Gorontalo – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Gorontalo menyampaikan kekecewaan atas tindakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo yang diduga memberikan ruang dan legitimasi terhadap pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) ilegal yang mengatasnamakan DPC GMNI Kota Gorontalo.
Ketua DPD GMNI Gorontalo, Ikhsan A. Karim, menegaskan Konfercab tersebut tidak memiliki dasar konstitusional organisasi dan tidak melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GMNI.
“Aktivitas tersebut dilakukan oleh segelintir pihak tanpa pengakuan dari DPD GMNI Gorontalo maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI,” tegas Ikhsan, Senin (28/7/2025).
Ikhsan menyatakan bahwa seharusnya lembaga negara seperti Kesbangpol menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam konflik internal organisasi kepemudaan, apalagi sampai memberi ruang dan fasilitas kepada pihak-pihak yang secara terang melanggar aturan organisasi.
“Kami menyayangkan jika benar Kepala Kesbangpol memberi ruang kepada pihak-pihak yang menggelar Konfercab ilegal. Hal ini mencederai semangat netralitas dan pembinaan organisasi kepemudaan yang sehat dan demokratis. GMNI punya aturan internal, dan negara seharusnya menghormatinya, bukan malah menjadi alat bagi oknum tertentu yang ingin mengacaukan barisan organisasi progresif,” terangnya.
DPD GMNI Gorontalo menegaskan bahwa DPC GMNI Kota Gorontalo yang sah adalah di bawah kepemimpinan Sarinah Nur Vina Sanggu, yang saat ini sedang mengikuti Kongres GMNI ke XXII di Kota Bandung bersama seluruh delegasi yang diakui secara struktural.
“Kami meminta Kepala Kesbangpol Provinsi Gorontalo untuk segera mengklarifikasi dan menghentikan segala bentuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal atas nama GMNI, dan lebih mengedepankan prinsip profesionalisme dalam membina organisasi kepemudaan di Gorontalo,” tuturnya.
DPD GMNI Gorontalo juga menyerukan kepada seluruh kader GMNI di daerah dan nasional agar tetap menjaga disiplin organisasi, soliditas kader, serta kewaspadaan terhadap intervensi dari luar yang berpotensi melemahkan gerakan mahasiswa nasionalis.
“GMNI bukan alat kekuasaan, bukan pula ruang transaksi politik murahan. GMNI adalah rumah ideologi dan perjuangan kaum muda marhaenis,” pungkasnya.
