Monwnews.com, Ada sesuatu yang ganjil dalam tata ruang pendidikan tinggi kita. Selama puluhan tahun, kampus berdiri sebagai menara gading: bersih, tinggi, dan jauh dari hingar-bingar rakyat. Dari atas sana, para akademisi menulis tentang kemiskinan, meneliti tentang kelaparan, dan mengajarkan teori keadilan sosial. Namun di saat yang sama, desa-desa di sekeliling kampus tetap kekurangan akses pengetahuan, petani tetap miskin di tengah limpahan pangan, dan anak-anak sekolah tetap bergulat dengan gizi buruk yang menggerogoti masa depan mereka. Kampus hadir sebagai pengamat yang tajam tetapi pasif, sebagai penulis resep yang tak pernah turun ke dapur.
Kini, di tengah gelombang besar Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah undangan dilemparkan ke pangkuan kampus: membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan perguruan tinggi. Universitas Jember (Unej) tengah mengkaji peluang ini. Universitas Hasanuddin (Unhas) telah meresmikannya sebagai teaching factory. IPB University bersiap membangun pusat unggulan gizi nasional. Ribuan kampus lain diminta menjadi simpul operasional dapur raksasa yang setiap hari harus memproduksi ribuan porsi makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.
Di permukaan, ini adalah tawaran yang menggoda: kampus tidak lagi berbicara tentang gizi dari ruang seminar ber-AC, melainkan langsung memasak, mendistribusikan, dan memberi makan. Ilmu pengetahuan turun ke tanah. Mahasiswa belajar dari masalah nyata. Petani lokal mendapat pasar yang pasti. Anak-anak mendapat gizi yang layak. Semua tampak logis, elegan, dan mulia.
Tetapi justru di sinilah bahaya terbesarnya: tawaran ini tampak begitu masuk akal sehingga kita lupa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang paling fundamental. Untuk apa sebenarnya kampus berdiri? Apakah ia sekadar instrumen pelaksana program pemerintah? Ataukah ia penjaga nalar kritis yang justru harus terus-menerus mempertanyakan program itu sendiri? Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya kampus berdampak yang membumi, atau justru penyusupan logika proyek yang perlahan-lahan mengikis otonomi akademik?
Inilah pergulatan ideologis yang sesungguhnya. Bukan antara pro dan kontra SPPG, melainkan tentang hakikat pendidikan tinggi itu sendiri: apakah ia akan menjadi dapur pengetahuan yang mendidik, atau sekadar dapur yang memasak?
Kampus dan Tubuh yang Sering Dilupakan
Untuk memahami mengapa SPPG memicu pertanyaan ideologis yang begitu mendasar, kita harus mundur sejenak dan memeriksa hubungan antara pendidikan tinggi dan realitas sosial yang selama ini retak. Pendidikan tinggi Indonesia, dalam beberapa dekade terakhir, telah mengalami semacam disembodied education—pendidikan yang tercerabut dari tubuh.
Kita terlalu sibuk berbicara tentang otak. Kurikulum, teknologi digital, kecerdasan buatan, publikasi ilmiah, akreditasi, pemeringkatan global—semua ini membentuk lanskap obsesi pendidikan tinggi kontemporer. Kampus-kampus berlomba menaikkan peringkat, memperbanyak jurnal terindeks Scopus, dan membangun kerja sama internasional. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ada yang hilang dalam percakapan besar itu: kesadaran bahwa anak yang lapar tidak bisa belajar dengan baik. Bahwa mahasiswa yang tak memahami rantai pangan bangsanya akan sulit membaca struktur ketimpangan sosial. Bahwa bangsa yang mengabaikan gizi generasi mudanya sedang menggadaikan masa depannya sendiri, dan bunga gadainya akan sangat mahal.
Di titik inilah program makan bergizi bukan sekadar program sosial. Ia adalah investasi peradaban—dalam arti yang paling mendasar. Negara yang memberi makan anak sekolah sedang membentuk daya tahan kognitif, kesehatan sistemik, disiplin, kebiasaan hidup, dan kapasitas belajar generasi berikutnya. Gizi bukan urusan perut semata. Ia adalah fondasi kecerdasan, dan ketika sebuah bangsa mengabaikannya, ia sedang membangun masa depan di atas fondasi yang rapuh.
Maka, ketika kampus masuk ke isu SPPG, ia sebenarnya sedang dipanggil untuk kembali kepada akar pendidikan yang paling purba: membentuk manusia utuh. Pendidikan bukan hanya soal membaca buku dan menulis esai. Pendidikan adalah soal memahami hidup—dan hidup manusia dimulai dari tubuh yang sehat, makanan yang layak, lingkungan yang bersih, dan relasi sosial yang adil.
Dalam perspektif ini, SPPG dapat menjadi koreksi historis terhadap pendidikan tinggi yang terlalu lama melayang di udara. Kampus harus berani turun ke dapur, ke sawah, ke pasar, ke sekolah, dan ke meja makan anak-anak. Bukan sebagai dermawan yang membagi-bagikan bantuan dengan senyum paternalistik, melainkan sebagai institusi yang belajar, meneliti, dan berkontribusi secara bermartabat.
Tetapi di sinilah letak paradoksnya: apa yang tampak sebagai “laboratorium hidup” bisa dengan mudah berubah menjadi “pabrik” yang justru menelan fungsi akademik kampus itu sendiri. Jika kampus menjadi operator dapur yang sibuk mengurus logistik, tender, distribusi, dan pelaporan, di manakah ruang untuk berpikir kritis? Di manakah waktu untuk merenungkan mengapa kemiskinan dan kelaparan terus berulang meskipun produksi pangan melimpah? Di manakah keberanian untuk mempertanyakan kebijakan yang—meskipun tampak mulia di permukaan—mungkin menyembunyikan ketidakadilan struktural yang lebih dalam?
Jember, Kedaulatan Pangan, dan Politik Pengetahuan
Universitas Jember memiliki konteks yang khas dan strategis. Ia berada di wilayah agraris yang kuat, dikelilingi oleh tanah, komoditas, petani, buruh tani, pasar lokal, koperasi, dan UMKM pangan. Jember bukan kota yang terpisah dari produksi pangan; ia adalah bagian integral dari lumbung pangan Jawa Timur. Karena itu, SPPG di Unej tidak boleh diperlakukan sebagai proyek generik yang datang dari pusat dan diterapkan begitu saja. Ia harus dibangun dari karakter daerahnya sendiri—atau ia akan menjadi benda asing yang tidak berakar dan mudah tumbang.
Di sinilah konsep kedaulatan pangan menjadi penting. Kedaulatan pangan berbeda secara fundamental dari ketahanan pangan. Ketahanan pangan sering kali cukup puas dengan ketersediaan stok: selama beras ada di gudang dan harga stabil, ketahanan pangan dianggap tercapai. Dari mana asalnya, siapa yang menguasai rantai pasok, bagaimana nasib petani, dan apakah pangan itu sesuai dengan budaya lokal—semua ini sering menjadi pertanyaan kedua, atau bahkan tidak ditanyakan sama sekali.
Kedaulatan pangan menuntut lebih. Ia adalah hak masyarakat untuk menentukan sistem pangannya sendiri: dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga pengetahuan yang menopangnya. Kedaulatan pangan menolak sistem pangan yang menempatkan petani sebagai produsen yang tidak memiliki posisi tawar, yang harga kerjanya ditentukan oleh pedagang besar dan spekulan, yang tanahnya tergerus oleh perluasan komoditas ekspor, dan yang pengetahuannya dianggap lebih rendah daripada ahli dari kota.
SPPG di Unej dapat menjadi simpul strategis bagi kedaulatan pangan—atau justru sebaliknya, menjadi alat yang memperkuat ketergantungan pada rantai pasok korporat. Pilihannya terletak pada satu pertanyaan kunci: dari mana bahan pangan SPPG akan dibeli? Apakah dari petani, peternak, koperasi, dan UMKM lokal yang memenuhi standar? Atau dari pemasok besar yang menguasai jaringan distribusi dan menentukan harga secara sepihak?
Jika pilihan pertama yang diambil, SPPG menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang konkret. Petani mendapat kepastian pasar, standar kualitas, dan pendampingan teknis dari akademisi. Koperasi terlibat dalam rantai nilai. Surplus ekonomi beredar di tingkat komunitas. Mahasiswa meneliti dampaknya secara langsung. Kampus menjadi pusat inovasi pangan berbasis komunitas.
Jika pilihan kedua yang diambil, SPPG hanya menjadi proyek pembangunan fisik biasa: dapur dibangun, makanan diproduksi, anggaran diserap, dan keuntungan terbesar mengalir ke pemasok besar. Petani tetap menjadi penonton di tanahnya sendiri. Kampus hanya menjadi stempel legitimasi untuk ketidakadilan yang diperhalus. Dan program MBG kehilangan potensi transformatifnya yang paling besar: menjadi mesin penggerak ekonomi pedesaan.
Inilah yang disebut politik pengetahuan. Cara kita membangun SPPG—siapa yang dilibatkan, siapa yang diuntungkan, dan pengetahuan siapa yang dianggap valid—adalah cerminan dari ideologi yang kita anut, disadari atau tidak.
Dari Freire ke Ki Hadjar: Pendidikan yang Membebaskan atau Menjinakkan?
Untuk memahami secara lebih dalam apa yang dipertaruhkan dalam proyek SPPG kampus, kita perlu kembali ke dua pemikir besar pendidikan yang mungkin sudah lama terlupakan dalam hiruk-pikuk akreditasi dan pemeringkatan: Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara.
Freire, pedagog kritis asal Brasil, mengajarkan bahwa pendidikan harus membebaskan. Ia tidak boleh menjadikan manusia sebagai objek pasif yang hanya menerima program dari atas, melainkan subjek yang sadar dan mampu mengubah keadaan. Pendidikan harus mengembangkan apa yang disebutnya conscientização—kesadaran kritis untuk membaca realitas sosial bukan sebagai takdir, melainkan sebagai konstruksi yang bisa diubah dan diperjuangkan.
Dalam kerangka Freirean, SPPG dapat menjadi pendidikan pembebasan jika—dan hanya jika—mahasiswa, petani, guru, dan masyarakat tidak hanya menjadi pelaksana yang mengikuti instruksi dari pusat. Mereka harus dilibatkan dalam memahami dan menentukan sistem: mengapa rantai pangan bekerja seperti ini? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang ditugikan? Bagaimana struktur ini bisa diubah? Apa peran pengetahuan dalam mengubahnya?
Namun SPPG juga bisa berubah menjadi apa yang disebut Freire sebagai pendidikan penjinakan (domestication). Ini terjadi bila semua pihak hanya mengikuti instruksi tanpa ruang kritik, tanpa refleksi, tanpa partisipasi dalam pengambilan keputusan. Mahasiswa sibuk mengisi absensi magang, bukan belajar. Dosen sibuk mengurus logistik, bukan meneliti. Masyarakat menjadi penerima pasif, bukan mitra aktif. Dalam skenario ini, SPPG justru menjadi alat untuk menjinakkan kampus—membuatnya terlalu sibuk dengan urusan operasional sehingga kehilangan waktu dan energi untuk berpikir kritis tentang kebijakan yang sedang dijalankannya sendiri.
Ki Hadjar Dewantara, dari tradisi yang berbeda, mengajarkan bahwa pendidikan harus menuntun tumbuhnya manusia sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam menuntut pendidikan menghormati lingkungan, pangan lokal, budaya makan, dan ekosistem desa tempat anak-anak bertumbuh. Kodrat zaman menuntut pendidikan menggunakan teknologi, data, manajemen modern, dan standar keamanan pangan yang terukur.
SPPG dapat menjadi tempat pertemuan dua kodrat itu: pangan lokal yang dikelola dengan standar modern, pengetahuan tradisional yang diperkuat dengan sains, dan kearifan lokal yang diperkaya dengan inovasi. Ini bukan nostalgia romantis tentang desa. Ini adalah strategi pembangunan yang konkret, berbasis bukti, dan menghormati martabat komunitas.
Tetapi sekali lagi, ini hanya mungkin jika SPPG dirancang sebagai proyek pendidikan, bukan sekadar proyek infrastruktur. Anak-anak yang menerima makanan harus dididik untuk memahami dari mana makanan itu berasal, mengapa ia bergizi, dan bagaimana menghormati kerja petani yang menghasilkannya. Inilah shokuiku ala Jepang—pendidikan pangan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah. Inilah juga pelajaran dari Brasil, di mana program makan sekolah secara sistematis dikaitkan dengan pembelian dari pertanian keluarga lokal, sehingga anggaran publik berputar di tingkat komunitas.
Tanpa dimensi pendidikan ini, SPPG hanya akan menjadi operasi logistik yang mahal. Makanan dibagikan, perut diisi, tetapi kesadaran tidak tumbuh. Dan ketika program berakhir—karena setiap program pasti memiliki siklus hidup—apa yang tersisa? Hanya gedung dapur kosong dan ketergantungan yang tidak pernah putus.
Risiko yang Tak Boleh Ditutupi: Ketika Kampus Menjadi Operator Kekuasaan
Setiap peluang besar selalu membawa risiko yang sama besarnya—dan risiko-risiko ini harus dikemukakan dengan jujur, tanpa eufemisme. Mereka yang mendukung SPPG kampus dengan penuh semangat sering kali mengabaikan pertanyaan-pertanyaan gelap yang justru paling penting.
Risiko pertama adalah hilangnya jarak kritis. Universitas memiliki mandat sosial yang unik dan tak tergantikan: berbicara kebenaran kepada kekuasaan (speaking truth to power). Ia adalah salah satu dari sedikit institusi dalam masyarakat yang memiliki kapasitas, legitimasi, dan keberanian untuk mengatakan bahwa sebuah kebijakan—betapapun mulia niatnya—berjalan salah. Bagaimana mungkin kampus mengevaluasi secara objektif Program MBG jika ia sendiri adalah pelaksana program tersebut? Bagaimana mungkin ia mengkritisi kebijakan SPPG jika ia sendiri menjadi operatornya? Ini bukan sekadar konflik kepentingan dalam arti hukum; ini adalah konflik eksistensial.
Kampus yang hanya memuji kekuasaan bukan lagi kampus. Ia hanya kantor humas yang kebetulan memiliki gedung kuliah, laboratorium, dan dosen bergelar profesor.
Risiko kedua adalah birokratisasi pendidikan. SPPG bisa terjebak menjadi urusan administrasi semata: bangunan, tender, laporan, seremoni, foto pejabat yang meresmikan, dan spanduk besar yang menyebut nama program. Jika itu terjadi, manfaat akademiknya hilang. Dosen sibuk mengurus logistik, bukan meneliti. Mahasiswa sibuk mengisi daftar hadir, bukan belajar. Masyarakat tidak menerima manfaat yang dijanjikan. Yang tersisa hanya rutinitas proyek yang melelahkan, menghabiskan energi institusional tanpa menghasilkan pengetahuan baru.
Risiko ketiga adalah komersialisasi terselubung. Karena SPPG melibatkan belanja pangan rutin dengan nilai yang sangat besar, ia rentan menjadi arena perebutan pemasok. Jika tata kelolanya tidak transparan, rantai pasok bisa dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Petani kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama kembali menjadi penonton di tanahnya sendiri. Kampus hanya menjadi stempel legitimasi untuk ketidakadilan yang diperhalus dengan kata-kata “kemitraan strategis” dan “pemberdayaan masyarakat.”
Risiko keempat—dan ini yang paling tidak bisa ditawar—adalah standar keamanan pangan. Makanan untuk anak harus aman. Tidak ada kompromi. Dapur harus higienis. Air harus teruji. Limbah harus diolah. Rantai distribusi harus terjaga suhu dan kebersihannya. Penjamah makanan harus dilatih secara berkala. Kampus yang memiliki fakultas kesehatan, laboratorium mikrobiologi, dan pakar gizi tidak boleh sekadar memenuhi standar minimum. Ia harus menjadi contoh standar tertinggi. Karena jika ada satu anak saja yang keracunan makanan dari dapur kampus, yang tercoreng bukan hanya SPPG, tetapi seluruh kredibilitas akademik universitas itu.
Risiko kelima adalah beban institusional yang sering diremehkan. Mengelola SPPG bukan pekerjaan sambilan yang bisa dilakukan di sela-sela mengajar dan meneliti. Ada biaya operasional yang besar, tenaga kerja yang harus digaji, risiko hukum yang harus ditanggung, dan pengawasan yang harus berjalan setiap hari. Kajian internal Unej harus dilakukan dengan sangat serius—bukan sekadar formalitas untuk membenarkan keputusan yang sudah diambil oleh pimpinan. Kampus harus bertanya dengan jujur: apakah kami mampu? Atau kami hanya tergoda oleh anggaran dan janji kemitraan?
Syarat Tata Kelola: Menjaga Idealisme dari Pembusukan
Jika semua risiko itu ingin dihindari—dan jika SPPG kampus ingin menjadi lebih dari sekadar dapur—maka tata kelola harus menjadi benteng yang tidak bisa ditembus oleh kepentingan sempit. Beberapa syarat minimal harus dipenuhi, dan ia harus dipenuhi secara radikal.
Pertama, kajian internal harus dibuka dalam kerangka akademik yang ketat. Kelayakan finansial, sanitasi, hukum, akademik, sosial, dan lingkungan harus dinilai secara komprehensif oleh tim independen, bukan oleh pihak yang berkepentingan langsung dengan proyek ini. Kajian tidak boleh menjadi formalitas yang hasilnya sudah bisa ditebak sejak awal.
Kedua, perlu pemisahan yang tegas antara operator dan evaluator. Unit operasional boleh menjalankan SPPG sehari-hari, tetapi evaluasi mutu dan dampak harus dilakukan oleh tim akademik independen yang tidak memiliki konflik kepentingan. Kampus tidak boleh menilai dirinya sendiri. Itu pelanggaran terhadap prinsip paling dasar dari integritas ilmiah.
Ketiga, pengadaan harus transparan secara radikal. Daftar pemasok, standar kualitas, harga referensi, dan mekanisme seleksi perlu dipublikasikan secara terbuka dan bisa diakses publik. Semakin besar belanja pangan, semakin besar risiko korupsi. Transparansi adalah vaksin antikorupsi yang paling efektif, dan kampus seharusnya menjadi pelopor keterbukaan, bukan pengikut yang enggan.
Keempat, keterlibatan mahasiswa harus berbasis hak akademik, bukan eksploitasi terselubung. Harus ada bobot SKS yang jelas, supervisi yang memadai, standar keselamatan kerja, dan hasil pembelajaran yang terukur. Kerja gratis yang dibungkus dengan kata-kata “pengabdian” atau “kesempatan belajar” tidak boleh ditoleransi. Itu adalah bentuk modern dari kerja paksa yang mempermalukan nama pendidikan.
Kelima, harus ada komite etik dan komite mutu yang bekerja secara independen. Makanan anak bukan ruang coba-coba. Riset boleh dilakukan, tetapi harus mendapatkan persetujuan etik. Menu boleh dikembangkan, tetapi harus melalui uji keamanan dan kelayakan. Efisiensi boleh dicari, tetapi tidak boleh mengorbankan kandungan gizi. Prinsip primum non nocere—yang pertama, jangan menyakiti—harus menjadi kompas moral dalam setiap keputusan.
Keenam, perlu kemitraan yang setara dengan petani dan UMKM lokal. Universitas dapat membantu mereka memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan, dan manajemen produksi. Tetapi kemitraan ini harus dibangun di atas prinsip kesetaraan, bukan patronase. Kampus bukanlah penyelamat yang datang dari kota untuk mencerahkan desa yang bodoh. Kampus adalah mitra yang belajar bersama, yang mengakui bahwa pengetahuan tidak hanya ada di laboratorium, tetapi juga di sawah, di dapur, dan di pasar tradisional.
Ketujuh—dan ini yang paling penting—hasil evaluasi harus dipublikasikan secara berkala kepada publik. Berapa penerima manfaat? Bagaimana status gizi mereka? Berapa persen bahan pangan yang berasal dari petani lokal? Apa masalah yang muncul? Bagaimana tindak lanjutnya? Publik berhak tahu karena program ini dibiayai oleh uang publik dan menyangkut kepentingan publik. Kampus yang menyembunyikan data dengan alasan “internal” sedang mengkhianati mandat publiknya.
Penutup: Dapur yang Mendidik, Bukan Sekadar Dapur yang Memasak
Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Universitas Jember—dan kampus-kampus lain yang sedang mempertimbangkan tawaran serupa. Apakah SPPG akan menjadi dapur pengetahuan yang mendidik, tempat ilmu dimasak bersama pengalaman, diuji dengan realitas, lalu disajikan kembali sebagai manfaat bagi rakyat? Ataukah ia akan menjadi sekadar dapur yang memasak, sibuk dengan urusan logistik harian, kehilangan daya kritis, dan diam-diam menjadi alat legitimasi bagi ketidakadilan struktural yang tidak pernah terselesaikan?
Pilihan ini bukan sekadar pilihan teknis. Ia adalah pilihan ideologis yang akan menentukan wajah pendidikan tinggi Indonesia di masa depan. Apakah kampus akan terus menjadi menara gading yang bersih dan jauh—atau turun ke tanah, kotor oleh lumpur realitas, tetapi justru di situlah menemukan jati dirinya yang paling autentik?
Ki Hadjar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan harus menuntun tumbuhnya manusia sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Freire mengingatkan bahwa pendidikan harus membebaskan, bukan menjinakkan. Dewey mengingatkan bahwa belajar adalah pengalaman yang direfleksikan. Semua kebijaksanaan ini menuntun kita pada satu kesimpulan: kampus tidak boleh menjadi operator kekuasaan, tetapi mitra kritisnya. Kampus tidak boleh kehilangan jarak, karena dari jarak itulah ia bisa melihat dengan jernih dan berbicara dengan jujur.
SPPG bisa menjadi tonggak baru—jika ia dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, dan keberpihakan kepada yang lemah. Namun ia juga bisa menjadi batu nisan—jika ia hanya menjadi proyek fisik yang diresmikan dengan gunting pita, lalu dibiarkan berjalan tanpa evaluasi, tanpa kritik, dan tanpa keberanian untuk mengatakan bahwa ada yang salah.
Di atas meja makan anak-anak yang menerima makanan bergizi itulah masa depan Indonesia dimulai. Dan kampus—melalui SPPG yang dijalankan dengan visi ideologis yang jernih dan keberanian moral yang tidak tergadaikan—bisa hadir di sana. Bukan sebagai penguasa yang menggurui, bukan sebagai pengusaha yang mencari untung, tetapi sebagai pendidik yang melayani.
Itulah sesungguhnya dapur yang mendidik. Dan di situlah masa depan pendidikan Indonesia harus dimasak.
