Monwnews.com, Jakarta – DPP PDI Perjuangan mengatakan masyarakat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih sendiri kandidat yang diusung melalui pemilu langsung.
Hal itu disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDI Perjuangan Deddy Sitorus dalam menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.
“Kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu,” ucap Deddy dalam konferensi pers, Jumat (13/12/2024).
“Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung,” tambahnya.
Ihwal biaya pelaksanaan pilkada yang disebut Prabowo mahal, dia menilai hal tersebut terjadi karena sudah hilang moral dan etika dari dalam diri kontestan pemilu.
Deddy menyebut saat ini banyak pihak yang telah dibutakan oleh hasrat politik dan kekuasaan sehingga melangkahi peraturan dan perundang-undangan.
“Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu memang dari elite politik sendiri,” tegasnya.
Namun demikian, Deddy mengaku pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil sikap tertentu terkait wacana Prabowo itu. PDI Perjuangan akan menyampaikan secara resmi sikapnya setelah ada usulan revisi UU Pilkada.
Deddy mengatakan pihaknya juga akan terlebih dahulu menguji apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak.
Karenanya, Deddy menilai wacana yang dilontarkan Prabowo masih sangat panjang dan memerlukan waktu. Dia lantas meminta agar para pemangku kekuasaan untuk tidak terburu-buru mengambil kedaulatan yang ada pada rakyat.
“Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic,” tegas Deddy lagi.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Prabowo mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12/2024) malam.
Prabowo menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujarnya. (**)
