Oleh : Eko Muhammad Ridwan – Ketua RRI (Ranggah Rajasa Indonesia)
Ketika makan bergizi gratis tidak lagi berhenti di piring anak sekolah, tetapi melahirkan himpunan mitra, ekosistem investasi, dan organisasi pelantara, pertanyaan politiknya berubah: ini masih program gizi, atau sudah menjadi pasar kekuasaan yang dibiayai APBN?
Monwnews.Com – Kita sekarang mulai melihat bentuk asli dari proyek besar Prabowo. Makan Bergizi Gratis bukan lagi sekadar kebijakan sosial yang menjanjikan perbaikan gizi anak, ibu hamil, dan balita. Ia telah tumbuh menjadi ekosistem ekonomi-politik yang melahirkan pelaku, organisasi, kepentingan, dan potensi broker baru. Kemunculan Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) adalah salah satu tanda paling telanjang dari perubahan itu. Pemberitaan terbaru menyebut HMD GEMAS menghimpun sekitar 2.200 anggota dari kalangan mitra MBG, sementara per 13 Maret 2026 terdapat 24.738 SPPG yang telah operasional dan melayani 61,2 juta penerima manfaat. Di saat yang sama, APBN 2026 menaruh Rp335 triliun untuk MBG, dengan target 82,9 juta penerima, dalam postur fiskal yang sudah sejak awal dirancang dengan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB.
Kalau sebelumnya kita membaca MBG sebagai instrumen legitimasi harian—negara masuk ke meja makan, presiden masuk ke ingatan keluarga—maka hadirnya HMD GEMAS menunjukkan fase berikutnya: negara mulai melahirkan kelas pelaksana yang hidup dari program itu. Dan begitu sebuah program negara melahirkan kelas pelaksana yang terorganisasi, yang diperjuangkan bukan lagi semata manfaat publik, tetapi juga kelangsungan pasar buatan negara. Di titik inilah kita harus berhenti menyebut MBG semata sebagai kebijakan gizi. Ia sudah menjelma menjadi rezim distribusi.
Dari rakyat penerima ke mitra pelaksana
Ini gejala yang sangat penting. Pada tahap awal, MBG dijual sebagai jawaban atas stunting, kemiskinan gizi, dan ketimpangan akses pangan. Narasi resminya rapi: negara hadir untuk menyelamatkan kualitas generasi. Tapi program sebesar Rp335 triliun tentu tidak berhenti di penerima manfaat. Ia menciptakan permintaan raksasa untuk dapur, tenaga kerja, pemasok bahan baku, peralatan, logistik, sertifikasi higienitas, dan jejaring distribusi. Dari situlah lahir HMD GEMAS: sebuah organisasi yang, dari jejak publiknya, diposisikan sebagai wadah mitra dapur dan bahkan disebut ingin melindungi investasi para mitra dalam ekosistem MBG.
Itu bukan detail administratif. Itu adalah momen ketika negara kesejahteraan mulai beranak-pinak menjadi negara pasar. Negara tidak hanya membagi manfaat, tetapi juga menciptakan komunitas pelaku yang hidup dari aliran APBN. Dan pelaku semacam ini tidak netral. Mereka punya insentif untuk membela, memperluas, dan mempertahankan program. Mereka akan berbicara atas nama rakyat, tetapi juga atas nama keberlanjutan penghidupan mereka sendiri. Itulah yang membuat organisasi seperti HMD GEMAS secara politik jauh lebih penting daripada yang tampak di permukaan.
HMD GEMAS: asosiasi profesi atau embrio korporatisme baru?
Secara resmi, organisasi mitra tentu bisa dibaca positif. Program sebesar MBG memang butuh forum koordinasi, standardisasi, advokasi teknis, dan saluran umpan balik. Jejak publik menunjukkan salah satu isu yang mereka angkat adalah rendahnya pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di sejumlah SPPG serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Keluhan seperti ini terdengar masuk akal. Program sebesar ini memang tak bisa bertahan kalau sanitasi, sertifikasi, dan tata kelolanya kacau.
Tetapi persoalannya bukan hanya pada fungsi teknis. Persoalannya adalah watak politik dari organisasi pelaksana yang tumbuh di atas proyek fiskal raksasa. Dalam teori politik-ekonomi, ini mendekati state-sponsored corporatism: negara membangun atau memfasilitasi lahirnya kelompok-kelompok perantara yang tidak sepenuhnya birokratik, tetapi juga tidak sepenuhnya independen dari negara. Mereka berada di wilayah abu-abu: cukup otonom untuk menyuarakan kepentingan, cukup dekat untuk hidup dari kebijakan. Kelompok semacam ini nyaris selalu punya dua fungsi: membantu kebijakan berjalan, sekaligus menjadi lapisan pertahanan sosial bagi kebijakan itu.
Di situlah HMD GEMAS menjadi menarik sekaligus berbahaya. Menarik, karena ia bisa membantu profesionalisasi ekosistem MBG. Berbahaya, karena ia bisa menjadi perisai sosial bagi program negara, sehingga setiap kritik terhadap MBG tak lagi dibalas dengan argumen kebijakan, melainkan dengan mobilisasi kepentingan para pelaksana. Kritik terhadap tata kelola bisa dianggap mengganggu mata pencaharian mitra. Kritik terhadap pembengkakan anggaran bisa dituduh mengancam hak anak dan rezeki dapur. Di titik itu, debat kebijakan berubah menjadi drama moral yang dimenangkan oleh siapa pun yang paling pandai memakai wajah rakyat.
Program gizi yang mulai melahirkan borjuis dapur
Inilah lapisan yang lebih gelap. Di republik patronase seperti Indonesia, setiap program besar selalu melahirkan kelas perantara. Pada proyek infrastruktur, lahir kontraktor dan konsultan dekat kuasa. Pada bantuan sosial, lahir broker distribusi. Pada sektor energi, lahir pedagang kuota dan pemburu margin. Pada MBG, kita kini mulai melihat bentuk awal borjuis dapur negara: kelompok pelaksana yang bertumbuh dari proyek kesejahteraan, lalu memerlukan kedekatan birokratik, stabilitas anggaran, dan perlindungan politik agar bisa terus hidup.
Istilah ini mungkin terdengar kasar, tetapi justru karena kasar ia jujur. Begitu ribuan dapur dibangun, ribuan pemasok digerakkan, puluhan ribu SPPG dioperasikan, dan organisasi mitra lahir untuk menghimpun mereka, maka kita sedang menyaksikan pembentukan kelas ekonomi baru. Mereka bukan oligarki besar. Mereka juga bukan rakyat penerima semata. Mereka adalah lapisan menengah-bawah yang tumbuh dari program negara dan karena itu punya hubungan material langsung dengan kekuasaan.
Kelompok ini bisa produktif. Tetapi ia juga bisa menjadi sumber patronase yang sangat efektif. Sebab beda antara pengusaha biasa dan pelaku yang hidup dari program negara terletak pada satu hal: yang pertama mengejar pasar, yang kedua mengejar keputusan penguasa. Dan ketika keputusan penguasa menentukan hidup-mati penghidupan ribuan mitra, loyalitas politik bukan lagi soal keyakinan. Ia menjadi soal neraca usaha.
Prabowo tampaknya tahu persis apa yang sedang ia bangun
Kita sudah bahas sebelumnya bahwa MBG memberi Prabowo manfaat politis yang luar biasa: legitimasi harian, kedekatan simbolik dengan keluarga, dan narasi “presiden yang memberi makan anak bangsa.” Tetapi HMD GEMAS memperlihatkan bahwa manfaat itu ternyata bukan hanya berasal dari penerima manfaat. Ada lapis kedua yang lebih strategis: pelaksana program.
Mengapa pelaksana penting? Karena penerima manfaat mungkin bersyukur, tetapi pelaksana program punya insentif yang lebih terstruktur. Mereka punya investasi, jaringan lokal, pekerja yang digaji, pemasok yang dipertahankan, dan akses rutin ke simpul birokrasi. Kalau mereka berhimpun, mereka bisa menjadi komunitas organik pendukung kelanggengan kebijakan. Ini jauh lebih kuat ketimbang sekadar popularitas. Popularitas bisa cair. Ekosistem pelaksana jauh lebih lekat karena terikat uang, organisasi, dan rutinitas.
Dalam bahasa yang lebih terus terang: MBG kini mulai tampak bukan hanya sebagai program kesejahteraan, tetapi sebagai infrastruktur reproduksi legitimasi. Negara memberi makan rakyat, lalu program itu melahirkan mitra, dan mitra itu pada gilirannya menjadi blok sosial yang berkepentingan agar program tetap membesar. Ini hampir seperti mesin politik yang membiayai pembesaran basis sosialnya sendiri lewat APBN.
APBN 2026: negara sedang menciptakan pasar buatan raksasa
Di sinilah soal fiskal menjadi amat penting. RAPBN 2026 bukan APBN yang longgar tanpa risiko. Pemerintah sendiri menaruh defisit di angka Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB. Di atas meja fiskal yang sudah berat itu, MBG diberi Rp335 triliun. Artinya, lebih dari setengah defisit itu secara nominal setara dengan biaya satu program raksasa yang baru mulai membentuk ekosistem sosial-ekonominya sendiri.
Secara Keynesian, orang bisa membela ini: belanja negara menciptakan permintaan agregat, menyerap tenaga kerja, memutar ekonomi lokal, dan menjadi bantalan konsumsi domestik. Semua itu benar. Tetapi ada sisi lain yang jarang dibicarakan para penggemar belanja besar: begitu negara menciptakan pasar buatan sebesar itu, maka lahirlah konstituen-konstituen yang tidak akan rela pasar itu dikecilkan. Para mitra dapur, pemasok, pekerja, organisasi pelaksana, dan jejaring perantara akan menjadi blok sosial yang secara objektif mendorong ekspansi atau minimal mempertahankan program.
Dengan kata lain, MBG bukan hanya pengeluaran. Ia adalah pabrik ketergantungan fiskal. HMD GEMAS adalah salah satu wujud sosialnya. Semakin besar himpunan seperti ini, semakin sulit APBN mengoreksi program ketika ekonomi global memburuk, penerimaan negara melemah, atau pemborosan membengkak. Karena yang akan menolak koreksi nanti bukan cuma politisi, tetapi juga ekosistem mitra yang hidup dari program itu.
Geoekonomi global memberi pembenaran, sekaligus memperbesar bahaya
Prabowo tentu punya argumen geopolitik yang tidak lemah. Dunia 2026 memang sedang rapuh. IEA menegaskan bahwa arus crude dan produk minyak melalui Selat Hormuz sekitar 20 juta barel per hari pada kondisi normal sempat runtuh drastis akibat perang, dan lebih dari 11 juta barel per hari produksi kawasan Teluk tertekan ketika pengapalan terganggu. Reuters dalam beberapa hari terakhir juga menulis bahwa transisi kapal tanker baru mulai pulih setelah pembicaraan AS-Iran, namun situasinya masih sangat rapuh dan pasar energi tetap terguncang.
Dalam situasi seperti itu, negara yang ingin memperkuat konsumsi domestik dan ketahanan pangan memang bisa tampak rasional. MBG dapat dibaca sebagai bantalan sosial ketika dunia tak pasti. Tapi justru di titik itulah masalahnya: program yang lahir di tengah ketidakpastian global akan sangat rentan terhadap guncangan harga pangan, energi, logistik, dan nilai tukar. Dapur-dapur MBG hidup dari bahan baku, transportasi, dan stabilitas pasokan. Kalau minyak melonjak, biaya distribusi naik. Kalau logistik terganggu, harga bahan baku melejit. Kalau anggaran tersedot untuk mengatasi shock eksternal, pembayaran dan kualitas pelaksanaan bisa tertekan.
Artinya, HMD GEMAS tidak hidup dalam ruang domestik semata. Ia adalah ujung paling bawah dari struktur yang sebenarnya sangat global. Di atas kepala para mitra dapur itu berputar Selat Hormuz, perang energi, biaya kapal, harga beras, pupuk, gandum, LPG, dan volatilitas dolar. Jadi ketika kita bicara tentang HMD GEMAS, kita sesungguhnya sedang bicara tentang bagaimana geopolitik dunia turun menjadi nasi kotak dan panci dapur.
Dari program kesejahteraan ke arena brokerisasi
Di sinilah bahaya paling Indonesia mulai menganga. Program yang baik bisa rusak bukan karena ide dasarnya salah, tetapi karena terlalu banyak broker yang menempel di tubuhnya. HMD GEMAS sendiri belum tentu salah. Yang harus dicurigai adalah logika struktural yang mengelilinginya.
Begitu ada aliran dana rutin dan besar, maka muncul pertanyaan-pertanyaan kotor yang justru paling menentukan: siapa yang menentukan mitra? siapa yang memfasilitasi akses? siapa yang punya kedekatan dengan pejabat BGN atau pemerintah daerah? siapa yang mendapat posisi lebih aman? siapa yang lebih mudah lolos dari sanksi? siapa yang menjadi pemasok utama? siapa yang duduk di organisasi dan sekaligus punya bisnis di lapangan? Program kesejahteraan yang besar selalu memanggil para perantara. Dan para perantara ini jarang datang memakai baju “oligarki.” Mereka lebih sering datang memakai baju “relawan,” “mitra,” “penggerak,” “pemberdaya,” atau “asosiasi.”
Kalau ini tidak dikunci dengan transparansi brutal, HMD GEMAS dapat bergeser dari forum perbaikan tata kelola menjadi kanal negosiasi rente yang sopan. Bahasa yang dipakai tetap akan mulia—demi anak bangsa, demi generasi emas, demi kesejahteraan mitra, demi pemerataan daerah—tetapi di balik itu yang bergerak bisa saja sangat lama dikenal republik ini: akses, proteksi, kedekatan, dan pembagian jatah.
HMD GEMAS dan KDMP: dua sisi dari penetrasi negara
Kalau disambungkan dengan pembahasan kita sebelumnya tentang KDMP, gambarnya jadi makin utuh. KDMP adalah penetrasi negara ke desa melalui organisasi ekonomi lokal. HMD GEMAS adalah penetrasi negara ke ekosistem pelaksana MBG melalui organisasi mitra. Yang satu bekerja di basis desa. Yang satu bekerja di basis operasional program. Di atasnya ada MBG yang bekerja di meja makan keluarga.
Jadi yang sedang tumbuh bukan serpihan kebijakan terpisah, tetapi arsitektur distributif. Negara hadir pada penerima, pelaksana, dan simpul ekonomi lokal. Dalam arsitektur seperti ini, kekuasaan tidak lagi hanya berdiri di istana atau kementerian. Ia beranak di koperasi, dapur, gudang, logistik, sertifikasi, dan organisasi pelaksana. Itulah mengapa ambisi Prabowo pada MBG tidak bisa dijelaskan hanya oleh cinta pada gizi. Ini adalah desain negara yang ingin terlihat, dirasakan, dan diingat sampai ke level harian.
Masalah terakhir: negara paternal selalu menggoda warga untuk jinak
Ada satu hal yang paling jarang dibahas: efek sosiologis dari semua ini. Negara yang terlalu hadir melalui bantuan dan distribusi memang bisa menciptakan rasa aman. Tetapi ia juga bisa membentuk jenis warga yang berbeda: warga yang mengenali negara terutama sebagai pemberi, bukan sebagai institusi yang harus diawasi. Dalam konfigurasi seperti ini, akuntabilitas mudah kalah oleh rasa terima kasih.
HMD GEMAS berpotensi memperkuat pola itu dari sisi pelaksana. Pelaksana yang hidup dari program akan cenderung melihat kritik sebagai ancaman terhadap stabilitas penghidupan. Penerima yang tertolong akan cenderung melihat koreksi sebagai ancaman terhadap hak makan. Di antara keduanya, negara berdiri sebagai figur penyelamat. Dan di republik seperti Indonesia, figur penyelamat hampir selalu lebih mudah mendapat maaf daripada sistem yang harus diaudit.
Itulah mengapa program yang tampak mulia ini harus dibaca dengan kewaspadaan tinggi. Bukan untuk menolak anak makan bergizi. Bukan untuk menertawakan mitra dapur yang bekerja keras. Tetapi untuk mengingatkan bahwa program kesejahteraan yang tidak dipagari akuntabilitas akan sangat mudah berubah menjadi sekolah kepatuhan politik.
Penutup: generasi emas atau generasi broker?
HMD GEMAS bisa menjadi aset nasional bila ia memilih jalan profesionalisasi: higienitas ketat, transparansi biaya, standar mutu, audit terbuka, dan keberanian menjaga jarak dari kekuasaan. Tetapi bila ia tergelincir menjadi wadah perlindungan kepentingan sempit, maka ia akan masuk sejarah sebagai salah satu embrio kelas broker baru dalam proyek negara terbesar era ini.
Pada titik itu, MBG tidak lagi hanya bicara tentang gizi. Ia akan bicara tentang siapa yang menguasai dapur, siapa yang menghimpun mitra, siapa yang mengendalikan akses, dan siapa yang memanen surplus politik dari APBN. Prabowo tentu akan mendapat keuntungan besar dari arsitektur seperti ini: rakyat merasa disentuh, pelaksana merasa dilibatkan, dan program tumbuh menjadi jaringan sosial yang punya insentif untuk membela penguasa. Maka pertanyaan paling jujur yang harus diajukan bukan apakah HMD GEMAS baik atau buruk. Pertanyaan yang lebih penting adalah ini: apakah republik sedang membangun generasi emas, atau sedang membangun generasi broker yang hidup dari dapur negara?
Karena bila sebuah proyek kesejahteraan terlalu cepat melahirkan himpunan pelaksana, pasar buatan, dan kepentingan terorganisasi, kita patut curiga: yang sedang dimasak mungkin bukan cuma makan siang anak sekolah, tetapi juga menu baru kekuasaan.
