Monwnews.com – Ada sebuah ironi yang menggetarkan dalam politik kebangsaan kita: di negeri yang begitu riuh oleh perebutan kuasa, di organisasi yang begitu besar hingga setiap langkahnya diawasi oleh puluhan juta mata, justru seorang lelaki yang menolak untuk berkuasa sedang menjadi pusat gravitasi. Ia tidak berkampanye. Ia tidak membentuk koalisi. Ia tidak menjanjikan apa pun. Ia bahkan konon telah mengajukan surat pengunduran diri. Namun, semakin ia mundur, semakin ia ditarik ke depan. Semakin ia diam, semakin nyaring namanya disebut.
Di Mana Kekuasaan Bertemu Kesunyian
Lelaki itu adalah H. Gudfan Arif Ghofur Gus Gudfan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan fenomena yang sedang berlangsung di tubuh organisasi Islam terbesar di dunia ini bukanlah sekadar soal siapa yang akan memenangkan muktamar. Ia adalah pertarungan ideologis yang jauh lebih dalam: tentang apakah Nahdlatul Ulama akan tetap menjadi jam’iyah yang digerakkan oleh nilai-nilai spiritual, ataukah ia akan berubah menjadi mesin politik yang dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan duniawi.
Menjelang Muktamar ke-35 di Pesantren Tambakberas, Jombang, Agustus nanti, peta politik NU menunjukkan konfigurasi yang tidak biasa. Petahana, KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), maju kembali dengan dukungan struktural yang kuat dan menurut banyak laporan restu dari jaringan politik PKB pimpinan Gus Muhaimin. Namun, di balik permukaan yang tampak kokoh itu, ada retakan-retakan yang semakin melebar. Retakan yang bermula dari urusan tambang, merambat ke isu ideologis, dan kini membelah kepercayaan di antara para elite.
Di tengah retakan itulah Gus Gudfan berdiri. Bukan sebagai oposan, bukan pula sebagai loyalis. Ia berdiri sebagai sintesis yang tidak terduga: seorang saudagar keturunan wali, seorang pengamal tarekat yang mengelola tambang, seorang “orang dalam” yang justru ingin keluar, dan seorang “orang luar” yang justru didorong masuk oleh para kiai sepuh.
Artikel opini ini hendak menelisik fenomena tersebut dalam kerangka ideologis, filosofis, dan politis. Ia akan mengurai tiga lapis pertanyaan: (1) Mengapa Gus Gudfan yang tidak mencalonkan diri justru mengalami lonjakan dukungan? (2) Apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan Gus Yahya dan Gus Gudfan, dan bagaimana konflik ini mencerminkan pertarungan ideologis yang lebih besar? (3) Ke mana arah Nahdlatul Ulama di abad keduanya, dan jenis kepemimpinan apa yang dibutuhkan untuk menavigasi samudra yang semakin bergejolak?
Paradoks Politik Pesantren: Mengapa Menolak Justru Membuat Layak?
Untuk memahami fenomena Gus Gudfan, kita harus meninggalkan logika politik modern dan memasuki logika politik pesantren. Dalam politik modern, pencalonan diri adalah keniscayaan. Tanpa mendeklarasikan diri, tanpa membentuk tim sukses, tanpa menggalang dukungan, seorang kandidat tidak akan dikenal dan tidak akan dipilih. Politik modern adalah politik visibilitas: semakin terlihat, semakin kuat.
Tetapi politik pesantren bekerja dengan cara yang berbeda. Dalam tradisi ini, ada sebuah norma yang begitu mengakar sehingga ia menjadi hukum tidak tertulis: seorang pemimpin sejati tidak pernah mencalonkan diri. Ia harus ditarik, bukan mendorong. Ia harus diminta, bukan meminta. Ia harus ditolak sebelum diterima.
KH. Hasyim Asy’ari tidak mendirikan NU karena ambisi pribadi; ia melakukannya karena didesak oleh para ulama. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak mengejar kursi presiden; ia “didorong” oleh situasi dan restu para kiai. Dalam sejarah NU, para pemimpin besar adalah mereka yang pada awalnya menolak, ragu, dan merasa tidak layak dan justru karena itulah mereka dianggap layak.
Mengapa demikian? Karena dalam kosmologi pesantren, jabatan adalah amanah, bukan ghanimah (rampasan). Amanah hanya bisa diterima dengan kerendahan hati, bukan direbut dengan ambisi. Mereka yang mengejar jabatan dicurigai memiliki motif tersembunyi; mereka yang menolak jabatan diyakini memiliki hati yang bersih.
Inilah yang sedang terjadi pada Gus Gudfan. Penolakannya untuk dicalonkan, keinginannya untuk mundur sebagai Bendahara Umum, dan diamnya yang konsisten di tengah hiruk-pikuk spekulasi semuanya adalah konfirmasi kultural bahwa ia memenuhi syarat paling mendasar dari seorang pemimpin NU: tawadhu’. Kerendahan hati yang autentik, bukan yang dibuat-buat untuk pencitraan.
KH. Muhammad Zaim Ahmad Ma’shoem, dalam pernyataannya yang dikutip media, menyebut Gus Gudfan sebagai “sosok yang tumbuh dari tradisi pesantren namun memiliki kemampuan dalam menjawab tantangan zaman.” Pernyataan ini bukan sekadar pujian; ia adalah sinyal ideologis bahwa Gus Gudfan merepresentasikan sintesis yang dicari-cari oleh NU: antara tradisi dan modernitas, antara spiritualitas dan profesionalisme, antara tsiqah (kepercayaan) kepada warisan leluhur dan tajdid (pembaruan) untuk menjawab zaman.
Dukungan dari PWNU, PCNU, dan para aktivis yang mengalir padanya meskipun ia tidak meminta adalah ekspresi dari kerinduan kolektif akan pemimpin yang tidak haus kuasa. Di tengah dunia yang dikuasai oleh mereka yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, kehadiran seseorang yang menolak kekuasaan adalah oase. Ia adalah kontradiksi yang menyegarkan, paradoks yang membebaskan.
Genealogi sebagai Proyek Ideologis: Membaca Darah Wali dalam Politik Kontemporer
Namun, tawadhu’ saja tidak cukup. Gus Gudfan didukung bukan hanya karena ia rendah hati, tetapi juga karena ia membawa modal genealogis yang dalam tradisi NU bukan sekadar kebanggaan darah, melainkan proyek ideologis.
Ia adalah keturunan ke-16 Sunan Drajat dari jalur ayah, dan keturunan Sunan Giri dari jalur ibu. Keduanya bertemu di Sunan Ampel sebagai poros. Dalam dirinya, tiga wali besar itu “hadir” bukan sebagai hantu masa lalu, melainkan sebagai warisan nilai yang harus dihidupkan kembali.
Dari Sunan Drajat, Gus Gudfan mewarisi Catur Piwulang: wenehono teken marang wong kang wuto (berilah tongkat kepada yang buta), wenehono mangan marang wong kang luwe (berilah makan kepada yang lapar), wenehono busono marang wong kang mudo (berilah pakaian kepada yang telanjang), wenehono payung marang wong kang kudanan (berilah payung kepada yang kehujanan). Ini bukan sekadar ajaran moral; ia adalah manifesto politik kesejahteraan yang menempatkan pelayanan kepada kaum mustadh’afin sebagai inti dari keberislaman. Bagi Sunan Drajat, agama yang tidak memberi makan orang lapar adalah agama yang mandul. Spiritualitas yang tidak melindungi yang lemah adalah spiritualitas yang kosong.
Dalam konteks NU kontemporer, Catur Piwulang ini diterjemahkan oleh Gus Gudfan ke dalam agenda kemandirian ekonomi. Tambang batu bara yang dikelolanya, badan-badan usaha yang dibangunnya, bukanlah sekadar proyek bisnis; ia adalah perwujudan modern dari “memberi makan yang lapar” dan “memberi pakaian yang telanjang”. Sebuah organisasi sebesar NU tidak bisa selamanya bergantung pada donasi dan anggaran negara. Ia harus memiliki pilar ekonomi yang kokoh. Dan di sinilah Gus Gudfan menemukan panggilannya: sebagai “santri saudagar” yang mengelola harta untuk khidmah, bukan untuk takabbur.
Dari Sunan Giri, Gus Gudfan mewarisi karakter negarawan dan intelektual. Sunan Giri bukan hanya wali penyebar agama; ia adalah pendiri Giri Kedaton, sebuah pusat peradaban yang memadukan otoritas spiritual dengan kekuasaan politik. Ia adalah bukti bahwa Islam bisa menjadi kekuatan peradaban, bahwa seorang sufi bisa memimpin kerajaan, bahwa spiritualitas tidak harus menjauhi politik. Gus Gudfan, dengan pengalamannya mengelola organisasi besar dan bernegosiasi dengan para pemodal, adalah perwujudan kontemporer dari warisan ini.
Dari Sunan Ampel, poros yang menyatukan keduanya, Gus Gudfan mewarisi kebijaksanaan struktural: kemampuan untuk membangun jaringan, mendidik kader, dan merancang strategi jangka panjang.
Dengan demikian, dukungan terhadap Gus Gudfan bukan sekadar preferensi politik; ia adalah dukungan ideologis. Ia adalah pengakuan bahwa NU membutuhkan pemimpin yang tidak hanya paham kitab kuning, tetapi juga paham laporan keuangan; yang tidak hanya bisa memimpin doa, tetapi juga bisa memimpin negosiasi; yang tidak hanya mewarisi darah wali, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai wali dalam setiap kebijakan.
Retaknya Aliansi: Konflik Tambang, Bayang-bayang Zionis, dan Politik Jarak
Untuk memahami mengapa dukungan terhadap Gus Gudfan justru meningkat dalam beberapa bulan terakhir, kita harus menelisik dinamika yang lebih gelap: retaknya hubungan antara Gus Gudfan dan Gus Yahya. Hubungan yang awalnya merupakan aliansi strategis kini berada di titik nadir, dan keretakan ini ironisnya justru memperkuat posisi Gus Gudfan.
Urusan Tambang: Ketika Bisnis Menjadi Medan Pertempuran Moral
Pengelolaan tambang batu bara oleh NU adalah proyek yang sejak awal kontroversial. Di satu sisi, ia menjanjikan kemandirian ekonomi; di sisi lain, ia membuka pintu bagi konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, dan oligarki internal. Gus Yahya, sebagai Ketua Umum, menunjuk Gus Gudfan sebagai penanggung jawab sebuah pilihan logis mengingat pengalaman bisnis Gus Gudfan di sektor pertambangan.
Namun, di sinilah benih-benih konflik mulai tumbuh. Gus Gudfan, sebagai pengusaha yang memahami seluk-beluk industri ini, memiliki standar tata kelola yang tinggi. Jika ia menemukan adanya penyimpangan baik dalam bentuk kurangnya transparansi, potensi konflik kepentingan, atau distribusi manfaat yang tidak adil maka benturan dengan Gus Yahya tak terhindarkan.
Isu yang beredar di kalangan elite NU menyebutkan bahwa Gus Gudfan sampai mengajukan pengunduran diri sebagai Bendahara Umum. Ini adalah langkah yang sangat serius. Dalam tradisi organisasi, pengunduran diri di level itu bukanlah hal yang bisa dianggap remeh; ia adalah sinyal bahwa telah terjadi perbedaan prinsip yang tidak bisa dijembatani. Seseorang seperti Gus Gudfan yang memiliki bisnis sendiri, yang tidak bergantung pada jabatan, yang memiliki reputasi untuk dijaga tidak akan mempertaruhkan segalanya hanya karena perbedaan kecil. Pengunduran diri adalah tindakan terakhir seorang profesional yang merasa bahwa amanahnya tidak bisa dijalankan dengan integritas.
Bayang-bayang Zionis: Isu Ideologis yang Membakar
Bersamaan dengan itu, muncul isu yang lebih eksplosif: dugaan bahwa Gus Yahya memiliki kedekatan dengan kelompok Yahudi Zionis. Di kalangan NU yang sangat sensitif terhadap isu Palestina sebuah isu yang hampir menjadi bagian dari akidah politik warga nahdliyin tuduhan ini adalah bom waktu. Bahkan jika tuduhan itu tidak terbukti secara hukum, dalam politik persepsi ia sudah cukup untuk merusak legitimasi moral seorang pemimpin.
Bagi Gus Gudfan yang mewarisi darah wali, yang merupakan pengamal Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, yang memiliki basis di kalangan pesantren tradisional asosiasi dengan figur yang dianggap “bermasalah secara ideologis” adalah risiko yang tidak bisa ditoleransi. Mengundurkan diri, atau setidaknya menjaga jarak, adalah cara untuk melindungi integritasnya sendiri. Ia mungkin berpikir: “Lebih baik aku mundur dengan bersih daripada tetap menjabat tetapi namaku tercoreng.”
Pencegahan oleh Kiai Sepuh: Tangan Tak Kasat Mata
Namun, pengunduran dirinya dicegah. Oleh siapa? Oleh para kiai sepuh figur-figur yang dalam tradisi NU disebut ahl al-hall wa al-‘aqd, para pemegang otoritas tertinggi yang keputusannya dihormati oleh seluruh jamaah. Pencegahan ini adalah peristiwa politik yang sangat penting, dan sayangnya luput dari perhatian media arus utama.
Mengapa para kiai sepuh mencegah Gus Gudfan mundur? Setidaknya ada tiga alasan.
Pertama, alasan strategis. Jika Gus Gudfan mundur, maka pengelolaan tambang akan kehilangan figur yang kompeten. Tambang adalah aset strategis; jika jatuh ke tangan yang salah, ia bisa menjadi sumber masalah yang jauh lebih besar.
Kedua, alasan moral. Para kiai sepuh melihat bahwa Gus Gudfan adalah salah satu dari sedikit figur yang masih memiliki “kebersihan”. Di tengah konflik internal yang semakin kotor, figur yang bersih adalah komoditas langka yang harus dilindungi.
Ketiga, alasan jangka panjang. Pencegahan ini bisa dibaca sebagai investasi politik. Para kiai sepuh mungkin sudah memiliki rencana untuk Gus Gudfan bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa depan NU. Mereka mungkin melihat bahwa jika Gus Yahya tidak lagi bisa dipertahankan, atau jika legitimasinya semakin tergerus, maka Gus Gudfan adalah alternatif yang paling siap.
Dalam antropologi politik pesantren, pencegahan oleh kiai sepuh adalah isyarah sebuah tanda yang dipahami oleh seluruh jaringan. Ketika para kiai mencegah seseorang mundur, mereka sebenarnya sedang berkata: “Kami belum selesai denganmu. Ada tugas yang lebih besar menantimu.” Dan isyarah ini, dalam jaringan pesantren, menyebar dengan cepat: dari mulut ke mulut, dari pengajian ke pengajian, dari haul ke haul.
Psikoanalisis Kekuasaan: Mengapa Gus Gudfan Menolak, dan Mengapa Publik Justru Mendukung?
Dalam perspektif psikoanalisis, fenomena Gus Gudfan menawarkan studi kasus yang kaya. Ia menampilkan apa yang oleh Carl Gustav Jung disebut sebagai proses individuasi perjalanan menuju keutuhan diri melalui konfrontasi dengan bayang-bayang (shadow).
Bayang-bayang Gus Gudfan: Rasa Tidak Layak dan Ketakutan akan Kegagalan
Penolakan Gus Gudfan untuk dicalonkan, dan bahkan keinginannya untuk mundur, bisa dibaca sebagai pergulatan dengan bayang-bayang. Di satu sisi, ia mungkin merasa tidak layak sebuah perasaan yang umum dialami oleh keturunan tokoh besar. Bayangan ayahnya, KH. Abdul Ghofur, dan para leluhurnya Sunan Drajat, Sunan Giri, Sunan Ampel adalah bayangan yang sangat panjang. Bagaimana mungkin ia, seorang pengusaha, bisa mengisi sepatu para wali? Bagaimana mungkin ia, yang tidak memiliki pesantren sendiri, bisa memimpin organisasi ulama?
Di sisi lain, ada ketakutan yang lebih dalam: ketakutan akan kegagalan. Menerima amanah berarti membuka diri terhadap kemungkinan gagal. Dan kegagalan seorang keturunan wali bukanlah kegagalan biasa; ia adalah kegagalan yang akan dicatat oleh sejarah, yang akan menjadi aib bagi seluruh trah. Lebih baik mundur sekarang, dengan kepala tegak, daripada maju dan jatuh.
Proyeksi Publik: Layar Putih bagi Harapan Kolektif
Namun, penolakan Gus Gudfan justru menciptakan ruang proyeksi bagi publik. Dalam psikologi Jungian, proyeksi adalah mekanisme bawah sadar di mana seseorang melemparkan isi batinnya sendiri harapan, kerinduan, idealisme kepada figur lain. Gus Gudfan, dengan diamnya, dengan penolakannya, dengan nasabnya yang agung, adalah layar putih yang sempurna untuk proyeksi ini.
Bagi kaum tradisionalis, ia adalah simbol dari NU yang otentik: berakar pada pesantren, menghormati kiai, dan tidak tergoda oleh modernisme yang kering. Bagi kaum modernis, ia adalah simbol dari NU yang profesional: mampu mengelola bisnis, memahami ekonomi global, dan tidak alergi terhadap kemajuan. Bagi kaum spiritualis, ia adalah simbol dari NU yang sufi: mengamalkan tarekat, berdzikir dalam sunyi, dan tidak silau oleh gemerlap dunia.
Setiap kelompok melihat apa yang ingin mereka lihat dalam dirinya. Dan karena ia tidak banyak bicara, tidak ada yang bisa membantah proyeksi itu. Inilah kekuatan dari diam: ia memungkinkan setiap orang untuk membangun versi ideal mereka sendiri.
Poros Tengah: Para Kiai dan Politik Isyarah
Dalam setiap muktamar NU, ada satu faktor yang sering diabaikan oleh analis politik konvensional: poros tengah para kiai sepuh yang tidak mencalonkan diri, tetapi memiliki otoritas spiritual untuk mengarahkan hasil muktamar. Mereka adalah ahl al-hall wa al-‘aqd, para penjaga marwah organisasi, yang keputusannya sering kali diambil melalui istikharah dan musyawarah tertutup.
Jika poros tengah ini bersih jika mereka benar-benar bertindak berdasarkan maslahat organisasi, bukan kepentingan pribadi maka hasil muktamar akan mencerminkan kehendak kolektif yang autentik. Tetapi jika poros tengah terbeli jika mereka terpengaruh oleh uang, tekanan politik, atau janji jabatan maka muktamar hanya akan menjadi sandiwara yang mengesahkan oligarki.
Dalam konteks saat ini, poros tengah berada dalam posisi yang sangat menentukan. Mereka menyaksikan retaknya hubungan antara Gus Yahya dan Gus Gudfan. Mereka mendengar isu-isu yang beredar. Mereka membaca gelagat dukungan yang mengalir kepada Gus Gudfan. Dan mereka sedang menimbang: apakah kami akan tetap mendukung petahana, meskipun kontroversi terus menumpuk? Ataukah kami akan “menarik” Gus Gudfan meskipun ia menolak karena hanya dia yang bisa menyatukan faksi-faksi yang mulai retak?
Keputusan mereka akan diambil dalam keheningan malam, dalam istikharah, dalam mimpi-mimpi yang mereka yakini sebagai isyarah dari langit. Dan keputusan itu apapun hasilnya akan menjadi babak baru dalam sejarah Nahdlatul Ulama.
Skenario Muktamar: Antara Kontinuitas dan Transformasi
Berdasarkan analisis di atas, setidaknya ada tiga skenario yang mungkin terjadi pada Muktamar Tambakberas nanti.
Skenario pertama: Kontinuitas yang Rapuh. Gus Yahya terpilih kembali dengan dukungan struktural dan jaringan PKB. Namun, kemenangan ini bersifat rapuh. Retakan dengan Gus Gudfan dan dengan faksi-faksi yang kritis tidak terselesaikan. Tambang tetap menjadi sumber ketegangan. Isu ideologis terus membayangi. Gus Yahya memimpin, tetapi dengan legitimasi yang terus digerogoti.
Skenario kedua: Transformasi Sunyi. Poros tengah memutuskan bahwa sudah waktunya untuk perubahan. Mereka “menarik” Gus Gudfan yang selama ini menolak dan memintanya untuk menerima amanah. Gus Gudfan, setelah melalui pergulatan batin, akhirnya menyerah kepada kehendak kolektif. Ia menjadi dark horse yang muncul di saat-saat terakhir, menyatukan faksi-faksi yang bertikai, dan membawa NU ke arah baru. Ini adalah skenario yang paling ideal, tetapi juga paling sulit diwujudkan.
Skenario ketiga: Kompromi Jangka Pendek. Terjadi deadlock antara faksi-faksi yang bertikai. Tidak ada yang bisa mencapai mayoritas. Akhirnya, muktamar memilih figur kompromi mungkin dari nama-nama yang selama ini tidak terlalu menonjol, seperti Gus Zulfa Mustofa atau Gus Kikin sebagai solusi sementara. Namun, akar masalah tidak terselesaikan, dan konflik akan muncul kembali pada muktamar berikutnya.
Penutup: Jalan Sunyi Menuju Abad Kedua
Apapun skenario yang terjadi, satu hal yang pasti: Nahdlatul Ulama sedang berada di persimpangan sejarah. Abad pertamanya diwarnai oleh perjuangan melawan kolonialisme, konsolidasi identitas, dan pengabdian kepada republik. Abad keduanya akan diwarnai oleh pertarungan yang berbeda: melawan kapitalisme digital, melawan oligarki yang menyusup ke dalam tubuh organisasi, dan melawan godaan untuk mengubah jam’iyah menjadi alat politik.
Di tengah semua ini, Gus Gudfan Arif Ghofur adalah sebuah simbol. Ia adalah pengingat bahwa masih ada pemimpin yang tidak mengejar kuasa. Ia adalah bukti bahwa darah wali jika dihidupkan dengan khidmah masih memiliki daya pikat yang melampaui kalkulasi politik. Dan ia adalah harapan bahwa NU masih bisa melahirkan pemimpin yang tidak hanya cakap secara manajerial, tetapi juga matang secara ruhani.
Di pelataran Tambakberas, di bawah bulan Agustus yang purnama, sejarah akan mencatat sebuah keputusan. Apakah Nahdlatul Ulama akan memilih kontinuitas yang rapuh, atau transformasi yang sunyi? Apakah ia akan tetap menjadi jam’iyah yang digerakkan oleh nilai-nilai, ataukah ia akan berubah menjadi mesin politik yang dikendalikan oleh kepentingan?
Jawabannya ada di tangan para kiai. Di tangan ahl al-hall wa al-‘aqd. Dan di atas semua itu, di tangan Allah, yang telah berfirman: “Katakanlah: Ya Allah, Pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki.” (QS. Ali Imran: 26).
Muktamar hanyalah sebab. Kekuasaan sejati, seperti yang diajarkan oleh para wali, adalah milik-Nya semata.
Wallahu a’lam bi shawab.
