Monwnews.com, Kepengurusan DPC GMNI Sidoarjo periode 2022-2023 kini sedang digoyang. DPP GMNI justru membentuk kepengurusan baru tanpa diketahui oleh pengurus.
Ketua DPC GMNI Sidoarjo Daud Al Ikhlas mengecam DPP GMNI membentuk kepengurusan baru DPC GMNI Sidoarjo. Padahal, kata dia, kini bersama pengurus terus menjalankan program organisasi.
“Kami selalu menjalankan amanat dari Ketua Umum DPP GMNI untuk terus menjalankan program organisasi. Lalu tanpa ada pemberitahuan apapun mengapa tiba-tiba DPP membentuk kepengurusan baru?” ujar Daud, Selasa (31/10/2023).
Daud mengatakan, GMNI Sidoarjo dibentuk kembali pada 29 November 2022 setelah belasan tahun tidak memiliki kepengurusan. Pihaknya, kata Daud, siap membesarkan GMNI dengan melakukan kaderisasi di Sidoarjo.
Pihaknya sangat menyayangkan bahkan DPP belum menurunkan SK kepengurusan sejak 11 bulan lalu. Hingga baru-baru ini ada kepengurusan baru DPC Sidoarjo baru yang dibentuk secara sepihak oleh DPP.
“Apakah ada conflict of interest antara Sekjen DPP Bung Dendy dan Ketua Umum DPP Arjuna, sehingga tidak menurunkan SK Caretaker DPC GMNI Sidoarjo? Apakah permohonan SK saya tidak sampai ke Ketua Umum?” ujar Daud.
Daud mengaku, beberapa waktu kebelakang, ada pihak yang mengintervensi program DPC Sidoarjo. Padahal, pihaknya telah memiliki rencana program di tanggal yang telah ditentukan sebagaimana hasil dari rapat pengurus.
“Ada intervensi kepada kepengurusan kami, dari kader GMNI Surabaya yang diduga atas perintah DPC GMNI Surabaya. Bahkan pembentukan DPC Sidoarjo yang baru dilakukan dengan inkonstitusional, yaitu tanpa adanya konferensi Cabang,” tutupnya.
Daud mengatakan, konflik yang terjadi menjadi catatan penting untuk Arjuna Putra Aldino selaku Ketua Umum DPP GMNI. Dia meminta Arjuna turun langsung ke Sidoarjo untuk melihat kondisi faktual.
“Semoga Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino bisa bersikap atas segala upaya pemecah belahan GMNI Sidoarjo,” pungkasnya.
