Monwnews.com, Realitas di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur menunjukkan gejala kemandulan gerakan dan krisis organisatoris yang semakin mengkhawatirkan, tercermin dari inkonsistensi arah gerak organisasi yang perlahan menjauh dari semangat perjuangan kerakyatan.
Hal ini tampak dalam sorotan Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD GMNI Jawa Timur terkait pelibatan Cipayung Plus Jawa Timur dalam agenda Misi Dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Palangkaraya dan Kuala Lumpur, yang memperlihatkan kegelisahan internal atas keterlibatan organisasi mahasiswa dalam agenda seremonial kekuasaan.
Di tengah seruan penghematan anggaran serta masih kuatnya persoalan pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial di masyarakat, keterlibatan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi, orientasi, dan relevansi perjuangan organisasi.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Jember melalui Wakil Ketua Bidang (Wakabid) Politik, Mochammad Faizin, memandang persoalan utama tidak hanya terletak pada keikutsertaan organisasi mahasiswa dalam forum tersebut, melainkan pada fakta bahwa kritik terhadap agenda itu justru lahir dari internal pengurus DPD GMNI Jawa Timur sendiri.
Sebagai bagian dari Cipayung Plus Jawa Timur, DPD GMNI Jawa Timur tentu mengetahui tujuan dan arah pembahasan agenda tersebut. Kehadiran pimpinan organisasi mahasiswa dalam seremoni Misi Dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Malaysia semestinya diketahui oleh seluruh struktur organisasi.
“Ironisnya, kritik terhadap agenda tersebut justru muncul dari internal DPD GMNI Jawa Timur sendiri, yakni Kelvin Arisudin, Wakabid Organisasi yang secara struktural bertanggung jawab atas arah gerak dan agenda organisasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana fungsi dan tanggung jawab jabatan tersebut dijalankan, sebab Wakabid Organisasi semestinya mengetahui, mengawal, dan memastikan setiap agenda organisasi tetap dalam koridor musyawarah mufakat. Hal ini memperlihatkan adanya keretakan dan ketidaksinkronan dalam tubuh DPD GMNI Jawa Timur.” ujar Wakabid Politik DPC GMNI Jember, Mochammad Faizin.
DPC GMNI Jember menganggap bahwa kondisi tersebut mencerminkan rapuhnya komunikasi internal organisasi. Dalam organisasi berhierarki koordinatif, setiap langkah dan orientasi gerakan semestinya dipahami secara kolektif oleh seluruh unsur kepengurusan. Ketika pengurus utama justru mengkritik agenda yang diikuti organisasinya sendiri, maka hal itu menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam proses perumusan sikap politik organisasi.
“Keadaan ini bukan hanya mencerminkan lemahnya tata kelola organisasi, tetapi juga memperlihatkan bahwa prinsip kolektivitas kepemimpinan telah mengalami degradasi. Organisasi perjuangan perlahan berubah menjadi arena formalitas struktural yang kehilangan semangat musyawarah dan dialektika kader,” kata Faizin.
Situasi tersebut menjadi preseden buruk bagi tataran organisasi di bawahnya, baik di Tingkat Cabang maupun Komisariat. DPD sebagai pimpinan tertinggi organisasi di tingkat provinsi seharusnya mampu menjadi percontohan dalam menjalankan mekanisme organisasi yang sehat dan demokratis.
DPC GMNI Jember juga menyoroti mandeknya regenerasi kepemimpinan di tubuh DPD GMNI Jawa Timur. Hendra Prayogi yang terpilih sebagai Ketua DPD GMNI Jawa Timur periode 2023–2025 hingga kini belum melaksanakan Konferensi Daerah (Konferda), padahal Anggaran Rumah Tangga GMNI Pasal 10 ayat 13 secara jelas menyebut masa kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah berlangsung selama dua tahun.
“Keterlambatan pelaksanaan Konferda bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman serius terhadap mandeknya regenerasi kepemimpinan” ujar Faizin.
Selain itu, DPD GMNI Jawa Timur juga dinilai belum menunjukkan orientasi perjuangan yang konkret terhadap berbagai persoalan kerakyatan di Jawa Timur. Persoalan lingkungan hidup, konflik agraria, eksploitasi buruh, ketimpangan ekonomi, hingga problem penyelenggaraan pemerintahan daerah dinilai nyaris tidak pernah direspons melalui kajian dan sikap yang kongkrit.
Misi Dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Malaysia yang mencatat transaksi hingga triliunan rupiah seharusnya dapat dijadikan ruang refleksi kritis terhadap realitas ekonomi rakyat Jawa Timur, terutama terhadap kesejahteraan petani tembakau di daerah seperti Jember.
“Jember dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau berkualitas. Namun di balik besarnya nilai perdagangan tersebut, problem kesejahteraan petani justru nyaris tidak pernah mendapat follow-up dari DPD GMNI Jawa Timur. Persoalan ketimpangan harga, ketergantungan terhadap tengkulak, hingga lemahnya perlindungan petani kecil seolah tenggelam di tengah glorifikasi transaksi dagang dan seremoni kekuasaan,” jelas Faizin.
Kedekatan DPD GMNI Jawa Timur dengan lingkaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berpotensi menggembosi independensi gerakan dan melemahkan fungsi kontrol sosial organisasi mahasiswa. DPC GMNI Jember menegaskan bahwa DPD GMNI Jawa Timur harus segera melakukan refleksi menyeluruh terhadap arah gerak organisasi melalui penguatan kaderisasi ideologis, pembenahan konsolidasi internal, serta pelaksanaan Konferda demi menjaga marwah organisasi yang demokratis demi menjamin keberlangsungan regenerasi kepemimpinan
