung dengan jenderal-jenderal seperti Kolonel Soewarto. Ketika kudeta 30 September 1965 gagal, Mafia Berkeley bersama jenderal—terutama Sarwo Edhi Wibowo—mengerahkan mahasiswa KAMI yang telah dilatih untuk turun ke desa-desa membantai warga yang dituduh komunis. Jumlah korban: antara 500.000 hingga 1.000.000 jiwa.
Ransom mencatat peran Kedutaan AS yang menyediakan buku panduan organisasi mahasiswa (dalam bahasa Inggris dan Korea) serta suku cadang radio untuk komunikasi di lapangan. Setelah itu, Indonesia dibuka lebar-lebar untuk modal asing. Freeport, International Nickel, Alcoa, konsorsium minyak—semua masuk. Upah buruh perakitan elektronik: 10 sen sehari. Utang luar negeri membengkak dari US$ 6,3 miliar (1965) menjadi US$ 54 miliar (1998).
Yang paling tragis: para tahanan politik—sekitar 120.000 hingga 240.000 orang—dijadikan pekerja rodi di perkebunan karet Good Year dan proyek pembangunan jalan. “Mereka cuma perlu dipaksa sedikit,” kata seorang pejabat kepada Profesor Herbert Feith, seperti dikutip Ransom.
Dua Suara yang Hilang dalam Pusaran Darah
Di saat Mafia Berkeley merayakan kemenangan, ada dua intelektual Indonesia yang memilih jalan berbeda. Mereka tidak diundang ke seminar-seminar Ford. Mereka malah dipenjara.
Pertama, Sarbini Sumawinata. Kepala BPS pertama, guru besar FEUI. Ia menolak fetisisme pertumbuhan GNP. Baginya, pembangunan harus memberdayakan rakyat dengan alat-alat produksi modern—bukan sekadar subsidi. Ia mendukung koperasi, tetapi koperasi yang memiliki traktor, mesin penggilingan, akses ke bibit unggul. Ia percaya negara boleh dominan, tapi tidak birokratis. Sarbini juga menolak utang asing yang mengikat. Akibat kritiknya terhadap Orde Baru, ia ditahan 808 hari tanpa pengadilan.
Kedua, Soebadio Sastrosatomo. Menteri muda era Soekarno, pendiri PSI yang kemudian pecah dengan Sjahrir. Ia mengembangkan sosialisme nasional yang anti-neokolonial. Soebadio meramalkan bahwa perang dingin akan berganti dengan perang ekonomi, dan Indonesia harus mandiri di pangan, energi, dan industri strategis. Ia dekat dengan Nasser dan Sukarno sejati. Setelah 1965, ia ditangkap dan dipenjarakan bertahun-tahun. Tulisannya dibredel. Ia mati sebagai “korban sampingan” pembersihan anti-komunis, meski ia bukan komunis.
Apa relevansi mereka dengan kebijakan Prabowo hari ini? Jawabannya: sangat relevan. Karena Sarbini dan Soebadio mewakili tradisi ekonomi alternatif yang menolak skema Mafia Berkeley: anti-utang asing, pro-rakyat, pro-kedaulatan. Jika Prabowo benar-benar ingin membangun kemandirian, ia harus merujuk pada mereka—bukan hanya pada ayahnya, Sumitro, yang justru arsitek neoliberalisme Orde Baru.
Danantara, KDMP, MBG – Wajah Baru atau Kemasan Lama?
Pemerintahan Prabowo mengusung tiga program unggulan. Mari kita bedah dengan pisau Ransom dan kacamata Sarbini-Soebadio.
Danantara: Sovereign Wealth Fund yang Rawan Jadi “Sapi Perah” Asing
Danantara mengonsolidasikan aset BUMN senilai lebih dari 1 triliun dolar AS. Tujuan mulianya: hilirisasi, investasi infrastruktur, menciptakan national champion. Namun jika dibaca dari kacamata Ransom, ini mirip dengan strategi Mafia Berkeley yang menjadikan BUMN sebagai agunan utang dan pintu masuk modal asing. Pada 1967, Mafia Berkeley justru merancang Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang memberi kelonggaran luar biasa bagi investor AS.
Kritik dari The Economist (2025) menyebut bahwa kebijakan Prabowo “menyimpang dari pragmatisme Sumitro”. Namun dari perspektif Ransom, justru pragmatisme Sumitro itulah yang berbahaya: pragmatisme tanpa keberpihakan pada rakyat. Danantara bisa menjadi alat baru bagi para kroni dan investor asing untuk mengeruk sumber daya, dengan dalih “efisiensi” dan “modernisasi”. Tanpa transparansi mutlak, Danantara akan menjadi pintu belakang bagi utang baru yang lagi-lagi membebani generasi mendatang.
Koperasi Merah Putih: Antara Mimpi Sarbini dan Momok Rent-Seeking
Program 80.000 koperasi desa secara retoris sangat dekat dengan gagasan Sarbini. Ia ingin koperasi sebagai kendaraan pemberdayaan rakyat. Namun Sarbini juga mengingatkan: koperasi tanpa alat produksi modern hanyalah proyek simbolis. Jika Koperasi Merah Putih hanya menjadi penyalur beras subsidi dan bansos, maka ia tidak ubahnya program “pembangunan desa” ala Harvard-DAS yang diungkap Ransom. Program itu, menurut Ransom, justru digunakan untuk mengontrol desa, memperkuat kekuasaan komandan militer, dan mempekerjakan tahanan politik dengan upah murah.
Lebih buruk lagi, jika koperasi-koperasi itu diserahkan kepada para loyalis yang tidak kompeten atau korup, ia akan menjadi sarang baru makelar proyek. Tuduhan “kronisme” yang ramai di media sosial—seperti dalam unggahan Instagram “Anatomi Kroni Negara”—bukan isapan jempol. Ini adalah hantu sejarah yang terus berulang: afirmasi tanpa akuntabilitas melahirkan rent-seeking.
MBG (Makan Bergizi Gratis): Populisme yang Bisa Menjadi Perangkap Utang
Program makan gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil adalah program sosial yang sulit ditolak. Tapi Sarbini akan mengkritik jika program ini tidak disertai dengan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal. Jika beras, telur, dan daging untuk MBG diimpor—apalagi menggunakan skema PL 480 ala “Food for Peace” AS—maka Indonesia akan kembali jatuh ke dalam jebakan ketergantungan pangan seperti era 1960-an. Ransom mencatat bagaimana AID menggunakan surplus pangan AS untuk menekan pemerintah Indonesia agar membuka pasar.
Soebadio akan menambahkan: MBG yang dibiayai utang luar negeri adalah bom waktu. Apalagi jika distribusinya dikerjasamakan dengan perusahaan asing atau yayasan asing yang punya agenda tersembunyi—persis seperti pola Ford Foundation di masa lalu. Jangan sampai program mulia ini menjadi batu sandungan fiskal yang memaksa Indonesia kembali ke pelukan IMF.
Geopolitik Kini – BRICS, Perang Dagang, dan Bayang-Bayang Sumitro
Lanskap global 2026 berbeda dengan 1965. Perang dagang AS-Tiongkok memanas, Indonesia bergabung dengan BRICS, dan negara-negara Selatan Global mulai berani bersuara. Prabowo mencoba bersikap netral, tetapi condong ke Timur. Ini peluang sekaligus bahaya.
Peluang: Indonesia bisa memainkan dua poros untuk mendapatkan investasi tanpa utang mengikat, seperti skema swap atau pembiayaan BRICS. Prabowo juga bisa memanfaatkan rivalitas AS-Tiongkok untuk meminta alih teknologi dan hilirisasi yang lebih adil.
Bahaya: Jika tidak hati-hati, Indonesia justru mengganti “utang AS” dengan “utang Tiongkok”. Kasus Sri Lanka (Hambantota) adalah peringatan: pelabuhan yang dibangun dengan utang Tiongkok akhirnya dikuasai 99 tahun. Danantara, jika dibiayai oleh pinjaman dari China Development Bank, bisa mengulang skema yang sama.
Lebih dalam lagi: jejaring Mafia Berkeley belum mati. Generasi kedua—murid-murid Widjojo, Sadli, Emil Salim—masih duduk di kursi strategis pemerintahan, bank sentral, dan lembaga keuangan. Mereka mewarisi doktrin yang sama: pertumbuhan di atas segalanya, keterbukaan pada modal asing, dan pengawasan ketat terhadap gerakan rakyat. Jika Prabowo tidak membersihkan warisan ini, kebijakan ekonominya akan terus berjalan di atas rel yang sama—hanya dengan masinis berbeda.
Kesimpulan – Melompat dari Kuda Troya
David Ransom menutup artikelnya dengan sebuah peringatan: “Universitas-universitas Amerika telah menjadi bagian integral dari sistem perang, penindasan, dan penguasaan.” Tapi peringatan itu tidak hanya untuk Amerika. Ia juga untuk Indonesia: Jangan biarkan elit-elit yang lahir dari rahim konspirasi itu terus mengendalikan nasib rakyat.
Prabowo Subianto berada di persimpangan. Sebagai putra Sumitro, ia mewarisi dosa sejarah sekaligus kesempatan untuk mematahkan warisan itu. Apakah ia berani mendengarkan Sarbini dan Soebadio—bukan hanya sebagai nostalgia, tetapi sebagai fondasi kebijakan? Apakah Danantara akan dikelola dengan transparansi radikal, diverifikasi oleh publik dan lembaga internasional independen? Apakah Koperasi Merah Putih benar-benar akan dilengkapi dengan traktor, mesin pertanian, dan pelatihan teknologi—bukan hanya plakat dan seremonial? Apakah MBG akan diproduksi dari hasil petani lokal yang diberdayakan, bukan dari impor utang?
Jika jawabannya tidak, maka kuda Troya itu masih berlari. Dan kita, rakyat Indonesia, sekali lagi akan menjadi korban dari permainan halus para teknokrat dan kroni yang berganti baju.
Tapi jika jawabannya ya, maka Indonesia bisa menjadi contoh bagi dunia bahwa kemandirian ekonomi bukanlah utopia. Bahwa negara bisa kuat tanpa menindas, bahwa pertumbuhan bisa berpihak tanpa rent-seeking, dan bahwa utang tidak harus menjadi alat penjajahan modern.
Sarbini pernah berkata: “Memperkuat mereka (rakyat) dengan alat-alat produksi yang lebih modern adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran sejati.” Soebadio menambahkan: “Kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi adalah sandiwara.”
Prabowo, kini panggung ada di tanganmu. Apakah engkau akan meneruskan lakon sandiwara lama, ataukah menulis naskah baru yang benar-benar membebaskan? Rakyat sedang menonton. Dan sejarah tidak akan memaafkan.
—
Catatan Redaksi: Artikel ini adalah hasil analisis berdasarkan dokumen Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia karya David Ransom (terbitan KAU, 2006), pemikiran Sarbini Sumawinata (Menuju Masyarakat Adil Makmur, 1989) dan Soebadio Sastrosatomo (kumpulan tulisan, 1980-an), serta berbagai liputan MONITOR Network dan media nasional tentang kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto (2024-2026). MONITOR Network tidak bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah yang berubah sewaktu-waktu. Yang abadi hanyalah kepentingan rakyat.
